PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA SUKABUMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Budi Ruswandi, NPM : 128412029 (2017) PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KOTA SUKABUMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Thesis(S2) thesis, unpas.

[img] Text
ARTIKEL.doc

Download (102kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peningkatan kesadaran hukum dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sukabumi dan mengkaji serta menganalisis kewenangan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta mengkaji dan menganalisis kendala-kendala yang terjadi dalam hal pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Pemerintah Daerah serta upaya menanganinya. Penelitian ini mengunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan serta menganalisis fakta-fakta yang sesuai dengan identifikasi masalah secara sistematis dan faktual. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitikberatkan pada data sekunder. Teknis pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara, dan studi kepustakaan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesadaran hukum dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Sukabumi cukup tinggi. Pemerintah Daerah Kota Sukabumi senantiasa berupaya optimal melakukan jemput bola dan memberikan pelayanan kepada para Wajib Pajak dalam pembayaran pajak, sekaligus melakukan penyuluhan, sosialisasi, dan menyebarkan informasi gratis baik dengan pamflet, brosur, ataupun bulletin Pajak. Kewenangan Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak diatur. Adapun kendala-kendala yang terjadi dalam hal pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Daerah yaitu: masih adanya daerah yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah mengenai pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), lemahnya sistem pengelolaan basis data objek, subjek dan wajib pajak, dan lemahnya sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Kata Kunci : Kesadaran Hukum Masyarakat, Sangat Penting Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Item Type: Thesis (Thesis(S2))
Subjects: RESEARCH REPORT
Divisions: Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2017
Depositing User: Mrs Lusiawati
Date Deposited: 12 Sep 2017 08:43
Last Modified: 12 Sep 2017 08:43
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/29201

Actions (login required)

View Item View Item