Dita Iriana Yusuf, NPM : 131000234 (2017) PERBANDINGAN SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA MILITER DAN NARAPIDANA SIPIL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 12 NOMOR 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.
|
Text
Cover.pdf Download (134kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (196kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (403kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (253kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (117kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (280kB) | Preview |
Abstract
Sistem pembinaan pemasyarakatan narapidana militer dan narapidana sipil tunduk terhadap Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pola pembinaan narapidana militer tercantum dalam Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor: 792/XII/1997 Naskah Sementara Buku Petunjuk Teknik tentang Penyelenggara Pemasyakatan Militer. sama halnya pola pembinaan narapidana sipil yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam hal ini terdapat perbedaan pola sistem pembinaan narapidana militer dan narapidana sipil, identifikasi masalahnya terdiri dari : 1) Bagaimanakah sistem pembinaan narapidana militer dibandingkan dengan sistem pembinaan narapidana sipil menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?, 2) Bagaimanakah penerapan hak – hak narapidana militer dibandingkan dengan penerapan hak – hak narapidana sipil menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan? Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menguraikan dan menganalisis secara yuridis normative. Bahan hukum primer yang dipakai adalah Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah pembinaan narapidana. Sedangkan Bahan hukum sekunder adalah Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Metode dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Sukamiskin Bandung dengan cara wawancara terbuka, observasi langsung dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Sistem pembinaan narapidana militer dibandingkan dengan sistem pembinaan narapidana sipil terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya yang dimana pola sistem pembinaan narapidana militer menerapkan pembinaan dibidang pendidikan, pembinaan kegiatan keterampilan dan pembinaan kegiatan yang berhubungan dalam tugas pembinaan, sedangkan pola sistem pembinaan narapidana sipil berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. 2) Adanya perbedaan dalam sistem pembinaan narapidana militer dengan sistem pembinaan narapidana sipil berpengaruh juga terhadap penerapan hak – hak narapidana terhadap narapidana militer dan narapidana sipil yang dimana penerapan hak – hak narapidana militer berbeda penerapannya dengan penerapan hak – hak narapidana sipil. Kata kunci : pembinaan, narapidana, militer, sipil
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 30 May 2017 03:45 |
| Last Modified: | 30 May 2017 03:45 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/27423 |
Actions (login required)
 |
View Item |
