KAJIAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR IRIGASI (STUDI KASUS PADA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM)

PERMANA HENDRAWANGSA, NPM. 079213019 (2013) KAJIAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR IRIGASI (STUDI KASUS PADA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CITARUM). Disertasi(S3) thesis, UNPAS.

	Text ABSTRAK.docx Download (17kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.docx Download (30kB)
	Text BAB I & II.docx Download (578kB)

Abstract

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) bertujuan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka, transparan, adil, bersaing dan akuntabel dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik, perlu didukung oleh pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan pengeluaran keuangan negara, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) porsinya cukup besar. Ironi telah terjadi bahwa kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagian besar berasal dari kegiatan pengadaan barang/jasa, sehingga salah tugas pemeritah menyediakan public goods masih belum mencapai seperti yang diinginkan masyarakat. Penelitian ini menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatir (1983) dengan metode pendekatan kualitatif serta pemodelan berfikir sistemik menurut Maani dan Cavana (2000) serta Gharajedaghi (2011). Dengan pendekatan konsep-konsep di atas didapatkan variabel pengungkit untuk Karakteristik Masalah adalah Budaya Kerja, Isi Kebijakan pengungkit untuk Karakteristik Kebijakan serta Keterampilan Implementator pengungkit untuk Lingkungan kebijakan. Tata nilai pengadaan barang/jasa, yaitu Amanah adalah merupakan pengungkit untuk budaya kerja, Sistem Pelelangan Secara Elektonik (SPSE) adalah variabel pengungkit untuk isi kebijakan, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan variabel pengungkit untuk keterampilan implementator. Nilai efisiensi dari implementasi SPSE pada lokus penelitian yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Citarum cukup tinggi yaitu sebesar 24%, sehingga lebih besar dari nilai efisiensi secara Nasional sebesar 12%. Namun demikian nilai efisiensi tidak menjamin efektivitas mengingat kualitas pekerjaan konstruksi Irigasi dipengaruhi oleh nilai kontrak, dimana untuk nilai kontrak di bawah 80% Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ditemui berbagai kendala dalam mewujudkan kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang jelas, tegas dan ringkas akan membantu pula dalam proses implementasinya sehingga tidak menimbulkan multi tafsir yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang kredibel harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai Amanah, melalui implementasi SPSE yang biasa dikenal dengan istilah e-proc dan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang profesonal. Dengan demikian kata kuncinya adalah Amanah, sistem pelelangan secara elektronik dan Profesional menuju Indonesia aman, damai dan sejahtera.

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	S3-Disertasi
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Sosial 2013
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	01 Aug 2017 02:47
Last Modified:	01 Aug 2017 02:47
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28421

Actions (login required)

View Item