KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL ALAT PENDETEKSI KEBOHONGAN DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP JO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

AGUNG WIJAKSANA, 131000036 (2017) KEKUATAN PEMBUKTIAN HASIL ALAT PENDETEKSI KEBOHONGAN DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP JO UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (30kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (24kB) | Preview
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (39kB)
Preview	Text BAB II.pdf Download (127kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
Preview	Text BAB I.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (89kB) | Preview

Abstract

Pemanfaatan teknologi oleh penyidik dalam proses penyidikan antara lain dengan menggunakan lie detector. Sebuah instrument poligraf pada dasarnya adalah kombinasi alat-alat medis yang digunakan untuk memantau perubahan yang terjadi dalam tubuh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penilaian hakim terhadap keabsahan hasil uji lie detector sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian hasil lie detector sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptifanaltis, dilanjutkan dengan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan lapangan. Dengan metode tersebut penulis menganalisa permasalahan yang didasarkan pada asas hukum, konsep-konsep dan norma-norma hukum sudut hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan fakta-fakta yang relevan dengan masalah hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil lie detector sebagai alat bukti menunjukan bahwa lie detector sah digunakan sebagai alat bukti. Penilaian hakim ini melihat berdasarkan Pasal 1 angka 1 danangka 4 jo Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE hasil lie detector merupakan ala bukti yang elektronik karena hasil dari pada lie detector ini berupa hasil print out sesuai dengan alat bukti di UU ITE serta sesuai Pasal 5 ayat 3 UU ITE menyatakan lie detector termasuk kedalam sistem elektronik dan dokumen elektronik. Kekuatan pembuktian hasil lie detector ini dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti surat karena hasi lie detector yang berbentuk print out grafik, dapat juga dijadikan alat bukti keterangan ahli manakala hakim meminta bantuan seorang ahli untuk mengartikan atau membaca hasil lie detector. Kata kunci :Pembuktian, Lie detector, alat bukti

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	09 Oct 2017 04:26
Last Modified:	09 Oct 2017 04:26
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/30445

Actions (login required)

View Item