KAJIAN YURIDIS PENGETATAN PEMBERIAN REMISI BAGI TERPIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN TENTANG PETUNJUK PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012

CINDY DIAN ANGGRAENI, NPM. 131000055 (2017) KAJIAN YURIDIS PENGETATAN PEMBERIAN REMISI BAGI TERPIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN TENTANG PETUNJUK PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (227kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (527kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (493kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (392kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (389kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (240kB) | Preview

Abstract

Remisi merupakan salah satu hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Surat Edaran Kemenkum HAM sebagai petunjuk pemberlakuannya yang mengatur tentang pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi. Dalam pemberlakuannya terdapat pembedaan syarat untuk mendapatkan remisi, narapidana yang putusannya berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12 November 2012 terkena pengetatan remisi sedangkan yang sebelumnya tidak terkena pengetatan remisi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan pemenuhan asas persamaan di hadapan hukum dan solusi yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi diskriminasi aturan antar narapidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis melalui metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji sumber kepustakaan dan melakukan wawancara ke LAPAS Kelas IA Sukamiskin Bandung untuk mengumpulkan data. Berdasarkan penelitian tersebut, maka diperoleh hasil yaitu setelah November 2012, pemberian remisi kepada terpidana korupsi diberlakukan aturan syarat pemberian remisi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Praktik pemberian remisi bagi terpidana korupsi masih memiliki penerapan yang berbeda-beda. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak sejalan dengan asas pemasyarakatan yaitu asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Kata Kunci: Pengetatan Remisi, Narapidana, Korupsi

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	23 May 2017 07:35
Last Modified:	23 May 2017 07:35
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/27345

Actions (login required)

View Item