POLITIK HUKUM TATA KELOLA KEPELABUHANAN NASIONAL

Drs. Achmad Ridwan Tentowi, M.H., Dr. T. Subarsyah Sumadikara, S.H and Dr. T. Subarsyah Sumadikara, S.H. and Roely Panggabean, S.H., M.H. (2016) POLITIK HUKUM TATA KELOLA KEPELABUHANAN NASIONAL. CV. Warta Bagja, CV. Warta Bagja. ISBN 978-602-71258-8-9

Preview

Text BUKU DWELLING TIME NAIK CETAK 7 maret 2016.pdf FIX.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Di Pelabuhan Tanjung Priok, lamanya dwelling time sangat ugikan perekonomian, yang paling jelas adalah harga barang di kat konsumen menjadi mahal karena harus menanggung biaya iensi’ akibat dwelling time. Padahal, hampir seluruh barang impor atangkan melalui pelabuhan laut. Dwelling time dipengaruhi banyak hal antara lain pemeriksaan oleh dan cukai, kelengkapan dokumen perizinan, koordinasi antara ansi di pelabuhan, dan infrastruktur pengelolaan sistem dwelling e. Dalam dwelling time, terdapat tiga tahapan proses yang but pre-custom, custom, dan post-custom. Lamanya dwelling time di onesia salah satunya disebabkan oleh birokrasi perizinan impor yang belit. Terdapat sebanyak 18 Kementerian / Lembaga (K / L) yang us dimintakan izin untuk mendatangkan barang impor.

Item Type:	Book
Depositing User:	Kosim Ganda Rukmana
Date Deposited:	31 Aug 2017 04:34
Last Modified:	31 Aug 2017 04:34
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/29059

Actions (login required)

View Item