BAB III
OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian
3.1.1. Visi dan Misi Distarcip Kota Bandung
Visi merupakan  suatu pemikiran jauh kedepan tentang sebuah lembaga ataupun perusahaan dan lain-lain. Visi dapat juga diartikan sebagai tujuan jangka panjang dan cara apa yang harus gunakan untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan atau lembaga. Karena perubahan suatu ilmu dan situasi dalam jangka yang panjang, maka visi tidak dapat digambarkan secara lebih jelas, sebab visi menerangkan tentang detail dari gambaran sistem yang ditujunya. Visi DISTARCIP Kota Bandung , yaitu :
Sejalan dengan visi Kota Bandung Tahun 2014-2018, yaitu : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera serta sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan sebagai dinas daerah, maka Visi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung 2014-2018 adalah Mendorong Perwujudan Penataan Ruang, Bangunan dan Permukiman yang Berkualitas dan Berkelanjutan
Visi ini mengandung makna Sebagai beriku :
1.	ruang kota harus dapat berkontribusi terhadap terwujudnya kondisi lingkungan yang unggul, nyaman, tertib, berkelanjutan, responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.
2.	Bangunan, (bangunan gedung dan bangun bangunan) harus dapat ditata dan dikendalikan sesuai dengan rencana tata ruang kota sejalan dengan peningkatan kegiatan pertumbuhan dan perkembangan kota.
3.	ketiga, perumahan dan permukiman harus berkualitas, berkontribusi terhadap peningkatan sarana hunian yang layak sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat warga kota Bandung.
Untuk mewujudkan visi Kota Bandung maka ditetapkan beberapa misi yang kemudian diturunkan dalam beberapa tujuan dan sasaran tujuan. Beberapa misi yang tertuang dalam RPJM Kota Bandung 2014-2018 dapat dijadikan dasar bagi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam menyusun Rencana Strategis. Seperti yang telah diuraikan pada bab pendahuluan, bahwa misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Distarcip adalah Misi ke-1 Kota Bandung yang terdapat dalam RPJM 2014-2018, yaitu misi Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Selain itu Misi ke-2 Kota Bandung yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani. 
Mengacu pada misi kota Bandung di atas maka Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya merumuskan misi sebagai berikut: 
1.	Misi Mengarahkan perkembangan kota yang produktif, serasi, selaras dan seimbang, serta berkelanjutan .
2.	Misi Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3.	Misi Meningkatkan kualitas tata bangunan serta keandalan bangunan gedung dan bangun-bangunan. 
4.	Misi Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

3.1.2. Tujuan Dan Sasaran
Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu.  Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun  2014 sampai dengan tahun  2018.  Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.  
Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi.  Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.
       	Pernyataan tujuan dan sasaran Distarcip Kota Bandung berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut:
Tujuan :
1.	Mengarahkan dan fasilitasi perwujudan pola, struktur ruang dan insftrastruktur kota yang terintegrasi.
2.	Mengarahkan dan fasilitas perwujudan prasarana dan sarana lingkungan pemukiman yang terintegrasi.
3.	Memfasilitasi penyediaan rumah layak huni.
4.	Mengarahkan perwujudan tertib bangunan gedung dan bangun-bangunan.
5.	Meningkatkan Ketepatan dan kualitas pelayanan masyarakat.

Sasaran :
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan.
•	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten.
•	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan.
•	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
•	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokras.i
2.	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan.
•	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten.
•	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas perumahan.
•	Terwujudnya insfastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata.
•	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pelayanan.
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Distarcip.
•	Persentase penertiban pelanggaran pemanfaatan tata ruang.Jumlah Rumah Susun yang terbangun.
•	Prosentase Pembangunan Gedung yang memiliki IMB.
•	Persentase tertib administrasi barang/asset daerah.

		 3.1.3. Struktur Tugas, Fungsi Organisasi Distarcip Kota Bandung.
	3.1.3.1 Tugas Pokok
	 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan wajib pemerintahan di bidang penataan ruang, sebagian bidang pekerjaan umum dan sebagian bidang perumahan.
	3.1.3.2  Fungsi
1.	Merumuskan kebijakan teknis tata ruang dan permukiman.
2.	Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan.
3.	Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tata ruang dan pemukiman meliputi survey dan pemetaan, perencanaan dan pengendaliàn, perumahan dan pemukiman dan dokumentasi dan pelayanan.
4.	Pelaksanan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas.
5.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
      3.1.3.3 Susunan dan Struktur Organisasi
Dalam melaksanakan tugas dan  kewajiban Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya   dipimpin oleh : 
a.	Kepala Dinas
a.	Sekretariat, membawahi :
1). Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
2). Sub Bagian Kepegawaian
3). Sub Bagian Keuangan dan Program
c. Bidang Survey dan Investigasi, membawahi :
	1). Seksi Pengukuran dan Pemetaan 
	2). Seksi Data dan Analisa
d. Bidang Perencanaan Tata Ruang, membawahi :
	1). Seksi Rencana Detail Tata Ruang Kota
	2). Seksi Rencana Teknis Prasarana Kota
	3). Seksi Peremajaan dan Pengembangan Kota
   e. Bidang Dokumentasi dan Pelaporan, membawahi :
	1). Seksi Pelayanan Informasi Rencana Kota
	2). Seksi Dokumentasi
   f. Bidang Tata Bangunan dan Arsitektur Kota, membawahi :
	1). Seksi Penataan Bangunan
	2). Seksi Teknik Bangunan Gedung
	3). Seksi Teknik Arsitektur Kota

3.1.4 Renstra Kerja

“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG 
YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”
	
Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:
Bandung	:	adalah meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang.	
Unggul	:	adalah menjadi yang terbaik dan terdepan serta contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyaman dan kesejahteraan warga Kota Bandung.	
Nyaman	:	adalah terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik, serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya.	
Sejahtera	:	yaitu mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin warganya, agar manusia dapat memfungsikan diri sebagai hamba di muka bumi. Kesejahteraan yang ingin dilahirkan di Kota Bandung merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan Iingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepecayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.
	
Visi Kota Bandung Tahun 2014-2018 yaitu : Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera, merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kota Bandung Yang Bermartabat tahun 2025. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana  diamanatkan dalam Peraturan Daerah  Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. 
Kriteria Kota Bandung Yang Bermartabat pada Tahun 2025 yang dicirikan dengan masyarakatnya  bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kota yang termakmur di Indonesia, kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya,  kota terbersih di tingkat nasional, kota percontohan atas ketertiban semua aspek kehidupan perkotaan di Indonesia, kota percontohan atas ketaatan serta   kota yang teraman,  mengandung makna secara tekstual dan hakiki melalui Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.  
Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan Iangkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan  penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.
Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.  
Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah
Visi	Misi	
TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG 
YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA	Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang  berkualitas dan berwawasan lingkungan.	
	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.	
	Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.	
	Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.	

Dalam mencapai visi tersebut juga dijunjung motto juang ‘Bandung Juara’. Sedangkan Misi Kota Bandung Tahun 2014-2018 tersebut terdiri atas:
1.	Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang  berkualitas dan berwawasan lingkungan. 
2.	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani.
3.	Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing.
4.	Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.
Beberapa misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung 2014-2018 dapat dijadikan dasar bagi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung dalam menyusun Rencana Strategis. Adapun misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Distarcip adalah Misi ke-1 Kota Bandung yang terdapat dalam RPJMD 2014-2018, yaitu Misi Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang  berkualitas dan berwawasan lingkungan. Salah satu tujuan dalam misi tersebut yang dapat dijadikan dasar penyusunan rencana  strategis bagi Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya adalah tujuan ke-1, dan ke-2 dari misi tersebut, yaitu:  : 
Tujuan-1 :
Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.
Sasaran :
1.	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang konsisten;
Strategi :
-	Meningkatkan kinerja penataan ruang
-	Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif
2.	Terwujudnya infrastruktur berkualitas dan merata;
Strategi :
-	Penataan Kawasan Kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat
-	Revitalisasi Kota
-	Terbangunnya  Sarana dan Prasarana perkotaan bagi warga kota yang berkebutuhan khusus
-	Pembuatan Kota Modern Percontohan di Gedebage dengan Tema Teknologi.

Tujuan-2 :
Mewujudkan pembangunan kota yang nyaman, hijau dan berkelanjutan
Sasaran :
1.	Terselesaikannya Permasalahan Banjir di Kota Bandung
     Strategi :
-	Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem drainase dan pengendalian banjir
2.	Terkendalinya aspek-aspek penyebab kemacetan
     Strategi :
-	Mengendalikan aspek-aspek kemacetan

Selain misi yang telah ditetapkan di atas, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya juga harus melaksanakan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan misi yang ditetapkan dalam Misi ke-2 RPJMD 2014-2018, yaitu Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan tujuan untuk membangun akses kemudahan bagi informasi publik mengenai berbagai kebijakan Pemerintah kota
Sasaran :
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik 
Strategi :
-	Menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah, pengelolaan aset daerah, dan pelaksanaan pembangunan yang didukung oleh aparatur profesional yang berkarakter melayani dalam upaya memberikan pelayanan prima
2.	Terbukanya aksebilitas bagi warga terhadap informasi pembangunan 
Strategi :
-	Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam diseminasi program pembangunan dan pelayanan publik menuju Bandung Smart City.

Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
1. Tujuan
Sebagai penjabaran atas visi Kementerian PU, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian PU dalam periode lima tahun ke depan adalah:
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim).
2.	Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan dan daya saing.
3.	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4.	Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.
5.	Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

2. Sasaran Strategis
Sasaran strategis Kementerian PU dalam periode 2010-2014 secara keseluruhan akan meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut: 
1.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana  Tata Ruang (RTR) serta penerbitan Peraturan Presiden tentang RTR Pulau/Kepulauan dan peraturan pendukungnya berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK bidang penataan ruang sesuai amanat RTRWN. 
2.	Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas, dan  kontinuitas) guna pemenuhan berbagai kebutuhan baik untuk pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum guna mendukung target MDGs 2015, maupun kebutuhan pertanian dalam rangka mempertahankan swasembada pangan serta kebutuhan sektor-sektor untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi melalui pembangun/peningkatan/rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bendungan, waduk/embung/bangunan penampung air lainnya serta prasarana penyediaan air baku, jaringan irigasi dan jaringan rawa. 
3.	Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir  dalam satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
4.	Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi  yang mendukung perekonomian nasional dan sosial masyarakat serta pengembangan wilayah melalui preservasi dan peningkatan kapasitas jalan lintas wilayah serta pembangunan Jalan Tol Trans Jawa. 
5.	Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman  melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan, serta meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan, meningkatnya sistem pengelolaan drainase untuk mendukung pengurangan luas genangan di perkotaan serta meningkatnya sistem pengelolaan persampahan untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk, dan meningkatnya kualitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, serta penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di perkotaan.
6.	Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dan  stakeholders jasa konstruksi serta masyarakat untuk mendukung tercapainya penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional serta pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan melalui peningkatan sistem pembinaan teknis dan usaha jasa konstruksi.
3. Tantangan dan Isu Strategis
Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Dalam hal daya saing global tersebut, maka laporan dari World Economic Forum 2008 - 2009 hanya menempatkan Indonesia pada peringkat ke-96 dari 134 negara yang diteliti, dimana ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai (16,4%) merupakan penyumbang kedua sebagai faktor problematik dalam melakukan usaha setelah birokrasi pemerintah yang tidak efisen (19,3%). Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat membaik.
a.	Tantangan pembangunan ke-Cipta Karya-an urusan perumahan :
-	Memenuhi backlog perumahan sebesar 6 juta unit sebagai akibat dari terjadinya penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru, rata-rata sekitar 820.000 unit rumah setiap tahunnya.
-	Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.
-	Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.
-	Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum. 
-	Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
-	Meningkatkan keandalan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.
-	Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas. 
-	Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.
-	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.
-	Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-bidang infrastruktur permukiman, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya
b.	Isu strategis ke-Cipta Karya-an 
-    Proporsi penduduk perkotaan yang bertambah
a)	Arus urbanisasi perkotaan mengalami peningkatan yang amat tajam
b)	Saat ini penduduk perkotaan mencapai 50% dari total penduduk  nasional.
c)	Diperkirakan pada tahun 2025 nanti 68,3 persen penduduk Indonesia  akan mendiami kawasan perkotaan
-	Angka kemiskinan perkotaan yang masih tinggi
a)	Angka kemiskinan penduduk perkotaan mengalami kenaikan relatif tinggi akibat krisis finansial lokal dan global.
b)	Saat ini sekitar 18% atau 21,25 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh yang terletak di kawasan perkotaan dengan luas mencapai sekitar 54.000 Hektar.
-   Kota sebagai engine of growth
a)	Kota-kota besar dan menengah yang berjumlah 37 kota, atau 9% dari total jumlah daerah otonom, mempunyai sumbangan 40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
b)	Sementara kota-kota besar saja, yang hanya berjumlah 14 kota, atau hanya 3,4% dari total jumlah daerah otonom, mampu menyumbang 30% dari total PDB nasional.
-	Desentralisasi
a)	Persebaran kota di Indonesia saat ini lebih banyak terpusat di Pulau Jawa.
b)	Di satu sisi, desentralisasi berhasil membawa pemerintah daerah dalam nuansa kompetisi yang kondusif untuk mendorong pembangunan perkotaan di masing-masing daerah.
c)	Di sisi lain, pembangunan yang ekspansif dan tidak terencana justru akan membahayakan daya dukung kota, terutama di kota-kota besar dan metropolitan.
-	Kerusakan lingkungan hidup
Meningkat dan tidak terkendalinya penggunaan ruang dan sumber daya a) alam di permukaan, di bawah dan di atas tanah kawasan perkotaan.
-	Daya saing kota dan demokratisasi
a)	Di era globalisasi saat ini, kota-kota di Indonesia tidak hanya harus bersaing dengan kota-kota di dalam negeri semata.
b)	Bentuk persaingan pun bergeser dari comparative advantages menuju ke era competitive advantages.
-	Perubahan Iklim dan bencana alam
a)	Meningkatnya temperatur rata-rata bumi dan meningkatnya permukaan air laut menimbulkan bahaya banjir.
b)	Posisi Indonesia yang berada di kawasan ring of fire memerlukan perencanaan permukiman yang terarah dan berkelanjutan.
-	Modal sosial
a)	Penduduk dan kekayaan bangsa merupakan potensi modal sosial. 
b)	Jika aspek modal sosial tidak diperhitungkan, maka investasi yang dilakukan tidak mendorong peningkatan kesejahteraan

Tantangan pembangunan 1. bidang penataan ruang
-	Melengkapi peraturan perundang-undangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan. 
-	Meningkatkan pemanfaatan ruang secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan. 
-	Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku. 
-	Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 
-	Meningkatkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat (termasuk perempuan) dalam penyelenggaraan penataan ruang.

2. Isu Strategis bidang penataan ruang
-	Perlu segera menyelesaikan peraturan operasionalisasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.
-	Pentingnya menyelesaikan Perda RTRW provinsi/kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
-	Meningkatkan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif. 
-	Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

Arah Kebijakan :
1.	Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif.
2.	Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan sistem di kawasan pusat produksi dan ketahanan pangan guna mendukung daya saing dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas. 
3.	Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pada bagian ini dibahas faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 tahun 2011. Pada Perda tersebut tercantum program-program Pemerintah Kota Bandung berdasarkan aspek spasial atau keruangan yang terdapat dalam Indikasi Program.  Berikut ini adalah faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan SKPD
Otonomi Daerah sebagai manifestasi Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, masih memberikan berbagai bentuk keleluasaan dalam pengimplementasiannya di daerah. Keleluasaan ini, bukan semata-mata disebabkan oleh keragaman persepsi, tapi juga disebabkan oleh faktor lain, seperti: heterogenitas kondisi sosial dan budaya, beragamnya potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Akibatnya, diperlukan suatu rancang bangun sistem yang adaptif dan handal dalam memenuhi dan menanggulangi permasalahan yang kompleks dan dinamis. Fenomena ini merupakan sebuah keharusan dalam rangka merespon dan menghadapi berbagai tuntutan dinamika yang berkembang dari masyarakat untuk melakukan perubahan sistem penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.
Meskipun UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut telah dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bukan diartikan sebagai suatu pembatasan kewenangan yang bersifat absolut dan kaku. Namun lebih dapat diimplementasikan sebagai bentuk inter-koneksi antar tingkatan pemerintahan dan lintas sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance). Upaya mewujudkan kondisi ini, diperlukan komitmen seluruh komponen masyarakat dan pemerintah. 
Untuk membangun komitmen dan keinginan dimaksud sesuai tugas, peran dan fungsi yang harus dilakukan, pemerintah Kota Bandung telah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik untuk periode tahun 2005-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung. RPJP tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2014. Dalam RPJM Kota Bandung ditetapkan Visi Daerah, yaitu Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Kebijakan pemerintah kota dalam periode tahun 2013-2018 tersebut ditetapkan dan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah guna mengantisipasi berbagai isu-isu yang diperkirakan terjadi baik yang berupa tantangan, kendala maupun peluang sesuai dengan potensi, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki.
Pelaksanaan otonomi daerah saat ini telah memberi peluang pada pemerintah kota untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama, masyarakatpun diberikan peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah. Peranan masing-masing pihak ini pada akhirnya harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola daerah, khususnya dalam mengantisipasi dan mengatasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan perkembangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal.
Konsekuensi logis dari kondisi tersebut, maka pemerintah kota harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan pelayanan publik baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan masyarakat maupun strategi untuk menghadapi era persaingan global. Kinerja pelayanan yang baik pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota yang sesuai dengan rencana kota.
Guna mewujudkan kinerja pelayanan yang baik tersebut, Pemerintah Kota Bandung membentuk Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sebagai suatu bagian dari sistem organisasi Pemerintahan Kota Bandung memiliki tugas dan fungsi yang tidak terlepas dari kewenangan-kewenangan yang menjadi tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
Sebagai bagian dari sistem organisasi Pemerintahan Kota Bandung, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari koridor pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung. Oleh sebab itu, disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya sebagai penjabaran dari pelaksanaan RPJP dan RPJMD serta sekaligus merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok, fungsi dan ruang lingkup tugas/wewenang Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, sebagaimana diamanatkan dalam Perda No. 8 Tahun 2007, tentang urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung. 

	       Gambar 3.1
Struktur Distarcip Kota Bandung

3.2 Metode Penelitian
Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode analisis Asosiatif. Definisi metode analisis Asosiatif menurut Sugiyono (2016:11) dalam buku Metode Penelitian Administrasi yaitu, Metode asosiatif adalah bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Dalam penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.

	       3.2.1 Operasional Variabel Penelitian
Berdasarkan hipotesis diatas maka peneliti akan mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:
•	Pengaruh adalah menunjukan seberapa besar keterkaitan pengaruh antara Pengaruh   Disiplin Kerja Aparatur Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung.
•	Disiplin Kerja adalah sejauh mana kerelaan dan kesadaran pegawai terhadap peraturan organisasi dan norma-norma yang telah ditentukan organisasi dalam upaya mendisiplinkan pegawai terhadap kualitas pelayanan publik Di Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung. Adapun indikatornya sebagai berikut:
1.	Tujuan dan kemampuan
2.	Teladan pimpinan
3.	Balas jasa
4.	Keadilan
5.	Waskat (pengawasan melekat)
6.	Sanksi hukuman 
7.	Ketegasan 
8.	Hubungan kemanusiaan 
•	Kualitas pelayanan publik adalah kegiatan layanan yang diberikan kepada seseorang atau orang lain, organisasi pemerintah/swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas pelayanan publik yang baik yang dilaksanakan oleh  Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung akan menumbulkan terjadinya ketentraman dimasyarakat Kota Bandung.

 Adapun indikatornya, yaitu:
1.	Bukti Langsung (tangibles)
2.	Keandalan (reliability)
3.	Daya Tanggap (resvonsiveness)
4.	Jaminan (assurance)
5.	Empati
Operasional Variabel merupakan penjelasan dan pengertian teoritis Variabel untuk dapat diamati dan diukur. Berikut ini peneliti akan mengemukakan Operasionalisasi Variabel Disiplin Kerja dan Pelayanan Publik dalam bentuk tabel, sebagai berikut 
Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Bebas
Variabel	Dimensi	Indikator	Item	
Variabel bebas Disiplin Kerja

	1.	Tujuan dan kemampuan 	a.	Pemahaman tujuan organisasi
b.	Penberian tugas sesuai dengan kemampuan.	1

2
	
	2.	Teladan pimpinan 	a.	Pimpinan memberikan contoh yang baik. 
b.	Disiplin pimpinan	3
4	
	3.	Balas jasa	a.	Pemberian gaji.

b.	Jaminan sosial 

c.	Bonus dan penghargaan	5
6
7	
	4.	Keadilan	a.	Tidak ada diskriminasi pegawai lama dan baru
b.	Pemberian hukuman sesuai pelanggaran
c.	Upah sesuai beban tugas yg diberikan.	8

9

10	
	5.	Waskat (pengawasan melekat)	a.	Adanya evaluasi kerja.
b.	Kepuasan pimpinan akan hasil kerja pegawai. 	11
12
	
	6.		a.			
	7.	Sanksi hukuman 	a.	Pemberian hukuman yang mendidik	13	
	8.	Ketegasan 	a.	Adanya sikap yang tegas dari pimpinan
b.	Keberanian dalam memberikan hukuman	14

15	
	9.	Hubungan 	a.	Tidak adanya kesenjangan antara pegawai dan pimpinan
b.	Menciptakan suasana kerja yang baik 	16

17	

Sumber : Malayu Hasibuan (1994:214) dalam buku “Manajemen Sumber Daya Manusia”.
TABEL 3.2
Operasionalisasi Variabel Terikat
Variabel	Dimensi	Indikator	Item	
Variabel Terikat Kualitas      Pelayanan

	1.	Bukti langsung	a.	Penyediaan alat komunikasi
b.	Pemenuhan keandalan alat teknologi	18

19	
	2.	Keandalan 	a.	Adanya kecepatan proses kerja
b.	Pemeriksaan keakuratan atau ketepatan	20

21	
	3.	Daya tanggap	a.	Adanya tanggapan atas pengaduan 	22	
	4.	jaminan	a.	jaminan ketepatan waktu kerja
b.	adanya solusi yang tepat atas kendala 	23

24	
	5.	empati	a.	memahami kebutuhan pelanggan
b.	 komunikasi yang baik
	25

26	
Sumber Fandy tjiptono (1996 :70)

3.3 Populasi dan Responden Penelitian
3.3.1 Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populassi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. (Sugiyono, (2014: 90).
Populasi adalah keseluruhan unit observasi atau items yang dibatasi oleh suatu kriterium atau pembatasan tertentu. (Imas Sumiati, (2005-2014: 9)
Pada penelitian ini peneliti mengambil populasi  pegawai yang bekerja di Di Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung yang berjumlah 61 orang
3.3.2 Responden Penelitian
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). (Sugiyono, (2014: 91)
Akibat dilakukan penelitian secara sampling, maka terkumpul beberapa unit observasi yang merupakan bagian dari populasi. Kumpulan unit-unit observasi yang ditimbulkan karena sampling dan merupakan sebagian dari unit-unit observasi yang  ada dalam populasi disebut dengan sampel.
Sampel adalah unit populasi yang didapat secara sampling dari keseluruhan populasi yang ada. (Imas Sumiati, (2005-2014: 10)

TABEL 3.3
JUMLAH SAMPEL
No	Bidang kerja	Jumlah	
1	Pejabat Struktural	29	
2	Fungsional Perencana	2	
3	Fungsional Umum	30	

3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.  Penelitian Kepustakaan
    Yaitu proses kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dengan melakukan penelusuran dan penelaahan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dengan menggali dan memahami teori-teori dan konsep-konsep dasar yang dikemukaan oleh para pakar dan referensi dari berbagai data sekunder yang bersumber dari buku-buku, dokumen dan laporan yang berupa jurnal atau hasil catatan penting lainnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.
    2 . Penelitian Lapangan 
Yaitu dengan melakukan penelitian langsung pada objek yang sedang diteliti yaitu dengan teknik-teknik sebagai berikut :
a) Observasi Non Partisipan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung di Di Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung guna memperoleh gambaran yang tepat mengenai masalah dan hambatan yang dihadapi serta upaya perbaikan yang diperlukan, dengan catatan peneliti tidak ikut serta dalam proses kegiatan sehari-hari objek yang diteliti.
b) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab kepada Bagian Bidang. Dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya untuk mendapatkan informasi mengenai langkah-langkah pengawasan berupa penetapan standar pelaksanaan (perencanaan), penentuan pengukuran kegiatan, pengukuran kegiatan, perbandingan standar pelaksanaan kegiatan dengan standar evaluasi, serta tindakan korektif bila perlu terhadap kenirja pegawai berupa, kualitas, kuantitas, waktu kerja dan kerja sama.
c) Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada para pegawai di Di Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung berjumlah 33 pegawai, yang didalamnya berisi pertanyaan maupun pernyataan yang tertulis kepada responden untuk dijawab. Dimana angket tersebut bersifat tertutup yang artinya semua alternatif jawaban telah disediakan oleh peneliti sebelumnya guna mendapat jawaban dan informasi yang telah dibutuhkan dengan menggunakan skala ordinal yaitu memberikan skor pada pernyataan positif. kegunaan angket ini adalah untuk mendapatkan jawaban sekitar masalah yang sedang diteliti di Di Dinas Tata Ruang Dan Cipta Karya Kota Bandung.
d) Teknik sampling yaitu teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan sensus. Sensus biasa juga dikenal dengan istilah sampling jenuh artinya teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila populasi relatif Tinggi yakni lebih dari 100 orang, atau peneliti ingin memebuat generalisasi dengan kesalahan yang sanagat

3.5 Teknik Analisis Data
3.5.1. Pengelolaan Data
Hasil jawaban data angket-angket data yang disebarkan kepada responden, merupakan data yang kemudian diolah menjadi informasi Proses pengolahan data melalui fase editing yaitu mengumpulkan, memeriksa data dari hasil wawancara dan angket, apakah sudah lengkap atau tidak, terjadi kesalahan mengisi, kesalahan mencatat, atau kesalahan mencari data. Langkah selanjutnya adalah memeberi kode atau disebut pola koding, dengan menetapkan skor atau bobot nilai pada hasl jawaban angket dan langkah terakhir untuk memudahkan proses pengolahan data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk tabel (tabulasi data), berupa daftar skor jawaban angket dari setiap variabel, yang terdiri dari nomor urut responden, butir item (pernyataan) dan total skor total item dari setiap responden. Jawaban yang paling mendukung (pernyataan positif) diberi skor paling tinggi dan jawaban yang tidak medukung (pernyataan negatif) diberi skor sebaliknya.
Skala pengukuran untuk kedua variabel tersebut menggunakan skala ordinal dengan teknik liker’s. untuk lebih jelasnya, kita melihat skor dari setiap alternatif jawaban, yaitu seperti pada tabel berikut :
TABEL 3.4
SKOR JAWABAN PERTANYAAN
Jawaban pertanyaan	Skor Jawaban	
	Positif (+)	Negatif (-)	
SS (Sangat setuju)	5	1	
S (Setuju)	4	2	
TP (Tanpa Pendapat)	3	3	
TS (Tidak Setuju)	2	4	
STS (Sangat Tidak Setuju)	1	5	
Sumber :Sugiyono dalam Satibi (2010:97)
            3.5.2 Analisis Data
		Analaisis yang digunakan oleh peneliti untuk pengolah adalah dengan meggunakan analisis kolerasi Rank Spearman untuk mengalisis Validitas dan Alpha Crombach untuk menganalisis realibitasnya, kemudian menggunakan analisis regresi untuk menganalisis pengaruhnya. 
3.5.2.1  Uji Validitas
Pengujian instrument dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian data dan pengujian hipotesis. Dalam hal ini perlu dibedakan antara hasil penelitian yang Valid dan Reliabel dengan instrumen yang Valid dan reliable. Hasil penelitian yang Valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yanag sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas adalah satu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (content) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan dan kecermatan insturmen yang digunakan melalui fungsi ukurnya dalam suatu penelitian. Sehingga kita dapat mengetahui apakah kuesioner dapat dengan tepat mengungkapkan hal yang diteliti. Uji validitas digunakan dengan melakukan uji korelasi Rank Sperman.
Anaisis koreksi Rank Sperman menurut (Conover, 1980) untuk menguji Validitas data, dengan menggunakan rusmus sebagai berikut:

Keterangan:
rs	: Koefesien Korelasi Rank Sperman
R(Xi)	: Rank pada X untuk data ke 1
R (Yi)	: Rank pada Y untuk data ke 2
n 	: banyaknya sample
Angka Korelasi (rhitung) yang diperoleh berdasarkan perhitungan dengan rumus diatas dibandingkan dengan nilai r dari tabel korelasi r pada taraf signifikan 5% dengan jumlah baris n-2, dimana jumlah baris adalah banyaknya responden, jika rhitung > r0,05 maka pertanyaan dinyatakan tidak vaid dan pertanyaan itu dibuang tetapi bias juga dibandingkan dengan nilai p-value < taraf signifikan = 5% maka pertanyaan dikatakan valid sedangkan jika nilai p-value > α maka pertanyaan tidak valid.
3.5.2.2 Uji Reliabilitas
			   Uji relialibitas dilakukan untuk mendapatkan tingkat ketepatan (keterandalan atau keajegan) alat pengumpulan data (instrumen) yang digunakan. Uji relialibitas instrumen dilalakukan dengan rumus alpha. Metode mencari relialibitas internal yaitu menganalisis realibitas alat ukur dari satu kali pengukuran, rumus yang digunakan adalah metode Alpha Crombach, sebagai berikut:
		 Menurut Burhan Nurgiyantoro (2002:329) dalam bukunya Statistik Terapan, untuk mengukur atau menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian digunakan “metode alpha cronbach” dengan rumus:

Dimana :
r	: koefisien reliabilitas yang dicari
k 	: jumlah butir pertanyaan (Soal)
	: Varians butir – butir pertanyaan (Soal)
	: Varians skor tes	
      Variansi butir itu sendiri dapat diperoleh dengan menggunakan
      rumus sebagai berikut:

 = Varian butir pertanyaan ke-n (misalnya ke-1, ke-2, dan seterusnya)
 = Jumlah skor jawaban subjek untuk butir pertanyaan ke-n
Berdasarkan rumus diatas, seluruh variable reliable bila harga indek reabilitas yang diperoleh  paling tidak mencapai 0,6 sedangkan untuk tes–tes standar atau yang distandarkan, harga indek reliabilitas paling tidak harus mencapai 0,85 atau bahkan 0,90.

Ŷ = α + bX

Selanjutnya melakukan analisis data dengan menggunakan rumus Regresi  Linier Sederhana dengan rumus:
Dimana :

Keterangan :
Ŷ= Subjek dalam Variable dependen yang diekspresikan
a	= Konstanta (harga Y bila X = 0)
b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka
peningkatan atau penurunan variable dependen yang didasarkan hubungan nilai variable independent. Bila b (+) maka naik, bila  (-) maka terjadi penurunan.
X = Subjek variable independent yang mempunyai nilai tertentu
	 KD ( Koefisien Determinan ) : KD = rsx 100%
  TABEL 3.5
                KETERANGAN KRITERIA INTERPRESTASI
                KOEFISIEN DETERMINASI
No	Interval koefisien	Tingkat hubungan	
1.	0-14	Rendah atau lemah sekali	
2.	5-16	Rendah atau lemah	
3.	17-48	Cukup kuat	
4.	49-81	Tinggi atau kuat	
5.	82-100	Sangat tinggi dan sangat kuat	
	           Sumber : Sitepu ( 1995: 18 ) dalam bukunya Analisis Korelasi
1.	Signifikan yaitu data yang mempunyai makna, maksudnya dalam satu item hasil perhitungan korelasi antar nilai item dengan totalnya menunjukan koefisien korelasi yang signifikan, artinya hasil perhitungan mempunyai makna atau arti penting
2.	Titik krisis digunakan untuk pengertian batasan antara signifikan dengan non signifikan data hasil analisis yang telah dihitung
3.	Alpha α yaitu derajat kepercayaan α = 0,05 mempunyai arti bahwa tingkat kepercayaan adalah 95% dan apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam analisis dapat diberikan toleransi hanya sampai 5% dan dalam ilmu sosial pada umumnya mempergunakan α = 0,05
4.	 = lambang dari korelasi, sebagai symbol untuk mengetahui eratnya hubungan antara dua variable yaitu variable bebas (X) dan variabel terikat (Y)
5.	Setelah melakukan pengujian hipotesis dan jika hasilnya signifikan, maka untuk menentukan keeratan hubungan kedua variable dapat digunakan kriteria Guilldford yang dikutif oleh Imas Sumiati dalam bukunya Statistik (2006:54), sebagai berikut:

     TABEL 3.6
       KETERANGAN KRITERIA INTERVAL KOEFISIEN
No	Interval Koefisien	Tingkat Hubungan	
1.	≥ 0,00 < 0,20	Hubungan yang sangat kecil	
2.	≥ 0,20 < 0,40	Hubungan yang kecil (tidak erat)	
3.	≥ 0,40 < 0,70	Hubungan yang moderat/sedang	
4.	≥ 0,70 < 0,90	Hubungan yang erat	
5.	≥ 0,90 < 1,00	Hubungan yang sangat erat	
                           Sumber : Imas Sumiati(2006 : 54) dalam bukunya Statistik