INFOMATEK 
Volume 6 Nomor 3 September 2004	

ARAHAN PENGEMBANGAN RUANG 
WILAYAH METROPOLITAN BANDUNG
		
Ari Djatmiko *)
Jurusan Teknik Planologi
Fakultas Teknik-Universitas Pasundan

Abstrak : Tulisan ini akan menguraikan arahan sebagai masukan dalam mewujudkan struktur ruang wilayah Metropolitan Bandung yang mempertimbangkan upaya antisipasi permasalahan dan pencapaian kondisi yang lebih baik. Arahan pengembangan yang diusulkan tetap mengacu pada-aspek penting berupa kebijakan pengembangan wilayah (nasional, propinsi, kabupaten/kota bersangkutan); serta perkiraan perkembangan kegiatan dan penduduk pada masa mendatang.

Kata kunci : ruang, metropolitan, Bandung

I.	
I.	PENDAHULUAN 

*:Telp (022) 2013090
*) Staf Pengajar  Jurusan Teknik Planologi FT-Unpas

Dinamika pembangunan saat ini di Wilayah Metropolitan Bandung ditunjukkan dengan semakin intensifnya perkembangan pemanfaatan ruang. Kondisi ini berimplikasi pada timbulnya ketidaksesuaian pemanfatan ruang dengan arahan yang telah ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota (Kota Bandung dan Cimahi, serta Kabupaten Bandung dan Sumedang) di wilayah Metropolitan Bandung. Selain itu dengan perkembangan kegiatan yang sedemikian pesat memberikan pengaruh terjadinya penurunan tingkat pelayanan infrastruktur serta tekanan terhadap lingkungan (berupa bencana alam dan pencemaran lingkungan).

Perkembangan yang ada serta dampak yang timbul maka diperlukan suatu arahan pengembangan ruang wilayah Metropolitan Bandung dengan mengakomodasikan harapan dan tuntutan tiap kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan arahan Perda No. 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat terutama  dalam rangka mewujudkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung maka diperlukan rekomendasi pengembangan ruang yang berorientasi pada peran dan fungsinya dalam mengerakkan pertumbuhan wilayah keseluruhan dan mengintegrasikan perkembangan pada pusat-pusat pertumbuhan internal wilayah yang bersangkutan. 

II.	KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  WILAYAH
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dirumuskan bahwa struktur ruang wilayah nasional adalah suatu susunan ruang yang memperlihatkan pola jaringan prasarana transportasi, kelistrikan, telekomunikasi dan air dalam mendukung sistem permukiman dan kawasan -kawasan andalan di darat maupun di laut serta kawasan - kawasan kerjasama dengan negara tetangga. RTRWN juga mencantumkan kriteria-kriteria penggunaan dan pengelolaan kawasan budidaya dan kawasan lindung, PU [1].

Beberapa kota yang dinyatakan sebagai kota prioritas karena fungsi dan perannya dalam tingkat nasional. Prioritas kota-kota di Kawasan Metropolitan Bandung adalah kota yang mempunyai potensi ekonomi yakni Bandung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.dan kota-kota penyangga yakni Padalarang, Cimahi, Lembang, Banjaran, dan Majalaya.
Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Jawa Barat Tahun 2010, pengembangan sistem kota - kota di Wilayah Propinsi Jawa Barat bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan keselarasan pembangunan antar wilayah sesuai fungsi yang diembannya, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup guna mendukung struktur tata ruang yang telah direncanakan, Bappeda Jabar [2]. 

Menurut RTRWP tersebut, wilayah Metropolitan Bandung diarahkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), selain PKN Metropolitan Bogor- Depok-Bekasi (Bodebek) dan Metropolitan Cirebon. PKN merupakan pusat pertumbuhan nasional yang diarahkan untuk mampu melayani wilayah dengan jangkauan pelayanan 100-500 km, penduduk yang dilayani 250.000-5.000.000 jiwa, terdapat fasilitas pelayanan  berupa perguruan tinggi, rumah sakit tipe A, pusat import, pusat perbelanjaan, perbankan juga didukung dengan infrastruktur berupa lapangan udara nasional, jalan nasional, stasiun kereta api dan terminal bus terpadu.

Kebijakan pengembangan wilayah Metropolitan Bandung tidak terlepas pula dengan rencana pengembangan infrastruktur wilayah sebagai pendukung berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan berupa kota utama dan penyangga yang ada. Rencana pengembangan infrastruktur wilayah Metropolitan Bandung menurut RTRWP Jawa Barat bertujuan meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur transportasi yang ada untuk mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan, mewujudkan keseimbangan ketersediaan air dan pada musim hujan dan kemarau, meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada dalam rangka swasembada pangan, meningkatkan ketersediaan energi dan jaringan telekomunikasi, dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur permukiman seperti : prasarana pengolahan air bersih, IPLT/IPAL dan TPA sampah regional.

Selain kebijakan pengembangan menurut RTRW Nasional dan RTRWP Jawa Barat, terdapat kebijakan lain yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan Metropolitan Bandung, berupa program pembangunan perkotaan metropolitan yang dituangkan dalam MBUDP (Metropolitan Bandung Urban Development Programme) tahun 2015. 

Arahan kebijaksanaan dalam pengembangan Struktur Ruang Metropolitan Bandung menurut MBUDP antara lain pengembangan konsep dekonsentrasi kegiatan perkotaan melalui peningkatan pertumbuhan di lima kota kecil, yaitu Padalarang, Soreang, Banjaran, Majalaya dan Cicalengka; pembatasan pertumbuhan terutama ke kawasan konservasi di bagian utara dan antara Jalan Tol Panci dan Citarum (kawasan penyangga); pembatasan pengembangan industri (di Batujajar, Cimahi Selatan dan Padalarang); pengembangan jalur terbuka hijau sepanjang Sungai Citarum (Majalaya sampai ke Saguling); perlindungan terhadap kawasan Sungai Citarum dan Waduk Saguling dan pengembangan kegiatan perumahan (Batujajar, Banjaran, Ciparay, Rancaekek dan Cicalengka).

III. PERKEMBANGAN PENDUDUK DAN KEGIATAN 

Jumlah penduduk wilayah Metropolitan Bandung pada tahun 2002 adalah 6.833.891 jiwa. Dominasi konsentrasi penduduk terdapat di Kota Bandung (2.333.124 jiwa), BPS Kota Bandung [3]. Untuk Kota Cimahi, jumlah penduduk pada Tahun 2002 adalah 424.932 jiwa. BPS Kota Cimahi [4], sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Bandung sebesar 3.868.457 jiwa, BPS Kabupaten Bandung [5].

Laju pertumbuhan penduduk wilayah Metropolitan Bandung cenderung meningkat setiap tahunnya, yakni sebesar 2,86%. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung adalah 4,37% dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi adalah 1,74%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk rata-rata di Kabupaten Bandung adalah 2,8 % per tahun. 

Kota Bandung memiliki laju pertumbuhan yang paling tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung, maupun 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Sumedang yaitu Kecamatan Tanjungsari, Cimanggung dan Jatinangor . 

Kondisi saat ini memperlihatkan perkembangan wilayah Metropolitan Bandung relatif pesat, hal ini diindikasikan oleh semakin meluasnya kegiatan perkotaan pada beberapa bagian kawasan. Perkembangan tersebut antara lain terlihat pada wilayah kota inti yaitu Bandung dan Cimahi, kawasan sepanjang koridor jalan utama dan kawasan penyangga (Margaasih, Margahayu, Baleendah, Dayeuh Kolot, dan Bojongsoang). [3], [4], [5] dan BPS Kabupaten Sumedang [6].

Namun dalam perkembangannya, konsentrasi penduduk beserta dengan berbagai kegiatannya cenderung terpusat di Kota Bandung dan wilayah sekitarnya. Tetapi bukan berarti kawasan lainnya tidak mengalami perkembangan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian tersendiri, agar pada perkembangan selanjutnya terjadi pemerataan, sehingga munculnya permasalahan dalam pengembangan wilayah Metropolitan Bandung dapat dieliminir, Dinas Tata Ruang dan Permukiman Jawa Barat [7].

IV. ARAHAN PENGEMBANGAN RUANG 
Strukur ruang adalah tatanan komponen lingkungan alam, binaan dan sosial yang secara hirarkis dan fungsional berhubungan satu sama lain membentuk tata ruang. Arahan struktur ruang menitikberatkan pada pengaturan hirarki terhadap pusat-pusat permukiman dan pelayanan barang dan jasa melalui keterkaitan sistem prasarana, serta deliniasi wilayah pelayanan masing–masing pusat pelayanan. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan pada bagian sebelumnya maka dapat dirumuskan arahan struktur ruang wilayah Metropolitan Bandung terutama menyangkut arahan peran, pengembangan kegiatan utama dan dukungan infrastruktur utama (terutama transportasi). Secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar terkait selanjutnya.

Tabel  1
Arahan Tata Ruang Wilayah Metropolitan Bandung

No	Peran	Kota/Kawasan	Kegiatan 	
1	Kota Inti	Bandung – Cimahi	Pemerintahan, Perkantoran, Jasa, Perdagangan grosir, Industri (teknologi tinggi)	
2	Kota Satelit	Lembang	Pariwisata, Perdagangan dan jasa, Permukiman, Pertanian	
		Padalarang 	Industri, Perdagangan dan jasa, Permukiman	
		Soreang 	Pemerintahan, Perdagangan dan jasa, Industri, Permukiman	
		Banjaran 	Industri, Perdagangan dan jasa, Permukiman	
		Majalaya	Industri, Perdagangan dan jasa, Permukiman	
		Cicalengka	Industri, Perdagangan dan jasa, Permukiman	
3	Fungsi Khusus	Jatinangor	Pendidikan Tinggi, Perdagangan dan jasa, Permukiman	
		Cipeundeuy	Industri, Perdagangan , Permukiman	
		Cililin	Industri, Permukiman	
		Ciwidey	Pariwisata, Permukiman, Pertanian 	
		Pangalengan	Pariwisata, Permukiman, Pertanian 	
Sumber : Hasil Analisis

Gambar 1
Peta Arahan Struktur Tata Ruang Pengembangan

Secara umum, arahan pengembangan infrastruktur transportasi darat (jalan) bertujuan untuk meningkatkan interaksi antara pusat pertumbuhan (kota inti, kota satelit) dengan wilayah penunjangnya (termasuk kawasan khusus), dan antar pusat pertumbuhan (kota inti/kota satelit). 

Upaya peningkatan interaksi tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas jalan khususnya yang menghubungkan kota inti (Bandung-Cimahi) dan kota satelit (Soreang, Banjaran, Majalaya, Padalarang, Lembang dan Cicalengka). Selain itu juga dengan meningkatkan fungsi jalan terutama penghubung antara kota satelit dan kawasan/fungsi khusus (Cipeundeuy, Cililin, Ciwidey dan Pangalengan). 

V.   DAFTAR RUJUKAN

[1] 	Departemen Pekerjaan Umum, (1993), RTRWN, Jakarta
[2] 	Bappeda Propinsi Jawa Barat (2001), RTRWP Jawa Barat Tahun 2010, Bandung
[3] 	BPS (2004), Kota Bandung dalam Angka Tahun 2004, Bandung
[4] 	BPS (2004), Kota Cimahi dalam Angka Tahun 2004, Cimahi
[5] 	BPS (2004), Kabupaten Bandung dalam Angka Tahun 2004, Soreang
[6] 	BPS (2004), Kabupaten Sumedang dalam Angka Tahun 2004, Sumedang
[7] 	Dinas Tata Ruang dan Permukiman (2004), Rencana Strategis Pengembangan Infrastruktur Metropolitan Bandung 2010, Bandung