KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN SANKSI KUMULATIF TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI HUBUNGKAN DENGAN UU NO.32 TAHUN 2009

ZAMALUDDIN SYAH PUTRA JAYA HARAHAP, 111000065 (2017) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN SANKSI KUMULATIF TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI HUBUNGKAN DENGAN UU NO.32 TAHUN 2009. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (62kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text BAB 4.pdf Download (103kB) | Preview
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB)
Preview	Text BAB II.pdf Download (327kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (210kB) | Preview
	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (103kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (205kB) | Preview

Abstract

Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan seseorang ataupun badan hukum korporasi sering terjadi disekitar lingkungan tempat tinggal kita tanpa kita sadari, terutama di lingkungan yang penuh dengan perusahaan-perusahaan yang dapat memcemarkan lingkungan disekitarnya. Hal tersebut sangat merugikan masyarakat sekitar, karena akan membawa dampak yang negatif, seperti akan menimbulkan banyak penyakit yang terserang, bukan hanya itu, air dan udara pun juga tercemar akibat dari perusahaan yang melakukan pelanggaran dan membuang limbah tanpa adanya penyaringan, permasalahan yang muncul adalah adanya faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup , sanksi putusan pengadilan lebih rendah dari pada ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan solusi pemecahan masalah tentang sanksi pidana lingkungan hidup Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif analitis yang menggunakan penekanan pada putusan pengadilan yang tidak sesuai. Penelitian ini dimulai dengan meneliti dan mencermati perundang-undangan yang terkait dengan data sekunder. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan tindak pidana lingkungan hidup , karena sifat hukum lingkungan yang khusus maka hendaknya para terdakwa didakwa melanggar Pasal 100 Ayat (I) dan (II) Jo. Pasal 116 Ayat (I) huruf b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan dalam putusan pengadilan antara lain, Hakim banding menilai perbuatan para terdakwa telah melanggar baku mutu air limbah, yakni limbah cair industri kayu lapis yang dikelola para terdakwa telah melampaui batas aturan yang ada yang telah di tentukan, Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Sanksi Kumulatif , Tindak Pidana Lingkungan

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	30 Oct 2017 06:40
Last Modified:	30 Oct 2017 06:40
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/31674

Actions (login required)

View Item