BAB II
SOFT DIPLOMATIC  INDONESIA – MALAYSIA 
DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

A.	Kesepakatan Kerjasama Indonesia – Malaysia dalam Bidang Ketenagakerjaan.

Hubungan yang terjalin antara dua negara merupakan suatu hal yang perlu untuk mencapai suatu tujuan nasional negaranya masing-masing. Seperti halnya yang terjadi pada Indonesia - Malaysia telah banyak melakukan kerjasama dalam berbagai bidang yang bertujuan untuk mencapai persahabatan antara kedua negara tersebut, dimana akan terlihat suatu hubungan yang saling membutuhkan antar negara.
Hubungan Indonesia-Malaysia sudah terjalin cukup lama karena banyaknya persamaan budaya serta letak geografis yang saling berdekatan. Hal ini sangat penting karena hubungan Indonesia-Malaysia terjalin karena adanya kontak fisik tersebut terjalin dalam bidang ketenagakerjaan. Malaysia adalah negara yang makmur, dengan pesatnya pembangunan serta majunya perekonomian Malaysia telah mengundang berduyun-duyunnya arus pendatang tenaga kerja Indonesia baik yang datang secara legal maupun ilegal. Hal ini disebabkan karena sejak dilaksanakannya kebijakaan Dasar  Ekonomi Baru (DEB) telah menjadikan Malaysia sebagai salah satu Negara Industri Baru (NIB) di wilayah Asia Tenggara. Dan Malaysia dinilai telah berhasil merubah struktur ekonomi sektor pertanian kepada sektor industri.
Namun demikian, pembangunan ekonomi yang begitu pesat kurang didukung oleh sumber daya manusia yang cukup. Akibatnya upaya pemerintah Malaysia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di segala sektor telah melahirkan isu kekurangan tenaga kerja. Hingga saat ini, banyaknya permintaan atau pemasukan tenaga kerja asing terutama tenaga kerja Indonesia masih berlangsung. Sektor-sektor yang dapat di isi oleh tenaga kerja asing sebagian besar pada sektor perkebunan, perusahaan kayu lapis, perusahaan penggergajian kayu serta pembantu rumah tangga sedangkan untuk tenaga kerja di sektor perindustrian, pembinaan dan perhotelan diprioritaskan kepada pekerja lokal.
Jumlah  tenaga kerja Indonesia yang tercatat di Departemen tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga April 2016 kurang lebih 943.286 orang. Sebagian jumlah tersebut sekitar 60 % bekerja di semenanjung Malaysia. Berdasarkan sektor pekerjaan dapat dirinci sebagai berikut; sektor perkebunan 28,51 %, pembantu rumah tangga 27,77 %, industri 18,62 %, konstruksi 18,39 %, jasa 6,47 %, lain-lain 0,24%. 
Pemerintah Republik Indonesia melakukan  kerjasama   dengan negara-negara pemakai (user) jasa tenaga kerja dari Indonesia. Dengan menandatangai nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang ketenagakerjaan. Langkah ini perlu dilakukan guna memberi perlindungan kepada para tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Begitu pula dengan pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia telah menyepakati kerjasama di bidang ketenagakerjaan. MoU yang mengatur kerjasama ketenagakerjaan tersebut ditandatangani kedua negara pada 30 Januari 2016 tentang penggajian tenaga kerja Indonesia informal atau pembantu rumah tangga dan pada 1 Agustus 2015 tentang penempatan tenaga kerja Indonesia di sektor formal.
Adapun isi pokok garis panduan penggajian pembantu rumah tangga, tanggal 30 Januari 2016 adalah sebagai berikut :
1.	Kedua negara telah setuju menetapkan peraturan penggajian sebagai berikut :
a.  Komponen biaya yang akan dikenakan kepada pembantu rumah tangga di Indonesia akan ditetapkan oleh pihak pemerintah sebagaimana yang telah tertuang dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja. Nomor KEP-44/MEN/2014, tentang petunjuk pelaksanaan penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri (Bab VI – Penempatan TKI ke Luar Negeri)
b.	Besarnya biaya di Malaysia akan ditentukan oleh kerajaan Malaysia dan agensi pekerja Malaysia.
2.	Butir-butir biaya pengeluaran yang dilakukan oleh pihak Indonesia yang ditanggung oleh pembantu rumah tangga adalah ;
a.	Jasa penempatan
b.	Dokumentasi identitas
c.	Tes  kesehatan
d.	Pelatihan keterampilan
e.	Biaya visa
f.	Biaya akomodasi/penampungan sebelum berangkat ke luar negeri
g.	Biaya Transportasi
3.	Butir-butir pengeluaran biaya yang ditanggung oleh majikan di Malaysia sebagai berikut;
a.	Biaya ke Malaysia (Melalui udara/laut)
b.	Levi tahunan/pendahuluan
c.	Permit kerja/pendahuluan
d.	Bond jaminan/jaminan asuransi
e.	Biaya dokumentasi
f.	Pemeriksaan kesehatan di Malaysia
g.	Bayaran dalam
h.	Bayaran pengkhidmatan agensi penempatan (iuran) :
1.	Kontrak kerja ditandatangani antara majikan dan pembantu rumah tangga sebelum penempatan dilakukan dengan menyebutkan gaji yang diberikan. Gaji pasaran pembantu rumah tangga dari Indonesia ialah antara RM 350.00 – RM 450.00 per bulan tergantung pada tahap kemahiran pembantu rumahtangga tersebut.
2.	Bidang tugas yang dilakukkan oleh pembantu rumah tangga hendaklah meliputi tugas-tugas urusan rumah tangga. Majikan tidak dibenarkan menggunakan pembantu rumah tangga untuk tujuan-tujuan lain. 
Sedangkan isi nota kesepahaman (MoU) Indonesia-Malaysia tentang prosedur pengambilan pekerja dari Indonesia untuk bekerja di Malaysia selain dari pembantu rumah tangga (yaitu untuk sektor industri, perkebunan, konstruksi, jasa dan lain-lain) mulai berlaku tanggal 1 Agustus 2015 adalah sebagai berikut :
1.	Majikan dapat mengambil pekerja dari Indonesia melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) atau dengan bantuan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Majikan tidak akan dikenakan biaya apapun kecuali ongkos pengankutan pekerja datang ke Malaysia. Majikan juga tidak dibenarkan menerima bentuk bayaran apapun baik dari pihak agensi atau dari pekerja.
2.	Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) tidak dibenarkan menunjukan orang atau perusahaan sebagai agen untuk mendapatkan order dari majikan-majikan dan tidak dibenarkan juga mengiklankan melalui media massa dan dalam bentuk iklan yang lain.
3.	Gaji yang ditawarkan adalah selaras dengan skema gaji perusahaan yang bersangkutan dan menjadi hak mutlak majikan.
4.	Majikan bertanggung jawab dalam menyediakan tiket pengangkutan pekerja dari exit point di Indonesia hingga ke entry point di Malaysia. Disamping itu majikan juga bertanggungjawab membayar kembali kepada pekerja biaya pengangkutan  dari daerah asal pekerja ke exit point.
5.	Biaya proses, pajak, izin masuk dan visa dalah tanggung jawab pekerja. Pada tahun pertama, majikan hendaklah mendahulukan pembayaran untuk kemudian untuk kemudian memotong gaji bulanan pekeja untuk maksud tersebut. Jangka waktu dan jumlah potongan dinyatakan secara terperinci dalam syarat-syarat kerja.
6.	Biaya deposit kepada Kantor Imigrasi Malaysia adalah tanggungan majikan.
7.	Jika berlaku kematian, urusan pengebumian/pengantaran pulang jenazah akan diuruskan oleh majikan dan dibiayai di bawah skema asuransi kematian pekerja asing.
8.	Majikan wajib menyediakan perumahan untuk pekerja.
9.	Pekerja hendaklah sehat dan dibuktikan lulus pemeriksaan kesehatan oleh institusi yang ditunjuk oleh Kementrian Kesehatan Malaysia.
10.	Biaya dokumen perjalan, pemeriksaan kesehatan dan biaya lain-lain di Indonesia ditanggung oleh pekerja.
11.	Syarat-syarat kerja dan format kontrak kerja dibuat jelas dan disertakan bersama surat penunjukan agen dari Indonesia (PJTKI) atau pada saat berhubungan dengan KBRI bagi majikan yang memilih mengambil pekerja secara langsung. 
12.	Syarat-syarat kerja hendaklah diberi kepada pekerja sebelum atau pada saat mulai kerja. Satu salinan syarat-syarat kerja diberikan kepada pekerja.
13.	Majikan bertanggungjawab untuk mendapatkan kartu identitas kerja pekerja dari Kantor Imigrasi Malaysia dan kartu ini hendaklah disimpan oleh pekerja sendiri.
14.	Majikan bertanggungjawab memperbaharui kartu tersebut diatas sebulan sebelum tanggal terakhir. Keterlambatan pengurusan perpanjangan kartu ditanggung oleh majikan.
15.	Biaya untuk pengantaran pulang ditanggung oleh :
a.	Diakhir kontrak kerja-majikan
b.	Berhenti kerja karena kesalahan pekerja-pekerja
c.	Pekerja mengakhiri kontrak sendiri-pekerja
d.	Majikan memberhentikan pekerja-majikan
16.	Majikan diwajibkan menyimpan paspor pekerja dan mengembalikan paspor tersebut ke Kedutaan Indonesia sekiranya pekerja tersebut telah lari.
17.	Agen Indonesia (PJTKI) bertanggungjawab untuk memberitahu majikan di Malaysia jumlah bayaran yang telah dibayar oleh pekerja dan yang didahulukan oleh agen Indonesia. Urusan pembayaran balik diurus langsung diantara pekerja dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
18.	Pekerja asing tidak dibenarkan menikah selama bekerja di Malaysia
19.	Pekerja yang diambil hendaklah berumur antara 18-40 tahun.
20.	Majikan dan agensi dari Indonesia (PJTKI) yang tidak mematuhi peraturan di atas akan dikenakan sanksi oleh pemerintah masing-masing.
Tujuan diberlakukannya MoU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia yaitu agar keamanan maupun kesejahteraan para tenaga kerja Indonesia selama berada diluar negeri tempatnya bekerja bisa terjamin. Kesepakatan tersebut harus ditaati oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DEPNAKERTRANS) dan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)/Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) .

B.	Faktor-faktor yang Mendorong Indonesia-Malaysia dalam Melakukan Kerjasama di Bidang Ketenagakerjaan.

Jumlah angkatan kerja yang dimiliki oleh Indonesia semakin tahun semakin bertambah sehingga semakin sempit peluang untuk mendapatkan pekerjaan terlebih untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga mendorong para tenaga kerja untuk mencari peluang atau kesempatan kerja yang sekiranya mampu menghidupinya dan tidak  tertutup kemungkinan walau harus hidup dan bekerja di negara orang yang jauh dari sanak saudara.
Melihat semakin bertambahnya angka angkatan kerja di Indonesia, pemerintah Indonesia berusaha untuk mencari jalan keluar agar jumlah angkatan kerja yang cukup melimpah tersebut dapat tersalurkan dan meningkatkan kemakmuran baik bagi tenaga kerja itu sendiri maupun bagi peningkatan pendapatan negara untuk kemajuan bangsanya. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi jumlah angkatan kerja adalah dengan mencari peluang pasar tenaga kerja  di negara-negara maju seperti halnya Malaysia sebagai  salah satu negara maju di Asia Tenggara.   
Adapun faktor-faktor yang mendorong Indonesia-Malaysia dalam melakukan kerjasama di bidang ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut :
1.	Kesempatan kerja yang terbatas di dalam negeri dan peluang kerja yang besar di Malaysia.
Seperti yang telah diuraikan terlebih dahulu bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia tidak sesuai dengan jumlah lapangan kerja, sehingga pengangguran di dalam negeri semakin meningkat yang mengakibatkan pula semakin meningkatnya tindakan kriminal. Selain itu dengan semakin sempitnya kesempatan kerja menimbulkan makin banyaknya masalah yang dihadapi oleh pemerintah untuk mencari jalan keluar agar dapat meningkatkan taraf hidup bangsa dan negaranya sehingga paling tidak dapat menyesuaikan dengan negara-negara disekitarnya. Hal tersebut disertai dengan salah satu program ekspor tenaga kerja ke luar negeri khususnya ke Malaysia. Dimana peluang kerja di Malaysia cukup besar. 
2.	Bertambahnya angkatan kerja yang berkualitas.
Perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang pembangunan di Indonesia semakin meningkatkan pula kualitas dari penduduk Indonesia, yang mengakibatkan penduduk yang memiliki kualitas paling tidak keahlian dan keterampilan tetentu berusaha untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Untuk itu pemerintah Indonesia berusaha untuk menyalurkan tenaga kerja yang berkualitas pada sektor-sektor yang sesuai untuk mengurangi angka pengangguran.
3.	Teknologi yang semakin berkembang.
Perkembangan teknologi yang terjadi di negara-negara maju semakin mempercepat terjadinya pembangunan  dan industrialisasi yang membutuhkan banyak tenaga kerja terampil dan mendatangkan dari negara-negara berkembang yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah Malaysia yang merupakan negara industri baru di Asia Tenggara, dimana sejak dilaksanakannya kebijakan Dasar Ekonomi Baru (DEB)  tahun 19780-an kemajuan Malaysia semakin pesat sehingga Malaysia sangat membutuhkan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kualitas yang cukup terutama untuk dipekerjakan sebagai operator pada industrialisasi, manufaktur, elektronik dan jasa-jasa lainnya.
4.	Kepercayaan Malaysia dalam hal ketenagakerjaan.
Dengan semakin meningkatnya kepercayaan dari negara-negara penerima tenaga kerja Indonesia, dalam hal ini Malaysia, maka Indonesia semakin berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam melakukan pengiriman tenaga kerja yang cukup tersedia di Indonesia guna ikut mensejahterakan rakyatnya dengan berusaha di negara lain.
5.	Keinginan dari para calon tenaga kerja untuk dapat meningkatkan kehidupannya.
Keinginan yang cukup besar dari para calon tenaga kerja untuk dapat meningkatkan kehidupannya dan berupaya mencari pengalaman yang mungkin tidak di dapat di dalam negeri. Dan hal ini banyak mendapat manfaat, karena banyak para tenaga kerja yang telah bekerja di Malaysia sebelumya kembali dengan membawa rekan atau saudaranya setelah berlibur atau pulang dahulu ke Indonesia. Dengan demikian permintaan tenaga kerja Indonesia dari Malaysia   setiap tahunnya meningkat. Apalagi faktor geografis antara Indonesia-Malaysia sangat dekat serta adat istiadat atau kebudayaan yang tidak jauh berberbeda menyebabkan banyak para calon tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia.
6.	Standar upah yang cukup tinggi.
Standar upah yang cukup tinggi di Malaysia merupakan faktor yang sangat besar dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Dimana standar gaji yang disepakati antara pihak Indonesia-Malaysia cukup menjanjikan prospek peningkatan standarisasi pendapatan para tenaga kerja Indonesia sehingga akan meningkatkan pola kehidupan yang semakin memperbaiki taraf hidup para tenaga kerja Indonesia itu sendiri dan akan mempengaruhi pendapatan nasional Indonesia dan meningkatkan devisa negara.
7.	Perjanjian kerja yang saling menguntungkan.
Faktor perjanjian kerja yang saling menguntungkan bagi kedua negara semakin mendorong Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kerjasama yang baik dalam bidang ketenagakerjaan. Karena dengan semakin meningkatnya permintaan tenaga kerja yang berkualitas ke Malaysia maka Indonesia akan mendapat devisa yang cukup tinggi untuk pembangunan bangsa.
Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan diatas, maka pengiriman tenaga kerja Indonesia yang memadai, secara efektif sumber daya manusia dapat diandalkan sebagai penghasil devisa negara yang tinggi dan dapat pula menanggulangi masalah  pengangguran yang dari tahun ke tahun semakin bertambah dan menjadi perhatian serius pemerintah.
Dengan demikian meningkatnya permintaan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri khususnya ke Malaysia  melalui Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PPJTKI) atau badan resmi yang dikelola secara khusus oleh pemerintah, maka secara tidak langsung faktor sumber daya manusia Indonesia dapat diandalkan di masa yang akan datang dan perlu diperhatikan dan ditingkatkan penanganannya supaya dapat mendatangkan keuntungan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa secara umum.

C.	Perkembangan Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Bidang Ketenagakerjaan.

Kodrat manusia sebagai mahluk sosial yaitu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk melangsungkan kehidupannya maka manusia harus melakukan interaksi atau kerjasama dengan dunia luar. Berbagai bentuk kerjasama telah tercipta yang secara umum melalui persetujuan di antara dua negara ataupun lebih. Kerjasama tersebut dapat berupa kerjasama ekonomi, sosial, budaya dan pengetahuan dimana kerjasama itu secara realistis adalah untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang dimiliki satu sama lainnya. Dengan latar belakang unsur kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi oleh sendiri secara keseluruhan tersebut, maka terjadi apa yang dinamakan interaksi atau saling mengadakan kerjasama. Salah satunya yaitu kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan.
Malaysia sebagai salah satu negara industri baru di kawasan Asia Tenggara yang sedang meningkatkan kehidupan ekonomi selalu membutuhkan berbagai faktor dari pihak luar negaranya salah satunya yaitu faktor tenaga kerja. Sedangkan Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, sama-sama sedang meningkatkan taraf hidup masyarakatnya telah menjalin berbagai bentuk kerjasama diantaranya kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan dengan Malaysia.
Dari bentuk kerjasama tersebut, maka setidaknya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masing-masing. Malaysia dengan meminta tenaga kerja dari Indonesia diharapkan dapat mengisi kekosongan tenaga kerja dalam berbagai bidang, sehingga kegiatan yang mengarah kepada dinamika pembangunan negaranya dapat berjalan dengan baik. Dilain pihak bangsa Indonesia dengan dijalinnya kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan ini diharapkan akan mampu mengurangi jumlah pengangguran yang setiap tahunnya semakin meningkat.
Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan diharapkan akan mampu merubah dan meningkatkan pola struktur ekonomi masing-masing. Malaysia kondisinya kekurangan tenaga kerja yang dapat memenuhi kebutuhan di dalam melakukan tindakan-tindakan guna meningkatkan struktur ekonomi negaranya, terutama untuk memenuhi dalam bidang industri, manufaktur, perkebunan serta pekerja non formal seperti pembantu rumah tangga.
Kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan  antara Indonesia dan Malaysia tentu saja ditentukan oleh kebijakan masing-masing yang berhubungan dengan ketenagakerjaan dan lapangan pekerjaan serta segala hal yang menyangkut kerjasama tersebut guna kelancaran dan keharmonisan kerjasama tersebut. Sehingga keuntungan yang dapat dirasakan dari kerjasama tersebut dapat dirasakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak.
Kerjasama Indonesia – Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan nampaknya semakin berkembang . Hal ini terlihat dari permintaan Malaysia akan tenaga kerja Indonesia juga dari meningkatnya permohonan warga negara Indonesia untuk menjadi tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri, termasuk tenaga kerja yang akan dikirim ke Malaysia.
Meskipun Malaysia tidak terhindar dari krisir ekonomi dan keuangan prospek kesempatan kerja untuk pekerja asing khususnya dari Indonesia dipandang masih potensial. Secara makro hal ini dimungkinkan karena keberhasilan kerajaan Malaysia mengendalikan krisis yang terjadi. Sebagai gambaran sejak Maret 1998 sampai dengan April 1999 Kerajaan Malaysia telah membuka kesempatan kerja kepada pekerja asing khususnya Indonesia dan Thailand dengan  kuota 200.000 orang pada sektor industri, perkebunan, konstruksi dan sektor jasa. Khusus untuk sektor jasa ini sejak awal April 1999 telah dibuka kembali yang sebelumnya ditutup atau diberhentikan.
Namun demikian, kerjasama ini tidak bisa dikatakan seterusnya berjalan lancar. Hubungan Indonesia-Malaysia kembali diuji setelah terjadinya bentrokan antara polisi Diraja Malaysia dengan buruh migran Indonesia (BMI) di kawasan industri Nila Negeri Sembilan pada tanggal 17 Januari 2017 dan berlanjut di Cyber Jaya, Kuala Lumpur.
Kerusuhan yang melibatkan sekitar 400 buruh migran Indonesia itu cukup untuk mengesahakan tindakan pemerintah Malaysia menutup pintu negerinya bagi buruh migaran Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan deportasi besar-besaran terhadap para tenaga kerja Indonesia khususnya buruh migran Indonesia. Buruh migran Indonesia merupakan kelompok buruh migran terbesar di Malysia yang bekerja pada hampir semua sektor  dan mendominasi sektor konstruksi, perkebunan dan jasa. Jumlah buruh migran Indonesia di Malaysia kurang lebih 1 juta orang sedangkan jumlah yang tidak berdokumen mencapai 1,5 juta orang yang kebanyakan berada di Malaysia Timur hal ini dikarenakan letak geografis Indonesia yang dekat dekat dengan Malaysia.
Permasalah yang sering muncul dari tenaga kerja Indonesia di negeri orang dipengaruhi oleh kondisi objektif tenaga kerja itu sendiri, lemahnya faktor kelembagaan, belum efektifnya koordinasi antar lembaga yang menyangkut penempatan tenaga kerja Indonesia serta lemahnya sistem manajemen dan informasi. 
Salah satu tonggak penting hubungan bilateral Republik Indonesia-Malaysia adalah kesepakatan pemimpin kedua negara untuk bertemu setiap enam bulan sekali secara bergantian di Indonesia dan Malaysia. Pertemuan pertama di Langkawi pada bulan Oktober 2015, dimana kedua kepala pemerintahan membahas berbagai isu bilateral penting seperti masalah tenaga kerja Indonesia di Malaysia serta kerjasama lainnya. Selain itu perkembangan tenaga kerja Indonesia di Malaysia ditentukan juga oleh kebijakan baru dari kedua negara  yaitu Pemerintah Malaysia akan merekrut tenaga kerja asing melalui kebijaksanaan G to G (Government to Government) sehingga permasalahan yang menyangkut ketenagakerjaan dapat diminimalkan.