PENANGANAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN ASAS KEADILAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Sepranadja, NPM : 129313039 and Co.Promotor:, Prof.Dr.H.Mashudi,SH.,MH (2017) PENANGANAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN ASAS KEADILAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. Disertasi(S3) thesis, UNPAS.

Full text not available from this repository.

Abstract

Dibentuknya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk menangani pelanggaran HAM di Indonesia guna melindungi hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya penanganan pelanggaran HAM selalu menimbulkan perbedaan pandangan antar intsansi/aparatur penegakkan HAM, baik Komnas HAM, Jaksa Penuntut Umum, dan instansi yang berwenang dalam menyikapi pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, yang dapat dilihat dari proses bergulirnya beberapa kasus pelanggaran HAM dari proses penyelidikan. Bahkan tidak jarang penyelesaian dan penanganan masalah pelanggaran HAM kategori ringan dilaksanakan melalui pendekatan non yusticial atau tanpa peradilan. Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah penggunaan instrumen hukum formil dalam penanganan pelanggaran HAM dalam kerangka teori integrated criminal justice system, serta difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif dalam penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan cara deskriptif analitis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menguji dan mengkaji data sekunder dengan tahap penelitian kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data dianalisis dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penanganan pelanggaran HAM berdasarkan asas keadilan melalui sistem peradilan pidana di Indonesia, dilakukan dengan integrated criminal justice system (keterpaduan sistem peradilan pidana). Bahwa untuk melakukan keterpaduan sistem peradilan pidana dapat dilakukan dengan cara singkronisasi struktural, singkronisasi substansial, dan singkronisasi kultural. Kata Kunci: Pelanggaran HAM, Sistem Peradilan Pidana, Keadilan.

Item Type: Thesis (Disertasi(S3))
Subjects: RESEARCH REPORT
Divisions: Pascasarjana > S3-Ilmu Hukum 2017
Depositing User: Mrs Lusiawati -
Date Deposited: 25 Apr 2017 06:34
Last Modified: 10 Dec 2019 07:10
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/27196

Actions (login required)

View Item View Item