PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA YANG TERLANTAR UNTUK MENDAPATKAN HAK PENGOBATAN DAN PERAWATAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

JEFFRY ARIAMBADA, NPM 111000107 (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA YANG TERLANTAR UNTUK MENDAPATKAN HAK PENGOBATAN DAN PERAWATAN KESEHATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

[img] Text
Cover.pdf

Download (34kB)
[img] Text
Kata Pengantar.pdf

Download (102kB)
[img] Text
Revisi UP.pdf

Download (205kB)
[img] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (62kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (198kB)
[img] Text
daftar pustaka.pdf

Download (63kB)
[img] Text
BAB III revisi.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (167kB)

Abstract

Skripsi ini dilatar belakangi oleh penderita gangguan jiwa yang terlantar , berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa penderita gangguan jiwa yang terlantar wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan pelayanan kesehatan. Namun dalam kenyataanya masih ditemukan penderita gangguan jiwa yang terlantar tidak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, atas dasar tersebut muncul beberapa pertanyaan antara lain: Bagaimana perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa yang terlantar dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ?, Bagaimana upaya penderita gangguan jiwa tersebut untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ?, dan bagaimana penyelesaian terhadap penderita ganguan jiwa yang terlantar untuk mendapatkan hak pengobatan dan perawatan dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ? Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu: menggambarkan dan menguraikan secara sistematika semua permasalahan, kemudian menganalisanya yang bertitik tolak pada peraturan yang ada, sebagai Undang-Undang yang berlaku, dan dilanjutkan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, selanjutnya data yang sudah diperoleh di analisis secara yuridis kualitatif untuk mengungkap realita yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas. Kesimpulan dari skripsi ini menunjukan bahwa : pertama ; Perlindungan hukum terhadap penderita gangguan jiwa yang terlantar berdasarkan Pasal 149 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu pemerintah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan khusus jiwa berupa rumah sakit jiwa yang dilakukan melalui upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, tradisional, kedua; Upaya penderita gangguan jiwa untuk mendapatkan hak pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 146 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu masyarakat bisa mendapatkan informasi dan edukasi yang disediakan oleh pemerintah dan pihak keluarga dapat menitipkan salah satu anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa ke Rumah Sakit Jiwa, dan ketiga; penyelesaian terhadap penderita ganguan jiwa yang terlantar untuk mendapatkan hak pengobatan dan perawatan berdasarkan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1), (2) Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu melalui peran pemerintah dengan mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan. Kata kunci : perlindungan hukum, penderita gangguan jiwa yang terlantar, dan kesehatan. This thesis is motivated by displaced people with mental disorders, under Act number 36 of 2009 on the health of patients with mental disorders that displaced shall get treatment and care in health care facilities. But in fact they found people with mental disorders were stranded without access to health care, on the basis that there were several questions such as: How is the legal protection for people with mental disorders are displaced connected by Law number 36 of 2009 on Health? How attempts sufferers the mental disorder to get the right health care associated with Law number 36 of 2009 on Health? How completion of the displaced people with psychiatric disorders to get the right treatment and care linked to Law number 36 of 2009 on Health? The method of this thesis using the specification descriptive analytical approach normative juridical namely: describe and outline the systematic issues, then analyze which starts on the existing rules, as the law applicable, and continued with the research literature and field research as well as data collection techniques using literature study and field study, further data obtained in juridical qualitative analysis to uncover the realities that exist based on the research results obtained in the form of an explanation of the issues discussed. The conclusion of this thesis show that: first; Legal protection against people with mental disorders were displaced by Article 149 of Law number 36 of 2009 on health such as government facilities mental health services or premises used to organize health services special soul in the form of a mental hospital conducted through the efforts of health promotion, preventive, curative, rehabilitative, traditional, second; Efforts to people with mental disorders to get the right health care is based on Article 146 of Law number 36 of 2009 on the health of that community can obtain information and education provided by the government and the family can leave one family member who experience mental illness to a mental hospital, third; completion of the patient psychiatric disorders displaced to get the right treatment and care by virtue of Article 21 paragraph (1) and Article 25 paragraph (1), (2) Act No. 36 of 2009 About health is through the role of government to regulate the planning, procurement , utilization, development, and quality control of health personnel. Keywords: legal protection, displaced people with mental disorders, and health.

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2011
Depositing User: Ramadhan S -
Date Deposited: 08 Apr 2016 06:56
Last Modified: 08 Apr 2016 06:56
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/2723

Actions (login required)

View Item View Item