PEMBENTUKAN PEMERINTAH KOTA BATAM DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Luthfi Sandiyudha, 131000325 (2017) PEMBENTUKAN PEMERINTAH KOTA BATAM DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text J. BAB II.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (15kB) | Preview
	Text L. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (46kB)
	Text M. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB)
Preview	Text A. COVER.pdf Download (35kB) | Preview
Preview	Text K. BAB III.pdf Download (38kB) | Preview
Preview	Text I. BAB I.pdf Download (76kB) | Preview
Preview	Text H. DAFTAR ISI.pdf Download (9kB) | Preview

Abstract

Pada awalnya Batam dikembangkan oleh pihak Badan Otorita dan telah berkembang menjadi pusat industri, perdagangan, alih kapal (transshipment) dan pariwisata di kawasan Asia Tenggara. Seluruh proses perizinan investasi telah dilakukan dibawah satu atap yaitu di Batam Industrial Development Authority (BIDA) atau Badan Otorita Pengembangan Industri Batam. Tetapi dengan diberlakukannya Otonomi Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Batam dikelola oleh Pemerintah Kotamadya yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan UndangUndang Nomor 53 Tahun 1999, yaitu dengan penetapan Kota Batam serta pembentukan kabupaten dan kecamatan serta pembentukan Provinsi Kepulauan Riau kemudian sebagai pemekaran dari Provinsi Riau sebelumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun bentuk dari metode deskriptif yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi pustaka. Efektifitas Penyelenggaraan BP Batam terhadap Pemerintah Kota Batam pada masa otonomi daerah, tidak efektif karena antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam saling tumpang tindih sehingga timbul dualisme wewenang. Kewenangan Otorita yang sudah didelegasikan kepada Pemerintah Kota Batam. Pertama, dualisme wewenang antara Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam. Pada prinsipnya, dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan Batam merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kota Batam sesuai undang-undang. Kata Kunci: Pengelolaan Daerah, Dualisme Wewenang, Pembentukan Pemerintahan, Efektifitas Penyelenggaraan.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	23 Oct 2017 03:50
Last Modified:	23 Oct 2017 03:50
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/31382

Actions (login required)

View Item