PRINSIP GOOD FINANCIAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH (CLEAN GOVERNANCE)

Nonon Nuraeni Rani, NPM. 138040022 Hukum Ekonomi (2017) PRINSIP GOOD FINANCIAL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH (CLEAN GOVERNANCE). Thesis(S2) thesis, UNPAS.

Text ARTIKEL Nonon Nuraeni Rani_MIH - Copy.docx Download (18kB)

Abstract

Reformasi pengelolaan keuangan negara mencakup keseluruhan aspek pengelolaan keuangan negara, yaitu penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Dalam bidang penyusunan anggaran perubahan yang dilakukan meliputi penerapan sistem anggaran berbasis kinerja (performance based budgetting), penerapan penyusunan anggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework), dan penerapan anggaran terpadu (unified budget). Adapun permasalah hukum dalam penelitian ini adalah Bagaimana konstruksi hukum keuangan daerah di Indonesia terhadap pengelolaan keuangan daerahguna mewujudkan pemerintah daerah yang bersih?; Bagaimana kedudukan dan kewenangan Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan pemerintah daerah yang bersih?; Apakah yang menjadi hambatan dan upaya melaksanakan prinsip good financial dalam pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan pemerintah daerah yang bersih (clean governance) ? Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil penilitian menunjukan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian terpenting dimana undang-undang pemerintahan daerah menyatakan dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan Daerah. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan untuk menyelenggarakan pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.Hambatan yang ada dalam pengelolaan keuangan daerah adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia, baik dalam jumlah atau kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Hambatan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara lembaga dan instansi/dinas. Kata Kunci : Pengelolaan, Keuangan, Daerah.

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	31 Oct 2017 09:19
Last Modified:	31 Oct 2017 09:19
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/31731

Actions (login required)

View Item