IMPLEMENTASI DUE PROCESS OF LAW DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

ERIC DANIEL, 131000406 (2017) IMPLEMENTASI DUE PROCESS OF LAW DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

	Text BAB II.pdf Download (114kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (114kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (64kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (261kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (353kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (478kB) | Preview

Abstract

Setiap negara memiliki aturan hukum yang dibuat untuk mengatur hubungan masyarakat, keberadaan hukum di dalam suatu negara sangat penting demi terciptanya sebuah kondisi yang aman,tentram dan nyaman. Penegakan hukum seyogianya menjunjung tinggi rasa keadilan tidak ada perbedaan pada saat seseorang sedang menghadapi proses hukum. Persamaan hak tentunya harus menjadi hal yang utama, setiap masyarakat berhak diperlakukan secara adil dan manusiawi. Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kadang-kadang sangat dekat dengan kekerasan, tersangka kerap mendapatkan siksaan dari para penyidik saat dilakukan pemeriksaan. tidak hanya itu saja, kadang-kadang tersangka juga tidak diberitahukan bahwa dia berhak mendapatkan bantuan hukum, dan apabila dia berasal dari keluarga tidak mampu penyidik harus menyediakan bantuan hukum bagi tersangka yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau ancaman pidana lima tahun atau lebih. kejadian seperti ini tentu telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan hak asasi manusia. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan due process of law terhadap tersangka di tingkat penyidikan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana? Bagaimana perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan yang diperlakukan secara tidak adil dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana? Upaya apa yang harus dilakukan KAPOLRI agar setiap penyidikan terhadap tersangka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana? Metode penelitian menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di kaji, bahan sekunder yaitu buku-buku serta bahan hukum tersier yaitu berupa kamus dan internet. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif analisis data menggunakan yurudis normatif. Kekerasaan dan penekanan terhadap tersangka/terdakwa pada proses penyidikan kadang-kadang masih dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap pelaku tindak pidana, terbukti dengan masih banyaknya ditemukan kejadian tentang kasus kekerasan dan penekanan yang ditujukan kepada tersanga/terdakwa, pemberian hak-hak tersangka/terdakwa sangat kurang diperhatikan pada tahap penyidikan ini, sehingga dalam hal ini penyidik tidak menjalankan tujuan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu proses hukum yang adil dan benar. Kata kunci : Penyidik, Asas Due Process Of Law, Hak-Hak Tersangka.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	07 Sep 2017 02:13
Last Modified:	07 Sep 2017 02:13
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/29102

Actions (login required)

View Item