IMAM RAZY ARIGHI, 131000188 (2017) KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYELEWENGAN DANA OLEH ANGGOTA DPRD AYAH BERSAMA ANAK DI HUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (108kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (200kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (168kB) |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (251kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB) |
|
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (137kB) | Preview |
Abstract
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha–usaha pencegahan dan pemberantasan penyelewengan dana oleh jajaran DPRD. Toto Suharto adalah mantan ketua DPRD kab bandung sekaligus anggota dari partai demokrat serta anaknya Rizki Taufik adalah mantan anggota DPRD kab bandung sekaligus anggota dari partai demokrat juga. Rizki Taufik yang merupakan anggota DPRD periode 2014-2019 ini melakukan korupsi pengadaan lapangan upacara dan lahan parkir yang dibantu oleh ayahnya Toto Suharto selaku mantan ketua DPRD priode 2009-2014. Toto Suharto ayah yang sekaligus anggota dewan, dalam peroses pencairan dana. Rizki Taufik, ditemani oleh ayahnya Toto Suharto yang ikut menjadi tersangka, yang diduga turut membantu dalam pencairan dana proyek tersebut Toto Suharto yang menjadi tersangka kasus penyelewengan anggaran proyek pembangunan lapangan upacara dan lahan parkir untuk 31 SDN di Kabupaten Bandung senilai 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) Ayah dari Rizki Taufik yaitu Toto Suharto, di tahan dan menjadi tersangka dan merugikan negara untuk kepentingannya sendiri Rp. 649.600.471,- (enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normative, dan tahap penelitian dengan cara penelitian kepustakaan dan kelapangan yaitu penelitian terhadap dokumendokumen, studi lapangan dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, lalu dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Munculnya perbuatan korupsi di lembaga pemerintahan terutama DPRD karena didorong oleh dua motivasi. Pertama, motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku. penerapan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi telah dijelaskan didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (UU Tipikor). Upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak dan sistematis. ada pepatah mengatakan, “Segala sesuatu dimulai dari diri sendiri.” Dalam upaya memberantas korupsi, kita dapat melakukannya melalui diri sendiri. Tumbuhkanlah sikap-sikap antikorupsi dalam diri kita masing-masing. Kata kunci: Perilaku lembaga pemerintahan, Korupsi, Pertanggungjawaban pidana
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 01 Aug 2017 01:40 |
| Last Modified: | 01 Aug 2017 01:40 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28415 |
Actions (login required)
 |
View Item |
