KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)

Desi Permata Sari, NPM. 158040002 (2017) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP). Thesis(S2) thesis, unpas.

Text Jurnal Tesis Desi.docx Download (47kB)

Abstract

Abstrak — Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin komplek, banyak jenis kejahatan yang bermunculan sebagai katagori kejahatan yang baru dalam bidang lingkungan hidup. Kejahatan kejahatan ini bermunculan karena pengaruh perkembangan globalisasi dunia. Meskipun ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan disertai dengan sanksi pidana telah dituangkan dalam aturan hukum pidana, namun kejahatan tetap saja terjadi. Salah satu kejahatan yang merupakan jenis kejahatan baru yang sedang marak saat ini adalah kejahatan korporasi (Corporate Crime), salah satunya kejahatan korporasi terhadap perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Dengan adanya kejahatan perusakan dan pencemaran tersebut, timbul permasalahan yang menarik untuk dianalisis, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut : 1. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup ? 2. Upaya apakah yang dilakukan untuk pencegahan dan menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup ? (berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Metode penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analitis, metode pendekatan adalah yuridis normatif , tahapan penelitian yang dilakukan dalam lingkup penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, penulis melakukan penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan dengan menggunakan data sekunder, data yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian di susus secara sistematis dan dianalisis secara yuridis normatif. Kesimpulan : 1. Bahwa, sistem pertanggungjawaban pidana yang digunakan untuk menjerat pelaku dalam kasus pencemaran lingkungan dengan baku mutu air limbah yang melampaui batas dan dibuang sembarangan adalah dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana pengganti atau Vicarious Liability, yang dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. 2. Bahwa ,Upaya menanggulangi kejahatan dalam menangani kasus perusakan dan pencemaran lingkungan sangatlah penting, agar menghindari terjadinya kasus-kasus yang sama. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat repressive (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Kedua sarana tersebut haruslah digunakan, sehingga upaya menanggulangi kejahatan lebih efektif, dan dapat mengurangi jumlah kerjahatan yang terjadi. Kata kunci: kebijakan hukum pidana, tindak pidana korporasi, perusakan dan pencemaran, lingkungan hidup

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Pendidikan Matematika 2017
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	15 Jun 2017 04:39
Last Modified:	15 Jun 2017 04:39
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28085

Actions (login required)

View Item