AULIA ANDHIKA, 111000390 (2017) PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA PENGGELADAHAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Bab V.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB) |
|
|
Text
Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB) |
|
|
Text
Bab III.pdf Download (241kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (11kB) | Preview |
|
|
Text
Bab II.pdf Download (356kB) | Preview |
|
|
Text
Daftar Isi.pdf Download (119kB) | Preview |
|
|
Text
Bab I.pdf Download (273kB) | Preview |
Abstract
Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang, Sekalipun tindakan penggeledahan dibenarkan oleh undang-undang demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, namun penggeledahan yang dibenarkan hukum tetap erat hubungannya dengan hak asasi manusia, permasalahan dalam skripsi ini adalah, terhadap pelaku tindak pidana narkotika tindakan penggeledahan harus secepatnya dilakukan karena dikhawatirkan pelaku membuang narkotika yang dimiliki, namun apapun alasannya penggeledahan secara langsung pada prinsipnya telah melanggar azas praduga tak bersalah, bagaimana mekanisme penggeladahan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika oleh Kepolisian menurut KUHAP,dan bagaimanakah tindakan penggeledahan dalam perkara tindak pidana narkotika dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah serta bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh Kepolisian agar dalam pelaksanaan penggeledahan dalam perkara tindak pidana narkotika tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber data primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, perbandingan hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan . Selanjutnyadianalisis dengan metode yuridis kualitatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan hanya berupa uraian-uraian yang berisi mengenai adanya kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Mekanisme penggeledahan adalah tindakan Penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita, yang dilakukan dengan beberapa tahapan, Dalam pelaksanaan penggeledahan ada beberapa tata cara yang dipakai agar hak tersangka dapat terlindungi, pada prinsipnya, tak seorangpun boleh dipaksa menjalani gangguan secara sewenang-wenang dan tidak sah terhadap kekuasaan pribadinya, kelurganya, rumahnya, atau surat menyuratnya. Sekalipun demikian undangundang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan demi kepentingan penyidikan, Penyidik dalam melakukan penggeledahan rumah dalam rangka penyidikan, harus ada surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Hal ini guna menjamin hal asasi seseorang atas rumah kediamannya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya Kata Kunci : Narkotika, Hak Azasi Manusia, Penggeledahan
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 07 Sep 2017 04:26 |
| Last Modified: | 07 Sep 2017 04:26 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/29108 |
Actions (login required)
 |
View Item |
