PERANAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Studi Deskriptif di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang)

DEDE GUMELAR, 135010029 (2017) PERANAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) (Studi Deskriptif di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang). Skripsi(S1) thesis, FKIP Unpas.

Preview	Text COVER.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (328kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (402kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (376kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (628kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (102kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (384kB) | Preview

Abstract

Dede Gumelar (135010029): PERANAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB). (Studi Deskriptif di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang) Dikeluarkan UU No 12 Tahun 1994 tentang PBB bertujuan agar masyarakat wajib pajak lebih taat pada hukum dalam membayar PBB. Namun dalam realita yang terjadi di masyarakat, masih banyak masyarakat wajib pajak yang tidak taat pada peraturan PBB. Lebih dari itu, beberapa masyarakat wajib pajak yang masih kurang memahami atau mengetahui manfaat adanya UU No 12 Tahun 1994 tentang PBB. Untuk itu diperlukan adanya tindakan – tindakan dari kepala desa supaya para wajib pajak dapat sadar atau taat dalam pembayaran PBB, salah satunya merupakan kegiatan sosialisasi mengenai UU tersebut agar wajib pajak mengetahui dan memahami dengan adanya UU tersebut. Maka dari permasalahan tersebutpenulis mengkaji akan hal tersebut dengan masalah dengan masalah – masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana kepala desa dalam menangani wajib pajak yang berada diluar daerahnya? 2). Bagaimana upaya kepala desa dalam melakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam membayar PBB? 3). Bagaimana respon wajib pajak dalam menanggapi ajakan kepala desa untuk membayar PBB? 4). Bagaimana pengaruh status sosial ekonomi dapat meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar PBB? 5). Hambatan apa saja yang dialami kepala desa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar PBB? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah; observasi, wawancara, studi literature dan studi dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah aparat desa dan masyarakat wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, diperoleh data bahwa usaha yang dilakukan kepala desa tidak terlalu berpengaruh dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar PBB di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang. Sebab, data pelanggaran yang terjadi pada tahun 2015 tidak mengalami perubahan hingga tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh aparat desa terhadapap wajib pajak yang melanggar UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, tidak adanya sosialisasi yang khusus yang dilakukan oleh aparat desa, sehingga tidak bisa menyentuh seluruh ;apisan wajib pajak. Saran peneliti bagi aparat desa ialah diperlukan kerjasama yang baik dengan lembaga yang terkait dan perlu diadakan sosialisasi khusus, selanjutnya, bagi wajib pajak diharapkan dapat menunaikan kewajibannya tepat pada waktu. Sebagaimana cerminan warga Negara yang baik dan patuh aturan. Kata kunci: Peranan Kepala Desa, Meningkatkan Kesadaran hukum, Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > PPKN 2013
Depositing User:	mr Bayu Anggi Pranata
Date Deposited:	06 Oct 2017 06:26
Last Modified:	06 Oct 2017 06:26
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/30351

Actions (login required)

View Item