R MOCH. RAMADHAN PUTRA S., NPM. 131000259 (2017) IMPLIKASI HUKUM PEMBERHENTIAN BERLAKUNYA AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENT 1994 OLEH INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
D. DAFTAR ISI.pdf Download (171kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB) |
|
|
Text
I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (421kB) |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (518kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB II.pdf Download (536kB) | Preview |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (412kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB III.pdf Download (897kB) | Preview |
Abstract
Pada tahun 1968, Indonesia menandatangani Bilateral Investment Treaty (selanjutnya disebut sebagai ‘BIT’) mengenai perlindungan investasi dengan Belanda yang kemudian diperbaharui menjadi Agreement Between the Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of The Republic of Indonesia on Promotion and Protection of Investment 1994 (Selanjutnya disebut sebagai ANIPPI 1994) beserta protokolnya. Belanda menjadi salah satu investor asing utama di Indonesia dengan investasi di berbagai macam bidang seperti telekomunikasi, minyak dan gas, teknik hidrolik hingga ritel. Namun, pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia menyampaikan keinginannya untuk menghentikan ANIPPI 1994 terhitung sejak 1 Juli 2015. Keberadaan alternatif penyelesaian sengketa Investor-State Dispute Settlementt (selanjutnya disebut sebagai ISDS) dalam batang tubuh ANIPPI 1994 diduga sebagai penyebab terbesar mengapa Indonesia menghentikan perjanjian tersebut belum lagi bisa dilihat bahwa mekanisme BIT yang dewasa ini berlaku di dunia membawa kerugian-kerugian tertentu terutama kepada pihak penerima dana yang mayoritas merupakan negara berkembang. Sehingga keputusan sepihak Indonesia untuk memberhentikan BIT dengan Belanda bukan sesuatu yang janggal jika dilihat dari segi kepentingan dan kedaulatan nasional. Penulisan penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis berupa penalaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam ranah hukum nasional dan internasional, di mana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual dari implikasi hukum atas pemberhentian suatu perjanjian internasional secara sepihak oleh Indonesia. Penulis dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian dilakukan dengan mendasarkan pada penelitian kepustakaan atau data sekunder. Dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi pemberhentian berlakunya ANIPPI 11994 oleh Indonesia telah sesuai dengan ketentuan baik hukum internasional (Konvensi Wina 1969), ANIPPI 1994 dan hukum nasional khususnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pemberhentian ANIPPI 1994 oleh Indonesia juga memberikan implikasi bahwa hukum nasional dalam praktiknya jauh lebih kuat daripada pelaksanaan hukum internasional di Indonesia, tindakan yang dapat Indonesia lakukan dalam menghadapi BIT yang mengancam kepentingan nasional setelah pemberhentian sepihak ANIPPI 1994 oleh Indonesia di antaranya adalah dengan mengadakan peninjauan kembali atau renegosiasi perjanjian dengan pihak lain dan berhati-hati dalam memutuskan keikutsertaan terhadap suatu perjanjian internasional. Kata kunci: hukum internasional, perjanjian internasional, bilateral investment treaty, kepentingan nasional, pemberhentian sepihak.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Dokumen Unpas > 2009 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 14 Jun 2017 01:44 |
| Last Modified: | 14 Jun 2017 01:44 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/27978 |
Actions (login required)
 |
View Item |
