POLITIK HUKUM KLAUSULA EKSONERASI PADA JASA PERHOTELAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

ARTIKEL
PUTRA DWI UTAMA
NPM : 148060076

ABSTRAK
		Tesis yang berjudul “Politik Hukum Klausula Eksonerasi Pada Jasa Perhotelan Di Kaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”membahasbagaimanapolitik hukum klausula eksonerasi, khususnya pada pada jasa perhotelan. Hal ini lah yang melatar belakangi ketertarikan penulis untuk menulis tesis ini dengan beberapa permasalahan yaitubagaimanakedudukankonsumendalamkerangkapenerapanklausulaeksonerasi yang dilakukanolehpelakuusahajasaperhotelandalam kaitannya dengan praktek pelaksanaan hotel dihubungkandenganUndang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen, bagaimana penerapanklausulaeksonerasiantarapelakuusaha hotel dengankonsumendihubungkandenganUndang- UndangNomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen serta politik hukum perlindungan konsumen, bagaimana tindakan hukum yang dapatdilakukandenganadanyapenerapanklausulaeksonerasidalamperjanjian yang dibuatolehpelakuusahajasaperhotelan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
		Spesifikasipenelitian dalampenyusunantesisinidilakukandengancaradeskriptif analitis, yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keberadaan objek penelitian, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan.Metode yang digunakandalampenelitianiniadalahpendekatanyuridisnormatifyaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan,mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis.Penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk melakukan suatu perbuatan yang pantas. Analisis data yang dipergunakanadalahanalisisyuridiskualitatif, yaitucara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.
Kedudukankonsumendalamkerangkapenerapanklausulaeksonerasi yang dilakukanolehpelakuusahajasaperhotelandalam kaitannya dengan praktek pelaksanaan hotel dihubungkandenganUndang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen adalah kedudukan yang tidak seimbang karena bertentengan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjunjung kesetaran kedudukan antara keduanya.Penerapanklausulaeksonerasiantarapelakuusaha hotel dengankonsumendihubungkandenganUndang- UndangNomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen serta politik hukum perlindungan konsumendilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta politik hukum perlindungan konsumen, maka apabila terdapat klausula eksonerasi dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Tindakan hukum yang dapatdilakukandenganadanyapenerapanklausulaeksonerasidalamperjanjian yang dibuatolehpelakuusahajasaperhotelan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Kata Kunci :Politik Hukum,Jasa Perhotelan, Klausula Eksonerasi,PerlindunganKonsumen

A.	Pendahuluan
1.	Latar Belakang
Perekonomian di Indonesia saat ini didukung oleh perkembangan globalisasi yang semakin maju. Perkembangan globalisasi tersebut berpengaruh terhadap semakin pesatnya perkembangan dunia bisnis tentunya proses yang berjalan seperti ini tidak berjalan begitu saja dengan sendirinya, ada perubahan cara pandang masyarakat dalam membangun serta membina hubungan hukum dengan orang lain yakni disebabkan karena adanya perubahan sosial di dalam tubuh masyarakat. 
Kebijakan pembangunan kepariwisataan tahun 2015 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan suatu pelaksanaan Visi dan Misi Presiden terpilih. Dokumen RPJMN 2015-2019 memuat Strategi Pembangunan Nasional, Kebijakan Umum, Prioritas Nasional, dan Program serta Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh K/L. Seperti diamanatkan oleh Undang- Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
Salah satu program pemerintah adalah pembangunan di bidang perhotelan yang merupakan penunjang berkembangnya pembangunan pariwisata, bahwa kepariwisataan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu berkelanjutan dan bertanggung-jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. 
Terlebih lagi  dalam era globalisasi, maka hukum harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam barang dan atau jasa yang  memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapat kepastian atas barang dan/ atau jasa yang di peroleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian pada konsumen. Kerugian-kerugian yang di derita konsumen merupakan akibat kurang bertanggung jawabnya pelaku usaha terhadap konsumen.
Hukum Perlindungan konsumen merupakan masalah yang menarik dan menjadi perhatian Pemerintah Indonesia. Hal ini dapat di lihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, yaitu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus di lakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia.
Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khusunya di bidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/ atau jasa yang dapat di konsumsi. Disamping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang di dukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi. Kondisi demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar baku atau mencantumkan klausula eksonerasi yang  yang merugikan konsumen.
Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku didefinisikan sebagai “setiap aturan atau ketentuan dan syarat- syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen”.
Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme – disepakati oleh kedua belah pihak- dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang- undang. Dengan demikian, pelanggaran terhadap asas konsensualisme tersebut dapat mengakibatkan perjanjian antara kedua belah pihak menjadi tidak sah. Oleh karena itu, klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dilarang oleh hukum. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama di sebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu Undang-Undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen.
Posisi tawar (bargaining position) konsumen yang secara sosial ekonomi lemah dibandingkan dengan pelaku usaha (produsen/perusahaan), di sejajarkan dengan menggunakan sarana hukum UUPK. Secara Sosiologis, pihak yang lemah dan miskin (dengan berbagai makna yang terdapat di dalamnya) hampir tidak pernah memiliki kesempatan untuk memperoleh kekuasaan dengan mengendalikan nasib dan kepentingannya melalui hukum.
Atas dasar kondisi tersebut perlu upaya untuk dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komperhensif serta dapat di terapkan secara efektif di masyarakat. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak di maksudkan untuk mematikan para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas.
Jasa itu sendiri bila di teliti lebih jauh, tidak terlepas dari perilaku dasar manusia sebagai mahluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Hubungan sosial anatar manusa pasti membutuhkan suatu hal yang tidak ia miliki dan di miliki oleh yang lainnya, atas dasar itulah manusia tiak dapat di pisahkan dari perilaku saling tolong menolong dalam menjalankan kehidupannya. Terutama masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari.
Suatu perjanjian yang di buat oleh pelaku usaha sebelumnya, tanpa menyertakan konsumen dalam pembuatannya, dan konsumen sebagai pihak yang pasif dan harus tunduk pada perjanjian yang telah di buat oleh pelaku usaha, Ketika terjadi proses konsumen melakukan proses administrasi pemesanan kamar, dalam kartu registrasi  terdapat klasula baku yang menyatakan pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang di lingkungan hotel. Ketika terjadi kerusakan dan kehilangan barang di lingkungan hotel maka akan muncul tuntutan ganti rugi terhadap barang, tentunya seharusnya pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas kehilangan barang yang terjadi.
Kejadian seperti ini berulang kali terjadi di lingkungan sehari-hari, hal ini pula pernah dialami seorang karyawan swasta bernama Arya yang menyewa kamar di Grand Hotel Lembang, kejadian terjadi ketika Arya menginap di hotel tersebut. Sebelum melakukan registrasi pihak hotel menyodorkan formulir registrasi yang didalamnya mencantumkan klausula-klausula baku yang harus ditandatangani oleh konsumen. Salah satu klausulanya menyatakan bahwa kerusakan dan kehilangan barang di lingkungan hotel sepenuhnya menjadi tanggung jawab konsumen.
Kronologis kejadiannya terjadi pada saat Arya meninggalkan kamar untuk makan malam. Sesaat setelah makan malam, ketika Arya menuju kamar ternyata dompet dan handphone yang disimpan di kamarnya hilang. Maka Arya melaporkan kejadian tersebut kepada petugas hotel, namun pihak hotel tidak menanggapi dengan serius laporan tersebut dan menyodorkan kembali formulir registrasi yang pada saat awal ditandatangani oleh Arya. Karena tidak memiliki cukup bukti, maka Arya tidak dapat berbuat banyak dan cenderung mengikhlaskan. Di sisi lain dalam hal ini, posisi tawar sebagai konsumen adalah posisi yang lemah.    
Apabila dikaji lebih lanjut tentunya peristiwa ini cukup merugikankonsumen dan pihak hotel selaku pelaku usaha jasa perhotelan. Konsumen mengalami kerugian materil, sedangkan pelaku usaha juga mengalami kerugian imateril karena kepercayaan konsumen terhadap keamanan hotel tersebut hilang dan dapat berpengaruh terhadap nama baik dari pelaku usaha yang juga berbanding lurus terhadap jumlah konsumen yang datang, maka akan berpengaruh terhadap pendapatan dan kredibilitas hotel.
Pada dasarnya dibuatnya perjanjian baku untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak untuk melakukan transaksi. Oleh karena itu pesatnya perkembangan perjanjian standard tidak terbendung dalam era yang menuntut kepraktisan dalam melakukan transaksi. Namun dengan berkembangnya perjanjian, undang- undang melarang pelaku usaha menerapkan Klausula Eksonerasi seperti yang dapat kita lihat didalam pasal 18 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2.	Identifikasi Masalah
a.	Bagaimana kedudukan konsumen dalam kerangka penerapan klausula eksonerasi yang dilakukan oleh  pelaku usaha jasa perhotelan dalam kaitannya dengan praktek pelaksanaan hotel dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
b.	Bagaimana penerapan klausula eksonerasi antara pelaku usaha hotel dengan konsumen dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta politik hukum perlindungan konsumen ?
c.	Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan dengan adanya penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha jasa perhotelan  dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3.	Metode Penelitian
a.	Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis. “Penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan suatu perbuatan yang pantas”.“Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan”. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian terhadap Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta KUHPerdata. Metode ini bertujuan untuk menemukan kaidah, asas hukum, das sollen, dan das sein.

b.	Spesifikasi Penelitian
 Dalam hal ini, penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis, yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keberadaan objek penelitian, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan.  Kemudian menganalisis secara yuridis mengenai politik hukum klausula eksonerasi pada jasa perhotelan.

B.	Tinjauan Teoritis dan Yuridis
Sebagai negara merdeka memiliki Undang-Undang Dasar adalah sebagai langkah politik hukum setelah kemerdekaan pada Tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini terdapat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah tujuan negara. Dalam alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa:
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia merupakan negara berkembang, oleh karena itu senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan membangun kearah yang lebih baik untuk kedepannya serta memiliki tujuan yang jelas untuk masa yang akan datang. Setiap orang memiliki derajat yang sama di hadapan hukum, oleh karena itu perlu adanya aturan yang mengatur kesetaraan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Aturan mengenai pelaksanaan aturan perlu diperhatikan secara serius agar pelaksanaan sesuai dengan yang di amanatkan Undang- Undang. Penegakan hukum diharapkan berbanding lurus dengan kesadaran pelaku usaha untuk selalu meningkatan pelayanan jasa agar lebih baik dan profesional.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya, setiap orang bebas melakukan segala kegiatan usahanya  sesuai dengan kemampuannya. Di dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut pelaku usaha di wajibkan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini perlu di perhatikan agar tidak akan menimbulkan kerugian terhadap hak-hak orang lain yang dalam hal ini adalah konsumen.
Pasal 33 ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 merupakan salah satu undang- undang yang mengatur tentang pengertian Perekonomian, Pemanfaatan SDA, dan Prinsip Perekonomian Nasional, yang bunyinya sebagai berikut: 
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

Pada umumnya Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Istilah “Hukum Perikatan”, terdiri dari dua golongan besar, yaitu, hukum perikatan yang berasal dari Undang-Undang dan hukum perikatan yang berasal dari Perjanjian. Menurut Subekti perikatan berisi hukum perjanjian, perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit.
Menurut pasal 1233 KUHPerdata, perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.
Istilah “Kontrak” berasal dari bahasa Inggris, yaitu “Contract”, sementara dalam bahasa belanda di sebut dengan “overeenkomst”, yang di terjemahkan dengan istilah ‘Perjanjian” sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu:
” Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
Istilah Kontrak dalam bahasa Indonesia sudah lama ada dan bukan lah merupakan istilah yang asing, seperti istilah kontrak kerja, buruh kontrak atau pula dengan kebebasan berkontrak.
Pasal 1320 KUHPerdata Menentukan empat syarat sah nya perjanjian, yaitu :
1.	Adanya Kesepakatan dua belah pihak
2.	Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3.	Adanya objek, dan
4.	Adanya kausa yang halal
Perjanjian merupakan dasar dari banyak kegiatan bisnis dan hampir semua kegiatan bisnis diawali oleh adanya perjanjian, meskipun perjanjian dalam tampilan yang sangat sederhana sekalipun. Di Indonesia bentuk kontrak/perjanjian dalam bisnis berkembang seiring dengan kemajuan perkembangan hukum ekonomi nasional dan internasional yang diikuti oleh kemajuan teknologi.
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu terlibat dalam pergaulan dengan sesamanya sehingga terjadi hubungan antar manusia yang disebut juga dengan hubungan antar individu. Hubungan antar individu menimbulkan hubungan yang bersifat hubungan biasa dan hubungan hukum, apabila hubungan antara 2 orang atau  
Bentuk perjanjian yang berlaku di Indonesia dari waktu ke waktu terus berkembang, tidak hanya perjanjian yang selama ini di kenal dan diatur dalam Buku III KUHPerdata, juga bentuk-bentuk  perjanjian di luar KUHPerdata .Asas-asas hukum perjanjian yang tersirat dalam KUHPerdata yaitu :
1.	Asas Kebebasan Berkontrak
2.	Asas Mengikat Sebagai Undang-Undang
3.	Asas Konsesualitas
4.	Asas Itikad Baik

Suatu hal yang penting yang patut diperjanjian bahwa meskipun adanya asas kebebasan berkontrak akan tetapi isi perjanjian tersebut tidak boleh melanggar norma dan Undang-Undang seperti yang tercantum dalam Pasal 1339 KUHPerdata menyatakan bahwa :
Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas di tentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan di tuntut berdasarkan keadilan, kebiasaan dan Undang-Undang’ perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas di nyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian di haruskan oleh kepatutan, kebiasaaan atau Undang-Undang.
Perjanjian mengharuskan kedua belah pihak untuk melakukan hak dan kewajibannya masing masing, apabila salah satu pihak tidak melakukan prestasinya maka akibatnya wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdata bahwa : 
Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.
Akibat Hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:
1.	Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
2.	       Pembatalan perjanjian;
3.	       Peralihan risiko. Benda yang dijadikan objek perjanjian sejak saat     tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
4.	       Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di hadapan Hakim.

Biaya yang di keluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan, harus di pikul oleh si berpiutang, jika perbuatan-perbuatan itu telah di lakukan menurut Undang-Undang.Apabila Undang-Undang menyebutan rugi (schade) maka yang dimaksud adalah sebagai berikut kerugian nyata adalah (feitelijknadee) yang dapat di duga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Jumlahnya di tentukan dengan suatu perbandingan diantara kekayaan sesudah terjadinya ingkar janji dan keadaan seandainya tidak terjadi ingkar janji. Yang diartikan dengan bunga adalah keuntungan yang diharapkan yang tidak diperoleh kreditur.
Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, ganti kerugian karena tidak di penuhinya suatu  perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus di berikan  atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya. Yang dimaksud kerugian dalam Pasal ini adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan).
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa ”Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang   menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
Perbaikan dan peningkatan mutu produk termasuk pelayanan pada konsumen secara terus menerus sudah menjadi suatu keharusan bagi perusahaan dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang terjadi di dunia secara global. Ini di tunjukan agar perusahaan tetap bertahan hidup dan tetap eksis dalam persaingan yang kian berat dengan memberi kepuasan pada konsumen.
Pada umumnya konsumen merasa lebih puas apabila manfaat atau kegunaan yang di dapatkan sebanding bahkan lebih tinggi dari pengorbanan berupa harga yang telah di bayar.
Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa :
Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik    berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Berdasarkan pengertian di atas, pihak hotel adalah selaku pelaku usaha, begitupun pekerjanya yang memiliki hubungan hukum dengan tamu hotel selaku konsumen jasa perhotelan. Dasar hubungan tersebut adalah konsensus dan perjanjian antara pelaku usaha hotel dengan tamu hotel sebagai konsumen. 
Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “Jasa adalah setiap setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”.
Permintaan dalam layanan jasa yang stabil dan cenderung meningkat adalah salah satu alasan mengapa perusahaan jasa harus melaksanakan apa yang menjadi kewajibannnya dengan baik. Kondisi konsumen yang banyak di rugikan memerlukan upaya peningkatan untuk melindunginya, hal ini dimaksudkan agar tercipta keseimbangan posisi konsumen dan pelaku usaha. Namun sebaliknya perlu di perhatikan bahwa dalam memberi perlindungan kepada konsumen tidak boleh justru mematikan usaha-usaha pelaku usaha karena keberadaan pelaku usaha memiliki peranan penting bagi perekonomian negara.
Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa Hak Konsumen adalah: 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi    barang dan/atau jasa;
b.	Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c.	Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d.	Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e.	Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f.	Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g.	Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h.	Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i.	Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun kewajiban pelaku usaha, dicantumkan dalam pasal 7 Undang-Undang  No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan, kewajiban pelaku usaha adalah : 
a.	Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b.	Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharan;
c.	Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d.	Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e.	Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f.	Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g.	Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:	
(1)	 Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
a.	Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.	Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaima yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
c.	Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
d.	Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
e.	Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
f.	Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
g.	Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
h.	Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
i.	Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampinga, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
j.	Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2)	 Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
(3)	Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau berkas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
(4)	Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan: 
(1)	Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a.	Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b.	Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
c.	Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d.	Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e.	Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f.	Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g.	Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h.	Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggung, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
(2)	Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
(3)	Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.
(4)	Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini. 
Tanggung jawab pelaku usaha pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:
(1)	Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
(2)	Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)	Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
(4)	Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
(5)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. 

C.	Analisis Dan Pembahasan Mengenai Politik Hukum Klausula Eksonerasi Pada Jasa Perhotelan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
1.	Kedudukan Konsumen Dalam Kerangka Penerapan Klausula Eksonerasi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Jasa Perhotelan Dalam Kaitannya Dengan Praktek Pelaksanaan Hotel Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah dengan lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang didalamnya dikemukakan pengertian konsumen dalam Pasal 1 angka 3 yaitu:” Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”
Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih luas dari pada pengertian konsumen  pada kedua Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang telah disebutkan sebelumnya, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan mahluk hidup lain. Pengertian dalam Undang-Undang  Perlindungan Konsumen  terseebut memberi maksud memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen.
Sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seorang konsumen bila dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Pihak tersebut di sini bisa berarti produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, bergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.
Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian pelaku  usaha sebagai berikut “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau Badanusaha, baik yang berbentuk Badanhukum maupun bukan Badanhukum yangdidirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”
Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen cukup luas karena meliputi grosir, laveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat di kualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (finishing product) ; penghasil bahan baku ; pembuat suku cadang ;setiap orang yang menampakan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (suplier), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan. 
Hak dan kewajiban yang satu dengan yang lain tidak boleh saling merugikan. Hak dan kewajiban terjelma dalam tindakan perorangan atau kelompok. Salah satu tindakan tersebut adalah tindakan antara pelaku usaha dengan konsumen dalam melakukan hubungan hukum. Demi kelancaran hubungan hukum tersebut perlu diterapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar hukum tersebut dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan teratur serta mempunyai kepastian hukum.
Oleh sebab itu Undang-Undang Perlindungan konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yaitu: 
1.	 Beritikad baik dalam melakukan usahanya
2.	Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. 
3.	Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif.
4.	Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standard mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. 
5.	Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/jasa jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/diperdagangkan.
6.	Memberi kompensasi, ganti rugi dan/jasa penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian
Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Menurut Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah:
1.	Hak atas kenyamanan,keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa;
2.	Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3.	Hak atas informasi yang benar,jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
4.	Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5.	Hak untuk untuk mendapatkan advokasi,perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6.	Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7.	Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 
8.	Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya ;
9.	Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dengan ketentuan terebut,seharusnya sudah menjadi salah satu dasar bahwa pada dasarnya posisi konsumen dan pelaku usaha sejajar,namun pada prakteknya posisi pelaku usaha terlihat lebih tinggi karena konsumen tidak memiliki pengetahuan mengenai perlindungan konsumen.
Kerugian adalah berkurangnya/tidak diperolehnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi pada Arya selaku tamu hotel, yaitu hilangnya dompet beserta isinya yang mengakibatkan transaksi sebesar di kartu BII, Rp 16,8 juta di kartu Abn Amro dalam satu hari lalu telepon genggam yang mengakibatkan tagihan sebesar Rp 900 ribu serta satu buah notebook aspire 3000 acer AMD.
Dalam hal tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan jasa, baik berupa kerugian materi, fisik, maupun jiwa, dapat digolongkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis besarnya hanya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu ganti kerugian berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
Dalam KUHPerdata ketentuan mengenai tanggung jawab yang dapat dituntut  dalam hal terjadi wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 juncto 1246 KUHPerdata yang mengatur mengenai ganti kerugian meliputi penggantian biaya, rugi, dan bunga. Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pelaku usaha/produsen.
Ganti rugi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hanya meliputi pengembalian uang atau penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, ini berarti bahwa, ini berarti bahwa ganti rugi yang dianut dalam UUPK adalah ganti rugi yang bersifat subjektif sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 ayat (2).
Dalam kasus yang terjadi pada Arya bukan merupakan kasus wanprestasi melainkan perbuatan melawan hukum, karena kerugian tersebut timbul bukan dari perjanjian atau kesepakatan dua belah pihak yang telah diperjanjikan sebelumnya. Mengenai hilangnya dan kerusakan barang milik konsumen yang terdapat di kamar atau di dalam mobil diatur didalam kartu registrasi akan tetapi dalam kartu registrasi tersebut terdapat klausula eksonerasi yang pada dasarnya pihak hotel tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang milik konsumen yang terdapat di kamar ataupun di dalam mobil.
Klausula eksonerasi merupakan bagian dari klausula baku yang terdapat dalam perjanjian standar. Hubungan hukum dan setiap transaksi antara pelaku usaha dan konsumen seringkali diwujudkan melalui suatu perjanjian standar, yaitu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha atau produsen. Karena pembuatannya sepihak maka klausulanya pun ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha dan klausula inilah yang biasa disebut dengan klasula baku. Klausula baku tersebut mencakup pengaturan yang sangat luas dari pengertian, hak dan kewajiban para pihak, sampai kepada pengakhiran kontrak dan ganti rugi bahkan seringkali isinya berupa klausula eksonerasi
Dengan melihat kenyataan bahwa kedudukan konsumen pada prakteknya jauh di bawah pelaku usaha, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen merasakan perlu pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan/atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. UUPK merumuskan dalam Pasal 1 butir 10 sebagai berikut: “Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”
Dalam Pasal 18 ayat (1) pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
a.	Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha 
b.	Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
c.	Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d.	Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e.	Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f.	Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
g.	Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
h.	Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.
Selanjutnya pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Sebagai konsekuensi atas pelanggaran menyatakan batal demi hukum setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) maupun perjanjian baku atau klausula baku yang memiliki format sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2).
Atas batal demi hukum dari klausula baku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 aayt (4) UUPK selanjutnya mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UUPK ini. Jadi apabila kasus mengenai klausula baku dimajukan ke sidang pengadilan, pada sidang pertama hakim harus menyatakan bahwa perjanjian atau klausula itu batal demi hukum.
Sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung empat unsur, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan kausalitas
Unsur yang pertama adalah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dalam kasus ini unsur tersebut telah terpenuhi karena pihak hotel telah mencantumkan klausula eksonerasi yang dilarang oleh UUPK.
Unsur yang kedua adalah kesalahan, pelaku usaha hotel telah lalai mengantisipasi adanya pencurian, sehingga terjadi kehilangan barang milik konsumen yang disimpan dikamar.
Unsur ketiga adalah adanya kerugian, dalam kasus Arya jelas mengalami kerugian, Arya kehilangan dompet beserta isinya yang mana di dalam dompet terdapat dua kartu kredit yang setelah di tanyakan ternyata terdapat transaksi yang cukup besar dalam waktu satu hari,selain itu juga Arya kehilangan satu buah telepon genggam dan notebook. Unsur kerugian ini jelas nampak terpenuhi dalam kasus ini.
Unsur yang keempat adalah adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian. Tidak antisipatif dan longgarnya keamanan pihak hotel mengakibatkan hilangnya barang milik konsumen.
Kesalahan bisa saja terjadi karena kesalahan manusia “human eror”, namun sebagai pelaku usaha, hotel grand lembang baiknya dengan lebih memperketat keamanan di lingkungan hotel tersebut sehingga memberikan jaminan rasa aman dan nyaman agar terhindar dari kerugian, baik pihak konsumen maupun pihak hotel.
Sebagai konsekuensinya atas terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh pihak hotel grand lembang maka tuntutan ganti rugi dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum maka pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi setara dengan kerugian yang dialami konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan  Konsumen, namun dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen pemberian ganti rugi tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur-unsur pidana.
Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen  pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian dalm hal terjadi kerusakan , pencemaran, dan atau kerugian konsumen yang diakibatkan mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan beberapa hal tentang tanggung jawab, yang diatur dalam bab VI tentang tanggung jawab pelaku usaha, yang secara garis besar adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan, kecacatan, penjelasan, ketidaknyamanan dan penderitaan yang dialami oleh konsumen karena pemakaian atau mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan.
Pelaku usaha hotel dapat lepas dari tanggung jawab ganti rugi apabila pihak hotel dapat membuktikan bahawa kesalahan atau kelalaian tersebut merupakan kesalahan konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (5) UUPK. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen dan kepastian hukum yang menerapkan sistem beban pembuktian terbalik sehingga tidak serta merta apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang menjadi tanggung jawab pelaku usaha hotel, oleh karena itu kedua belah pihak harus mengetahui kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usahanya
2.	Penerapan Klausula Eksonerasi Jasa Perhotelan Terhadap Konsumen Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Serta Politik Hukum Perlindungan Konsumen 
Hotel Grand Lembang sebagai salah satu penyedia jasa hotel dalam menjalankan perjanjian dengan konsumen selaku pengguna jasa selalu menggunakan kartu registrasi sebagai bentuk perjanjian baku di dalamya.
Kartu registrasi pada dasarnya digunakan pihak hotel untuk mengetahui identitas tamu hotel yang akan menginap pada hotel tersebut,hanya dalam kartu registrasi di hotel ini mencerminkan tidak seimbangnya posisi tawar antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga dirasakan tidak memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, posisi konsumen yang lemah menyebabkan hanya bisa menerima keadaan yang dipaksakan pelaku usaha. Kondisi seperti ini sering disalah gunakan oleh pelaku usaha hotel sebagai suatu perjanjian baku, dimana klausulanya pun dibuat secara baku pada umunya. Dalam hal ini pelaku usaha membuat klausula yang hanya menguntungkan pihak hotel tanpa memperhatikan hak-hak konsumen, ditambah lagi dengan ketidakpahaman terhadap hukum menjadikan  menjadikan konsumen sebagai pihak yang selalu diugikan.
Perjanjian pada hotel pada dasarnya dilakukan dalam bentuk perjanjian baku yang berisi klausula-klausula yang bersifat membatasi tanggung jawab (klausula eksonerasi) pelaku usaha terhadap kewajiban yang seharusnya telah ditentukan dan dijamin sepenuhnya oleh hukum. Perjanjian baku yang berisi klausula-klausula tersebut dibuat oleh pelaku usaha untuk melindungi kepentingan pelaku usaha tersebut tanpa mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan konsumen yang seharusnya di lindungi oleh hukum.
Penggunaan klausula eksonerasi atau kausula baku menyebabkan konsumen dalam keadaan terpaksa menerima klausula tersebut tanpa mempunyai hak dan kesempatan untuk membicarakan dan bernegosiasi mengenai isi dari perjanjian  yang akan diberlakukan bagi kedua belah pihak. Dalam kartu registrasi hotel grand lembang terdapat kalusula yang menyatakan bahwa Safety Deposit Box tersedia untuk keamanan barang-barang berharga di front office. Hotel tidak bertanggung jawab atas kehilangan uang, perhiasan, ataupun barang berharga lain yang anda tinggalkan di dalam kamar ataupun di dalam kendaraan.
Perjanjian baku tetap merupakan perjanjian yang mengikat bagi para pihak yang menandatanganinya, walaupun harus diakui bahwa klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan tanggung jawab dari pihak yang merancang perjanjian tersebut, setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang bertanggung jawab berdasarkan klausula perjanjian tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan klausula yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Dalam kasus yang terjadi di hotel Grand Lembang larangan Pasal 18 telah terpenuhi terutama ayat (1) huruf a dan e. Hal ini dapat terlihat pada kartu registrasi yang didalamnya terdapat klausula eksonerasi.
Klausula eksonerasi dikatakan mengalihkan tanggung jawab karena dalam perjanjian terjadi pengalihan tanggung jawab menjadi ada pada pihak konsumen. Penggunaan klausula eksonerasi dalam hal pengalihan tanggung jawab memcerminkan ketidakadilan terhadap konsumen bila dilihat dari sudut hukum perlindungan konsumen. Klausula tersebut mencerminkan posisi tawar yang kuat dari pelaku usaha hotel sehingga dapat melakukan tindakan hukum sepihak yang dianggap menguntungkan salah satu pihak.
Adanya pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha maka dapat dipandang bahwa pelaku usaha tidak memiliki suatu itikad baik dalam melaksanakan perjanjian kerja dan bertentangan dengan asas itikad baik yang diisyaratkan oleh Undang-undang. Seharusnya segala risiko yang timbul akibat pemakaian  dan/ atau pemanfaatan layanan yang diberikan pelaku usaha jasa hotel merupakan tanggung jawab pelaku usaha dalam hal memberikan jaminan rasa aman bagi konsumen sebagai pengguna jasa hotel. Klausula eksonerasi hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan perjanjian itikad baik. 
Atas batal demi hukumnya klausula baku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 aayt (4) UUPK selanjutnya mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Jadi apabila kasus mengenai klausula baku dimajukan ke sidang pengadilan, pada sidang pertama hakim harus menyatakan bahwa perjanjian atau klausula itu batal demi hukum.
Seperti dijelaskan Johanes Gunawan bahwa politik hukum perlindungan konsumen yang berlaku saat ini dapat dapat di lihat dari UUPK yang telah menganut kesetaraan posisi konsumen dan pelaku usaha, dengan meniadakan ketimpangan posisi konsumen dan pelaku usaha yang terjadi sebelum adanya UUPK. 
Demikian pun menurut Inosentius Samsul, Politik Hukum Perlindungan konsumen dalam UUPK sangat jelas. Politik hukum yang paling utama adalah meningkatkan posisi tawar konsumen tanpa harus mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Oleh karen itu kehadiran UUPK dapat melahirkan suatu praktek kegiatan ekonomi yang adil, demokratis, dan efisien serta berdaya saing tinggi. Dengan demikian seharusnya kehadiran dari UUPK sekaligus mendorong perbaikan sistem produksi, distribusi, dan perdagangan barang dan jasa yang lebih efisien. Dengan demikian salah satu substansi dari politik hukum perlindungan konsumen adalah  pemenuhan standart produk Internasional. Pada sisi lain poltik hukum perlindungan konsumen harus memperhatikan lokalitas sejalan dengan desentralisasi, seperti upaya penguatan lembaga-lembaga lokal, serta pemanfaatan produk-produk lokal dalam memenuhi kebutuhan konsumen.
Undang-Undang Perlindungan konsumen menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin di perolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Karena itu pada dasarnya pembuat dan pelaksanaan politik hukum perlindungan konsumen adalah pemerintah, sehingga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan konsumen adalah pemerintah. Namun demikan bukan berarti masyarakat tidak terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen Dengan demikian Undang-Undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.
Dengan kata lain politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya dinamika, karena diarahkan kepada ius constituendum atau hukum yang seharusnya berlaku dan menentukan bagaimana seharusnya manusia  bertindak. Dengan kata lain, politik hukum  membuat suatu ius constitutum dan berusaha ius constituendum yang seharusnya ini pada kemudian hari berlaku sebagai ius constitutum baru, oleh karena itu politik hukum sangat berpengaruh terhadap penciptaan hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia 

3.	Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Dengan Adanya Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Yang Dibuat Oleh Pelaku Usaha Jasa Perhotelan Di Hubungkan Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
Diberikannya ruang penyelesaian sengketa di bidang konsumen merupakan kebijakan yang baik dalam upaya memberdayakan empowermrnt system konsumen, selain itu juga memberikan berbagaik manfaat dan kejelasan bagi berbagai kalangan, bukan hanya konsumen melainkan pelaku usaha jasa itu sendiri. Upaya pemberdayaan konsumen merupakan bentuk kesadaran mengenai karakteristik khusus dunia konsumen, yakni adanya perbedaan kepetingan yang tajam antara pihak yang berbeda posisi tawarnya.(bargaining position).
Sengketa konsumen dimaksud bukan sebagai  sengketa dalam arti luas, yakni sengketa yang melingkup hukum pidana dan hukum administrasi negara karena Undang-Undang Perlindungan konsumen mengatur penyelesaian sengketa bersifat ganda dan alternatif.
Sengketa konsumen tersebut dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen. Penyelesaian sengketa ini seperti terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas ketentuan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.
Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum seperti yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1).
Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa seperti yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (2).
Namun dalam hal kronologis yang telah penyusun paparkan di dalam bab III (tiga), disini pihak konsumen mencoba melakukan penyelesaian sengketa dengan melapor kepada pihak kepolisian setempat. namun karena tidak adanya cukup bukti dan saksi, ditambah lagi dengan pihak hotel yang tidak mau memberikan saksi sehingga kasus ini sulit untuk diproses dan dari pihak hotel pun tidak terlihat adanya itikad baik untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pada akhirnya kembali lagi kerugian ada pada konsumen yang harus mengikhlaskan atas barang yang telah hilang tersebut.
Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan konsumen terhadap metode penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan diluar pengadilan,selain  itu pula keterbatasan waktu menjadi penyebab enggannya korban menyelesaikan permasalahannya melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

D.	Penutup
1.	Kesimpulan 
a.	Kedudukan konsumen dalam kerangka penerapan klausula eksonerasi yang dilakukan oleh  pelaku usaha jasa perhotelan dalam kaitannya dengan praktek pelaksanaan hotel dihubungkan dengan Undang- Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah kedudukan yang tidak seimbang karena bertentengan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjunjung kesetaran kedudukan antara keduanya.
b.	Penerapan klausula eksonerasi antara pelaku usaha hotel dengan konsumen dihubungkan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta politik hukum perlindungan konsumen dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta politik hukum perlindungan konsumen, maka apabila terdapat klausula eksonerasi dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
c.	Tindakan hukum yang dapat dilakukan dengan adanya penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha jasa perhotelan  dihubungkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

2.	Saran
a.	Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah mengatur mengenai kesetaraan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga dalam kasus ini seharusnya antara masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya serta hal hal yang dilarang, untuk tercapainya harmonisasi tersebut diperlukan adanya kegiatan pembinaan di bidang perlindungan konsumen  untuk meningkatkan pengetahuan baik pihak pelaku usaha maupun konsumen dan masyarakat pada umumnya secara berkala dan konsisten.
b.	Pelaku usaha hotel  tidak boleh mencantumkan klausula eksonerasi karena bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 dan politik hukum perlindungan konsumen, untuk terciptanya hal tersebut diperlukan adanya pengawasan yang lebih baik terhadap pelaku usaha serta peran aktif dan sanksi tegas oleh pihak pemerintah dalam hal penegakan hukum perlindungan konsumen.
c.	Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada dasarnya sebaiknya penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan karena prosesnya lebih mudah apabila dibandingkan dengan peradilan umum dimana dirasakan banyak kekurangan diantaranya proses yang lama dan biaya yang diperlukan cukup besar. 

DAFTAR PUSTAKA
A.	SUMBER BUKU
Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat Laut dan Udara, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1991.
Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
Ahmad Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000.
Ahmadi Miru, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2011 
Al Bataafi Wisnu, House Keeping Departement, Floer and Public Area,  Alfabeta, Bandung 2005.
A.	Ichsan, Hukum Perdata IB, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1971.
Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit      Media, Jakarta, 2007.
Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Politik Hukum Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2001
Budi Agung Permana, Menejemen Marketing Perhotelan, ANDI, Yogyakarta, 2013
Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum ( Sebuah Sketsa ), PT. Rafika Aditama, Bandung, 2003.
Firman Turmantara Endipradja, Hukum Perlindungan Konsumen, Setara Press, Malang, 2016
Gunawan Widjaaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Raja Grafindo, Jakarta 2003.
Imam syaukani dan A Ahsin Tohari, Dasar-dasar Politik Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
Johny Ibrahim, teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007.
Joni Emerson, Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrasi, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2001.
Mariam Darus, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan lkadir MuhammadPenjelasan, Alumni, 1993.
Mariam Darus, Kompilasi Hukum  perikatan, PT Citra Aditya Bakti, 2001, Bandung, 2001.
Mariam Darus,  Aneka Hukum Bisnis, Alumni, 1997.
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
M Sadar, M Taufik Makarao, dan Habloel Mawadi, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Akademia, Jakarta, 2012.
Nuktoh Arfawie Kurdie, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2004.
Padmo Wahjono, Indonesia Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta 
Praditya. Penyelesaian Sengketa Konsumen, Garuda, Jakarta, 2008.
R Soetodjo Prawirohardjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan,Bina Ilmu, Surabaya 1984.
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jumentri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
Rosa Agustina, Hukum Perikatan, Cetakan Pertama, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.
R Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, Bandung, 1999
R. Subekti, Aneka Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
R Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung, 1989.
R. Subekti, Hukum Perjanjian,  Intermasa, Jakarta 2001
R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1992. 
R. Wijono Projo Dikoro, Azas- Azas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Jakarta. 1981
Salim H.S, Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
Salim H.S, Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2000
Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008.
Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung. 1983.
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2001.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. 1986.
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Edisi I, Cet. IX, Jakarta, Raja Grafindo Persada. 1999.
Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, Intrmasa, Jakarta, 2005
Sudarto Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung,1983.
Sudaryatno, Konsumen Menggugat, Piramedia, Jakarta, 2003.
Suyadi, Diktat Dasar-Dasar Hukum Perlindungan Konsumen, Purwokerto, Fakultas Hukum Unsoed, 2007.
Talcot Parsons, Societes Evolutionary and Comparative Perspective, Englewod Cliffs, NJ Prentice Hall 1966.
Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
Thomas R Dye, Undertsanding Public Policy, Third Edition Prentice Hlml. Inc Englewood Cliifss, NJ, 1978
Wijaya Mara, House Keeping Hotel dan Tata Graha Hotel, Humaniora, Bandung, 2005
Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung, Tarsito, 1985.
WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, 1975
Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung 1977.
Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999.
Zaim Saidi, Menuju Mahkamah Keadilan, Piramedia, Jakarta,2003.

B.	Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R Tjirosudibio, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Surat Keputusan Memperindag Nomor 350/MPP/Kep//12/2001
Surat Keputusan Mentri Perhubungan Nomor PM.10/PW.301/PHB
Surat Keputusan Direktorat Jendral Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor 22/V/VI/1987 Tanggal 12 Juni 1987.

C.	Sumber Lain
Biro Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Kementrian Pariwisata, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementrian Pariwisata Tahun 2015, Jakarta, Februari 2016.
 Bayu Seto Hardjowahono, “Perlindungan Konsumen Dan Transaksi Kontrak keagenan, Distributorship Dan Waralaba, Materi Pelatihan Anggota BPSK Kota dan Kabupaten Bandung, diselenggarakan atas kerjasama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dann Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 15, 16, 22, 23 dan 29 Februari 2008
Dony Lanazura, Ketentuan Hukum Baru, Yang diatur dalam UUPK dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa, Makalah di sampaikan pada program pembekalan PPDN, diadakan Yayasan Patra Cendikia, Jakarta, 4 november 2000.
Fred I Greenstein dan Polsby W. Nelson, Policies and Policy Making (terj. Penulis) Addison Wesley Publishing Company, Inc. Philippines, 1975.
Insentius Samsul, 10 Tahun Mencari Format Politik Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia,diselenggarakan oleh FH Unpas pada 20 April 2009.
Johanes Gunawan, Membangun Politik Hukum Perlindungan Konsumen Berlandaskan Kesederajatan Konsumen Dan Pelaku Usaha, Disamapaikan pada diskusi yang diadakan LPKSM Sukmantara dan Unpas pada tanggal 18 April 2005.
Kantaatmadja K, Tanggung Jawab Profesional, Jurnal Era Hukum III Oktober 2010
 Ronny Hanito, Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik, Majalah Fakutas Hukum UNDIP, Semarang, 1984.
Salman Luthan, Jurnal Hukum Hubungan Hukum Dan Kekuasaan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, April 2017
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional.
Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan, Rancangan Akademik Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, 1992.

Yayasan Lembaga Konsumen, Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta 1981