TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMASUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

Muhammad Ryan Ramadhan, 111000265 (2015) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMASUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH AHLI WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.

Preview	Text G. BAB II.pdf Download (451kB) | Preview
Preview	Text H. BAB III.pdf Download (422kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.pdf Download (335kB) | Preview
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (346kB) | Preview
	Text I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	Text J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
Preview	Text D. DAFTAR ISI.pdf Download (10kB) | Preview
Preview	Text A. COVER.pdf Download (13kB) | Preview

Abstract

Pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam, juga hukum adat, namun kenyataan di masyarakat sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Sebagian manusia menghalalkan berbagai cara termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan, sehingga terjadi penguasaan harta warisan tanpa hak dan melawan hukum, seperti pemasungan yang dilakukan oleh ahli waris. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji dasar hukum waris berdasarkan hukum Islam dan hukum Adat di Indonesia, untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan hukum pemasungan berdasarkan hukum Islam dan hukum Adat di Indonesia, untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum bagi ahli waris yang melakukan pemasungan berdasarkan hukum Islam dan hukum Adat di Indonesia. Penelitian ini dikaji berdasarkan metode pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analistis, yaitu memfokuskan pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian dianalisa berdasarkan hukum Islam dan hukum Adat, selanjutnya dalam menganalisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan, bahwa dasar hukum waris menurut hukum Islam diatur dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist diantaranya harus masuk golongan ahlli waris karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan, tidak ada hijab (yang menghalangi) dan mahjub (terhalang), memenuhi syarat-syarat muwarits dan ahli waris, jelas bagian tertentu atau sisa. Menurut hukum Adat harta warisan berupa harta yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya, tidak mengenal bagian mutlak dan tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu waktu menuntut agar harta segera dibagikan. Kedudukan hukum pemasungan yang dilakukan ahli waris menurut hukum Islam Ijtihadi, apabila pemasungan dengan motif memenjarakan pewaris, tidak menghalangi ahli waris dalam mendapatkan hak warisnya, tetapi apabila menghilangkan nyawa pewaris maka status ahli waris menjadi gugur dan menurut hukum waris Adat bagi ahli waris yang melakukan pemasungan permasalahan ini dapat dirundingkan mengenai pelaksanaan isinya dengan ahli waris yang lain dan di jembatani oleh ketua adat. Dalam hal ini ketua adat bertugas sebagai mediator, para ketua adat juga berhak memberi masukan kepada kedua belah pihak pada saat diadakan perundingan. Akibat hukum bagi ahli waris yang melakukan pemasungan adalah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris. Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Adat dan Pemasungan.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	18 Sep 2017 07:16
Last Modified:	18 Sep 2017 07:16
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/29753

Actions (login required)

View Item