PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS PENANGKAPAN DAN PENYITAAN SECARA TIDAK SAH MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

ALBERT ANGGARA PUTRA, 131000368 (2017) PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS PENANGKAPAN DAN PENYITAAN SECARA TIDAK SAH MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

	Text L. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
Preview	Text K. BAB 3.pdf Download (1MB) | Preview
	Text M. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
Preview	Text J. BAB 2.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (259kB) | Preview
Preview	Text A. COVER.pdf Download (30kB) | Preview
Preview	Text H. DAFTAR ISI.pdf Download (225kB) | Preview
Preview	Text I. BAB 1.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text M. BAB 5.pdf Download (253kB) | Preview

Abstract

Seorang yang telah ditangkap dan kendaraannya disita oleh penyidik tanpa mengindahkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kemudian ingin mendapatkan haknya kembali yaitu melalui proses praperadilan. Praperadilan menjadi perwujudan untuk tujuan hukum yaitu keadilan. Permasalahan yang terdapat pada skripsi ini adalah Bagaimana permohonan praperadilan yang layak dikabulkan oleh hakim atas penangkapan dan penyitaan yang tidak sah menurut Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana? Mengapa hakim tidak mengabulkan permohonan praperadilan pemohon atas penangkapan dan penyitaan yang tidak sah menurut Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana? Apakah Polisi Republik Indonesia yang profesinya bukan sebagai Advokat dapat beracara mendampingi institusinya di persidangan? Metode penelitian yang digunakan adalah meliputi spesifikasi suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti disebut juga penelitian bersifat sistematik, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode Yuridis Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Kesimpulan dalam skripsi ini yang pertama adalah dalam pasal 18 ayat (1) KUHAP menerangkan tentang pelaksanaan tugas penangkapan yang sah yaitu : Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Kedua yaitu tentang penyitaan yang sah sebagaimana diterangkan dalam pasal Pasal 38 ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin pengadilan negeri setempat. Dan yang ketiga yaitu seharusnya dalam tindakan penangkapan dan penyitaan para penegak hukum harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya agar tidak melanggar hak-hak orang lain. Kata kunci : Praperadilan, Penangkapan, Penyitaan, KUHAP

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	27 Oct 2017 06:46
Last Modified:	27 Oct 2017 07:19
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/31601

Actions (login required)

View Item