PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA PEMBEBASAN LAHAN KECAMATAN KERTAJATI DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Hersandy Prihono Putra, 131000327 (2017) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA PEMBEBASAN LAHAN KECAMATAN KERTAJATI DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

	Text 11. BAB IV .pdf Restricted to Repository staff only Download (604kB)
Preview	Text 8. BAB I.pdf Download (530kB) | Preview
Preview	Text 9. BAB II.pdf Download (499kB) | Preview
Preview	Text 7. DAFTAR ISI-1.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text 10. BAB III.pdf Download (370kB) | Preview
Preview	Text 1. COVER SKRIPSI.pdf Download (25kB) | Preview
	Text 12. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
Preview	Text 13. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (299kB) | Preview

Abstract

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria yang merupakan dasar pencabutan hak atas tanah yang kemudian diimplementasikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa kepentingan umum termasuk kepentingan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak. Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hukum. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini sangat otoriter dan memungkinkan Negara mengabaikan penegakan, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi warga Negara, sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 huruf h ayat (4), bahwa setiap orang orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang dan harus diimbangi dengan ganti kerugian. Ganti kerugian tersebut selain pembayaran dengan nilai uang juga harus dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah, sehingga menghasilkan suatu ganti rugi yang seimbang. Bukan terlalu menguntungkan pengusaha. Sehingga posisi rakyat semakin lemah ketika tanah-tanahnya ditetapkan menjadi kawasan pembangunan untuk kepentingan umum. Pemegang hak atas tanah tidak dilindungi oleh undang-undang, baik dari mekanisme pembebasan tanah, maupun manipulasi makna “kepentingan umum” telah menyebabkan pemerintah memiliki catatan buruk dalam pengaturan dan pengadaan tanah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kepentingan Umum, Pembebasan Lahan, Pengadaan Tanah.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	21 Oct 2017 04:07
Last Modified:	21 Oct 2017 04:07
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/31343

Actions (login required)

View Item