BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah.
Interaksi dan interdependensi antar negara-negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya dalam interaksi internasional menimbulkan berbagai bentuk kerjasama yang mencakup segala bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, baik secara bilateral maupun multilateral. Beranekaragamnya potensi-potensi sumberdaya, menjadikan motivasi untuk membina hubungan dengan negara lain yang dilakukan dengan perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.
Motivasi ekonomilah yang memicu suatu negara untuk membina kerjasama internasional dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kenyataan tersebut berlaku secara umum karena stabilitas ekonomi cenderung meningkatkan stabilitas sosial politik maupun sebaliknya.
Kehidupan ekonomi yang bercirikan global tidak lagi dibatasi ruang lingkupnya. Kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan dimanapun dengan adanya hubungan antara satu negara dengan negara lain yang mengakibatkan batas-batas negara terasa semakin tipis. Pertukaran dan perputaran informasi, uang maupun teknologi antara satu negara dengan negara lain sudah semakin sedemikian gampangnya. Begitu pula dengan perpindahan barang, jasa dan tenaga kerja sudah termobilisir begitu cepat melewati batas-batas suatu negara.
Mobilitas penduduk sebagai warga negara pada abad XXI menunjukan frekuensi yang meningkat, karena mobilitas dipandang sebagai usaha alternatif untuk memperoleh kehidupan yang layak sebagai hak asasi manusia. Oleh karenanya, banyak penduduk pada usia produktif cenderung memilih keluar dari daerah asalnya ke negara lain yang dianggap akan memberikan pendapatan lebih baik. 
Di Indonesia masalah ketenagakerjaan merupakan masalah nasional yang berkepanjangan dari tahun ke tahun, dan angkatan kerja yang cukup pesat kurang dapat diimbangi oleh kemampuan penciptaan  kesempatan kerja sehingga terjadi pengangguran terbuka yang terakumulasi setiap tahunnya, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015 angka pengangguran sudah menembus angka yang mengkhawatirkan yaitu 36 juta penganggur, angka tersebut belum ditambah fenomena setengah penganggur yang juga merupakan masalah ketenagakerjaan yang cukup besar dan pelik. 
Cara dan upaya yang telah ditempuh dalam rangka pengembangan dan penyiapan lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia, baik itu disektor formal maupun informal. Namun terbukti, bahwa kesemua usaha yang ditempuh itu belum dapat memberikan jalan keluar yang sebaik-baiknya.
Alternatif yang dianggap efektif untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan adalah melaksanakan pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri melalui perjanjian kerja AKAN (Antar Kerja Antar Negara). Pengiriman tenaga kerja tersebut setidak-tidaknya telah mendatangkan manfaat yang besar, yaitu : 
a.	Mempercepat hubungan antar negara (negara pengiriman tenaga kerja dan negara penerima).
b.	Mendorong terjadinya pengalaman kerja dan alih teknologi.
c.	Meningkatkan pembayaran didalam neraca pembayaran negara/devisa.
Salah satu negara yang menjadi tujuan utama ekspor tenaga kerja Indonesia adalah Malaysia, adapun faktor yang mempengaruhi tenaga kerja Indonesia untuk datang ke Malaysia diantaranya adalah upah yang tinggi, lowongan kerja yang besar dan peluang kerja yang banyak, terutama sejak dilaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang dipandang cukup berhasil mengangkat Malaysia sebagai salah satu Negara Industri Baru (NIB) di Asia Tenggara. Begitu pula dengan faktor kesamaan budaya serta jarak yang relatif dekat menjadikan Malaysia lebih menarik bagi warga Indonesia untuk mencari kerja. Bahkan, dalam sepuluh tahun terakhir ini banyak diantara mereka masuk ke Malaysia tanpa proses keimigrasian yang sah.
Devisa yang besar dihasilkan para tenaga kerja dikerahkan pemerintah melalui Biro-biro Jasa Pengiriman Tenaga Kerja (PJTKI) yang mengkoordinir tenaga kerja ke luar negeri. Menurut data dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dikeluarkan tahun 2015-2016, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di Malaysia tercatat :
1.	Tahun 2015, laki-laki 80.124 orang, perempuan 89.053 orang  sedangkan tahun 2000 laki-laki 106.659 orang dan perempuan 85.041 orang.  
2.	Sedangkan jumlah tenaga kerja Indonesia yang tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi hingga April  Tahun 2016 kurang lebih 943.286 orang, sebanyak 668.253 orang atau 70,84 % adalah tenaga kerja wanita. 
Jumlah di atas belum termasuk tenaga kerja ilegal yang diperkirakan  jumlah tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia  mencapai dua kali lebih banyak dari tenaga kerja legal.
Permasalahan yang muncul dari prospektif pengiriman tenaga kerja Indonesia adalah adanya berbagai biro jasa penyalur Tenaga kerja Indonesia yang tidak bertangggung jawab dengan mengirimkan tenaga kerja Indonesia tanpa memperhatikan kualitas dan keterampilan sumberdayanya serta tanpa dibekali pengetahuan tentang negara tempatnya bekerja. Sehingga dampaknya banyak tenaga kerja Indonesia yang bermasalah. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi objektif tenaga kerja Indonesia itu sendiri, lemahnya faktor kelembagaan, belum efektifnya koordinasi antar lembaga yang menyangkut penempatan tenaga kerja Indonesia serta lemahnya sistem manajemen dan informasi.
Perlakuan buruk seringkali terjasi terhadap tenega kerja Indonesia di Malaysia, seperti kasus pelanggaran hukum, perkosaan, penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya yang sering diterima oleh para tenaga kerja Indonesia di Malaysia khususnya yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
Terjadinya penyiksaan baik secara fisik maupun secara mental menyebabkan tenaga kerja Indonesia tertekan dan menderita  bahkan banyak kasus yang  sampai meninggal dunia. Sebagai contoh, insiden Semenyih yang terjadi pada tanggal 26 Maret 1998 (antara jam 01.00 hingga 05.00). Tragedi ini bermula dari adanya patroli anggota pasukan khusus Malaysia terhadap para tenaga kerja ilegal di penampungan penahanan Semenyih, Selangor Malaysia, dalam insiden ini puluhan orang terluka, delapan orang Indonesia dan satu orang polisi Malaysia tewas. Pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinan atas insiden ini, tetapi dapat menerima tindakan Malaysia. 
Sedangkan contoh kasus lain yang baru saja terjadi adalah aksi kerusuhan yang dilakukan sekitar 400 orang tenaga kerja Indonesia di sebuah pabrik tekstil Hualon Corporation di kawasan Industri Nila Negeri Sembilan Malaysia pada hari kamis tanggal 17 Januari 2012. Kerusuhan ini terjadi bermula dari adanya tes obat-obatan yang memperlihatkan 16 orang tenaga kerja Indonesia diduga mengkonsumsi narkoba. Upaya polisi Malaysia untuk menahan 16 orang tenaga kerja Indonesia yang terlibat penyalahgunaan obat bius tersebut menimbulkan kemarahan para tenaga kerja Indonesia lainnya. Aksi kerusuhan semakin memanas setelah para tenaga kerja Indonesia  menjungkirbalikan mobil polisi. Akhirnya, polisi Malaysia menahan 16 orang yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan menahan sedikitnya 17 orang yang terlibat aksi huru hara tersebut.
Akibat dari aksi kerusuhan yang berturut-turut ini, pemerintah Malaysia menyatakan tidak akan merekrut tenaga kerja asal Indonesia. Pemerintah Malaysia mengurangi  jumlah pekerja asal Indonesia hingga separuhnya. Dan sedikitnya, sudah 10.000 tenaga kerja Indonesia dipulangkan secara bertahap melalui pelabuahan Belawan Medan.
Dilihat dari kasus tersebut, diperlukan suatu pertalian khusus dari kedua pihak Indonesia dan Malaysia dalam menjamin keselamatan para tenaga kerja Indonesia.
Pada umumnya, dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri dipegang sepenuhnya oleh agen penyalur tenaga kerja tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Tenaga kerja Indonesia hanya dijadikan korban kebijakan pemerintah Indonesia selain sektor ril dan devisa dalam negeri, tenaga kerja Indonesia adalah salah satu penghasil devisa terbesar yang dibawa oleh mayoritas penduduk asli pedesaan di Indonesia. Tenaga kerja Indonesia hanya dijadikan komunitas belaka tanpa diberikan wawasan dan persiapan serta pengertian tentang ketenagakerjaan.
Menyadari bahwa masalah perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum, khususnya perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Perbedaan yang cukup mendasar pada sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku antara negara Indonesia dengan negara penampung tenaga kerja Indonesia akan menjadikan persoalannya lebih serius. Logika sederhananya, bahkan apabila terjadi perbedaan mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia yang dianggap bermasalah, maka sistem hukum yang berlaku di negara penampungan tenaga kerja Indonesia itulah yang akan diterapkan.
Pemerintah Indonesia dapat mengadakan suatu perjanjian yang saling menguntungkan dalam bidang ketenagakerjaan dengan Malaysia yang memerlukan jasa dari tenaga kerja Indonesia, karena Malaysia salah satu negara yang sangat memerlukan tenaga kerja Indonesia baik sebagai buuruh maupun sebagai pekerja professional untuk diambil jasanya
Maka dari itu, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia saling menghormati dan mentaati semua isi dari perjanjian ketenagakerjaan  (MoU) yang telah ditandatangani  pada tanggal 30 Januari 1996 tentang penggajian tenaga kerja Indonesia informal (pembantu rumah tangga) dan tanggal 1 Agustus 1998 tentang penempatan tenaga kerja Indonesia disektor formal. Dimana kedua MoU tersebut dijadikan pijakan oleh kedua negara dalam menangani masalah ketenagakerjaan. 
Penulis mencoba untuk membahas dan mengkaji permasalahan yang timbul dengan menitikberatkan kepada  Diplomasi dan Ekonomi Politik Internasional sebagai elemen pendukung utamanya.
Dengan lahirnya kecenderungan-kecenderungan tersebut dan kondisi permasalahan yang terus berkembang, maka penulis berminat untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : “SOFT DIPLOMATIC INDONESIA – MALAYSIA DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA INDONESIA”.

B.	Identifikasi Masalah.
Dengan pesatnya pembangunan serta majunya perekonomian di Malaysia, telah mengundang berduyun-duyun arus pendatang tenaga kerja Indonesia baik yang datang legal maupun ilegal. Hal ini cukup beralasan karena dalam dua dekade terakhir ini negara Malaysia kelihatan sangat bergantung kepada para pekerja asing untuk menggerakan aktivitas ekonominya. Saat ini pekerja asing di Malaysia kelihatan lebih dibutuhkan karena pekerja setempat sudah beralih kepada sektor-sektor tertentu, khususnya sektor jasa dan pekerja industri sehingga sektor pertanian, konstruksi dan pembantu rumah tangga mengalami kekosongan.   
Indonesia ambil bagian dalam pengiriman tenaga kerjanya keluar negeri khususnya Malaysia. Tenaga kerja yang dikirimkan ke Malaysia lebih banyak yang bekerja sebagai tenaga informal seperti pembantu rumah tangga, pengemudi, dan perawat, sebab lebih banyak bekerja secara perorangan di rumah-rumah penduduk dibandingkan dengan tenaga kerja formal seperti pekerja perkebunan, operator di pabrik, dan pekerja bangunan yang pada umumnya terikat pada suatu instansi.
Perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Malaysia bagi tenaga kerja Indonesia belum optimal, terbukti dari  keselamatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia hanya dijamin oleh perjanjian kerja antara tenaga kerja Indonesia dengan pihak majikan melalui PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) dan PJTK (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja) Malaysia.
Bertitik tolak dari latar belakang penelitian tersebut, peneliti mengidentifikasikan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut :
1.	Model-model soft diplomatic apa saja yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia?
2.	Bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia – Malaysia untuk melindungi hak-hak tenaga kerja Indonesia di Malaysia?
3.	Bagaimana efektifitas soft diplomatic Indonesia dan Malaysia dalam melindungi tenaga kerja di Malaysia?
1.	Pembatasan Masalah
Melihat begitu luas dan kompleknya permasalahan yang akan dibahas, penulis membatasi pada problematika tenaga kerja Indonesia di Malaysia pada tahun 2011 – 2016.
2.	Perumusan Masalah.
Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, penulis memformulasikan perumusan masalah : “Soft diplomatic apakah yang paling efektif diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani masalah ketenagakerjaan”.

C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.	Tujuan Penelitian
Suatu kegiatan yang dilakukan tentu mempunyai suatu tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :
a.	Mengetahui model-model soft diplomatic yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia.
b.	Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia – Malaysia untuk melindungi hak-hak tenaga kerja Indonesia di Malaysia.
c.	Mengetahui efektifitas soft diplomatic Indonesia dan Malaysia dalam melindungi tenaga kerja di Malaysia.
2.	Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian, adalah sebagai berikut :
a.	Memperluas pengetahuan peneliti mengenai penerapan teori-teori yang berhubungan dengan masalah Internasional yang telah peneliti dapat di bangku kuliah serta melatih kemampuan berpikir secara kritis dan analitis.
b.	Menambah referensi mengenai masalah kerjasama dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia.
c.	Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.
d.	Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana program strata satu (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNPAS.

D.	Kerangka Pemikiran dan Hipotesis, Operasionalisasi Variabel dan Skema Teoritik Penelitian.

1.	Kerangka Pemikiran
Untuk menunjang pemahaman yang lebih mendalam, disertai kerangka pemikiran ini akan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis meninjau beberapa teori dan pendapat para ahli serta pengamat Internasional sebagai dasar pemikiran dari penelitian ini.
Studi ilmu hubungan internasional tidak lepas dari interaksi antara negara atau faktor. Interaksi ini dapat berupa saling mempengaruhi, kerja sama hingga konflik. Karakteristik ini menyebabkan ilmu hubungan internasional menjadi satu ilmu yang holistic, karena dapat menyetuh ke segala aspek dari politik. Menurut K.J. Holsti mengemukakan sebagai berikut :
Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional, termasuk pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan antara berbagai negara dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, palang merah internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.

Dari definsi di atas, pengertian hubungan internasional tidak hanya menyangkut negara semata, melainkan individu-individu sebagai warga negara yang melakukan interaksi sosial maupun  politik dengan warga negara lainnya, atau juga hubungan antara lembaga-lembaga internasional maupun regional.
Guna mengupayakan usaha dalam memperbaiki kehidupan warga negaranya adalah melalui keinginan dan keperluan masyarakat dalam sektor ekonomi tidak akan tercapai melalui usaha negara sendiri, karena secara umum setiap negara mempunyai sumber daya terbatas. Untuk itu perlu dijalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara lain dalam perkembangan perekonomian di dalam negeri dan mencapai hasil yang maksimal dalam melakukan kerja sama ekonomi dengan negara lain, maka pemerintah suatu negara selalu mengeluarkan kebijaksanaan dalam bidang ekonomi R.E.A. Mamoer menyatakan :
Tujuan dari ekonomi internasional adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dari umat manusia. Pelaksanaan ekonomi internasional merupakan kerja sama, bantu-membantu antara bangsa atau negara. Dengan adanya kerja sama ini, maka kebutuhan yang tidak terpenuhi di suatu negara dapat dipenuhi oleh negara lain.

Terjadinya hubungan Internasional antar negara dengan cara menjalin hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, suatu negara akan memerlukan suatu ilmu yang dapat mengatur hubungan antar negara tersebut. Dalam melaksanakan hubungan dengan negara-negara lain, setiap negara melakukan tindakan yang sesuai dengan kebijakan politik luar negerinya. Menurut Mochtar Kusumaatmaja, mengemukakan  sebagai berikut :
Politik luar negeri pada hakekatnya merupakan alat suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri merupakan suatu aspek cita-cita suatu bangsa dan oleh kaitannya politik luar negeri merupakan suatu aspek dari strategi nasional beserta sesuatu-sesuatunya yang jangka pendek dan jangka panjang. 

Sedangkan menurut Jack  C Plano, mengatakan “… Politik luar negeri merupakan tindakan pemerintah dalam hubungannya dengan pemerintah asing beserta perwakilan nasional dan internasional mereka”.
Berdasarkan definisi diatas, Politik Luar Negeri merupakan sekumpulan kebijakan yang berperan dan berpengaruh dalam hubungan satu negara dengan negara lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Salah satu bentuk dalam melaksanakan politik luar negeri adalah diplomasi. Diplomasi hubungan antar bangsa yang diorganisir merupakan pondasi kenegaraan. Apakah itu yang dilakukan pada pertemuan puncak kepala-kepala atau pada tingkat kedutaan wakil-wakilnya, diplomasi tetap memberi harapan bagi mereka yang berusaha membangun tertib nasional yang adil. Adapun definisi klasik tentang diplomasi disampaikan Theodore Coulumbis dan James Wolfe adalah : “Dipomasi adalah aplikasi intelegansi dan kebijaksanaan dalam rangka melaksanakan hubungan-hubungan resmi antar pemerintah negara yang merdeka”.
Tetapi definisi ini hanya cocok pada saat dimana rumusan politik luar negeri dan negosiasi merupakan cadangan bagi beberapa praktisi seni diplomasi kuat dan kompeten. Pelaksanaan soft diplomacy tidak hanya karena proses politik tapi juga dapat diterjemahkan menjadi kemanfaatan ekonomi ataupun budaya. Susanto Pudjomartono mantan Dubes Indonesia untuk Rusia menyatakan bahwa : “Soft diplomacy ini diartikan sebagai pertukaran gagasan,informasi, seni dan aspek-aspek kebudayaan lain antara negara dan bangsa,dengan harapan bisa menciptakan pengertian bersama”.
Diplomasi kekinian juga identik dengan paradigm multi-track diplomacy yang merupakan kelanjutan dari first track diplomacy dan second track diplomacy seiring dengan munculnya aktor non-negara dalam hubungan internasional. Multi-track diplomacy dinyatakan oleh Louis Diamond sebagai : “Hubungan diplomasi antar bangsa yang dapat dikategorikan dengan diplomasi masyarakat atau diplomasi publik yang merupakan sistem dari beberapa komponen proses dari suatu tindak diplomasi” .
Adapun pernyataan salah satu Diplomat Bagian Diplomasi Publik Kemenlu RI, FransiskaMonika mengutarakan pengertian soft diplomacy, yakni sebagai berikut :
Soft diplomacy lebih menekankan kepada tata laksana daridiplomasi yang menggunakan kekuatan seperti kebijakan, nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat maupun kebijakan yangdiambil oleh Pemerintah suatu negara demi memenangkan hatinegara lain.

Soft diplomacy merupakan istilah yang berkembang sebagai bentuk diplomasi budaya seiring semakin ditinggalkannya penggunaan hard power  yang dimiliki oleh suatu negara untuk mencapai kepentingannya sejak  berakhirnya perang dingin. Melalui soft diplomacy, negara berusaha sedapat mungkin untuk memikat negara lain sekaligus masyarakat yang ada di dalamnya dengankebudayaan yang dimiliki dan nilai-nilai yang dianutnya. Oleh karena itu soft diplomacy yang berwujud budaya lebih menghasilkan diplomasi yang kuat.
Aktifitas soft diplomacy dapat mengarahkan berbagai kedekatan politik menjadi kemanfaatan ekonomi seperti melalui promosi perdagangandan membantu tugas promosi pariwisata. Maka dari itu, adapun senjata utamadalam pelaksanaan soft diplomacy yakni dengan menggunakan media dalamsuatu event untuk berhubungan dan berinteraksi dalam memberi informasi baik itu untuk mendidik ataupun untuk menghibur dengan menempatkan budaya,nilai dan kebijakan suatu bangsa.
Di lain pihak, Menurut Hans J. Morgenthau, dalam pencapaiankepentingan nasional ditunjang oleh sembilan unsur kekuatan nasional yangmana salah satunya adalah kualitas diplomasi. Kualitas diplomasi berarti sejauhmana diplomasi tersebut mendapati kesepakatan yang menguntungkan baginegara, setidaknya tidak mengalami kerugian dari kesepakatan yang dicapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa soft diplomacy memiliki kualitasdiplomasi sebagai upaya dalam pencapaian kepentingan nasional.
Soft diplomacy sebagaimana berdasarkan pada tata laksana suatudiplomasi yang lebih atraktif dan persuasif dijalankan dengan menggunakankekhasan suatu bangsa seperti budaya, memang memerlukan proses yang berjalan lama namun dampak yang ditimbulkannya dapat berlangsung lamakarena sasarannya tidak hanya langsung pada negara melainkan padamasyarakat secara umum sehingga terbentuk opini publik yang dapatmempengaruhi keputusan pembuat kebijakan dalam suatu negara. Dengan perkembangan situasi internasional dewasa ini dimana meningkatkan pendekatan yang bersifat people-to-people menjadi salah satu upaya dalam soft diplomacy Indonesia yang tidak hanya melibatkan aktor negara (track one) diplomacy dalam pengaktualisasiannya.
Soft diplomacy juga dilakukan dalam pertemuan yang tidak resmi tanpa harus melalui protokol formal kenegaraansehingga terlaksananya soft diplomacy juga didukung oleh pelaksanaan multi-track diplomacy yang melibatkan berbagai aktor non-negara.
Beberapa bentuk soft diplomacy antara lain ialah ideologi, teknologi, pendidikan, dan kebudayaan. Dengan demikian, dalam mengejar kepentingan nasionalnya negara tidak pernah bisa bertindak sendirian. Ia membutuhkan aktor-aktor lain seperti agen-agen swasta, institusi keagamaan dan pendidikan, serta perusahaan transnasional yang bergerak dalam bisnis perdagangan, komunikasi dan informasi, seni, dan budaya (interdependence) .
Adanya diplomasi tentu juga melahirkan kerjasama yang sesuai dengan diplomasi antar dua negara menyebabkan kerjasama  akan terus berlangsung selama kerjasama ini tidak melenceng dari tujuan semula. Menurut Jusup Badri, mengungkapkan tentang hubungan-hubungan antar negara, sebagai berikut: “Hubungan-hubungan antar negara tujuannya adalah menjamin keamananya, keharmonisan dan tujuan langsung memelihara perdamaian serta keharmonisan yang lestari antar kekuasaan”. 
Dengan adanya hubungan antar negara akan terjalin suatu kerjasama yang baik antar dua negara. Salah satu bentuk kerjasama adalah kerjasama Internasional. Kerjasama Internasional merupakan suatu interaksi antara dua bangsa atau lebih dimana dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada lingkungan Internasional berdasarkan kepentingan berbagai bangsa. Dengan meningkatnya kerjasama Internasional diberbagai bidang menandai meningkatnya sistem Hubungan Internasional yang dinilai fenomena yang wajar karena semakin disadari banyaknya masalah-masalah yang harus ditanggulangi dalam masyarakat Internasional. Kerjasama ini pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang berlangsung di berbagai bidang.
Pengertian kerjasama Internasional menurut K.J Holsti antara lain :
Kerjasama dilakukan oleh pemerintah yang saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bentuk teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan semua pihak.

Berdasarkan pengertian diatas, kerjasama dilakukan oleh pemerintah satu negara dengan negara lain, dimana hubungan antara dua negara tersebut melibatkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dan menarik pengertian yang memuaskan, sehingga tujuan nasional dari masing-masing pemerintahan dapat tercapai, termasuk dalam konteks penelitian ini adalah pengertian yang memuaskan dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan Indonesia di Malaysia.
Ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya menurut Ealau dan Pewitt, sebagai berikut : “Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut”. Menurut Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai : “Prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu”,  dan menurut Edi Suharto menyatakan bahwa : “Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu”.
Selain tiga teori diatas kebijakan pun dapat di definisikan sesuai dengan teori yang mengikutinya, antara lain yaitu :
1.	Teori Kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.
2.	Teori Kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah
3.	Teori Elit memandang Kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.
4.	Teori Rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.
5.	Teori Inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
6.	Teori Permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing.
7.	Teori kebijakan yang lain adalah Teori Campuran yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan inkremental.
Seperti negara-negara berkembang lainnya, salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan ini adalah dengan mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Untuk mengimplementasikan kebijakan ini dibentuk Lembaga Antar Kerja Antar Negara (AKAN) oleh Departemen Tenaga Kerja RI, yang mengkoordinasikan penyelenggaraan penyaluran angkatan kerja ke luar negeri. Dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut, AKAN bekerjasama dengan berbagai Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) yang didirikan oleh swasta yang tergabumg dalam Indonesia Manpower Suplier Association (IMSA). 
Kebijakan pemerintah Indonesia dalam pengiriman tenaga kerja keluar negeri tercantum dalam  TAP MPR NO II/MPR/1998 yang menyatakan, bahwa :
Pengiriman tenaga kerja keluar negeri pada hakekatnya merupakan ekpor jasa penghasil devisa terus ditingkatkan terutama yang berkualitas dengan lebih memanfaatkan peluang lapangan kerja yang tersedia, diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun usaha nasional secara efisien, efektif, bertanggungjawab dan memberikan kemudahan serta menjamin perlindungan termasuk perlindungan hukum yang diperlukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pengiriman  TKW keluar negeri dilakukan secara selektif dengan mengutamakan keahlian dan keterampilan. Kepastian perjanjian kerja disertai perbaikan manajemen  pengiriman tenaga kerja keluar negeri, sebagai bagian dari perencanaan ketenaga kerjaan nasional harus memperhatikan harkat dan martabat serta nama baik bangsa dan negara. 

Salah satu negara yang menjadi tujuan ekspor Tenaga kerja Indonesia adalah Malaysia. Dimana sejak dilaksanakanya kebijakan Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada awal tahun 1970 an, kemajuan negara Malaysia tumbuh semakin pesat. Suatu petunjuk bahwa strategi pembanguanan  negara itu berhasil menjadikan Malaysia negara yang makmur. Namun demikian, pembangunan sektor ekonomi yang begitu pesat masih kurang didukung oleh sumber daya manusia yang cukup. Akibatnya ambisi pemerintah Malaysia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di segala sektor dalam dua puluh tahun terakhir ini telah melahirkan isu kekurangan tenaga kerja yang cukup menghawatirkan.
Keadaan di perburuk lagi karena banyak penduduk Malaysia meninggalkan kampung halamannya menuju daerah perkotaan. Mereka umumya adalah usia produktif yang berkeinginan memasuki sektor industri sebagai lapangan pekerjaan. Akibatnya keadaan sektor perkebunan dan  pertanaian tradisional mengalami kekurangan buruh cukup serius. 
Pada sisi lain  perkembangan sektor industri yang terkonsentrasi di perkotaan mempengaruhi distribusi penduduk dan sektor perekonomian. Urbanisasi yang semakin meningkat merupakan dampak dari proses idustrilisasi dan mobilitas penduduk. Tumbuhnya berbagai industri yang relatif pesat di perkotaan mempengaruhi pula sektor konstruksi. Sehingga menyebabkan permintaan buruh di sektor ini sangat banyak, bahkan jumlahnya masih jauh dari cukup.
Dari uraian diatas jelas bahwa pembangunan industri di Malaysia telah menciptakan suatu pilihan pekerjaan terhadap penduduknya dan melahirkan kesempatan untuk orang luar mengisi kekosongan pekerja disektor-sektor yang ditinggalkan seperti sektor perkebunan dan pertanian.
Dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia agenda ketenagakerjaan cukup banyak, hal ini disebabkan banyaknya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kebijakan pemerintah Malaysia dalam menerima tenaga kerja Indonesia tercantum dalam MoU tanggal 30 Januari 1996 untuk sektor informal dan MoU tanggal 1 Agustus 1998 untuk sektor formal. Menurut Payaman Simanjuntak mengemukakan definisi tenaga kerja sebagai berikut : “Tenaga kerja (Man Power) adalah penduduk yang telah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga”.
Didalam suatu pengiriman tenaga kerja Indonesia terdapat suatu definisi tertentu yang dikemukakan oleh Dirjen Bina Pentaka Kemenaker RI, yaitu sebagai berikut :
Tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah warganegara Indonesia, baik laki-laki merupakan perempuan yang melakukan kegiatan dibidang perekonomian, sosial serta mengikuti pelatihan kerja diluar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai tenaga kerja, terjalin suatu hubungan antara majikan dengan buruh atau pekerja. Menurut Halili Toha mengemukakan  pengertian tenaga kerja sebagai berikut :
… seseorang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah, sekaligus mengesampingkan persoalan antara pekerjaan bebas dan pekerjaan yang dilakukan dibawah pimpinan orang lain dan mengesampingkan pula antara pekerjaan dan pekerja. 

Sedangkan menurut “Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja” dalam pasal 1-nya dinyatakan pengertian tentang Tenaga Kerja sebagai berikut: “Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik didalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk mermenuhi kebutuhan masyarakat”.
Pengertian di atas menjelaskan bahwa, tenaga kerja merupakan manusia yang mampu melaksanakan setiap pekerjaan yang dibebankan kepadanya dengan baik, dan pekerjaan yang diterima seorang pekerja tidak mengabaikan hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan penghidupan yang layak.
Selanjutnya, menurut Bomer Pasaribu, menyatakan bahwa : “Perlindungan hukum yaitu mengatur mengenai bantuan bagi tenaga kerja, informasi yang lengkap, perlindungan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja yang berada diluar negeri”. 
Kerjasama akan terus berlangsung apabila ada perjanjian kerja yang bisa melindungi kesepakatan dalam kerjasama dibidang ketenagakerjaan. Hal ini sependepat dengan M. Lutfi Chakim, dengan memberikan pengertian perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia, sebagai berikut :
Perlindungan hukum terhadap TKI dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan. Pra penempatan adalah kegiatan : 1) pengurus Surat Izin Pengerahan (SIP); 2) perekrutan dan seleksi; 3) pendidikan dan pelatihan kerja; 4) pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 5) pengurusan dokumen; 6) uji kompetensi; 7) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); 8) pembuatan perjanjian kerja; 9) masa tunggu di perusahaan, dan 10)  pembiayaan.

Perjanjian kerja dapat menjadi perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri khususnya Malaysia. Karena fakta yang selama ini terjadi tenaga kerja Indonesia di Malaysia sering mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari majikan, upah yang diterima sangat rendah, tempat hunian yang disiapkan tidak sehat serta buku paspor yang sering ditahan oleh majikan. 
Kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia bertujuan untuk mengatasi masalah tenaga kerja Indonesia di Malaysia, pemerintah melakukan pendekatan dengan berbagai pihak di Malaysia, untuk membicarakan masalah tersebut melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur. Upaya ini membahas langkah konkret dalam meredam potensi permasalahan ketenagakerjaan yang telah terjadi seperti aksi kerusuhan, antara lain melalui kesepakatan KBRI mendatangi pusat-pusat tenaga kerja untuk menerangkan dan berdiskusi dengan tenaga kerja Indonesia cara mengatasi dan menghindari kerusuhan. 
Berdasarkan klerangka pemikiran di atas, penulis menarik konklusi sebagai berikut : “Kerjasama ketenagakerjaan Indonesia dan Malaysia melalui Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan tenaga kerja Indonesia di sektor formal maupun informal belum mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap tenaga kerja Indonesia di Malaysia”.
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis menarik asumsi sebagai berikut :
1.	Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia menimbulkan banyak kejadian yang sangat merugikan pihak pekerja Indonesia.
2.	Respons pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia khususnya TKI belum memberikan kepastian hukum.
3.	Adanya usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia untuk mengusahakan agar pihak pemerintah Malaysia mau mentaati kesepakatan yang digariskan dalam MoU yang dibuat tahun 1996 dan tahun1998.
2.	Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan di atas,  penulis menarik hipotesis, sebagai berikut : “Jika soft diplomatic Indonesia-Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan prosedur ketenagakerjaan yang mencakup perlindungan dan  keselamatan kerja, kewajiban TKI serta sistem penggajian, maka perlidungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia didasarkan pada kontrak kerja, yang ditandai dengan adanya pegawasan pengiriman TKI  ke Malaysia dan menurunnya TKI yang tersangkut hukum di Malaysia”.
Untuk memudahkan pengertian hipotesis tersebut, maka penulis mengemukakan definisi operasionalnya sebagai berikut :
1.	Prosedur ketenagakerjaan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di Malaysia, sehingga sesampainya pekerja Indonesia di Malaysia dapat diterima oleh pihak penerima tenaga kerja di Malaysia.
2.	Keselamatan kerja mencakup prosedur pengiriman, dimana mengatur tata cara atau peraturan yang mengatur tentang cara pengiriman TKI secara sah dan legal untuk terjamin keselamatan TKI yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia bagi para calon TKI yang akan berangkat keluar negeri.
3.	Kewajiban TKI adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dan dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia seperti pengurusanm paspor, pelatihan dasar keterampilan, penguasaan bahasa asing, memiliki kontrak dengan pihak penerima tenaga kerja di Malaysia dan disalurkan resmi oleh biro tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk oleh pihak penerima tenaga kerja di Malaysia.
4.	Sistem penggajian yaitu ketepatan waktu yang diberikan majikan dalam membayar jasa tenaga kerja Indonesia di Malaysia.
5.	Kontrak kerja adalah perjanjian kerja antara pengguna jasa TKI dan Tenaga Kerja Indonesia yang di Malaysia
3.	Operasionalisasi Variabel.
Operasionalisasi variable yang dapat penulis sampaikan, adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Data Empirik	
Variabel bebas :
Jika soft diplomatic Indonesia-Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan prosedur ketenagakerjaan yang mencakup perlindungan dan  keselamatan kerja, kewajiban TKI serta sistem penggajian 	
1.	Prosedur ketenagakerjaan

2.	Perlindungan keselamatan kerja

3.	Kewajiban TKI

4.	Sistem penggajian	
1.	Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Biro TKI)
2.	DIKLAT TKI
3.	Paspor dan Visa TKI

1.	Pemahaman hukum yang berlaku di Malaysia kepada TKI
2.	Pengawasan KBRI di Malaysia
3.	Advokasi TKI di Malaysia

1.	Memiliki keahlian
2.	Memiliki ijin kerja
3.	Memiliki paspor kerja

1.	Gaji tepat waktu
2.	Gaji sesuai keahlian TKI	
Variabel terikat :
Maka perlidungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia didasarkan pada kontrak kerja, yang ditandai dengan adanya pegawasan pengiriman TKI  ke Malaysia dan menurunnya TKI yang tersangkut hukum di Malaysia	
1.	Kontrak kerja TKI di Malaysia

2.	Pengawasan pengiriman TKI

3.	Penurunan TKI yang tersangkut hukum di Malaysia	
1.	Proses perjanjian kontrak kerja
2.	Proses perlindungan TKI dalam masa kontrak kerja
3.	Berakhirnya kontrak kerja

1.	Pengawasan rutin oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Malaysia
2.	Dibukanya pengadauan TKI di Malaysia

1.	Tidak adanya TKI yang bermasalah dengan hukum di Malaysia.
2.	Meningkatnya keahlian TKI	

4.	Skema Teoritik Penelitian.
Skema teoritik penelitian yang dapat penulis sampaikan, sebagai berikut :

E.	Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data
1.	Metode Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
a.	Metode deskriptif analitis yaitu analisis yang bertujuan menggambarkan dan mengklarifikasikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan pada hasil pengamatan dari berbagai kejadian dan masalah diplomasi dan kemudian berusaha menganalisanya serta berusaha menginterfretasikan data yang diperoleh dan dilanjutkan dengan pemecahan masalah baik yang sedang berlangsung maupun yang dipikirkan dimasa mendatang, dalam hal ini yang menggambarkan kolerasi antara kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan dengan masalah yang ditimbulkan dari keberadaan pekerja Indonesia di Malaysia.
b.	Metode historis analitis yaitu metode penelitian yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa atau gagasan yang timbul dimasa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha memahami kenyataan- kenyataan sejarah, juga berguna untuk memahami situasi sekarang dan meramalkan perkembangan yang akan datang. Metode ini digunakan untuk memahami latar belakang munculnya masalah pekerja Indonesia di Malaysia dan latar belakang timbulnya kerjasama Indonesia – Malaysia dalam bidang ketenagakerjaan.
2.	Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data untuk membahas masalah dalam penelitian skripsi ini adalah studi kepustakaan. Yaitu usaha untuk mencari data-data dan mengumpulkan data-data serta informasi dalam mengumpulkan beberapa teori dan konsep dari beberapa sumber kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti serta mengadakan pengamatan secara tidak langsung terhadap peristiwa-peristiwa aktual yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, melalui surat kabar, majalah dan melalui data tertulis yang berbentuk brosur dan buletin yang diperoleh dari instansi-instansi yang berhubungan dengan penelitian dalam hal ini masalah ketenagakerjaan Indonesia – Malaysia.
F.	Lokasi Dan Lamanya Penelitian
1.	Lokasi Penelitian
a.	Kedutaan Besar Malaysia Jalan H.R Rasuna Said kuningan  Kav. X/6  No. 1-3 Jakarta.
b.	Badan LITBANG Departemen Luar Negeri  RI Jalan Pejambon No 4 Jakarta.
c.	KBRI di Malaysia, Jalan Tun Razak No. 233, WP Kuala Lumpur 50400, P.O. BOX 10889, Malaysia
d.	Perpustakaan Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jalan Gatot Subroto No. 10 Jakarta.
e.	Centre for strategic and International Studies (CSIS) Jalan Tanah Abang  III No. 23-27 Jakarta.
f.	Badan LITBANG Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jalan Gatot Subroto  Kav 51 Jakarta 12950 dan Jalan Taman Makam pahlawan Kalibata No 17 Jakarta Selatan.
g.	Pusat Informasi Kompas Jalan Palmerah Selatan No.22-28 Jakarta
2.	Lamanya Penelitian.
Penelitian dilakukan selama empat bulan mulai bulan Januari – April 2017, dengan jadwal penelitian disajikan dalam tabel sebagai berikut : 

G.	Sistematika Penulisan.
Sistematika penelitian ini terdiri dari lima Bab dari masing-masing bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan menjelaskan sebagai secara detail. Berikut adalah sistematika penulisannya :
BAB 1 Pendahuluan : Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, sistematika penelitian.
BAB 2 Pembahasan Variabel Bebas : Berisi pembahasan tentang peran Soft Diplomatic Indonesia – Malaysia.
BAB 3 Pembahasan Variabel Terikat : Berisi pembahasan tentang Melindungi Tenaga Kerja Indonesia. 
BAB 4 Pembahasan Analisis : Berisi hasil analisa atas variabel bebas dan terikat dengan menguraikan indikator-indikator variabel dengan menggunakan metode dan teknik penelitian.
BAB 5 Kesimpulan : Meliputi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dibahas.