LEMBAYU SAPUTRI, NPM. 131000337 (2017) ALIH FUNGSI LAHAN DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BUKIT BETABUH MENJADI PERKEBUNAN SAWIT DI KABUPATEN KUANSING RIAU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG N0MOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
D. Daftar Isi.pdf Download (23kB) | Preview |
|
|
Text
F. Bab I Pendahuluan.pdf Download (579kB) | Preview |
|
|
Text
G. Bab II Kajian Teori.pdf Download (716kB) | Preview |
|
|
Text
H. Bab III.pdf Download (384kB) | Preview |
|
Text
I. Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (657kB) |
||
Text
J. Bab V.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB) |
||
|
Text
K. Daftar Pustaka.pdf Download (251kB) | Preview |
Abstract
Pemanfaatan lahan dan kawasan ruang kawasan hutan lindung yang dijadikan kawasan perkebunan sawit menyebabkan kerusakan lingkungan. Sudah kita ketahui bersama bahwa masalah lingkungan yang timbul sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri.Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan suatu perubahan terhadap suatu ekosistem yang akan mempengaruhi sumber daya itu sendiri. Pemanfaatan sumber daya alam akan melebihi batas daya dukung lahan dan tanpa memperhatikan aspek kelestariannya akan mendorong terjadinya suatu peristiwa bencana yang akan merugikan masyarakat juga, seperti halnya banjir,kekurangan sumber air di tanah karena kurangnya dan rusaknya daerah resapan air. Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar hukum atas terjadinya alih fungsi lahan kwawasan hutan lindung bukit betabuh yang menjadi kawasan lahan perkebunan yang mengakibatkan banjir,kekurangan sumber air tanah dan hilangnya keragaman hayati dan hewani di Kabupaten Kuantan singing dan masalah hukum yang timbul akibat dari pengalihan fungsi hutan lindung bukit betabuh menjadi perkebunan sawit terhadap lingkungan masyarakat dan cara penyelesaiannya Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian dengan deskriptif analisis, metode pendekatan yuridis normative, teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, dana analisis data secara yuridis Kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: perlu di tinjau kembali dan disempurnakan kebijakan peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup dan peraturan tersebut harus dibuat secara komprehensif,terintergarsi dan dapat dipertanggung jawabkan. Kedua, para pihak yang bertanggung jawab atas pengalihfungsian kawasan resapan air hutan lindung bukit betabuh. Ketiga, guna menyelesaikan masalah ini pemerintah sebagai pihak yang mengelola sebaiknya melakukan pengawasan dalam kegiatan alih fungsi dan oleh pemerintah kegiatan ini diberikan izin UKL-UPL sebagaimana disebutkan dalam pasal 36 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup. Kata kunci :Hutan lindung,pengawasan.kerusakan lingkunga
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017 |
Depositing User: | Ramadhan S - |
Date Deposited: | 29 May 2017 07:07 |
Last Modified: | 29 May 2017 07:07 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/27405 |
Actions (login required)
View Item |