PENANGANAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH BERDASARKAN ASAS KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN HAK KEPEMILIKAN

Oleh: Longser Sormin

ABSTRAK
Sengketa hak atas tanah banyak terjadi di berbagai tempat hampir di seluruh Indonesia, baik di pelosok-pelosok desa maupun di perkotaan, sebab tanah tidak akan bertambah luasannya sementara itu jumlah komunitas manusia setiap waktu selalu bertambah seperti deret hitung. Dengan demikian persoalan sengketa hak kepemilikan atas tanah tidak akan pernah berakhir, bahkan akan terus mengalami peningkatan seiring pertambahan jumlah manusia itu sendiri. Sistem penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan yang ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) dewasa ini dipandang belum mampu menyelesaikan permasalahan pertanahan di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan cara deskriptif analitis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menguji dan mengkaji data sekunder dengan tahap penelitian kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data dianalisis dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek hukum sistem penanganan sengketa pertanahan dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Namun dalam implementasinya kebijakan penanganan sengketa tanah melalui jalur litigasi hasilnya terasa kurang memuaskan, karena proses penanganannya selalu menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, serta lambat dalam penyelesaiannya, sebaliknya melalui proses non-litigasi masih dinilai kurang berkepastian hukum. Adapun konsep yang diajukan oleh penulis dalam penanganan sengketa tanah berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan jalur mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Proses mediasi di pengadilan selain dinilai dapat mewujudkan suatu keadilan bagi para pihak juga dapat mewujudkan kepastian hukum yakni dengan adanya Akta Perdamaian (Acta Van Dading) yang ditetapkan oleh pengadilan ketika para pihak yang besengketa bersepakat untuk berdamai.
Kata Kunci: Sengketa dan Konflik Pertanahan, Penanganan, Keadilan.

PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang
Tanah merupakan sarana yang penting dalam kehidupan manusia maupun untuk kelangsungan pembangunan, karena aspek dalam kehidupan manusia hampir sebagian besar bergantung pada tanah, baik sebagai tempat pemukiman, sebagai sumber mata pencaharian, maupun sebagai tempat peristirahatan terakhir. Selain dari pada itu tanah bahkan dipandang sebagai salah satu modal utama dan terbesar dalam kehidupan sehari-hari.
Perkembangan masyarakat memang tidak mungkin bisa dilepaskan dengan perkembangan hukum, begitu juga sebaliknya. Dalam perkembangan-nya, masyarakat mengalami fase-fase atau tahapan-tahapan sebagaimana yang dikemukakan oleh Durkheim dalam tulisannya Evolution of Society and Social Solidarity. Disini dijelaskan perkembangan masyarakat dari Mechanical Solidarity ke Organic Solidarity yakni dari masyarakat yang sederhana dan bersifat serba kolektif berkembang menjadi masyarakat yang modern dan komplek dengan segala pembagian kerja yang luas serta berkembang menjadi masyarakat yang individualistik.
Richard lee juga mengemukakan tentang perkembangan masyarakat dari masyarakat yang sangat sederhana menuju yang lebih modern dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
a.	Masyarakat pemburu dan pengumpul: masyarakat ini hidup dengan binatang tangkapan dan tumbuh-tumbuhan. Masyarakat ini selalu hidup dalam komunitas kelompok dan tanah bukan menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan mereka karena selalu berpindah-pidah.
b.	Masyarakat pastoral: Sama dengan kelompok masyarakat di atas dan berpindah-pindah. Masyarakat ini mengandalkan kehidupannya dengan beternak dan sudah mengenal perdagangan, sehingga relatif lebih makmur dari masyarakat di atas dan dalam masyarakat inilah muncul perbudakan. Karena sama dengan masyarakat di atas tanah belum menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka.
c.	Masyarakat holtikultural: Masyarakat hidup dari hasil panen yang diusahakan, tapi belum ada teknologi yang diusahakan. Mereka biasanya membuka lahan dan membakar hutan. Dalam masyarakat ini kebersamaan selalu diutamakan. Karena sistem pertanian yang dianut masih sangat tradisional dan selalu berpindah maka tanah belum menjadi komuditas yang harus dipertahankan.
d.	Masyarakat pertanian: Masyarakat mengandalkan kehidupan dari hasil pertanian. Masyarakat ini mampu mengubah tanah pertanian yang tidak subur menjadi subur, sehingga sudah modern dan tidak lagi berpindahpindah sebagaimana kelompok masyarakat di atas. Lembaga sosial bermunculan misalnya lembaga politik, ekonomi, hukum dan sebagainya dengan statusnya (muncul klas sosial). Dari sinilah muncul penguasaan tanah dan tanah mulai berharga dan selanjutnya menjadi komoditi, karena menjadi komoditi maka tanah dipertahankan menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka, sehingga penguasan hak atas tanah mulai bermunculan dari masyarakat ini.
e.	Masyarakat Industri: Masyarakat yang mendasarkan kehidupannya pada kemampuan mengubah barang baku menjadi barang jadi dengan mesin-mesin industri dan teknologi, di sini manusia berperan sebagai programmer operasional. Di sini harga tanah menjadi sangat mahal apa bila digunanakan untuk kawasan industri. Oleh karena itu sengketa sering terjadi karena ketidakadilan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Dalam konteks ini muncul masyarakat urban, pinggiran dan masyarakat yang menguasai industri. Sengketa tanah mulai mencapai titik kritis dan muncul problem lingkungan dengan dilakukannya penataan kawasan industri dan pemukiman.
f.	Masyarakat Post-Industri: Mengandalkan pada informasi dan jasa. Menjual informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam masyarakat ini konsep individualistik mulai berkembang dan struktur masyarakat menjadi kompleks. Kepemilikan tanah secara legal formal menjadi sangat penting sehingga hukum yang dipakai adalah menjadi hukum yang rasional.
Sejak zaman dahulu tanah telah menjadi sumber sengketa bagi manusia. Keberadaan tanah yang jumlahnya tetap (terbatas) mengakibatkan perebutan terhadap hak atas tanah yang dapat memicu terjadinya sengketa tanah yang berkepanjangan, bahkan pemilik tanah rela berkorban apa saja untuk mempertahankan tanah yang dimilikinya. 
Sengketa hak atas tanah banyak terjadi di berbagai tempat hampir di seluruh Indonesia, baik di pelosok-pelosok desa maupun di perkotaan, sebab tanah tidak akan bertambah luasannya sementara itu jumlah komunitas manusia setiap waktu selalu bertambah seperti deret hitung. Dengan demikian persoalan sengketa hak atas tanah tidak akan pernah berakhir, bahkan akan terus mengalami peningkatan seiring pertambahan jumlah manusia itu sendiri.
Sistem penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan yang ditempuh melalui jalur pengadilan (litigasi) dewasa ini dipandang belum mampu menyelesaikan permasalahan pertanahan di Indonesia, sehingga proses mediasi pun banyak menjadi pilihan, baik yang dilakukan oleh instansi yang menangani pertanahan seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, maupun mediasi dan negosiasi langsung yang dilakukan pihak bersengketa. Namun ketika masing-masing sektor dan lembaga memiliki mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa sendiri di dalam struktur kelembagaannya. Masalah yang terjadi adalah ketika sengketa mencakup wilayah yang berada di luar kewenangannya, atau ketika pihak yang lain menggunakan landasan hukum yang berbeda untuk klaimnya. Mekanisme yang dibentuk pun kemudian menjadi tumpul ketika berhadapan dengan lembaga lain yang memiliki dasar hukum yang berbeda.
Seringkali penanganan sengketa tanah dihadapkan pada dilematisasi antara berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari keseimbangan atau win-win solution atas sengketa yang sudah terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar sengketa, faktor pendukung dan faktor pencetusnya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusi baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.
Penanganan sengketa tanah melalui lembaga peradilan atau jalur litigasi masih sangat menekankan pada kekuatan bukti formal yang diakui negara. Bahkan dalam banyak kasus dan banyak fakta sosial-budaya-politik yang ada di satu tempat tidak selalu bisa dijadikan pertimbangan bagi hakim di pengadilan untuk memutuskan perkara terkait sengketa tanah. Ada perbedaan cara pandang hukum juga yang bisa terjadi antara hakim, pengacara maupun para pihak yang terlibat, misalnya ada yang menggunakan hukum adat, ada pula pihak yang menggunakan aturan perundang-undangan sektoral, atau ada pula yang berlandaskan dari UUPA. Jalur litigasi yang banyak ditempuh untuk sengketa pertanahan juga bisa memiliki aspek yang berbeda-beda, meskipun masih dalam satu rangkaian sengketa yang sama misalnya satu sengketa bisa memiliki aspek perdata, pidana maupun tata usaha negara.
Penanganan dan penyelesaian di jalur ini juga tidak selalu berakhir dengan putusan hakim yang dapat dieksekusi (dilaksanakan menurut hukum yang berlaku). Kompleksitas sengketa menyebabkan tingginya resistensi, bahkan terhadap putusan hakim yang dikeluarkan pengadilan sekalipun. Selain itu, putusan hakim untuk perkara yang satu tidak selalu dapat dijadikan yurisprudensi bagi perkara-perkara sengketa pertanahan lainnya, karena perbedaan akar masalah, maupun tingkat kerumitan sengketa akan berbeda satu dengan yang lainnya.
Penelitian ini memfokuskan pada aspek hukum penanganan sengketa hak kepemilikan atas tanah yang berlaku dan mengapa mekanisme yang ada hingga saat ini masih belum dapat mengurangi terjadinya sengketa pertanahan di Indonesia. Evaluasi penanganan sengketa hak kepemilikan atas tanah yang terjadi merupakan sebuah upaya penting dalam rangka mengidentifikasi jenis-jenis, akar masalah, para aktor (termasuk motivasi dan kepentingan masing-masing aktor), hingga ke penanganan hak kepemilikan atas tanah yang dipraktekkan selama ini. Upaya ini dapat diarahkan pada proses mencari formulasi solusi penanganan sengketa hak kepemilikan atas tanah berdasarkan praktek yang ada sebelumnya, baik itu good practices maupun bad practices, sebagai bentuk pembelajaran dan perbaikan sistem penanganan sengketa hak kepemilikan atas tanah di Indonesia.

B.	Rumusan Masalah
Berdasarkan atas latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1.	Bagaimana aspek hukum sistem penanganan sengketa tanah dalam peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah?
2.	Bagaimana implementasi kebijakan penanganan sengketa tanah di Indonesia?
3.	Bagaimana konsep penanganan sengketa tanah berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum?

C.	Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. 

PEMBAHASAN
A.	Aspek Hukum Mengenai Sistem Penanganan Sengketa Tanah dalam Peraturan Perundang-Undangan dikaitkan dengan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah
Penanganan sengketa pertanahan dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun jalur non-litigasi (luar pengadilan). Penanganan sengketa pertanahan secara litigasi pada umumnya dilaksanakan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan penanganan sengketa pertanahan secara non-litigasi sering dilaksanakan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, fasilitasi, penilaian independen dan arbitrase.
1.	Penanganan Sengketa Pertanahan Secara Litigasi
Penanganan sengketa pertanahan melalui jalur litigasi (pengadilan), ditujukan pada Pengadilan Umum, baik perkara perdata yang meliputi: sengketa jual beli, sewa-menyewa, dan jaminan, maupun perkara pidana yang meliputi: penyerobotan tanah, menempati lahan tanpa izin, penanaman di atas milik orang lain, perusakan tanaman, perusakan pagar milik orang lain. Ada pula penanganan sengketa pertanahan yang masuk dalam lingkungan Pengadilan Agama, seperti pada perkara yang berkenaan dengan kedudukan tanah sebagai harta bersama dalam perkawinan, pewarisan tanah dan sengketa tanah wakaf. Selain dari pada itu ada pula sengketa pertanahan yang masuk dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara terutama berkenaan dengan pembatalan sertifikat sebagai produk badan Tata Usaha Negara. 
a.	Gugatan Sengketa Pertanahan ke Pengadilan Negeri
Dalam perkara ini berlakulah ketentuan-ketentuan perdata seperti KUHPerdata dan ketentuan-ketentuan lain seperti UUPA. Tugas dan kewenangan badan peradilan perdata adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa di antara pihak yang berperkara. Subjek sengketa di atur sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 1999; sekarang menjadi Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 05 Tahun 2004. Secara yuridis gugatan perdata ada 3 (tiga) jenis, yaitu:
1)	Gugatan Permohonan atau Gugatan Voluntair
Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasa hukumnya yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri. Ciri khas gugatan ini adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only). Gugatan ini diajukan hanya untuk kepenting pemohon semata, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain. Jadi, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or difference with another party). Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Jadi bersifat ex-parte. Cobtohnya dalah permohonan hak waris oleh seorang anak setelah orang tuanya meninggal dunia. Permohonan ini untuk kepentingan sepihak (on behalf of one party).
2)	Gugatan Contentiosa
Kewenangan badan peradilan menyelesaikan perkara di antara para pihak disebut yurisdiksi contentiosa. Gugatannya berbentuk gugatan contentiosa atau disebut dengan yurisdiksi contentious. Dengan demikian yurisdiksi dan gugatan contentiosa berbeda atau berlawanan dengan yurisdiksi gugatan voluntair yang bersifat sepihak. Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah gugatan, yakni berupa tuntutan perdata (burgelijk vor denj) sehubungan dengan hak yang dipersengketakan dengan pihak lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gugatan perdata adalah gugatan contentiosa yang mengandung sengketa para pihak, dengan posisi para pihak sebagai berikut:
1.	Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat.
2.	Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.
3)	Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)
Class Actio secara umum adalah sinonim dari kata class suit atau representative action yang berarti:
a.	Tuntutan melalui pengadilan yang diajukan satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (class representative).
b.	Penggugat bukan cuma atas namanya saja tetapi sekaligus atas nama kelompok yang diwakili. Namun untuk itu penggugat tak memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok.
c.	Dalam gugatan tidak perlu disebutkan satu persatu identitas anggota kelompok yang diwakili.
d.	Yang penting asal kelompok yang diwakili dapat diidentifikasi secara spesifik.
e.	Di antara seluruh anggota kelompok dan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan: 1) Kesamaan kepentingan; 2) Kesamaan penderitaan; 3) Yang dituntut memiliki kemanfaatan bagi seluruh anggota.

b.	Gugatan Sengketa Pertanahan ke Pengadilan Agama
Kewenangan Pengadilan Agama mengenai sengketa milik atas tanah dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11K/AG/1979. Dalam putusan tersebut ditentukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan: “Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik, maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum.” 
Kaidah di atas telah dianggap dalam praktek peradilan sebagai salah satu yurisprudensi tetap. Hampir semua kalangan telah menjadikannya sebagai pedoman, baik lingkungan Peradilan Agama maupun lingkungan Peradilan Umum. Sebagian besar telah menjadikannya sebagai patokan dalam menentukan kewenangan perkara- perkara warisan bagi mereka yang beragama Islam. Apalagi sejak hal itu dikukuhkan sebagai salah satu patokan beracara dalam rapat kerja Mahkamah Agung dengan semua lingkungan peradilan di Yogyakarta 23-25 Maret 1985. Semakin banyak para Hakim yang mengindahkan putusan tersebut. Tetapi belum semua Hakim melaksanakannya. Masih sering terjadi pelanggaran atas patokan tersebut. 
Ada beberapa Hakim dari lingkungan Peradilan Umum yang mengadili perkara warisan orang yang beragama Islam atas alasan hukum warisan yang hidup di daerah hukum yang bersangkutan adalah hukum waris adat. Sementara itu, ada pula Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus perkara warisan sekalipun dalam perkara harta warisan tersebut tersangkut sengketa milik. Padahal bidang perdata mengenai kebendaan dengan segala bentuk sengketa hak yang mengikutinya, sejak dari dulu tidak pernah menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama. UU No. 7 Tahun 1989 bersikap positif tapi ragu-ragu dalam menyelesaikan permasalahan titik singgung sengketa milik dalam gugatan pembagian harta warisan. Sikap positifnya dengan cara mengukuhkan lebih tegas Yurisprudensi MA 13 Desember 1079 No. 11 K/AG/1979. 
Nilai kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi tersebut diangkat menjadi ketentuan Undang-Undang dan dicantumkan menjadi rumusan Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.” Kemudian terhadap ketentuan Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, pembuat Undang-Undang memberi penjelasan yang berbunyi: “Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa.” 

c.	Gugatan Sengketa Pertanahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan dengan dua cara, yakni:
1.	Melalui Upaya Administrasi
Cara ini merupakan prosedur yang dapat ditempuh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara. Bentuk upaya administrasi adalah:
a)	Banding Administratif, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan putusan.
b)	Keberatan, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan putusan itu.
2.	Melalui Gugatan.
Subjek atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada dua pihak, yaitu:
a)	Penggugat, yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat atau di daerah.
b)	Tergugat, yaitu badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahk padanya.

2.	Penanganan Sengketa Pertanahan melalui Non-Litigasi
Proses penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan adalah melalui Altenatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR). Ada juga yang menyebutnya sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif (MPSSK). Menurut Philip D. Bostwick yang dimaksud dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan (A set of practice and legal techniques that aim):
a.	Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan demi keuntungan para pihak.
b.	Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi.
c.	Mencegah terjadinya sengketa hukum nyang biasanya diajukan ke pengadilan.
Proses penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan pada umumnya dapat dilakukan melalui berbagai cara berikut:
a.	Negosiasi;
b.	Proses Mediasi;
c.	Proses Konsiliasi;
d.	Proses Fasilitasi;
e.	Proses Penilaian Independen; dan
f.	Proses Arbitrase.
Untuk akar permasalahan yang dilatarbelakangi oleh sengketa administratif, penanganan yang tepat dilakukan ialah melalui jalur non-litigasi seperti negosiasi, musyawarah mufakat dan mediasi yang difalisitasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011. Namun pada kenyataannya, tidak semua sengketa pertanahan yang terjadi dapat dibawa ke lembanga peradilan, hal tersebut disebabkan karena kekurangan bukti-bukti maupun karena para pihak tidak bersedia mengajukan gugatan ke pengadilan atau melaporkan kepada aparat penegak hukum atas setiap kasus pertanahan.
Dengan berbagai pertimbangan para pihak untuk lebih memilih penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), seperti halnya melakukan musyawarah mufakat antara para pihak yang bersengketa atau berkonflik, dengan dihadirkan pihak ketiga yang dipercaya sebagai mediator dan fasilitator, atau yang disebut dalam istilah hukum yaitu penyelesaian dengan cara “mediasi”. Pihak ketiga yang dimaksudkan dalam hal ini adalah suatu badan independen atau juga instansi pemerintah (eksekutif) yang mengelola bidang pertanahan. Penyelesaian masalah pertanahan melalui mediasi tersebut bukan berarti mengambil alih tugas badan peradilan (yudikatif), tetapi merupakan alternatif penyelesaian yang diinginkan oleh para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Penyelesaian masalah atau kasus melalui mediasi tersebut, termasuk juga dalam hal bidang pertanahan yang dimediasi dan difasilitasi oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, dapat dilakukan terhadap kasus pertanahan yang terjadi melibatkan berbagai pihak, dan para pihak memilih penyelesaian melalui musyawarah mufakat dengan cara mediasi dari instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang dimulai dengan adanya permohonan salah satu pihak kepada instansi Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan kasus pertanahan dengan pihak lain. Kemudian oleh BPN dalam memberikan bantuannya, langkah pertaman dilakukan dengan cara memanggil para pihak yang bersengketa beserta instansi yang terkait untuk didengar pendapatnya, dan setelah didengar pendapat para pihak, barulah diambil kesimpulan yang merupakan solusi dari kasus tersebut. Penyelesaian kasus pertanahan melalui mediasi ini selain mempedomani Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga diperkuat dengan adanya Undang Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang antara lain ditekankan peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan baik melalui kewenangan administrasi, peradilan maupun Alternative Dispute Resolution (ADR).
Dari kedua cara penanganan sengketa pertanahan tersebut, maka penanganan yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa adalah melalui proses peradilan. Dengan melalui proses peradilanlah kepastian hukum hak kepemilikan atas tanah akan terwujud, karena adanya lembaga yang berwenang untuk memutuskan suatu sengketa pertanahan yang sifatnya eksekutorial.

B.	Implementasi Kebijakan Penanganan Sengketa Tanah di Indonesia
Sengketa pertanahan yang muncul tiap tahunnya menunjukkan bahwa penanganan tentang kebijakan pertanahan di Indonesia belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kalau nmeneliti kasus-kasus sengketa pertanahan yang ada, umumnya posisi rakyat sangat lemah dibandingkan dengan posisi negara dan pemodal yang sangat kuat dalam menentukan arah dan corak perubahan sosial di Indonesia, yang selalu dinyatakan dengan alasan untuk kepentingan umum. Lemahnya posisi rakyat juga terlihat dalam proses dinamika sengketa itu sendiri.
Menurut Maria S.W. Sumardjono, bahwa sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa sebagai berikut:
a.	Peraturan yang belum lengkap; 
b.	Ketidaksesuaian peraturan; 
c.	Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia; 
d.	Data yang kurang akurat dan kurang lengkap; 
e.	Data tanah yang keliru; 
f.	Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah; 
g.	Transaksi tanah yang keliru; 
h.	Ulah pemohon hak; atau 
i.	Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.
Ditinjau dari subyek yang bersengketa, sengketa pertanahan dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) macam yaitu:
a.	Sengketa tanah antar warga; 
b.	Sengketa tanah antara Pemerintah Daerah dengan warga setempat, dan 
c.	Sengketa yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.
Sedangkan menurut Kepala BPN Pusat, setidaknya ada (tiga) hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah:
a.	Persoalan administrasi sertifikasi tanah yang idak jelas, akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh dua orang dengan memiliki sertifikat masing-masing. 
b.	Distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian telah menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Dalam hal ini, masyarakat bawah khususnya petani/penggarap tanah memikul beban paling berat. Ketimpangan distribusi tanah ini tidak terlepas dari kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik dan liberalistik. Atas nama pembangunan tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh para pemodal dengan harga murah.
c.	Legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata didasarkan pada bukti formal (sertifikat), tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya, secara legal (de jure), boleh jadi banyak tanah bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar, karena mereka telah membelinya dari para petani/pemilik tanah, tetapi tanah tersebut lama ditelantarkan begitu saja. Mungkin sebagian orang menganggap remeh dengan memandang sebelah mata persoalan sengketa tanah ini, padahal persoalan ini merupakan persoalan yang harus segera dicarikan solusinya, karena sengketa tanah sangat berpotensi terjadinya konflik antar ras, suku dan agama. Akibatnya harga diri harus dipertaruhkan. 
Berbagai penanganan sengketa pertanahan cukup banyak ditawarkan baik yang bersifat litigasi maupun non litigasi, tetapi dalam banyak hal hasilnya terasa kurang memuaskan. Bahkan penanganan sengketa pertanahan melalui pengadilan pun terkadang dirasakan oleh masyarakat tidak memuaskan. Tidak sedikit mereka yang telah menduduki tanah selama bertahun-tahun ditolak gugatannya untuk mempertahankan hak atau mendapatkan hak karena adanya pihak lain yang menguasai tanah yang bersangkutan. Atau sebaliknya gugatan seseorang terhadap hak kepemilikan atas tanah tertentu dikabulkan pengadilan walaupun bagi pihak yang memiliki tanah tidak cukup kuat atau gugatan kurang beralasan. 
Terdapat beberapa persoalan yang dilakukan lembaga peradilan dalam menangani sengketa pertanahan diantaranya adalah: 
1)	Proses penyelesesaian perkara biasanya berjalan terlalu formal dan kaku sehingga kurang fleksibel dan tidak menjangkau seluruh aspek sengketa (perkara);
2)	Proses peradilan terkesan angker karena hanya memperhatikan aspek yuridis saja tanpa memperhatikan aspek sosiologis, psikologis dan religius yang merupakan unsur-unsur sengketa suara holistik;
3)	Proses peradilan berjalan lamban dan berbelit-belit, sehingga dinilai boros serta membuang-buang waktu dan biaya yang sangat merugikan pencari keadilan;
4)	Tidak ada komunikasi timbal balik antara hakim dan pihak-pihak. Hakim terialu mendominasi proses peradilan dan kurang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk aktif sebagai subyek-dalam proses penyelesaian sengketa. Hakim cenderung menempatkan para pihak sebagai obyek yang harus diperiksa dan diadili;
5)	Kebenaran dan keadilan diukur dengan pendapat, keyakinan dan perasaan hakim secara sepihak sehingga para pihak tidak bisa memahami dan menerima putusan hakim yang secara subyektif berada di luar pendapat, keyakinan, dan perasaan mereka;
6)	Hakim cenderung bersifat formal karena hanya memperhatikan aspek hukum yang berdasarkan doktrin atau teks hukum semata tanpa memperhatikan faktor kesadaran hukum para pihak;
7)	Kebanyakan perkara-perkara perdata ternyata sebagaian besar diantaranya dimintakan banding/kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar putusan judex factie tak diterima, oleh para pencari keadilan. meskipun perkara telah diputuskan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, namun ternyata sengketa yang terjadi antara pihak-pihak tidak kunjung padam, dan bahwa cenderung menimbulkan rasa dendam dan benci serta rasa permusuhan yang berkepanjangan sehingga menimbulkan ekses-ekses negatif di masyarakat dan sebagainya.
Terdapat beragam kritik terhadap penyelesaian sengketa hukum melalui mekanisme peradilan (litigation process) yang berwatak adversarial. Fokus perhatian evaluasi kritik litigasi pada umumnya meliputi: "evidence to the attention of the court” waktu, biaya, responsibilitas, kualitas putusan dan kemampuan hakim serta rigiditas prosedur hukum berperkara. 
Kelambanan penyelesaian sengketa oleh lembaga peradilan merupakan "penyakit kronis" yang sudah lazim di banyak negara. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) harus menunggu cukup lama. Di Indonesia, proses litigasi menapaki rentang masa: 7-12 tahun atau 5-15 tahun, bahkan 15-20 tahun, di samping ada juga yang "hanya” memakan waktu: 5-6 tahun. Tempo tahapan penyelesaian sengketa terpola bervariasi secara hirarkhis, pada tingkat: peradilan pertama: 1-2 tahun, banding: 1-2 tahun, kasasi: 1-3 tahun, dan peninjauan kembali: 2-3 tahun. Kelambatan itu sulit dihilangkan, sebab hampir semua perkara (khususnya sengketa tanah) diajukan banding dan kasasi. Bahkan permintaan peninjauan kembali, sudah menjadi model masyarakat pencari keadilan yang sudah “dirasuki” sikap irasional. Mereka tidak lagi mempersoalkan apakah putusan yang dijatuhkan benar dan adil. Kekalahan dianggap ketidakadilan. Oleh karena itu, segala upaya hukum yang dibenarkan undang-undang dimanfaatkan. Pemanfaatannya terkadang nyata-nyata mengandung unsur “itikad buruk”, sekedar untuk menjegal terjadinya pelaksanaan eksekusi. Dalam keadaan yang seperti itu, benar-benar sistem peradilan tidak mampu memperkecil, apalagi melenyapkan penggunaan upaya hukum yang diselimuti dengan itikad buruk. Dengan kondisi yang demikian, sistem litigasi memang sangat potensial memperlambat penyelesaian perkara.
Menyadari lambatnya penyelesaian sengketa melalui peradilan, di Indonesia, pada tahun 1992 dikeluarkan suatu kebijaksanaan oleh Mahkamah Agung; Setiap perkara yang ditangani peradilan tingkat pertama dan banding, harus dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan. Hal ini didasarkan pada realita betapa banyaknya kasus yang menumpuk di pengadilan dan tidak terselesaikan dalam waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Akibat samping dari kebijaksanaan tersebut: Arus perkara makin cepat dan deras melaju ke tingkat kasasi. Perkara yang dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung terbilang tinggi, delapan ribu kasus pertahun. Padahal, dewasa ini sudah masuk sekitar enam belas ribu perkara baru. Menumpuknya perkara ini menunjukkan adanya indikasi ketidakpuasan pencari keadilan.
Dari gambaran yang demikian dalam proses litigasi termaksud di atas merupakan faktor-faktor penentu yang menyebabkan orang enggan serta malas menyelesaikan sengketa tanah di pengadilan. Menghadapi situasi itulah, wajar apabila dicari dan dikembangkan bentuk penyelesaian sengketa sebagai afternatif yang mengekspresikan ketentuan hukum yang dikenal luas dengan nama "extrajudicial settlement of disputes" atau populer pula disebut "Alternative Dispute Resolution (ADR), yaitu penyelesaian sengketa secara komprehensif di luar pengadilan.
Pola-pola penanganan sengketa pertanahan di luar pengadilan yang dilakukan adalah: negosiasi, musyawarah mufakat dan mediasi. Negosiasi dilakukan dengan jalan dimana para pihak yang berkonflik duduk bersama untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian konflik dengan prinsip bahwa penyelesaian itu tidak ada pihak yang dirugikan (win-win solution), kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Musyawarah mufakat adalah lengkah lebih lanjut dari negosiasi. Jika dalam negosiasi tidak terdapat kesepakatan yang saling menguntungkan, maka langkah lebih lanjut adalah melakukan musyawarah mufakat dengan melibatkan pihak lain selaku penengah. Hasil musyawarah tersebut selanjutnya dibuatkan surat kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh para pihak dan para saksi. 
Win-win Solutian adalah situasi di mana kedua belah pihak yang berselisih (berkonflik) sama-sama merasa diuntungkan dalam suatu transaksi atau kesepakatan dan tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. BPN sebagai mediator dan mencari jalan tengah yang mengakomodasi keadilan para pihak yang bersengketa. Dalam semangat win-win solution, penyelesaian sengketa tidak semata-mata didasarkan pada siapa yang memiliki sertifikat. Dalam banyak kasus, misalnya, seringkali penyelesaian sengketa mengabaikan eksistensi masyarakat lokal yang bertahun-tahun, dari generasi ke generasi telah menempati satu wilayah dan mengolah tanah di wilayah tersebut. Masyarakat kalah oleh investor yang baru datang dan memiliki sertifikat atas tanah di wilayah itu. 
Dalam proses penanganan sengketa pertanahan melalui proses non-litigasi, BPN dalam hal ini hanya mediator yang dituntut untuk independen, dan tidak berpihak pada kedua belah pihak. Namun penanganan sengketa pertanahan dalam konsep win-win solution tergantung pada para pihak yang bersengketa. Win-win solution adalah upaya untuk mempermudah akomodasi dari beragam kepentingan yang bersengketa agar tidak jatuh konflik yang memakan korban dan merugikan kedua belah pihak.
Di luar dari pentingnya penanganan sengketa pertanahan yang harus segera dilaksanakan, yang tidak kalah penting adalah bagaimana untuk mencegah agar tidak terjadi sengketa paling tidak mampu meminimalisir terjadinya sengketa pertanahan. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, upaya untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan antara lain dengan: (1) penertiban administrasi pertanahan, (2) tindakan proaktif untuk mencegah dan menangani potensi konflik, (3) penyuluhan hukum dan/atau sosialisasi program pertanahan, dan (4) pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
Penggunaan pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut kemudian diterapkan di Negara Indonesia yang dibuatkan melaui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata mereka, apakah pendayagunaan pranata konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya dapat ditempuh bila para pihak menyepakati penyelesaiannya melalui pranata pilihan penyelesaian sengketa. Kemudian pilihan penyelesaian sengketa dalam penyelesian sengketa di luar pengadilan ini berkembang pada kasus-kasus perkara lain seperti kasus-kasus perkara pidana tertentu dan sengketa tenaga kerja ataupun pada sengketa lingkungan dan sengketa tanah, sehingga pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak hanya berlaku pada kasus-kasus perdata saja. Secara ekonomis, sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Semakin lama proses penyelesaian sengketa itu, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan dan sering kali biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa tanah hingga selesai tidak sebandingkan dengan harga dari obyek tanah yang disengketakan. Namun oleh sebagian orang atau golongan tertentu tanah sebagai harga diri yang harus dipegang teguh, tanah akan dipertahankan sampai mati.

C.	Konsep Penanganan Sengketa Tanah Berdasarkan Asas Keadilan dan Kepastian Hukum
Berbagai penanganan sengketa pertanahan cukup banyak ditawarkan baik yang bersifat litigasi maupun non litigasi, tetapi dalam tahap implementasinya penanganan sengketa pertanahan tersebut masih terasa kurang memuaskan. Penanganan sengketa pertanahan secara litigasi dikatakan tidak memuaskan bagi masyarakat karena hasil penanganannya kurang menciptakan rasa keadilan terutama bagi pihak yang kalah. Badan peradilan yang pada hakikatnya dibentuk bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi setiap orang yang datang untuk mencari keadilan, berfungsi terbalik yakni bertujuan untuk menentukan siapa yang menang tanpa mempedulikan pihak yang kalah. Oleh karena itu dalam proses penanganan sengketa pertanahan berdasarkan asas keadilan tidaklah dapat terwujud apabila pola penanganannya melalui proses di pengadilan.
Berbeda halnya dengan penanganan sengketa pertanahan melalui proses di luar pengadilan, dalam hal ini dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni penyelesaian sengketa pertanahan melalui negosiasi, media, konsiliasi, dan arbitrase. Beberapa metode alternatif tersebut, selain memiliki keuntungan juga dapat menciptakan suatu keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Walaupun dinilai dapat menciptakan suatu keadilan, penanganan sengketa pertanahan melalui proses di luar pengadilan juga memiliki suatu kelemahan yakni tidak menciptakan suatu kepastian hukum, karena tidak adanya putusan/penetapan dari pengadilan. 
Dalam pandangan peneliti bahwa penanganan sengketa hak kepemilikan atas tanah berdasarkan prinsip keadilan lebih tepat dengan menggunakan Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. Pangkal pikiran dari Teori Hukum Progresif, bahwa hukum adalah suatu institusi yang berjuang mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat bahagia. Asumsi dasarnya adalah ada hubungan antara hukum dan manusia, sedangkan prinsip yang harus dipegang adalah “hukum adalah untuk manusia”, dan bukan sebaliknya. Faktor manusia adalah simbol daripada unsur-unsur greget (compassion, empathy, sincerety, edication, commitment, dare dan determination). Mengutamakan faktor manusia daripada hukum membawa untuk memahami hukum sebagai suatu proses. Dalam proses itu, hukum berbagi pendapat dengan semua entitas dalam masyarakat, dan terus bergerak tiada henti dalam aras sosiologis, bukan pada aras legalistik-posivistik. Melalui proses dialogis, menjadikan terbuka kemungkinan hukum progresif itu merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi dan prosedur. Koreksi demikian itu dilakukan demi mendekatkan kepada tujuan hukum yang sebenarnya yaitu “manusia yang sejahtera dan bahagia”.
Penegakan hukum progresif bekerja untuk menyelesaikan segala bentuk ketidakteraturan (termasuk penyelesaian konflik) melalui pendayagunaan institusi kenegaraan maupun institusi non-kenegaraan. Penekanannya adalah memilih untuk menjadi kekuatan pembebasan. Pembebasan itu tertuju baik kepada tipe, cara berpikir, asas dan teori yang tidak lagi terbelenggu pada hukum konvensional (positivistik). Satu karakter penting dari konsep penegakan hukum progresif adalah menolak keadaan status quo, manakala keadaan tersebut menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan rakyat. Watak inilah yang pada akhirnya berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum. Dengan penjelasan demikian, maka penegakan hukum progresif mengsisyaratkan pentingnya semua komponen bangsa selalu peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik lokal, nasional maupun global. Berhadapan dengan perubahan-perubahan tersebut, penegakan hukum progresif terpanggil untuk mengedepankan kepentingan rakyat, dan menjauhkan diri dari ego kelompok, golongan atau investor.
Dari uraian padat mengenai konsep penegakan hukum progresif di atas, berikut ingin ditunjukkan beberapa poin penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka penanganan sengketa hak kepemilikan atas tanah. Pertama, perlunya keterpaduan tekad bersama para aparat penegak hukum. Para hakim, jaksa, polisi, advokat, mediator, arbitrator, wasit, aparat teknis dan semua entitas yang terkait dengan penanganan sengketa hak kepemilikan atas tanah hendaknya duduk bersama di satu meja untuk menyamakan persepsi dan konsep, sebagaimana suatu pasukan yang akan berangkat perang untuk memenangkan negerinya. Katakanlah yang akan diperangi itu masalah sengketa hak kepemilikan atas tanah, maka sejak awal semua entitas terkait harus sudah satu kata mengenai tipe, cara berpikir, asas dan teori yang akan dijadikan senjata untuk penanganan sengketa hak kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga tidak ada lagi hambatan internal dalam tim (pasukan) aparat penegak hukum.
Kedua, penanganan sengketa hak kepemilikan atas tanah tidak boleh dipisahkan dari aspek moral. Telah diuraikan di atas bahwa akibat pengaruh hukum modern yang positivistik-kapitalistik-sekuler, dewasa ini demoralisasi kebijakan Pemerintah di bidang pertanahan kian terjadi di negeri ini. Demoralisasi ini terjadi sejak orang secara tajam memisahkan antara wilayah hukum (kebijakan) dan moral. Ini amat berbahaya bagi kelangsungan hidup suatu negara hukum. Bila hukum sudah mulai dilepaskan dari moral, maka sungguh ia tak bedanya sebagai zombie. Dalam penegakan hukum progresif, demoralisasi hukum maupun sekulerisasi kebijakan di bidang pertanahan harus benar-benar dilawan. Inti hukum (kebijakan) justru terletak pada aspek moral, seperti nilai keadilan, nilai kebenaran, nilai religius dan sebagainya. Untuk menjaga kandungan moralitas itu, maka para stakeholders harus jujur, cerdas, dinamis, profesional, dengan visi komunal yaitu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Ketiga, mobilisasi hukum, dengan semboyan “kalau tidak ada rotan, akar pun berguna”. Orientasi penanganan sengketa hak kepemilikan atas tanah adalah kepada tujuan yang jelas dan konkrit, yaitu menjadikan tanah sebagai sarana tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan rumusan yang jelas dan tegas, yaitu memihak kepada kepentingan rakyat, maka segala bentuk perilaku yang menghambat tercapainya tujuan itu harus dipangkas. Untuk pencapaian tujuan demikian itu, maka sekalian hukum yang ada harus bisa dimobilisir agar semua sengketa hak kepemilikan atas tanah, apapun bentuknya, dan siapapun yang terlibat bisa diatasi sampai ke akar-akarnya. Apabila prosedur dan mekanisme penanganan sengketa hak kepemilikan atas tanah yang diatur dalam hukum acara tidak lagi memadai, perlu dihadirkan prosedur lain untuk mengatasi kelemahan hukum acara yang ada. Mekanisme penanganan sengketa hak kepemilikan atas tanah di luar lembaga peradilan atau penyelesaian sengketa alternatif, perwasitan, fasilitasi, mediasi atau arbitrase dapat menjadi pilihan. Harus dipahami bersama, bahwa hukum acara hanyalah salah satu bentuk alat atau sarana, dan bukan tujuan dari penanganan sengketa hak kepemilikan atas tanah, dan oleh karenanya penggunaannya harus benar-benar bijaksana, jangan sampai pencapaian tujuan yang sebenarnya menjadi terhalang oleh kelemahan-kelemahan prosedural. Setiap kali ada problema tentang hukum yang seharusnya menjadi sarana penanganan sengketa hak kepemilikan atas tanah, maka hukumlah yang harus ditinjau kembali (direform atau bahkan dicabut), dan bukan manusia (rakyat) yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum yang sudah out of date itu, dan bilamana perlu harus “berani keluar” dari kungkungan tertib berpikir dan bertindak yang linier-mekanistik-rasional.
Keempat, melibatkan semua komponen bangsa. Penanganan sengketa hak kepemilikan atas tanah yang progresif sifatnya multidimensional, artinya banyak faktor dan banyak pihak yang terkait dan perlu saling mendukung. Komponen utamanya adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Mereka harus terdiri dari profesional hukum yang cerdas, jujur, dinamis dengan visi komunal. Kepentingan dan kebutuhan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan diri-sendiri ataupun kelompok. Tak kurang pentingnya, adalah keterlibatan komponen akademisi, cendekiawan, ulama, intelektual maupun pakar di bidang sumberdaya agraria. Semua komponen bangsa ini dituntut berjuang agar sengketa hak kepemilikan atas tanah diselesaikan sampai pada akar moralitasnya, akar kulturalnya dan akar religiusnya, sebab hanya dengan cara itu masyarakat akan merasakan kebijakan pertanahan itu cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang mereka anut. Mereka harus berani melepaskan diri dari kungkungan paham liberalisme, positivisme dan sekulerisme, yang selama ini membelenggunya, dan berani melakukan pencerahan dengan nilai-nilai luhur yang termaktub dalam Pancasila.
Selain diperlukannya prinsip keadilan dalam penanganan konflik pertanahan, tentunya diperlukan juga prinsip kepastian hukum, karena kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari Positivisme Hukum. Kepastian adalah tujuan hukum yang paling minimal yang harus dicapai melalui asumsi-asumsi Positivisme Hukum. Sebab hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, artinya di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum (ubi jus incertum, ibi jus nullum).
Kepastian Hukum adalah tujuan utama dari hukum. Berangkat dari pernyataan tersebut, maka tugas kaedah-kaedah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaedah-kaedah hukum tersebut, masyarakat sungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia. 
Dalam pengertian teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Roscue Pound dikatakan bahwa adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “Predictability”. Dengan demikian teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu/masyarakat. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang saja melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.
Menurut ajaran Dogmatis bahwa tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin adanya kepastian hukum. Fungsi teori dalam penelitian disertasi ini adalah untuk memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, karenanya penelitian ini diarahkan pada ilmu hukum positif. 
Penanganan sengketa pertanahan berdasarkan kepastian hukum, dapat dilaksanakan melalui lembaga peradilan (litigasi). Sebagaimana dalam praktiknya, penanganan sengketa pertanahan melalui lembaga peradilan dilakukan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Agama. Hal tersebut dilakukan karena berbedanya masalah pertanahan yang dialami oleh para pihak yang bersengketa. Dan juga itu dilakukan karena di Indonesia masih belum adanya Pengadilan khusus yang menangani masalah/sengketa pertanahan.
Penanganan sengketa pertanahan dinilai mempunyai kepastian hukum, karena hasil dari proses penanganan sengketa mempunyai sifat eksekutorial. Melalui putusan/penetapan pengadilan bahwa setiap perkara/sengketa pertanahan yang diproses tentu harus diterima dan dilaksanakan/dieksekusi oleh pihak yang menang. Adanya hak untuk melaksanakan eksekusi inilah wujud dari pada kepastian hukum. Namun belum tentu setiap putusan pengadilan yang mengadili/menangani sengketa petanahan dapat menciptakan suatu keadilan, karena para pihak yang bersengketa yang datang ke pengadilan bertujuan hanyalah untuk mencari kepastian hukum. Maka dari itu dalam penelitian ini, penulis akan membuat suatu konsep mengenai penanganan sengketa pertanahan berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum atas kepemilikan atas tanah.
Sebagai upaya penanganan sengketa pertanahan berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum, sebaiknya diupayakan menggunakan jalur mediasi di pengadilan. Upaya mediasi di dalam pengadilan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai win win solution di antara para pihak yang bersengketa. Mediasi menjadi solusi penanganan sengketa pertanahan, dikarenakan prosesnya lebih cepat, murah, dan juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memberikan rasa keadilan. 
Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang cukup efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan dan juga memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses acara pengadilan yang besifat ajudikatif (memutus).
Selain menciptakan suatu keadilan bagai para pihak yang bersengketa, proses mediasi di pengadilan juga dapat menciptakan suatu kepastian hukum yakni ketika para pihak berhasil berdamai dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian (acta van dading).
Akta Perdamaian tidak dapat diajukan banding maupun upaya hukum lainnya, karena tunduk pada Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Tentunya dengan beberapa pengecualian, Akta Perdamaian bersifat eksekutorial dalam arti dapat langsung dimohonkan penetapan eksekusi pada pengadilan negeri bila salah satu pihak tidak menghormati isi yang tertuang dalam Akta Perdamaian.
Akta Perdamaian yang diputuskan oleh hakim tidak dapat diajukan banding sebagaimana telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 130 HIR bahwa “akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Akta perdamaian hanya dapat dibatalkan apabila isi substansinya bertentangan dengan undang-undang.”
Akta perdamaian yang diputuskan oleh hakim memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara Akta Perdamaian di luar pengadilan masih bisa disengketakan di pengadilan entah menyangkut kebenaran isinya maupun untuk eksekutorialnya.
Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan.
Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Berkaitan dengan prosedur mediasi di Pengadilan secara yuridis telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tersebut, bahwa yang dimaksud dengan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 Perma).

PENUTUP
A.	Kesimpulan
1.	Aspek hukum sistem penanganan sengketa pertanahan dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun jalur non-litigasi (luar pengadilan). Penanganan sengketa pertanahan melalui jalur litigasi dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pengadilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan untuk penanganan sengketa pertanahan secara non-litigasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sering dilaksanakan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, fasilitasi, penilaian independen dan proses arbitrase. Untuk akar permasalahan yang dilatarbelakangi oleh sengketa administratif, penanganan yang tepat dilakukan ialah melalui jalur non-litigasi seperti negosiasi, musyawarah mufakat dan mediasi yang difalisitasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011. Berdasarkan kedua cara penanganan sengketa pertanahan tersebut, maka penanganan yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa adalah melalui proses peradilan. Dengan melalui proses peradilanlah kepastian hukum hak kepemilikan atas tanah akan terwujud, karena adanya lembaga yang berwenang untuk memutuskan suatu sengketa pertanahan yang sifatnya eksekutorial.
2.	Implementasi kebijakan penanganan sengketa tanah di Indonesia hasilnya terasa kurang memuaskan. Dapat dilihat dalam proses penanganan sengketa melalui litigasi selalu menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, serta lambat dalam penyelesaiannya. Sebaliknya melalui proses di luar pengadilan akan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, karena proses penanganannya menghindari dari kelambatan proses penyelesaian yang diakibatkan oleh prosedural dan administratif, namun penanganan tersebut masih dinilai kurang berkepastian hukum.
3.	Konsep penanganan sengketa tanah berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan jalur mediasi di pengadilan. Upaya mediasi di dalam pengadilan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai win win solution di antara para pihak yang bersengketa. Mediasi menjadi solusi penanganan sengketa pertanahan, dikarenakan prosesnya lebih cepat, murah, dan juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memberikan rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang cukup efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan dan juga memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses acara pengadilan yang besifat ajudikatif (memutus). Selain menciptakan suatu keadilan bagai para pihak yang bersengketa, proses mediasi di pengadilan juga dapat menciptakan suatu kepastian hukum yakni ketika para pihak berhasil berdamai dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian (acta van dading).

B.	Saran
1.	Walaupun dalam hukum positif telah mengatur mengenai penanganan sengketa pertanahan yang sifatnya masih beragam, masyarakat perlu memilih penanganan sengketa dengan mengedepakan prinsip penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.
2.	Penanganan sengketa pertanahan yang tepat merupakan salah satu titik kunci bagi negara untuk bisa ikut maju bersaing dengan penuh martabat di antara negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu, harus dilakukan langkah-langkah affirmative untuk mencapai keseimbangan antara faktor-faktor utama dalam mencapai kemakmuran rakyat tersebut sebagai salah satu ciri bangsa yang besar.
3.	Penanganan sengketa tanah melalui mediasi di Pengadilan merupakan penanganan sengketa pertanahan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur mengenai prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Lebih dari itu mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA
A. Mukti Arto, Mencari Keadilan, Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan Perdata di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, Restu Agung, Jakarta, 2007.
Ali Achmad Chomzah, Pedoman Pelaksanaan U.U.P.A dan Tata Cara Penjabat Pembuat Akta Tanah, Alumni, Bandung, 2002.
C.R. Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia (edisi terjemahan), Sumur Bandung, Bandung, 1979.
Dragan Milovanovic, A Primer In The Sociology Of Law, Second Edition, Harrow and Heston Publisher, New York, 1994.
J.B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra aditya Bakti, Bandung, 1997.
M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
Maria S.W Sumardjono, Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008.
Nancy K. Kubasek dan Gary S. Silverman, Environmental Law, Prentice Hall, Upper saddle River, New Jersey, 1997.
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008.
Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
Richard lee, The Kung Sun: Men, women and Work in a Foraging society, Cambridge Univercity Press, New York, 1979.
Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
Suparto Wijoyo, Karakteristik Hukum acara Peradilan Administrasi, Airlangga University Press, Surabaya, 1997.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen Ke empat).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Masalah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

SUMBER LAIN
Erman Suparman, Kitab Undang-Undang PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara), Fokudmedia, Bandung, 2004.
Felix MT. Sitorus, Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria, 70 Tahun, 2002.
Herry Bernstein et all, Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21, STPN, 2008.
Laporan Badan Pertanahan Nasional RI Tahun 2016.
Mardjono Reksodiputro, Resolution Legal Institution and Alternative Dispute, Hasil Penelitian yang disajikan pada seminar nasional menyongsong penggunaan Hukum Era 2000, Semarang-13 Agustus 1996.
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1994.
TM. Luthfi Yazid, “Penyelesaian Sengketa Melalui ADR”, Jurnal Hukum lingkungan, Tahun III No. 1/1996.