KORELASI PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG SISTEM PENDAFTARAN TANAH TERHADAP KEABSAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK BERDASARKAN PASAL 19 AYAT 2 UUPA NO. 5 TAHUN 1960

IMAN MURSALIN, NPM.168040038 Hukum Ekonomi (2017) KORELASI PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG SISTEM PENDAFTARAN TANAH TERHADAP KEABSAHAN SERTIFIKAT HAK MILIK BERDASARKAN PASAL 19 AYAT 2 UUPA NO. 5 TAHUN 1960. Thesis(S2) thesis, UNPAS.

Text IMAN Jurnal_MIH.rtf Download (645kB)

Abstract

Keberadaan tanah tidak dapat dilepaskan dari segala aktifitas manusia baik dalam pergerakan ekonomi, sosial, politik dan budaya seseorang maupun suatu komunitas masyarakat. Hal ini disebabkan karena tanah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting bagi setiap manusia dalam menjalankan aktifitas dan melanjutkan kehidupannya sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak manusia dilahirkan, hidup bahkan sampai matipun erat kaitannya dengan tanah. Kedudukan tanah dalam era pembangunan ini juga demikian, dimana setiap kegiatan pembangunan senantiasa memerlukan tanah sehingga keinginan masyarakat untuk memiliki sebidang tanah pun semakin meningkat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 dalam penyelesaian permasalahan di bidang pendaftaran tanah, untuk mengetahui pendapat teoritisi tentang jaminan kepastian kepemilikan sertipikat terhadap hak atas tanah berdasarkan pasal ini dan untuk mengetahui pendapat praktisi hukum (Hakim, Pengacara, PPAT, Pejabat Kantor Pertanahan) serta masyarakat mengenai keberadaan pasal ini sebagai salah satu pemecahan dalam penyelesaian permasalahan di bidang pendaftaran tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui korelasi Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 dan pasal 19 ayat 2 UUPA tahun 1960 dalam penyelesaian permasalahan di bidang pendaftaran tanah, untuk mengetahui pendapat teoritisi tentang jaminan kepastian kepemilikan sertipikat terhadap hak atas tanah berdasarkan pasal ini dan untuk mengetahui pendapat praktisi hukum (Hakim, Pengacara, PPAT, Pejabat Kantor Pertanahan) serta masyarakat mengenai keberadaan pasal ini sebagai salah satu pemecahan dalam penyelesaian permasalahan di bidang pendaftaran tanah. Keberadaan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 pada intinya adalah untuk meminta perhatian pada Pengadilan, terutama hakim yang memutus sengketa bahwa ada konsep rechtverwerking, yaitu konsep asal dari pasal ini yang sudah diterapkan berkalikali oleh Mahkamah Agung dalam meyelesaikan sengketa tanah di Indonesia. Saat ini belum ada kesepakatan antara para hakim dalam hal penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997. Diterapkannya pasal ini masih tergantung dari pertimbangan hakim apakah akan membawa keadilan bagi pihak yang bersengketa. Karena adanya dua kepentingan yang saling terbentur yaitu jika Penggugat benar-benar pemilik hak atas tanah yang sebenarnya dan Tergugat benar-benar memperoleh hak atas tanahnya dengan itikad baik Sehingga diterapkan atau tidaknya pasal ini pada penyelesaian sengketa tanah ada pada wewenang hakim yang mengadili perkara. Kata kunci : Korelasi Pp No. 24 Tahun 1997, Sistem Pendaftaran Tanah, Keabsahan Sertifikat Hak Milik, Pasal 19 Ayat 2 Uupa No. 5 Tahun 1960

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	16 Oct 2017 02:17
Last Modified:	16 Oct 2017 02:17
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/30719

Actions (login required)

View Item