PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER YANG MELAKUKAN MALPRAKTIK MEDIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
JO UNDANG – UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Putri Indah Caturi
148040054

ABSTRAK
	
Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang memuaskan kepada masyarakat dan memberikan perlindungan hukum, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang tersebut diharapkan memberikan perlindungan kepada masyarakat, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan serta memberikan kepastian hukum. Malpraktik atau Malapraktik adalah praktik kedokteran yang dilakukan salah atau tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik.   Jadi malpraktik dapat diartikan sebagai suatu tindakan kesalahan atau kealpaan yang dilakukan oleh dokter dalam melakukan kewajiban professional yang tidak sesuai dengan kajian medis. Masyarakat yang dirugikan atas adanya malapraktik kedokteran membutuhkan perlindungan hukum yang telah mengakibatkan kerugian atau penderitaan lebih lanjut pada pasien,  Identifikasi masalahnya adalah: 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana seorang dokter yang melakukan malpraktik medik, 2. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana malpraktik kedokteran yang dilakukan seorang dokter.
Metode penelitian dalam tesis ini diskripsi analitis, penelitian yang menggambarkan dan menganalisa secara sistematis, faktual, dan akurat tentang kebijakan tentang sanksi pidana minimum khusus, dengan pendekatan yuridis normatif (doktriner) yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (penelitian sekunder, kepustakaan).
Kesimpulan: 1. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggung jawaban atas tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Pertanggung jawaban pidana dapat menjurus kepada pemidanaan si pelaku jika pelaku telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang. 2. Kebijakan Hukum Pidana dalam mencegah dan menanggulangi malpraktik antara lain mengeluarkan Undang-Undang tindak pidana malpraktik kedokteran. Hukum positif itu diantaranya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP) , Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 Juncto Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Kata kunci :	Pertanggungjawaban pidana, malpraktik medik, Kebijakan hukum pidana (Penal Policy).

BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Penelitian
Indonesia adalah sebuah Negara hukum, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu tujuan dari hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah berupaya secara maksimal untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga Negara dalam berbagai bidang kehidupan, dengan melaksanakan pembangunan diberbagai bidang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarakan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang ditujukan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk mengarahkan atau mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia serta sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasioanal yang pada hakikatnya adalah pembangunan  manusia Indonesia seutuhnya.  
Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang memuaskan kepada masyarakat dan memberikan perlindungan hukum, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang tersebut diharapkan memberikan perlindungan kepada masyarakat, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan serta memberikan kepastian hukum.  
Banyak hal yang tadinya tidak menjadi pusat perhatian kini mencuat ke permukaan dan menjadi sorotan masyarakat. Misalnya saja mengenai masalah malpraktik, yang merupakan masalah hukum yang dihadapi dalam praktik kedokteran. Dalam pembicaraan mengenai masalah malpraktik kita tidak hanya membicarakan masalah hukum dan praktik kedokteran belaka, tetapi kitapun harus pula menyoroti hubungan timbal balik antara profesi kedokteran dan masyarakat. Antara dokter dan pasien ada saling ketergantungan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Di satu pihak masyarakat memerlukan kehadiran dokter untuk menyembuhkan penyakitnya, sedang di pihak lain dokter dalam menjalankan profesinya membutuhkan masyarakat. 
Malpraktik atau Malapraktik adalah praktik kedokteran yang dilakukan salah atau tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik.   Jadi malpraktik dapat diartikan sebagai suatu tindakan kesalahan atau kealpaan yang dilakukan oleh dokter dalam melakukan kewajiban professional yang tidak sesuai dengan kajian medis, seperti dilakukan pelayanan medis meliputi: mengurangi penderitaan pasien, memperpanjang usia kehidupan pasien dan mendampingi pasien sampai akhir kehidupannya.
1.	D Veronica Komalawati menyatakan bahwa istilah malpraktik pada hakekatnya kesalahan dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dokter.  
2.	Hermien Hadiati Koeswati menjelaskan malpratice secara harfiah berarti bad pratice atau praktek buruk yang berkaitan dengan praktik penerapan ilmu dan teknologi medic dalam menjalankan profesi medik yang mengandung ciri-ciri khusus. Karena malpraktik berkaitan dengan “ how to practice the medical science and technology”, yang sangat erat hubungannya dengan sarana kesehatan atau tempat melakukan praktik dan orang yang melaksanakan praktik. 
Malpraktik adalah menjalankan praktik buruk atau salah dalam menjalankan profesinya yang dilakukan oleh tenaga medik (dokter) terhadap orang lain (pasien) dengan menggunakan cara secara tidak tepat atau wajar dan tidak melalui prosedur pelayanan medis yang telah ditentukan standar operasioanal prosedur (SOP). “Kesalahan dalam menjalankan profesi kedokteran akan membentuk pertanggungjawaban hukum termasuk hukum pidana, apabila membawa akibat suatu kerugian yang diatur dalam hukum”.  “Adanya sikap kurang hati-hati, kurang teliti, kesembronoan dan keceroboh dari tenaga kesehatan baik yang  dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis rumah sakit  (medical malpractice)”  
Persoalan malpraktik bisa saja terjadi dialakukan oleh siapapun diantaranya tenaga medis (dokter). Perlu diingat bahwa dokter bukanlah segala-galanya, ia hanya manusia biasa yang bisa berbuat salah sehingga pelanggaran terhadap kode etik maupun tindak pidana bisa saja terjadi. Untuk itu diperlukan langkah bijak agar masing-masing pihak (dokter dan pasien) memperoleh perlindungan hukum yang seadil-adilnya terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing, sebab tujuan hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kejahatan nyawa dan tubuh manusia. Kedudukan pasien yang semula hanya sebagai pihak yang bergantung sepenuhnya kepada dokter dalam memperoleh penyembuhan, kini telah berubah menjadi sederajat terkait dengan hak dan kewajiban tersebut. Semua tindakan dokter atau tenaga kesehatan dilakukan seacara professional berdasarkan standar profesi dan standar prosedur operasioanl serta  kebutuhan medis pasien. Jadi bukan hanya tenaga kesehatan yang harus bekerja sesuai dengan standar profesi medik, pengemban profesi yang lain pun memiliki standar profesi yang sama yang telah ditentukan oleh  masing-masing organisasi profesi. Tenaga kesehatan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan pasal 1 ayat (6) Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu” setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. Dalam hal ini adalah dokter dalam melakukan profesinya selalu berhubungan dengan orang yang sedang menderita sakit, dan apapun jenis penyakitnya tentu mempengaruhi emosi pasien. Dengan kata lain tenaga kesehatan selalu berhubungan dengan orang yang secara fisik atau psikis dalam keadaan sakit, yang membutuhkan perhatian dan perlakuan yang baik dari seorang dokter.
Disamping itu tidak semua obat dan saran yang diberikan kepada pasien belum tentu selalu dapat memberikan kesembuhan. Kesembuhan seorang pasien sedikit banyak ditentukan juga oleh pemahaman dan ketaatan terhadap saran/nasehat atau sugesti yang diberikan dokter kepada pasien selain aturan cara meminum obat. Ketepatan obat yang diberikan oleh dokter kepada pasien, jika terjadi resiko (misalnya kematian) setelah dilakukan pengobatan sebagai dugaan malpraktik dirasakan cukup mengkhawatirkan para dokter sehingga dapat menghantui mereka dalam melakukan tindakan medik terhadap penderita. Untuk itu profesionalitas ketelitian, kehati-hatian dalam penyembuhan mempengaruhi hal tersebut, walaupun dalam kode etik kedokteran sudah tercantum tindakan-tindakan yang sebaiknya tidak dilakukan oleh dokter dalam menjalankan profesinya.
Ikatan dokter Indonesia (IDI) sebagai satu-satunya organisasi profesi dokter di Indonesia telah membentuk Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas, profesionalisme dan keluhuran profesi. MKEK ini menyelesaikan pelanggaran etika murni, penyelesaian pelanggaran disiplin dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagai sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan bertanggungjawab kepada KKI. MKDKI ini berwenang memberikan sanksi disiplin, antara lain berupa: peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan surat ijin praktik. Sedangkan pelanggaran hukum diselesaikan menurut hukum. 
Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dokter dan tidak boleh dilupakan dokter adalah memperoleh persetujuan pasien terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan medik, yang dikenal dengan istialah informed consent yaitu suatu ijin atau pernyataan setuju dari pasien yang diberikan secara bebas,sadar dan rasional setelah pasien mendapat informasi dari dokter tentang penyakitnya. Persetujuan medik (informed consent) secara implisit telah mencakup tentang informasi dan persetujuan-persetujuan dari orang yang telah diberikan informasi. Pemberian ijin baru dapat diberikan apabila pasien mengetahui untuk apa diberikannya ijin.
Layanan kedokteran adalah suatu sistem yang kompleks dan rentan akan terjadinya kecelakaan, sehingga harus dilakukan dengan penuh hati-hati oleh orang- orang yang kompeten dan memiliki kewenangan khusus untuk itu. Upaya meminimalkan tuntutan hukum terhadap rumah sakit beserta stafnya pada dasarnya merupakan upaya mencegah terjadinya preventable adverse events yang disebabkan oleh medical errors, atau berarti seluruh upaya mengelola risiko dengan berorientasikan kepada keselamatan pasien.
Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di bidang kesehatan terlihat jelas masih sangat kurang. Satu demi satu terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap seorang pasien yang tidak mendapatkan pelayanan semestinya, yang terburuk, dan kadang- kadang akan berakhir dengan kematian. 
Berlakunya Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberi peluang bagi pengguna jasa atau pasien untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap pelaku usaha apabila terjadi konflik antara pelanggan dengan pelaku usaha yang dianggap telah melanggar hak-haknya, terlambat melakukan / tidak melakukan / terlambat melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa/barang, baik kerugian harta benda atau cedera atau bisa juga kematian. Hal ini memberikan arti bahwa pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut/menggugat rumah sakit, dokter atau tenaga kesehatan lainnya jika terjadi konflik. Oleh sebab itu tidaklah salah jika kemudian dikatakan bahwa hasil suatu upaya medik penuh dengan ketidakpastian (uncertainty) dan tidak dapat diperhitungkan secara matematik. Sampai sekarang, hukum kedokteran di Indonesia belum dapat dirumuskan secara mandiri sehingga batasan-batasan mengenai malapraktik belum bisa dirumuskan, sehingga isi pengertian dan batasan – batasan malapraktik kedokteran belum seragam bergantung pada sisi mana orang memandangnya. Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 66 ayat (1) mengandung kalimat yang mengarah pada kesalahan praktik dokter yaitu“Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”. Norma ini hanya memberi dasar hukum untuk melaporkan dokter ke organisasi profesinya apabila terdapat indikasi tindakan dokter yang membawa kerugian, bukan pula sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi atas tindakan dokter.
Pasal itu hanya mempunyai arti dari sudut hukum administrasi praktik kedokteran. Pasal 29 Undang Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 hanya menyinggung tentang kelalaian yang berbunyi “Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya,kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”. Selanjutnya Pasal 58 ayat (1) undang-undang yang sama berbunyi “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang,tenaga kesehatan,dan/atau penyelenggara kesehatan yang seseorang,tenaga kesehatan,dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”. Sampai saat ini belum ada pasal dalam Undang-Undang Kesehatan, Undang- Undang Praktik Kedokteran maupun KUHP/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara eksplisit menyebut kata malapraktik demikian pula dalam penjelasannya. 
Penegakan hukum yang proporsional terhadap tindakan dokter yang melakukan tindakan malapraktik medik selain memberi perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen dan biasanya mempunyai kedudukan yang lemah, dilain pihak juga bagi dokter yang tersangkut dengan persoalan hukum jika memang telah melalui proses peradilan dan terbukti tidak melakukan perbuatan malapraktik akan dapat mengembalikan nama baiknya yang dianggap telah tercemar, karena hubungan dokter dan pasien bukanlah hubungan yang sifatnya kerja biasa atau atasan bawahan tapi sifatnya kepercayaan dan kerahasiaan.  
Masyarakat yang dirugikan atas adanya malapraktik kedokteran membutuhkan perlindungan hukum yang telah mengakibatkan kerugian atau penderitaan lebih lanjut pada pasien, Untuk menciptakan suatu bentuk kepastian hukum dan menjamin pelayanan upaya kesehatan dalam pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan malpraktik serta untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Dokter. 

B.	Identifikasi Masalah
Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :
1.	Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana seorang dokter yang melakukan malpraktik medik ?
2.	Bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana malpraktik kedokteran yang dilakukan seorang dokter ?

BAB II
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis, ini dapat menggambarkan fakta-fakta yang timbul dari masalah-masalah yang peneliti teliti yang kemudian akan dianalisis sebagai berikut :
1.	Spesifikasi Penelitian 
Penelitian ini dibatasi pada deskriptif analitis, penelitian deskriptif analitis   yaitu suatu sistem pemikiran yang berorientasi pada masa sekarang dan bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang pertanggungjawaban pidana seorang dokter yang melakukan malpraktik medik. Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang artinya menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder (data yang sudah ada) yang terdiri dari bahan hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (opini masyarakat).
2.	Metode Penelitian
Penelitian ini mengunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.   Metode pendelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. 
Dalam hal ini dengan menggunakan pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap sanksi tindak pidana malpraktik medik yang dilakukan dokter berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. 
3.	Tahap Penelitian
Adapun tahapan penelitian yang dilakukan dalam lingkup penelitian ini adalah:
a.	Penelitian Kepustakaan
Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian kepustakaan yaitu:  
Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang maksudnya untuk mencari data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literature kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang terkait dala penelitian ini atau yang ada kolerasinya dengan objek penelitian.
b.	Penelitian Lapangan
Dilakukan untuk memperoleh data primer yang didapat langsung melalui penelitian lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer diperoleh melalui pengamatan di lapangan. Lingkup penelitian ini disempitkan MKDKI(Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia).
4.	Teknik Pengumpulan Data
a.	Penelitian Kepustakaan, yaitu pengumpulan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder itu terdiri dari :
1)	Bahan-bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan misalnya :
a)	Undang-Undang Dasar 1945
b)	Undang-Undang No.1 tahun 1946  Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
c)	Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
d)	Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2)	Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang terkait dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum sekunder, antara lain teori-teori, pendapat para ahli, doktrin dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
3)	Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain yaitu seperti artikel yang terdapat di internet.
b.	Penelitian lapangan
Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas, maka dalam  penelitian ini teknik pengumpulan dat dilakukan dengan cara mewawancarai para pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian.Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.   
5.	Alat Pengumpulan data
a.	Data kepustakaan
Alat pengumpulan data kepustakaan yang digunkan dalam penelitian ini yaitu, buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum , artikel, internet dan sumber lainnya yang memiliki kolerasi untuk menukung penelitian ini.
b.	Data lapangan
Alat pengumpul data lapangan yang digunakan dalam penelitian ini buku untuk mencatat hasil wawancara.
6.	Analisis Data
Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian yang demikian, Nampak analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah.  Sebagai suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dan penelitian pada umunya bersifat deskriftif analisis. Penerapan pola penelitian dapat lebih bebas karena penelitian hukum normatif lebih menekankan pada segi abstraksi. Atas dasar hal itu, maka analisis  data yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat yuridis kualitatif, dengan menggunakan logika dedukatif, logika yang bertolak dari “umum ke khusus”

BAB III
HASIL PENELITIAN
A.	Pertanggungjawaban Pidana Seorang Dokter yang melakukan Malpraktik Medik
Profesi dokter dan tenaga medis lainnya merupakan satu profesi yang sangat terhormat dalam pandangan masyarakat, karena dari profesi inilah banyak sekali digantungkan harapan hidup dan/atau kesembuhan dari pasien serta keluarganya yang sedang menderita sakit. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya tersebut sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan merupakan kodrat manusia dalam melaksanakan tugas kedokterannya yang penuh dengan risiko ini tidak dapat menghindarkan diri dari kekuasaan kodrat Allah Yang Maha Esa, kemungkinan pasien cacat bahkan meninggal dunia setelah ditangani dokter dapat saja terjadi, walaupun dokter telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi atau Standart Operating Procedure (SOP) dan/atau standar pelayanan medik yang baik. Keadaan semacam ini seharusnya disebut dengan reisiko medik, dan risiko ini terkadang dimaknai oleh pihak-pihak diluar profesi kedokteran sebagai medical malpractice. 
Berkaitan dengan profesi dokter ini, belakangan marak diberitakan dalam media massa nasional, baik melalui media elektronik maupun media cetak, bahwa banyak menurut laporan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan Pusat tercatat kurang lebih terdapat 150 kasus malpraktek di Indonesia walau sebagian besar tidak sampai ke meja hijau Pemberitaan semacam ini telah menimbulkan keresahan atau paling tidak kekhawatiran kalangan dokter, karena profesi ini bagaikan sebuah kejadian yang fenomenal. Pebuatan tidak menolong dinyatakan salah menurut hukum, ditolong berisiko dituntut pasien atau keluarganya jika tidak sesuai dengan harapannya.  
Pada awalnya hubungan hukum antara dokter dan pasiennya ini bersifat hubungan vertikal atau hubungan paternalistik, yang mana dokter dianggap paling superior (Father know best), tetapi seiring dengan perkembangan zaman, termasuk meningkatnya bidang pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, maka belakangan bentuk hubungan hukum ini bergeser kearah bentuk hubungan hukum yang lebih demokratis yaitu hubungan hukum yang horisontal contraktual, yaitu hubungan hukum yang sederajat antara pasien dengan dokternya. Saat ini segala sesuatunya dikomunikasikan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ini lazim disebut dengan informed consent atau persetujuan tindakan medis. 
Kesehatan sudah menjadi bagian dari kehidupan warga negara, termasuk didalamnya telah diatur dalam UN (United Nation) Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, kemudian dituangkan dalam WHO (World Health Organization) Basic Document, Genewa 1973, yang berbunyi:  
“The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being” 
Artinya, “Menikmati standar kesehatan tertinggi adalah salah satu hak dasar setiap manusia”
Upaya kesehatan hanya dipandang sebagai suatu bentuk pencegahan dan pemerantasan suatu penyakit serta pemulihannya dalam masyarakat. Dari sini dapat dilihat bahwa kesadaran akan kesehatan hanya sampai pada tingkatan menjadi sehat itu sangat penting. Konflik biasanya terjadi manakala para pihak tidak menjalankan perannya sebagaimana yang diharapkan pihak lain. Pasien sebagaimana pihak yang membutuhkan pertolongan berada di posisi yang lemah, sehingga seringkali tidak memiliki posisi tawar yang menguntungkan bagi dirinya. Sebaliknya, pihak penyedia kesehatan layanan kesehatan sering kali tidak dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pasien maupun keluarga pasien, akibatnya hubungan terhadap dokter yang seharusnya dapat berjalan denganbaik menjadi keadaan yang tidak menyenangkan, baik bagi pasien maupun dokter ataupun rumah sakit. 
Kinerja penyedia layanan kesehatan di Indonesia pada akhir-akhir ini semakin memprihatinkan, beberapa issu mulai diangkat dan dipertanyakan mulai pelayanan yang kurang ramah, mutu pelayanan yang kurang baik, dugaan adanya suatu malpraktik, dan perbandingan pelayanan rumah sakit di luar negeri, sampai dengan issu privatisasi rumah sakit pemerintah baik pusat ataupun daerah. 
Kondisi ini menunjukan rentannya perlindungan hukum terhadap pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan, dengan adanya keberanian masyarakat untuk mengungkapkan keluhan ataupun melayangkan gugatan atas pelayanan tenaga medis merupakan hal yang menggembirakan, sebagai pihak yang menerima layanan kesehatan.  Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan bahwa hak-hak pasien sebagai berikut : 
“Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:  
1.	Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
2.	Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;  
3.	Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis; 
4.	Menolak tindakan medis; dan 
5.	Mendapatkan isi rekam medis”.  
Sebaliknya penyedia kesehatan baik dokter, perawat maupun rumah sakit sebagai satu kesatuan unit kerja, fenomen tersebut harus direspon secara profesional berdasarkan kewajban-kewajibannya karena profesi apapun yang dijalani oleh seserang sudah selayaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik . Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan bahwa kewajiban-kewajiban dokter sebagai berikut :
“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :  
1.	Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;  
2.	Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; 
3.	Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;  
4.	Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan 
5.	Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu  kedokteran atau kedokteran gigi”.
Tindak pidana di bidang medis menjadi perhatian karena perkembangannya yang terus meningkat dengan dampak/korban yang begitu besar dan kompleks, yakni secara umum tidak hanya dapat menguras sumber modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak medis tersebut .  Pada kenyataan sehari-hari sering terdengar keluhan-keluhan dari masyarakat tentang mutu pelayanan yang diterima dari rumah sakit. Keluhan tersebut antara lain mengenai pelayanan rawat inap yang dianggap kurang nyaman, jarang/tidak adanya kunjungan dokter ahli atau fasilitas yang diterima tidak sesuai dengan mahalnya biaya yang dikeluarkan pasien. 
Pengertian pasien dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa :
“Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi”.   
Penyelesaian sengketa medik melalui jalur etika diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Apabila tindakan dokter bertentangan dengan etika dan moral serta kode etik kedokteran Indonesia (Kodeki) yang telah dibuktikan oleh Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), maka bisa dikatakan malpraktik dan dapat diajukan gugatan hukum. Namun demikian, Undang-undang ini menuai banyak kritik karena kentalnya nuansa perlindungan kepentingan dokter yang dicerminkan oleh putusan yang hanya berupa sanksi administrasi.

B.	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran 
Kebijakan hukum pidana (Penal Policy) adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadan, situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Artinya menyesuaikan, membuat dan memutuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.
Menurut A. Mulder, maka Penal Policy merupakan kebijakan untuk menentukan :
a.	Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah/diperbaharui.
b.	Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
c.	Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.
Dalam rangka menghadapi terjadinya malpraktik, maka dari sudut Criminal Policy (usaha-usaha yang rasional dan menyangkut dalam menanggulangi kejahatan). Maka masalah strategis yang harus ditanggulangi adalah memahami masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan malpraktik.
Malpraktek Kedokteran bisa masuk lapangan hukum pidana , apabila memenuhi syarat – syarat tertentu dalam tiga aspek yaitu syarat dalam sikap batin dokter, syarat dalam perlakuan medis dan syarat mengenai hal akibat. Pada dasarnya syarat dalam perlakuan medis adalah perlakuan medis yang menyimpang. Syarat mengenai sikap batin adalah syarat sengaja atau culpa dalam malpraktik kedokteran. Syarat Akibat adalah syarat mengenai timbulnya kerugian bagi kesehatan atau nyawa pasien. Pengertian malpraktek dokter menurut kamus hukum atau Dictionary Of Law  yaitu Semua tindakan medis yang dilakukan oleh dokter atau oleh orang – orang di bawah pengawasannya atau oleh penyedia jasa kesehatan yang dilakukan terhadap cacat, kematian, kerusakan pada tubuh dan jiwa atau kerugian lainnya dari pasien dalam perawatannya. pasiennya baik dalam hal diagnosis, terapeutik, atau manajemen penyakit yang dilakukan secara melanggar hukum, kepatutan , kesusilaan, dan prinsip – prinsip profesional baik dilakukan dengan kesengajaan atau ketidak hati – hatian, yang menyebabkan salah tindak, rasa sakit, luka ,
Yang menimbulkan pertanyaan saat ini adalah apakah hukum positif di Indonesia telah mengatur mengenai penanggulangan tindak pidana malpraktik kedokteran sebagai upaya preventif khususnya di dalam perlindungan hukum kedua belah pihak dalam hal ini dokter dan Pasien atau korban, agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan, karena malpraktik kedokteran ini berhubungan erat dengan nyawa manusia.  Berikut ini diuraikan mengenai Kebijakan Hukum Pidana dalam hal ini  hukum positif terutama yang berkaitan atau bersinggungan dengan penanggulangan tindak pidana malpraktik kedokteran. Hukum positif itu diantaranya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP) , Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 Juncto Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

BAB IV
PENUTUP
A.	Kesimpulan
1.	Pertanggungjawaban pidana seorang dokter yang melakukan malpraktik medik, dokter akan dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia melakukan hal-hal dalam ruang lingkup malpraktik yang tidak sesuain dengan SOP ( Standart Operational Procedure), dimana pasal-pasal yang relevan dengan ruang lingkup malpraktik tersebut terdapat dalam dua Undang-Undang yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana dapat menjurus kepada pemidanaan si pelaku jika pelaku telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang.
2.	Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam hal ini  hukum positif terutama yang berkaitan atau bersinggungan dengan penanggulangan tindak pidana malpraktik kedokteran. Hukum positif itu diantaranya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP) , Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 Juncto Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang – undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

DAFTAR PUSTAKA
A.	BUKU
Atmadja, Djaja   Surya “Malpraktik   dan Pencegahannya”, ETHICAL DIGEST, oktober 2004.

Anny Isfandyarie, Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta .2005.

Chrisdiono M. Achadiat, 2006, Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman, Jakarta:EGC.

Danny Wiradharma, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, 1996.  

Hendorjono Soerwono, Malpraktik Dokter, Srikandi, Surabaya, 2007.

Hermien Hadiati Koesawadji, Hukum Kedokteran, Citra Aditya Bhakti, 1998.

Jusuf Hanafiah M & Amri Amir, Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta, 1999.

Mien Rukmini. Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Penerbit Alumni Bandung 2003.

Mulyadi, Lilik. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi.  Djambatan, Jakarta, 2004.

Ngesti Lestari, ”Masalah Malpraktek Etik Dalam Praktek Dokter ”, Kumpulan Makalah Seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran diselenggarakan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar , Malang, 2001

Ninik Mariyanti, Malpraktek Kedokteran, Dari Segi Hukum Pidana, Perdata dan Administrasi, Bina Aksara, Jakarta, 2001.

Nusye Ki Jayanti, Penyelesaian Hukum Dalam Malapraktik Kedokteran, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.  
  
Philipus M.Hardjon, Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Kedaualatan Rakyat Hak Asasi Manusia Dan Negara Hukum, Guna Menghormati Prof  Dr. R. Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit  Alumni Bandung 1992.

Projohamidjojo, Martiman, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia  Jakarta :PT. Pradnya Paramita, 1997.

R. Abdoel Djamali dan Lenawati Tedja Permana, Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien, Abardin, Jakarta, 1988.

Rita Triana Budiarti, Rambu – Rambu Rimba Kedokteran, Gatra, 2004.

Soerjono soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1982.

------------------------ & Kartono Muhammad, Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia, Grafiti Press, Jakarta, 2006.

Saleh Roeslan “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” dua pengertian dalam Hukum Pidana”  Jakarta: Aksara Baru,1983
.   
Sri Soemantri, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit  Alumni Bandung, 1992.

Veronica Komalawati D, Peranan Informed consent Dalam Transaksi Teurapetik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien) Suatu Tinjauan Yuridis , Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.

Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Yunanto, ari Dr. Sp.A (K),IBCLC,SH dan Helmi, SH,M.Hum , Hukum Pidana Malpraktik Medik , Andi,  Yogyakarta, 2004.

B.	SUMBER LAIN
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Perubahan ke I, II, III, dan IV Dalam Satu Naskah, Penerbit Media Presindo Yogyakarta 2004.

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar  Metode Penelitian Hukum, Raja  Grafindo Persada, Jakarta 2004.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
Guwandi, Misdiagnosis atau Malpraktek, Jurnal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia  , 2003,

Irwan, Metodologi Penelitian Hukum, http;//irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/ metodologi-penelitian-hukum.html, diakses pada rabu 27 november 2013.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Edisi Pertama. Cet ke 2, Jakarta   2006.

Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri. Cet   ke 4. Ghalia Indonesia Jakarta 2004.

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet 3 UI Press, Jakarta 1986.

------------------------ & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta 2001.

Sudarsono, Kamus Hukum, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafik, Jakarta, 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi aksara, Jakarta, 2006

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Bumi Aksara , Jakarta, 1990.

Undang-Undang  No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Aksara Baru, Jakarta, 2009.

Undang-Undang No 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Raja Grafindo Perkasa, 2004.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 290/MENKES/PER/III/2008.  

Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Akhir) S1, Fakultas Hukum Universitas  Pasundan Bandung 2005.

www.wikipedia.com