ANGGA WAHYUDI, NPM 111000410 (2016) STUDI KASUS PUTUSAN NO. 36/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST TENTANG PENJATUHAN PUTUSAN HAKIM DI BAWAH ANCAMAN PIDANA PENJARA MINIMAL KHUSUS. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
cover SKRIPSI.pdf Download (108kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (9kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (265kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (81kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB) |
Abstract
Lahirnya Undang-Undang Pemberantaasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk sesegara mungkin mampu menanggulangi dan memberantas semakin maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi serta dapat mengurangi dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi tersebut. Ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dari Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sikap pembuat Undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR RI yang menetapkan sistem straf minimum rules (aturan hukuman minimal). Dalam kasus perkara tindak pidana korupsi videotron hal menarik bahwa Majelis Hakim melakukan penyimpangan ketentuan minimum, menjatuhkan ancaman pidana kepada terdakwa dengan menerobos aturan minimum khusus sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan latar belakat tersebut penelitian ini mengambil rumusan masalah 1. bagaimana putusan Nomor. 36/ Pid. Sus/ TPK/ 2014/ PN. Jkt Pst dikaitkan dengan syarat-syarat putusan yang baik dalam KUHAP 2. bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana di bawah ancaman minimum khusus dalam putusan No. 36/ Pid. Sus/ TPK/ 2014/ PN. Jkt Pst. Penelitian ini menggunakan alat analisa. Alat analisa yang dipergunakan dalam penelitian studi kasus ini diantaranya interprestasi hukum dan konstruksi hukum. Jenis interprestasi hukum yang digunakan yaitu interprestasi gramatikal atau tata bahasa maksudnya kaidah hukum diartikan sebagaimana diartikan oleh orang biasa menggunakan bahasa biasa serta interpretasi sistematik yang menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Jenis metode konstruksi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksposisi verbal principal. Hasil penelitian ini menunjukkan 1. Putusan yang baik dapat dinilai berdasarkan hal-hal yang termuat di dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, baik dalam pertimbangan atas fakta-fakta di persidangan maupun dinilai dari segi pertimbangan hukumnya, sehingga dengan menilai hal-hal yang termuat dalam pertimbangan tersebut dapat terlihat arah kebijakan hakim yang dituangkan dalam putusannya, apakah didasarkan pada pertimbangan yang yuridis demi mempertahankan sisi kepastian hukum atau didasarkan pada hal-hal lain demi mempertahankan nilai keadilan atau kemanfaatan dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang diperiksa dan diputus oleh hakim tersebut. 2. Penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor juga untuk memperhatikan rasa keadilan bagi Terdakwa atas besarnya peran Terdakwa dalam tindak pidana Aquo. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penjatuhan Sanksi, Ancaman Minimal Khusus Birth of the Law on Corruption Eradication aims to immediately able to overcome and eradicate the rampant corruption that occurs and can reduce and restore the country's financial losses caused by acts of corruption. Provisions as stated in Article 2 of the Law on combating corruption, the attitude of law makers in this respect the government and the Parliament which establishes minimum straf system rules (rules minimum sentence). In the case of corruption cases Videotron it interesting that Judge irregularities minimum provisions, impose criminal threat to the defendant by breaking through a special minimum rules as has been stipulated in the Law on Corruption Eradication. Based on the belakat this research took the formulation problem No. 1. how decision. 36 / Pid. Sus / TPK / 2014 / PN. Jkt Pst associated with the terms of the decisions in both the Criminal Code 2. how the consideration of judges in applying criminal sanctions under the threat of a special minimum in decision No. 36 / Pid. Sus / TPK / 2014 / PN. Jkt Pst. This study uses the analyzer. Analysis tools used in this case study include legal interpretation and construction law. Types of legal interpretation applied that interpretation or grammatical meaning grammatical rule of law is defined as interpreted by the ordinary person using ordinary language and systematic interpretation interpret the Act as part of the overall system of law. Types of legal construction method used in this research is the principal method of verbal exposition. The results showed a good 1. The decision can be judged based on the matters contained in the consideration of the judges who examine and try the case, either in consideration of the facts at the hearing and assessed in terms of its legal considerations, so as to assess matters terms contained in such considerations can be seen the policy direction judge stated in his ruling, whether based on consideration of the juridical order to maintain the rule of law or based on other things in order to maintain the value of justice or expediency in resolving legal issues examined and decided upon by the judge. 2. Violations of the provisions of Article 2 (1) of Law Corruption also to pay attention to the sense of justice for the defendant on the magnitude of the role of the defendant in a criminal act quo. Keywords: Corruption, Imposition of Sanctions, Threats Special Minimal
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2011 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 11 Apr 2016 02:37 |
| Last Modified: | 11 Apr 2016 02:37 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/3056 |
Actions (login required)
 |
View Item |
