BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Penelitian.
Wilayah Asia Tenggara menghadapi tantangan-tantangan terkait dengan hak-hak asasi manusia, tidak terbatas pada eksekusi sewenang-wenang, migrasi, penghilangan paksa, penggusuran paksa, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul, dan diskriminasi berdasarkan ras, etnis, dan orientasi seksual.
Dalam mengadvokasi hak-hak hukum dan hak-hak asasi manusia mereka, para korban dan pengacara mereka telah menggunakan mekanisme-mekanisme hukum dan penyelesaian sengketa tingkat nasional lainnya. Akan tetapi, akses terhadap keadilan terhalangi oleh tidak adanya mekanisme-mekanisme hukum yang berimbang dan efisien.
Meskipun masih berusia sangat dini, sistem hak asasi manusia ASEAN menghadirkan sebuah kesempatan bagi pengembangan instrumen-instrumen dan mekanisme-mekanisme hak asasi regional yang dapat digunakan oleh para pengacara sebagai alat alternatif untuk mendampingi kepentingan para klien mereka.
Sebuah komponen penting yang hilang saat ini di dalam upaya-upaya advokasi yang melibatkan sistem hak asasi manusia ASEAN adalah kader-kader pengacara yang menggunakan advokasi hukum untuk membantu memperkuat sistem tersebut. Mengingat keahlian hukum mereka, terutama di dalam mengadvokasi kasus-kasus hak asasi manusia dan menyusun dokumen-dokumen hukum, para pengacara sangat dibutuhkan untuk mendorong pengembangan sistem hak asasi manusia ASEAN yang terpercaya dan efektif.
Usaha untuk membangun sebuah mekanisme Hak Asasi Manusia (HAM) ditingkat regional telah dimulai di berbagai belahan dunia terutama pasca Perang Dunia ke-II. Pada tahun 1960an, Majelis Umum PBB mendorong pembentukan mekanisme HAM regional karena, salah satunya, sifatnya yang lebih efektif dibandingkan dengan mekanisme internasional. Dalam hal pembuatan rekomendasi misalnya, inisiatif regional lebih mudah diterima oleh negara-negara yang memiliki kesamaan budaya, sejarah, dan geografis dari pada yang muncul dari sebuah inisiatif global. Selain itu, pendekatan regional juga diyakini dapat menghindari klaim bahwa HAM adalah alat bagi imperialisme Barat dan dapat mengimbangi (counterbalance) tekanan dari pihak asing. Sementara itu, publikasi tentang pelanggaran HAM juga akan lebih mudah diperluas dan efektif jika datang dari  tingkat regional.
Melalui Deklarasi HAM ASEAN (AHRD/ASEAN Human Right Declaration) dan Pernyataan Phnom Penh mengenai Pengesahan AHRD, ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan penyulutan kebencian atas dasar agama dan kepercayaan harus dihapuskan. Sehingga, AHRD tidak hanya mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan di ASEAN, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manunisa (DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun juga mengajak untuk menghapus segala intoleransi, diskriminasi dan segala bentuk kekerasan berdasarkan agama. 
Tujuan utama AHRD (Asean Human Rights Declaration) untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan para pemangku kepentingan di tingkat nasional serta masyarakat umum mengenai isu-isu HAM tertentu yang menjadi perhatian ASEAN sebagai satu kawasan. Acara ini dihadiri oleh lebih dari sembilan puluh (90) peserta – yang berasal dari institusi pemerintahan, institusi-institusi HAM di tingkat Nasional (NHRIs), pelajar dan akademisi, LSM nasional dan regional, serta anggota dari korps diplomatik di Jakarta.
Toleransi di dalam masyarakat pluralis telah membentuk dan menyatukan Indonesia sebagai suatu bangsa. Selain itu, Indonesia telah berperan aktif di tingkat internasional dalam mempromosikan dialog antar agama dan intra agama – untuk menjaga, di antaranya, toleransi dan kebebasan untuk memeluk suatu agama atau kepercayaan. Karakteristik negara yang mejamuk memang harus siap dalam menghadapi tantangan-tantangan intoleransi dan kekerasan yang muncul, baik di Indonesia maupun di ASEAN. Pada era sosial media, semua pemimpin negara ASEAN  menghimbau para generasi muda untuk menyoroti hal-hal positif dalam postingan dalam sosial media untuk menjunjung toleransi di masyarkat.
Dalam lingkup ASEAN, Indonesia yang telah aktif mengedepankan isu kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk dijadikan suatu isu prioritas di AICHR. Selanjutnya, implementasi dari Pasal 22 dari AHRD (Asean Human Rights Declaration) tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan telah disahkan sebagai bagian dari Program/Kegiatan Prioritas AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) untuk tahun 2016, dimana Indonesia menjadi negara yang akan mengimplementasikan program tersebut. Program ini akan sejalan dengan Visi Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN 2025 yaitu : “Menanamkan budaya perdamaian, termasuk nilai-nilai toleransi dan kesederhanaan sebagai kekuatan dalam keseimbangan, perdamaian, dan stabilitas di kawasan dan di luar kawasan”. Diharapkan juga, dapat dijadikan referensi bagi Perwakilan Indonesia untuk AICHR dalam memformulasikan konsep program tersebut.
Negara-negara ASEAN hingga kini belum mencapai konsensus mengenai instrumen legal mengenai pemajuan dan perlindungan hak-hak asasi buruh migran, menurut Rafendi, isu yang masih buntu hingga kini terkait soal apakah dokumen itu menjadi dokumen yang mengikat secara hukum atau hanya sebuah kesepakatan. Padahal, lanjutnya, keinginan Indonesia adalah mempunyai instrumen perlindungan buruh migran yang mengikat negara-negara anggota ASEAN secara hukum. Negara yang masih kurang setuju akan dokumen tersebut dibuat mengikat,  adalah negara penerima buruh migran terbanyak yaitu Malaysia dan Singapura. Kedua negara itu beralasan bahwa mereka telah memiliki kebijakan tersendiri di negaranya terkait pengaturan buruh migran.
Problematika yang dihadapi tenaga kerja migran Indonesia di perbatasan Kalimantan yang bekerja di luar negeri (Malaysia dan Brunai Darussalam) memerlukan penelaahan kritis, mekanisme perlindungan hukum bagi  para buruh migran tersebut di luar negeri dalam kaitan dengan implikasinya terhadap terjadinya human trafficking yang semakin marak terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat. Oleh karenanya perlu pengkajian mendalam apakah hukum telah menunjukkan peran dan fungsinya dalam mengatasi persoalan yang menimpa buruh migran Indonesia. 
Hukum yang baik dan efektif adalah hukum hidup sebagai inner order  dalam masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Fenomena itulah yang membuktikan bahwa penegakan hukum yang baik itu tidak sekedar ditentukan oleh substansi perundang-undangann melainkan lebih banyak ditentukan oleh kultur hukum warga masyarakat maupun para penegak hukum dan penguasanya.
Selama ini hanya dapat memamerkan rancangan-rancangan substansi tetapi lebih  banyak berakhir sebagai retorika belaka. Padahal hukum bukan hanya peraturan tetapi juga perilaku dan struktur sosial, sehingga Nonet dan Selinick dalam Fakih membenarkan bahwa di dalam masyarakat transisional seperti Indonesia tipe hukum yang cenderung dominan adalah tipe hukum yang otonom yang selalu menonjolkan prosedural ketimbang substansi dan rasa keadilan masyarakat.
Selain itu, dalam upaya untuk menegaskan kembali terhadap pengakuan perlindungan terhadap buruh migran terutama perempuan dan anak-anak, maka telah diadopsi The Declaration on the Elimination of Violence against Women and Elimination of Violence against Children in ASEAN yang digagas oleh AICHR, pada 9 Oktober 2013 di Brunei Darussalam. Kemudian pada tanggal dan tempat yang sama telah pula diadopsi ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection, yang memuat prinsip bahwa semua orang, terutama mereka yang miskin, berisiko, penyandang cacat, orang tua, putus usia sekolah, anak-anak, pekerja migran, dan kelompok rentan lainnya, berhak untuk memiliki akses yang adil terhadap perlindungan sosial yang merupakan hak dasar manusia dan didasarkan pada kebutuhan dasar, pendekatan siklus hidup dan mencakup layanan penting yang diperlukan.
Kisah buruh migran yang bekerja secara ilegal di negeri tetangga Jiran seakan tak ada akhir. Para TKI yang dianggap pendatang haram di Malaysia, Pemulangan TKI bermasalah pada tahun 2016 karena dideportasi pemerintah Malaysia sebanyak 1.121 orang. Pemulangan KJRI Kuching sebanyak 92 orang, Pemulangan KBRI Brunei Darussalam sebanyak 3 orang dan pencegahan aparat 65 orang. Kalau dipersentasekan sekitar 40 persen TKI bermasalah yang dipulangkan melalui PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Entikong merupakan orang Kalimantan Barat. Ini cukup memprihatinkan bagi Indonesia karena mereka awalnya berniat mengadu nasib di luar negeri.
Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul : “Peranan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN) dalam Menangani Buruh Migran Indonesia di Perbatasan Kalimantan”.

B.	Identifikasi Masalah.
Kemungkinan untuk menjawab tantangan hak asasi buruh migran Indonesia di masa depan dengan AICHR masihlah belum jelas, untuk itu penulis mengidentifikasi masalah, sebagai berikut : 
1.	Bagaimana sejarah terbentuknya dan apa program kerja ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN)?
2.	Bagaimanakah permasalahan buruh migran di Indonesia terutama di perbatasan Kalimantan?
3.	Bagaimana upaya ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN) dalam memberikan perlindungan HAM kepada buruh migran Indonesia di perbatasan Kalimantan?
1.	Pembatasan Masalah.
Karena luasnya masalah yang akan dibahas, penulis membatasi masalah pada program kerja ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN) dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia di perbatasan Kalimantan dari tahun 2011-2016.
2.	Rumusan Masalah.
Untuk memudahkan pembahasan, berdasarkan indentifikasi masalah dan perumusan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimanakah ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN) dapat mencegah buruh migran Indonesia di perbatasan Kalimantan dari kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM”.

C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian.
1.	Tujuan Penelitian.
a.	Untuk mengetahui sejarah terbentuknya dan program kerja ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN).
b.	Untuk mengetahui permasalahan buruh migran di Indonesia terutama di perbatasan Kalimantan.
c.	Untuk mengetahui upaya ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN) dalam memberikan perlindungan HAM kepada buruh migran Indonesia di perbatasan Kalimantan.
2.	Kegunaan Penelitian.
a.	Untuk menambah pengetahuan tentang ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN).
b.	Untuk menambah wawasan peneliti mengenai program kerja dan progres ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN).
c.	Diharapkan skripsi ini dapat dijadikan bahan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya, mengenai ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN) dan buruh migran Indonesia di perbatasan Kalimantan. 
d.	Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sidang Sarjana Strata Satu(S1) pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

D.	Kerangka Teoritik, Hipotesis, Operasionalisasi Variabel dan Skema Teoritik Penelitian.

1.	Kerangka Teoritik.
Untuk mempermudah proses penelitian, penulis menggunakan suatu kerangka pemikiran dan beberapa teori yang dipergunakan oleh para ahli dan konsep-konsep yang relevan dengan objek penelitian yang dibahas. Dalam hal ini K.J. Holsti, memberi gambaran mengenai Hubungan Internasional sebagai berikut :
	“Hubungan internasional adalah semua interaksi diantara masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Hubungan Internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses-proses politik antar bangsa, tetapi dengan memperhatikan seluruh segi hubungan itu.” 

Pengertian di atas, memberikan pemahaman bahwa hubungan internasional dapat saja diakibatkan oleh adanya pola interaksi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam pembahasan penelitian ini masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat pengusaha. Pola interaksi tersebut melahirkan tata hukum yang mengaturnya, sehingga pola interaksi dapat terkendali. Sependapat dengan pemikiran tersebut, J.G. Starke, mengemukakan definisi Hukum Internasional sebagai berikut :
Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip serta kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk mentaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan  mereka satu sama lain. 

Hukum internasional menghendaki adanya kerjasama internasional, karena dalam kerjasama internasional mengukuhkan kerangka hukum internasional yang saling percaya dan saling pengertian, dengan demikian arah dari hubungan maupun hukum internasional itu dapat ditentukan pada pola yang saling menguntungkan. Sejalan dengan pemikiran tersebut Koesnadi Kartasasmita, memberikan definisi Kerjasama Internasional, sebagai berikut :
Kerjasama internasional : Kerjasama terjadi karena nation understanding dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama serta keinginan internasional dan saling membutuhkan. Kerjasama itu sendiri didasari oleh kepentingan bersama, diantara negara-negara namun kepentingan tersebut tidak identik.

Arah dan tujuan kerjasama internasional tersebut tentunya diharapkan bisa saling menguntungkan, dalam hal ini kerjasama internasional senantiasa membawa dampak kehidupan sosial politik masyarakat, kerjasama regional dilaksanakan guna menggabungkan suatu kekuatan untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya dengan negara-negara lain atau negara super power. K.J. Holsti menerangkan mengenai Kerjasama Internasional, sebagai berikut :
Sebagian besar transaksi dan interaksi antara negara dalam sistem internasional sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik, berbagai jenis masalah nasional, regional, internasional dan global bermunculan dan memerlukan perhatian dari berbagai negara. Dalam kebanyakan kasus terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan mengajukan alternatif  pemecahan, perundingan dan pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberpa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Proses ini biasa disebut kerja sama dan kooprasi.

Kerjasama internasional dilaksanakan untuk membentuk suatu wadah organisasi internasional. Pengaturan kerja sama internasional secara konstitusional akan melahirkan organisasi internasional, menurut Quincy Wright mengemukakan bahwa Organisasi Internasional adalah : “Suatu seni untuk menciptakan dan mengadministrasikan masyarakat sosial secara umum dan regional yang terdiri dari negara-negara berdaulat untuk kemudian dalam merealisasikan tujuan bersama dan objektif”.
AICHR – ASEAN bagian dari suatu organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, peran dan fungsinya AICHR – ASEAN memberikan perlindungan HAM dan mengikatkan negara-negara anggota ASEAN untuk menghargai HAM sebagai konsep negara demokrastis, untuk lebih jelasnya penulis sampaikan Pengertian HAM dari Haar Tilar, sebagai berikut : “HAM ialah hak-hak yang melekat pada diri setiap insan dan tanpa memiliki hak-hak itu maka setiap insan tidak bisa hidup selayaknya manusia. Hak tersebut didapatkan sejak lahir ke dunia”.
Setiap manusia sejak lahir telah memiliki hak asasi dimana sebagai manusia pasti memiliki sesuatu yang menjadi pokok atau dasar dari setiap diri masing-masing individu. Hak bisa diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau kepunyaan (milik), sedangkan asasi merupakan hal yang utama, dasar atau pokok. Sehingga hak asasi manusia bisa diartikan kepunyaan atau milik yang sifatnya pokok dan melekat pada diri setiap insan sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Banyak sekali definisi tentang hak asasi manusia (HAM), untuk lebih jelasnya dapat disimak penjelasan dari Pengertian HAM menurut John Locke yang menjelaskan bahwa :
HAM ialah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan yang esa kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. HAM ini sifatnya fundamental atau mendasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. 

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang sudah melekat dalam diri setiap insan yang dibawa sejak lahir ke dunia dan berlaku sepanjang hidupnya serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun karena hak itu sifatnya kodrati yang langsung Tuhan berikan pada setiap makhluk ciptaannya tanpa adanya perbedaan baik suku, status, keturunan, gender, golongan dan lain sebagainya. Untuk memperkuat pandangan tersebut, penulis sampaikan Definisi HAM menurut Miriam Budiarjo yaitu : “HAM merupakan hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia dan menurutnya hak itu sifatnya universal karena dimiliki tanpa adanya perbedaan ras, kelamin, suku, budaya, agama dan lain sebagainya”.
Adapun pengertian Pelanggaran HAM yang disampaikan oleh Abdurrahman Hafizh, adalah sebagai berikut :
Menurut Pasal 1 Angka 6. No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia sesorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang- undang dan tidak mendapatkan atau dikwatirkan tidak akan memperoleh  penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Menurut UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia sesorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan, atau dikhatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,  berdaasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijaknya.
Pendapat Arat mengenai Hubungan Globalisasi Dengan Hak Asasi Manusia, adalah sebagai berikut : 
Globalization and Human Rights, as a whole, is concerned about understanding the “phenomenon” of globalization and its impact on human rights, whether it establishes a threat to human rights or creates opportunities for the advancement of human rights.
 
Merujuk pada pernyataan Arat tersebut, globalisasi menjadi pisau bermata dua yang keberadaannya bisa menjadi ancaman bagi isu HAM ataupun sebaliknya, meningkatkan kemajuan HAM meskipun tidak dapat dicapai dengan mudah dalam proses implementasinya. Arat menjelaskan sebagai berikut : 
Globalisation increase the interaction among people, integration of markets, and development of common norms and values— are essentially neutral and can offer great opportunities to people. The advancement of human rights, for example, has been a part of the globalization process: a set of norms and values has been recognized as universal human rights, even though they may not be fully accepted or implemented.

Clifford Bob memaparkan berbagai pandangan dan argumennya mengenai keterkaitan antara globalisasi dan maraknya kampanye hak asasi manusia saat ini. Ia mengemukakan berbagai alasan mengapa isu tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini mencuat ke publik begitu cepat. Media menjadi kunci utama yang sangat diperlukan untuk membantu isu tersebut mendapatkan keadilan dari berbagai lembaga hukum. Dalam hal ini, media sebagai alat dan langkah awal untuk mendapatkan perhatian dunia.
Meskipun demikian, isu ini tidak hanya sebatas diketahui secara global melainkan harus ada tindak lanjut, globalizing issues demand discussion. Juwariyah mengungkapkan bahwa Konsep Hak Asasi Manusia secara signifikan semakin dikuatkan dengan kemunculan non-governmental organisation yang peduli terhadap penegakan hak asasi manusia, seperti Amnesty International, Human Rights Watch, dan institusi internasional yang berbasis pada hak asasi manusia seperti International Criminal Court dan United States Commission on Human Right. Langkah selanjutnya inilah yang kemudian menjadi penting.
Adapun Pengertian Buruh Migran menurut Muhammad Irsyadul Ibad, sebagai berikut :
Definisi buruh migran atau pekerja migran itu sangat luas meskipun lebih sering di artikan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Luar Negeri. Arti umumnya adalah orang yang bermigrasi atau berpindah dari wilayah kelahiran atau lokasi tinggal yang bersifat tetap untuk keperluan bekerja. Guna keperluan bekerja tersebut, pekerja migran akan menetap di tempat bekerja tersebut dalam kurun waktu tertentu.
Terdapat dua tipe pekerja migran, yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal adalah pekerja yang bermigrasi dalam kawasan satu negara. Contoh yang paling sering dan mudah dipahami adalah urbanisasi dan transmigrasi.
Pekerja migran internasional itu adalah perseorangan yang bermigrasi ke luar negeri untuk keperluan bekerja. Dengan Definisi tersebut, maka pekerja di Kedutaan Indonesia di Negara Asing adalah buruh migran atau pekerja migran.

Provinsi Kalimantan Barat secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia, menyebabkan Provinsi Kalimantan Barat menjadi akses bagi para buruh migran untuk keluar masuk Kalimantan Barat dan Malaysia. Semakin tingginya aktivitas di perbataasan menuntut Indonesia untuk memberikan perhatian lebih serius guna menanggulanginya setiap permasalahan buruh migran yang mungkin saja akan menjadi human trafficking. Apalagi Indonesia pada umumnya dikategorikan sebagai negara asal, tujuan dan titik transit dalam dinamika global perdagangan manusia. Spendapat dengan paparan tersebut Eka Jaya Putra Hatika Embang menjalaskan Kondisi Buruh Migran Di Perbatasan Kalimantan, sebagai berikut :
Provinsi Kalimantan Barat dan Malaysia sering dimanfaatkan sebagai jalur aktivitas buruh migran yang mungkin saja berubah menjadi modus baru trafficking (perdagangan manusia). Jalur tikus itu jumlahnya mencapai 60 titik dan sangat sulit di awasi karena lokasinya sangat jauh dan sulit ditempuh. Letak Geografis ini merupakan salah satu penyebab banyaknya tindakan trafficking di Kalimantan Barat karena letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia, baik lewat darat dan laut.  Dan daerah-daerah dengan titik rawan tindakan perdagangan manusia di Provinsi Kalimantan Barat adalah :Kabupaten Sambas,Kabupaten bengkayang (Seluas, Sanggau Ledo, Jagoi Babang),Kabupaten sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu,Kabupaten Pontianak,Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau,Kota Singkawang

Berdasarkan konsep dan teori di atas, penulis menarik konklusi bahwa persoalan buruh migran Indonesia yang terjadi di perbatasan Kalimantan disinyalir telah melanggar HAM, sehingga mendorong ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN) untuk membantu memberikan perlindungan.
Selanjutnya, berdasarkan konklusi di atas, penulis menarik asumsi sebagai berikut :
a)	Adanya pelanggaran HAM yang sangat memprihatinkan pada buruh migran Indonesia di perbatasan Kalimantan. 
b)	Pelanggaran HAM terhadap buruh migran di perbatasan Kalimantan sudah berlangsung sejak orde baru.
c)	ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN) berupaya untuk memberikan perlindungan dan pencegahan pelanggaran HAM kepada buruh migran Indonesia di perbatasan Kalimantan.
2.	Hipotesis.
Berdasarkan perumusan masalah serta kerangka pemikiran, penulis menarik hipotesis sebagai berikut : “Jika peranan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN) dapat mendorong negara-negara anggotanya untuk mengikat secara hukum perlindungan bagi buruh migran, maka buruh migran Indonesia yang berada di perbatasan Kalimantan akan mendapatkan hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak serta mendapatkan kepastian hukum atas pekerjaan yang disandangnya”.
Memperjelas hipotesis, peneliti mengajukan definisi oprasional, sebagai berikut :
a)	ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN) merupakan langkah maju dari ASEAN untuk mewujudkan salah satu tujuannya yaitu memperkuat demokrasi, meningkatan tata kepemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara-negara anggota ASEAN.
b)	Buruh migran Indonesia di Kalimantan adalah arus migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, demikian halnya di Kalimantan Barat, secara geografis merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, sehingga Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah tempat tujuan transit untuk bekerja ke luar negeri bagi masyarakat Indonesia, baik penduduk yang bermukim di wilayah perbatasan, maupun penduduk yang berasal dari luar Kalimantan Barat umumnya yang didatangkan dari berbagai daerah di Jawa.
3.	Operasionalisasi Variabel.
Operasionalisasi variabel dapat penulis uraikan dalam tabel, sebagai berikut :
Tabel 1.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam Hipotesis	Indikator
(Empirik)	Verifikasi
(Analisis)	
Variabel bebas :
Jika peranan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN) dapat mendorong negara-negara anggotanya untuk mengikat secara hukum perlindungan bagi buruh migran, maka 	
1.	Peranan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN)

2.	Ratifikasi ASEAN Human Rights Declararation (AHRD)	
1.	Sejarah terbentuknya
2.	Fungsi dan struktur
3.	Program kerja
4.	Hasil yang dicapai
5.	Evaluasi.

1.	Negara anggota ASEAN meratifikasi AHRD
2.	Semua negara anggota terikat AHRD
3.	Implementasi AHRD	
Variabel terikat :
Buruh migran Indonesia yang berada di perbatasan Kalimantan akan mendapatkan hak-haknya, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak serta mendapatkan kepastian hukum atas pekerjaan yang disandangnya	
1.	Buruh migran Indonesia di perbatasan Kalimantan

2.	Hak mendapatkan pekerjaan yang layak

3.	Hak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum negara tujuan buruh migran	
1.	Penyebab migrasi buruh di perbatasan Kalimantan
2.	Kondisi ekonomi masyarakat di perbatasan Kalimantan
3.	Lapangan pekerjaan bagi buruh migran di perbatasan

1.	Profesi buruh migran di negara tujuan kerja
2.	Alasan bekerja di luar negeri
3.	Ketimpangan sosial yang terjadi

1.	Perlindungan bagi buruh migran Indonesia
2.	Kepastian hukum dari negara tujuan kerja buruh migran Indonesia
3.	Penyelesaian masalah buruh migran	

4.	Skema Teoritik Penelitian.
Adapun skema teoritik yang dapat penulis sampaikan, adalah sebagai berikut :

E.	Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.
1.	Metode Penelitian.
Untuk memudahkan dalam menganalisis permasalahan, penulis menggunakan metode penelitian, sebagai berikut :
a)	Metode Deskiptif Analitis, yaitu metode yang digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual serta berhubungan dengan fenomena yang sedang diselidiki. Seperti masalah yang akan diteliti mengenai ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN) dan buruh migran Indonesia di perbatasan Kalimantan, melalui metode ini, peneliti beranggapan bahwa untuk menghadapi suatu tantangan yang tidak mungkin untuk dihadapi, maka diperlukan suatu kerja sama yang membantu untuk dihadapi, maka diperlukan suatu kerja sama yang membentuk kemitraan sejajar yang di dalamnya dapat dimanfaatkan Indonesia melalui peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN).
b)	Metode Historis Analitis, yaitu metode yang digunakan dalam menelaah terhadap kejadian-kejadian, perkembangan dan pengalaman masa lalu serta merupakan interprestasi dari data yang tersedia, dimana metode historis bertujuan mengkonstruksi masa lalu secara sistematis dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan semua bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan sehubungan adanya peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN) dalam memberikan perlindungan bagi buruh migran Indonesia di perbatasan Kalimantan.
2.	Teknik Pengumpulan Data.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan yaitu, teknik pengumpulan data yang mencakup upaya mendalami dan memperluas wawasan tentang masalah penelitian, menegaskan materi secara lengkap dan memformulasikan konsep atau teori, serta mengumpulkan berbagai data dan informasi yang diperlukan sebagai landasan penyusunan laporan, melalui buku-buku, literatur, dokumentasi, surat kabar, dan majalah yang ada hubungannya dengan peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN) dalam memberikan perlindungan bagi buruh migran Indonesia di perbatasan Kalimantan.

F.	Lokasi dan Lamanya Penelitian.
1.	Lokasi Penelitian.
a.	Kantor Wakil Indonesia untuk AICHR, Sekretariat AICHR Indonesia Gedung PTRI ASEAN Lantai 4 Jalan Sisingamangaraja No.73 Jakarta Selatan, Indonesia.
b.	Sekretariat ASEAN, Jalan Sisingamangraja No. 10 Jakarta Selatan.
c.	Pusat Informasi dan Dokumentasi Departemen Luar Negeri, Jalan Sisingamangaraja No. 210 Jakarta Selatan.
d.	Perpustakaan FISIP – UNPAS Jalan Lengkong Besar Bandung Jawa Barat.
e.	Perpustakaan SESKO-AD Jalan Gatot Subroto Kota Bandung Jawa Barat.
f.	Perpustakaan FISIP – UNPAD Jalan Dipati Ukur Kota Bandung Jawa Barat.
g.	Perpustakaan FISIP – UNPAR Jalan Cimbuleuit Kota Bandung Jawa Barat.
h.	Perpustakaan LIPI Jakarta Jalan Gatot Subroto Jakarta Indonesia.
i.	Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jalan Tanah Abang III No. 23-27 Jakarta Barat.
j.	Pusat Informasi KOMPAS, Jalan Palmerah Selatan No. 26-28 Jakarta Pusat.
k.	Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jalan Gatot Subroto Kav. 30 – 35 Jakarta Pusat.
2.	Lamanya Penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan April 2017, dengan tahapan kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel 1.2 dihalaman berikutnya.

G.	Sistematika Penulisan.
Sistematika penelitian ini terdiri dari lima Bab dari masing-masing bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan menjelaskan sebagai secara detail. Berikut adalah sistematika penulisannya :
BAB 1 Pendahuluan : Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, sistematika penelitian.
BAB 2 Pembahasan Variabel Bebas : Berisi pembahasan tentang peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR - ASEAN).
BAB 3 Pembahasan Variabel Terikat : Berisi pembahasan tentang Perlindungan bagi buruh migran Indonesia di perbatasan Kalimantan. 
BAB 4 Pembahasan Analisis : Berisi hasil analisa atas variabel bebas dan terikat dengan menguraikan indikator-indikator variabel dengan menggunakan metode dan teknik penelitian.
BAB 5 Kesimpulan : Meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dibahas.