PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

MUHAMMAD AGUNG RAKA WANDARA, 131000351 (2017) PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text E. DAFTAR ISI.pdf Download (111kB) | Preview
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
Preview	Text H. BAB III.pdf Download (143kB) | Preview
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (266kB) | Preview
Preview	Text F. BAB 1.pdf Download (245kB) | Preview

Abstract

Korupsi berpotensi terjadi dalam hal bisnis yang dijalankan oleh korporasi, saat direksi membuat keputusan yang kemudian keputusan tersebut berdampak pada menimbulkan kerugian negara. Dalam hal demikian terkandung aspek Hukum Pidana dan Hukum Perusahaan. Di satu sisi apa yang dilakukan merupakan sebuah tindak pidana korupsi, di sisi lain apa yang dilakukan Direksi dijamin oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui pasalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang ditimbulkan-nya sebagai penjelmaan dari prinsip Business Judgment Rule. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik mengkaji apakah penerapan prinsip Business Judgement Rule dapat membebaskan Direksi dari pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi atas keputusan bisnis yang diambilnya; apakah kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip Business Judgement Rule pada tindak pidana korupsi; dan bagaimana upaya memaksimalkan peranan prinsip Business Judgement Rule melindungi Direksi dalam mengambil keputusan bisnis agar terhindar dari tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan spesifikasi penelitan bersifat deskriptif analitis, dengan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus. Dalam peneltian ini data dikumpulkan, diverifikasi, diklasifikasi dan disistematisasi untuk selanjutnya dianalisis melalui prosedur penalaran deduksi dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pertama, penerapan prinsip Business Judgement Rule dapat membebaskan Direksi dari pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi atas keputusan bisnis yang diambilnya, dari sisi hukum pidana Business Judgement Rule merupakan prinsip pertanggungjawaban yang sejalan dengan prinsip pertanggungawaban dalam ranah hukum pidana yaitu prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Dasi sisi hukum perusahaan Business Judgement Rule dapat membebaskan Direksi dari pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi atas keputusan bisnis yang diambil direksi dengan syarat bisa dibuktikan bahwa kerugian yang dilahirkan dari keputusan bisnis yang diambil direksi tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian direksi tersebut, direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kejujuran dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, direksi tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian tersebut, direksi telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, tidak merupakan trading influence, kewenangan pengambilan keputusan bisnis didasari oleh fiduciary duty, dilakukan atas dasar duty of care and skill, duty of loyality, duty to action good faith, dan keputusan tersebut diambil dalam kondisi overmacht. Kedua, kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip Business Judgement Rule pada tindak pidana korupsi setidaknya disebabkan oleh faktor substansi, struktur dan kultur. Ketiga, memaksimalkan peranan prinsip Business Judgement Rule sebagai upaya melindungi Direksi dalam mengambil keputusan bisnis agar terhindar dari tindak pidana korupsi, harus berangkat dari tiga faktor besar tersebut di atas yaitu substansi, struktur dan kultur. Kata kunci: Business Judgement Rule, Direksi, Korupsi.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	31 Oct 2017 07:11
Last Modified:	31 Oct 2017 07:11
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/31723

Actions (login required)

View Item