PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN VERZET) TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PIDANA MENYANGKUT BARANG BUKTI DIKAITKAN DENGAN HAK KEPERDATAAN

Oleh: Baslin Sinaga

ABSTRAK
Suatu putusan hakim menyangkut barang bukti dalam perkara pidana tidaklah tertutup kemungkinan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya dikemudian hari. Termasuk timbulnya perlawanan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya atas barang bukti tersebut. Perlawanan pihak ketiga melalui peradilan perdata merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga guna memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas berdasarkan putusan pengadilan. Dalam hal menyangkut barang bukti dalam perkara tindak pidana dinyatakan dirampas berdasarkan putusan pengadilan, secara yuridis mengenai perlawanan pihak ketiga belum diatur secara khusus dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, dilakukan penelitian dengan cara deskriptif analitis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menguji dan mengkaji data sekunder dengan tahap penelitian kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data dianalisis dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dalam lapangan hukum perdata harus dijadikan sebagai instrumen hukum formil penyelesaian perkara keberatan/perlawanan putusan pidana menyangkut penyitaan atau perampasan barang bukti tindak pidana, guna melindungi hak kebendaan pihak ketiga. Tidak adanya ketentuan prosedur hukum yang mengatur secara tegas mengenai penggunaan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap eksekusi putusan pidana menyangkut barang bukti, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi pihak ketiga untuk mendapatkan perlindungan atas hak kebendaan yang dimilikinya.
Kata Kunci: Derden Verzet, Barang Bukti, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang
Keberadaan putusan perkara pidana secara substantif tidak hanya berisi penetapan bersalah tidaknya seorang terdakwa, dan tidak hanya memuat penjatuhan pidana atau sanksi terhadap terdakwa semata. Namun jika terdapat barang bukti yang digunakan selama proses pembuktian, maka putusan hakim tersebut juga harus memuat mengenai tindakan terhadap barang bukti terkait.
Setiap putusan pengadilan baik pemidanaan maupun pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus ditegaskan penentuan status barang bukti, kecuali dalam perkara yang bersangkutan tidak ada barang bukti. Penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan, berpedoman pada ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Berdasarkan ketentuan tersebut memuat beberapa “alternatif” yang dapat diterapkan pengadilan sesuai dengan keadaan maupun jenis barang bukti yang disita.
Menurut Rusli Muhammad mengatakan bahwa barang bukti yang dimaksud adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Berdasarkan keterangan tersebut, maka barang bukti tidak termasuk ke dalam alat bukti. Karena Undang-Undang hanya menetapkan lima macam alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
Namun demikian, meskipun “barang bukti” bukan “alat bukti”, apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, maka majelis hakim harus memeriksa barang bukti tersebut dan meminta keterangan seperlunya terkait barang bukti kepada saksi dan terdakwa.
Menurut Andi Hamzah, definisi barang bukti secara istilah yaitu:
“barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (hasil korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik”.
Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda yang disita adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Istilah barang bukti dalam bahasa Belanda berarti “bewijsgoed” baik dalam wetboek van strafrecht voor Indonesia, maupun dalam Het Herziene Inlands Reglemen. Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.
Barang bukti mempunyai peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana, karena dengan adanya barang bukti tersebut, hakim dapat menyandarkan keyakinannya berdasarkan barang bukti yang ada. Barang bukti juga dapat memberikan petunjuk terhadap bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Undang-undang tidak memberikan definisi mengenai barang bukti secara langsung, namun hanya memberikan definisi mengenai alat bukti. Namun dapat dipahami dari pendapat para tokoh yang definisikan barang bukti bukanlah termasuk dari alat bukti. Sehingga jika dipelajari lebih lanjut, secara implisit (tersirat) ditemukan pengertian barang bukti pada pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.
Walaupun barang bukti tidak masuk ke dalam alat bukti, namun peran dan keberadaan barang bukti pada prakteknya diakui di persidangan, bahkan hakim harus mencantumkan putusan terhadap barang bukti pada setiap putusannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut, putusan pengadilan terhadap barang bukti antara lain:
1.	Dikembalikan kepada yang paling berhak;
Pada hakekatnya apabila perkara sudah diputus, maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan. Undang-undang tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan yang berhak itu. Dengan demikian kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan, diserahkan kepada Hakim yang bersangkutan setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa baik mengenai perkaranya maupun yang menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam praktek, biasanya yang disebut orang yang paling berhak menerima barang bukti, antara lain:
a.	Pemilik yang sebenarnya. 
Kalau di sidang pengadilan diketahui dengan jelas pemilik barang bukti berdasar keterangan terdakwa dan saksi-saksi, pengembalian barang bukti secara tegas dikembalikan kepada “pemilik” itu.
b.	Dari siapa benda itu disita. 
Kalau pemiliknya tidak diketahui dengan pasti, hukum telah membenarkan pengadilan untuk menentukan anggapan, bahwa orang yang paling berhak atas barang bukti ialah orang “dari siapa barang bukti itu disita”. 
c.	Orang yang terakhir menguasai barang bukti. 
Siapa pemegang terakhir barang bukti dapat dianggap sebagai orang yang paling berhak atasnya.
2.	Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak. 
Putusan pengadilan dapat pula berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 194 ayat (1) KUHAP). Perampasan terhadap barang-barang tertentu merupakan salah satu dari hukuman tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b angka 2e KUHP. Hal tersebut dijabarkan dalam Pasal 39 KUHP yang menyatakan bahwa:
a.	Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dan kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. 
b.	Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
c.	Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. 
Putusan Pengadilan yang menetapkan barang bukti dirampas untuk negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana kehutanan, narkotika, perikanan, penyelundupan, korupsi, pencucian uang, senjata api dan bahan peledak, dan lain-lain. Barang-barang yang dirampas tersebut dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum. Terhadap benda tersebut, menurut Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Penjelasannya, benda tersebut dapat diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya bahan peledak, amunisi atau senjata api diserahkan kepada Departemen Pertahanan Keamanan. Jika barang yang dirampas itu adalah Narkotika dapat diserahkan kepada Departemen Kesehatan.
Penetapan eksekusi barang bukti merupakan masalah yang sangat pelik, sehingga dalam pemeriksaannya yang dilakukan oleh majelis hakim perlu mendalami terkait hubungan barang bukti dengan perbuatan dan status hak atas barang bukti tersebut, selain itu diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam memutuskan status barang bukti tersebut.
Pada praktiknya, seringkali masyarakat tidak memahami bahwa putusan pengadilan terhadap perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan terdakwa saja, namun putusan pengadilan juga memuat eksekusi terhadap barang bukti yang ada selama proses persidangan berlangsung. Suatu putusan hakim menyangkut barang bukti dalam perkara pidana tidaklah tertutup kemungkinan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya dikemudian hari. Termasuk timbulnya perlawanan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya atas barang bukti tersebut. Dengan kata lain seseorang yang mengaku sebagai pemilik hak atas barang bukti yang disita atau dirampas dapat mengajukan perlawanan sebagai upaya hukum melalui peradilan perdata.
Perlawanan pihak ketiga melalui peradilan perdata dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas berdasarkan putusan menyangkut barang bukti tindak pidana oleh hakim/pengadilan, walaupun secara yuridis belum diatur secara khusus dalam ketentuan formil mengenai proses peradilan pidana di Indonesia. Namun pada perkem-bangannya, upaya hukum berupa perlawanan pihak ketiga merupakan alternatif kebijakan yang digunakan sebagai instrument perlindungan bagi pihak ketiga yang memiliki hak atas barang bukti yang dirampas, sehingga sering dipertimbangkan dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur dan mengamanatkan tindakan perampasan aset hasil tindak pidana.
Istilah upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal tertentu untuk melawan penetapan/putusan hakim.Sifat dan berlakunya upaya hukum berbeda-beda, bergantung pada kriteriaupaya hukum biasa atau upaya hukum istimewa. Upaya hukum biasa, terdiri dari perlawanan (verzet), banding, dan kasasi. Pada asasnya upaya hukum biasa bersifat terbuka selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dan wewenang penggunaan upaya hukum hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan atau eksekusi untuk sementara, sedangkan upaya hukum istimewa hanya diperbolehkan dalam hal-hal tertentu yang ditentukan undang-undang. Yakni, terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak dapat diubah lagi, dan tidak tersedianya lagi upaya hukum biasa. Yang termasuk upaya hukum istimewa adalah peninjauan kembali (PK) dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).
Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dalam perspektif hukum perdata merupakan perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat pihak-pihak yang bersangkutan dengan cara biasa.
Dasar hukum derden verzet secara yuridis diatur dalam Pasal 208 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), namun ketentuan tersebut telah ditiadakan oleh Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Derden verzet juga diatur dalam ketentuan Pasal 227 dan Pasal 228 Rechtsreglement voor de Buitengewesten(Rbg) yang menegaskan bahwa:
Pasal 227
(1)	perlawanan itu tidak mencegah atau menunda pelaksanaan, kecuali jika diperintahkan oleh pejabat yang telah memerintahkan penyitaannya.
(2)	perintah itu dicantumkan di atas surat permohonannya atau dicantumkan di atas catatan permohonan lisannya.
Pasal 228
(1)	Ketentuan-ketentuan dalam tiap pasal sebelumnya berlaku juga dalam hal pihak ketiga melawan pelaksanaan berdasarkan pernyataan sebagai pemilik barang-barang yang disita.
(2)	Terhadap keputusan-keputusan berdasarkan pasal ini dan pasal-pasal 226, 231 dan 240, berlaku ketentuan-ketentuan mengenai banding. (IR. 208.)
Selanjutnya derden verzet diatur dalamPasal 378 Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering (Rv), bahwa pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum. Ketentuan tersebut secara langsung memberikan perlindungan bagi pihak ketiga dimaksud untuk melakukan perlawanan apabila dinilai pelaksanaan isi putusan hakim yang memerintahkan sita eksekusi terhadap objek milik pihak ketiga tersebut telah dirugikan ataupun telah melanggar hak dan kepentingannya.
Bertitik tolak dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Putusan Pidana Menyangkut Barang Bukti Dikaitkan dengan Hak Keperdataan”.Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian untuk menganalisis aspek hukum perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak kebendaan atas barang bukti dalam perspektif hukum perdata.

B.	Rumusan Masalah
Berdasarkan atas latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1.	Bagaimana dasar hukum perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti dalam hukum perdata?
2.	Bagaimana implementasi dan konsekuensi hukum atas perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti?
3.	Bagaimana konsep perlindungan hukum berdasarkan keadilan atas hak kebendaan bagi pihak ketiga yang mengajukan perlawanan (derden verzet) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti?

C.	Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. 

PEMBAHASAN
A.	Dasar Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Putusan Perkara Pidana Menyangkut Barang Bukti Dalam Hukum Perdata
Keberadaan barang bukti dalam praktek peradilan pidana mempunyai kekuatan pembuktian apabila telah diterangkan para saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan tersangka yang menerangkan tentang barang bukti tersebut. Karena itu “barang bukti” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak ada saksi, ahli, atau surat, petunjuk atau keterangan tersangka yang menerangkan tentang “barang bukti” tersebut. Didalam KUHAP, mencantumkan “barang bukti dapat dihadirkan…”.
Menurut Rusli Muhammad mengatakan bahwa barang bukti yang dimaksud adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Berdasarkan keterangan tersebut, maka barang bukti tidak termasuk ke dalam alat bukti. Karena Undang-Undang hanya menetapkan lima macam alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan alat bukti, apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, maka majelis hakim harus memeriksa barang bukti tersebut dan meminta keterangan seperlunya terkait barang bukti kepada saksi dan terdakwa.
Menurut Andi Hamzah, definisi barang bukti secara istilah yaitu:
“barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (hasil korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik”.
Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda yang disita adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Istilah barang bukti dalam bahasa Belanda berarti “bewijsgoed” baik dalam wetboek van strafrecht voor Indonesia, maupun dalam Het Herziene Inlands Reglemen. Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.
Barang bukti mempunyai peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana, karena dengan adanya barang bukti tersebut, hakim dapat menyandarkan keyakinannya berdasarkan barang bukti yang ada. Barang bukti juga dapat memberikan petunjuk terhadap bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Undang-undang tidak memberikan definisi mengenai barang bukti secara langsung, namun hanya memberikan definisi mengenai alat bukti. Dapat dilihat dari pendapat para tokoh mengenai definisi barang bukti di atas, bahwa barang bukti bukanlah termasuk dari alat bukti. Namun jika dipelajari lebih lanjut, secara implisit (tersirat) ditemukan definisi barang bukti pada pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.
Walaupun barang bukti tidak masuk ke dalam alat bukti yang sah, namun peran dan keberadaan barang bukti pada prakteknya diakui di persidangan, bahkan hakim harus mencantumkan putusan terhadap barang bukti pada setiap putusannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut, putusan pengadilan terhadap barang bukti adalah:
1.	Dikembalikan kepada yang paling berhak;
2.	Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak. 
Perampasan terhadap barang-barang tertentu merupakan salah satu dari hukuman tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b angka 2e KUHP. Hal tersebut dijabarkan dalam Pasal 39 KUHP yang menyatakan bahwa:
a.	Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dan kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. 
b.	Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
c.	Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. 
Putusan Pengadilan yang menetapkan barang bukti dirampas untuk negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana kehutanan, narkotika, perikanan, penyelundupan, korupsi, pencucian uang, senjata api dan bahan peledak, dan lain-lain. Barang-barang yang dirampas tersebut dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum. Terhadap benda tersebut, menurut Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Penjelasannya, benda tersebut dapat diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berangkat dari kondisi tersebut, maka sebagai bentuk perlindungan hukum dalam hal ini terhadap pihak ketiga yang haknya diambil oleh putusan pengadilan, maka sebagai konsekuensi hukumnya yaitu dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan secara perdata atau melakukan intervensi sebelum perkara diputus agar hakim dalam putusannyatidak merampas barang milik pihak ketiga tersebut.
Mahkamah Konstitusi sudah mempertimbangkan dalam Putusannya Nomor 021/PUU-III/2005 tanggal 1 Maret 2006, bahwa perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (legal construction). Namun apabila pemilik barang (rumah atau alat-alat yang digunakan dalam tindak pidana) bisa membuktikan barang bukti yang digunakan dalam tindak kejahatan (baik rumah/kendaraan dalam kasus narkoba atau alat-alat yang dipergunakan kejahatan kehutanan maupun dalam kejahatan perikanan) tidak adanya “persetujuan/mufakat” jahat dari pemilik barang, maka terhadap pemilik barang haruslah dilindungi oleh hukum. 
Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 sudah tegas menyatakan, adanya perlindungan hokum terhadap pemilik barang berdasarkan Pasal 39 KUHP, bahwa hak milik harus dilindungi sebagaimana sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi didalam putusannya, hak milik (dalam hal ini pemilik barang) tidak dapat dirampas.
Upaya hukum yang harus ditempuh bagi pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya sebelum putusan pengadilan adalah mengajukan menjadi pihak intervensi dalam perkara pidana, sehingga pemilik barang berkepentingan terhadap perkara tersebut. Berdasarkan fakta persidangan, maka hakim dapat menetapkan status barang bukti tidak dirampas dan barang milik pihak ketiga tersebut dapat dikembalikan kepada pemilik barang. Praktek ini sudah jamak terjadi dan sudah menjadi yurisprudensi didalam berbagai putusan Mahkamah Agung. Lemaire menyebut yurispridensi adalah sebagai ilmu hukum (doktrin) dan kesadaran hukum sebagai determinan pembentukan hukum.
Yurisprudensi berarti peradilan pada umumnya (judicature rechtpraak), yaitu pelaksanaan hukum dalam hak konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa, dalam penulisan ini yang dimaksud dengan yurisprudensi adalah putusan pengadilan.
Kepentingan pemilik barang menjadi pihak intervensi dalam perkara pidana selain melindungi hak miliknya terhadap barang, juga dapat melepaskan tanggung jawab terhadap perbuatan penyertaan (deelneming). Sehingga pemilik barang tidak dapat dikenakan perbuatan penyertaan (deelneming).
Perlawanan pihak ketiga melalui peradilan perdata sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas berdasarkan putusan menyangkut barang bukti tindak pidana oleh hakim/pengadilan, secara yuridis belum diatur secara khusus dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Namun pada perkemba-ngannya, kebijakan terkait perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki hak atas barang bukti yang dirampas tersebut mulai dipertimbangkan dalam setiap perumusan peraturan perundang-undangan, khususnya menyangkut perampasan aset hasil tindak pidana, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perikanan, dan Undang-Undang Kehutanan.
Dalam tindaka pidana narotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa upaya hukum bagi pihak ketiga terhadap barang bukti tindak pidana miliknya yang dirampas dalam putusan pengadilan, telah diatur dalam ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana pihak ketiga pemilik barang yang dirampas, dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan. Ketentuan Pasal 101 ayat (2) dengan tegas menentukan: 
“Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama”.
Dari ketentuan pasal tersebut, maka pihak ketiga yang merasa dirugikan atas adanya putusan hakim yang memutuskan bahwa barang bukti yang mana menurut pihak ketiga merupakan hak miliknya secara sah, maka dapat melakukan keberatan.
Kemudian dalam tindak pidana korupsi telah diatur mengenai “keberatan” pihak ketiga atas adanya putusan pengadilan menyangkut barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa:
(1)	Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
(2)	Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
(3)	Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
(4)	Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
(5)	Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkaman Agung oleh pemohon atau penuntut umum.
Dalam hal perampasan harta kekayaan yang telah dialihkan oleh pihak ketiga tentunya dilakukan berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas bahwa haruslah ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap yang menyatakan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan dinyatakan sebagai terpidana dengan dikenakan tuntutan untuk dirampas harta kekayaanya yang merupakan hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi.
Berbeda halnya dengan tindak pidana narkotika maupun tindak pidana korupsi, dalam tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dapat diajukan “permohonan” sebagaimana ketentuan Pasal 104 ayat (1) sebagai berikut: 
“Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan”.
Penjelasan Pasal 104 ayat (1), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sejumlah uang jaminan yang layak” adalah penetapan besar uang jaminan yang ditentukan berdasarkan harga kapal, alat perlengkapan kapal dan hasil dari kegiatannya, ditambah besarnya jumlah denda maksimum.
Adapun dalam tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengenai upaya hukum bagi pihak ketiga terhadap barang bukti tindak pidana miliknya yang dirampas dalam putusan pengadilan, tidak diatur.Namun demikian dengan merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 tanggal 1 Maret 2006, yang menyatakan bahwa perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip due process of law, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (legal construction). Dalam artian bahwa apabila pemilik barang (alat angkut/mobil) bisa membuktikan barang bukti yang digunakan dalam tindak kejahatan tidak adanya persetujuan/mufakat jahat dari pemilik barang, maka terhadap pemilik barang haruslah dilindungi oleh hukum.
Dengan demikian, maka dalam hukum acara pidana yang berlaku saat ini, bahwa mengenai istilahupaya hukum bagi pihak ketiga terhadap barang bukti tindak pidana miliknya yang dirampas dalam putusan pengadilan, diketahui tidaklah seragam, karena ada yang disebut dengan istilah “keberatan” maupun “pemohonan”. Selain itu mengenai mekanisme beracaranya pun belumlah diatur secara baku dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya dalam hukum acara perdata yang menamai upaya hukum perlawanan pihak ketiga dengan istilah Derden Verzet.
Derden Verzet merupakan upaya hukum yang dilakukan orang yang semula bukan pihak yang beperkara, tetapi oleh karena ia merasa berkepentingan atas barang atau benda yang dipersengketakan dimana barang atau benda tersebut akan/ sedang disita atau akan/sedang dijual, lelang, maka ia berusaha untuk mempertahankan benda atau barang tersebut dengan alasan bahwa benda atau barang tersebut adalah miliknya bukan milik tergugat.
Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa perlawanan pihak ketiga mempunyai arti yaitu perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang hak-haknya dirugikan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa. Selain dari pada itu Moh. Taufik Makarao berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perlawanan pihak ketiga yaitu upaya hukum yang dilakukan orang yang semula bukan pihak dalam suatu perkara, tetapi oleh karena ia merasa berkepentingan atas barang atau benda yang dipersengketakan dimana barang atau benda tersebut akan/sedang disita atau akan/sedang dijual lelang, maka ia berusaha untuk mempertahankan benda atau barang tersebut dengan alasan bahwa benda atau barang tersebut adalah miliknya bukan milik tergugat.
Upaya hukum derden verzet secara yuridis digunakan untuk melawan putusan hakim, baik putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maupun perkara yang sedang dalam proses, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg yang menyatakan bahwa:
“Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim.”
Berbeda dengan pengertian Verzet yang merupakan perlawanan dari pihak Tergugat/ para Tergugat terhadap putusan verstek, Derden verzet adalah merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap sita, baik sita jaminan (conservatoir beslag), sita revindikasi (revindicatoir beslag) atau sita eksekusi (executorial beslag).
Salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan ‘sebelum’ eksekusi dijalankan. Kalau eksekusi sudah dijalankan, tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi. Lagi pula menurut yurisprudensi pun, seperti dalam Putusan MA tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui ‘gugatan’.
Adapun mengenai ketentuan hukum acara yang membahas tentang perlawanan pihak ketiga ini masuk pada bagian menjalankan putusan sebagaimanaketentuan Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR menyatakan bahwa:
Ayat (6) Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semua perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan (Negeri/Agama) yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu.
Ayat (7) Perselisihan yang timbul dan putusan tentang perselisihan itu harus tiap-tiap kali selekas-lekasnya diberitahukan dengan surat oleh Ketua Pengadilan (Negeri/Agama) itu kepada Ketua Pengadilan yang semula memeriksa perkara itu.
Dari ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg dan Pasal 195 HIR ayat (6) dan (7) tersebut di atas dapat dipahami bahwa:
a.	Pelaksanaan putusan pengadilan, dapat berupa penyitaan barang-barang atau tindakan tindakan pelaksanaan lainnya.
b.	Atas penyitaan atau tindakan pelaksanaan lainnya tersebut mungkin yang bersangkutan atau pihak ketiga tidak menerima/keberatan dan mengajukan verzet (perlawanan).
c.	Jika ada perlawanan terhadap sita/eksekusi yang dilakukan dengan pendelegasian, maka derden verzet ini diajukan kepada Pengadilan (Negeri/Agama) yang malakukan tindakan penyitaan/eksekusi itu, jadi bukan diajukan kepada Pengadilan yang memutus perkara semula.
d.	Pengadilan yang melaksanakan penyitaan/eksekusi wajib memeriksa dan memutus soal derden verzet tersebut.
e.	Jika timbul derden verzet seperti tercantum pada ayat (6) tersebut, maka Ketua pengadilan yang menerima perlawanan tersebut, harus memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara pokoknya.
f.	Demikian pula halnya Jika Pengadilan yang menerima perlawanan tersebut telah memberi putusan dalam verzet itu, harus memberitahukan putusannya kepada ketua Pengadilan yang minta bantuan padanya yang memutus perkara pokoknya.
g.	Jika ada banding terhadap putusan mengenai derden verzet tersebut, maka berlaku peraturan tentang banding atas perkara lainnya.
Perlawanan pihak ketiga terhadap sita yang dilakukan oleh Pengadilan (derden verzet) pada dasarnya hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita, dengan demikian penyewa, pemegang hak tanggungan, pemegang hak pakai atas tanah tidak berhak (tidak dibenarkan) untuk mengajukan perlawanan tersebut, namun berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2007 di Makassar telah diputuskan bahwa selain pemilik barang yang disita, maka bagi penyewa juga berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap sita yang telah diletakkan oleh Pengadilan.
Bagi pemegang hak tanggungan, apabila tanah dan/atau rumah yang dijaminkan kepadanya itu disita, berdasarkan klausula yang selalu terdapat dalam perjanjian yang dibuat dengan debiturnya, maka bukan upaya hukum derden verzet yang harus dilakukan melainkan langsung dapat meminta eksekusi kepada Pengadilan Negeri atau Kepala Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).Dengan demikian agar perlawanannya berhasil, pihak ketiga yang melakukan perlawanan tersebut harus membuktikan bahwa barang yang disita tersebut adalah miliknya, atau sebagai penyewa yang sah. Apabila ia berhasil membuktikan hal tersebut, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita yang telah diletakkan harus diperintahkan untuk diangkat. Sebaliknya jika pihak ketiga tersebut tidak dapat membuktikan dalilnya yaitu bahwa ia adalah pemilik atau penyewa yang sah dari barang yang disita itu, maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur dan sita akan tetap dipertahankan.
Pada dasarnya setiap orang yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara perdata dapat mengajukan permohonan kepada Ketua pengadilan untuk diperkenankan melibatkan diri sebagai pihak ketiga dalam perkara tersebut (intervensi) selama perkara tersebut belum dijatuhkan putusan.
Pihak ketiga yang tidak pernah dipanggil (tidak mengetahui) atau tidak mengajukan permohonan untuk melibatkan diri dalam suatu perkara (intervensi), dan merasa dirugikan oleh putusan terhadap perkara tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan seperti sita jaminan dan atau sita eksekusi.
Pihak ketiga yang akan mengajukan perlawanan terhadap sita tersebut dapat mengajukan permohonannya secara lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan yang secara nyata melaksanakan sita tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR. 
Ketentuan yang mengatur tentang tenggang waktu untuk mengajukan derden verzet, pada dasarnya sama dengan tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek, hal tersebut diatur dalam Pasal 129 HIR yang berbunyi sebagai berikut:
Ayat (1) Tergugat yang dikalahkan dengan putusan verstek dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan itu.
Ayat (2) Jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (verzet) dapat diterima dalam 14 hari sesudah pemberitahuan.
Apabila putusan itu tidak diberitahukan kepada Tergugat sendiri, maka perlawanan (verzet) masih diterima sampai pada hari ke-8 sesudah peneguran (Pasal 207 R.Bg / Pasal 196 HIR) atau dalam hal tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut sampai pada hari ke-14 (R.Bg) dan hari ke-8 (HIR)sesudah dijalankan surat perintah (Pasal 208 R.Bg/ Pasal 197 HIR). Dari ketentuan Pasal 153 R.Bg / Pasal 129 HIR tersebut dapat difahami sebagai berikut:
“Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan (verzet/derden verzet) adalah:
a.	Jika pemberitahuan isi putusan tersebut disampaikan langsung kepada Tergugat, maka tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan adalah 14 hari setelahpemberitahuan tersebut.
b.	Jika pemberitahuan isi putusan tersebut tidak disampaikan secara langsungkepadaTergugat (meskipun pemebritahuan itu sah menurut Pasal 390 HIR), makatenggang waktu untuk mengajukan perlawanan bagi Pelawan adalah sampai harikedelapan setelah Ketua Pengadilan memberikan teguran (aanmaning) kepadaTergugat untuk melaksanakan putusan.
c.	Jika Tergugat pada saat dipanggil untuk diberikan teguran (aanmaning) tidakhadir, maka tenggang waktu untuk melakukan perlawanan menjadi sampai harikedelapan sesudah dijalankan surat perintah ketua menurut Pasal 208 R.Bg / Pasal 197HIR “Surat penetapan untuk menjalankan eksekusi” atau hari terakhir untukmengajukan perlawanan adalah pada saat pelaksanaan eksekusi.”
Upaya hukum derden verzet merupakan bagian dari pada rangkaian proses hukum acara perdata di Indonesia, namun dalam hal terdapat putusan pengadilan di luar perkara perdata, maka berdasarkan praktik peradilan, upaya hukum perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dapat digunakan untuk melindungi haknya, sebagaimana menurut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 31-10-1962 No. 306K/Sip/1962, menyatakan bahwa “meskipun mengenai perlawanan terhadap pensitaan (conservatoir)tidak diatur secara khusus dalam HIR, menurut yurisprudensi perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima, juga dalam hal (sita conservatoir), ini belum disahkan (van waarde verklaard).

B.	Konsekuensi Hukum Atas Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Putusan Perkara Pidana Menyangkut Barang Bukti
Secara yuridis, perlawanan pihak ketiga (derden verzet) merupakan bagian dari pada upaya hukum luar biasa dalam lapangan hukum acara perdata, yang merupakan suatu perlawanan terhadap sita, baik sita jaminan (conservatoir beslag), sita revindikasi (revindicatoir beslag) atau sita eksekusi (executorial beslag).
Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap sita yang dilakukan oleh Pengadilan, pada dasarnya hanya dapat diajukan atas dasar hak milik. Namun setelah adanya hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2007 di Makassar, menyimpulkan bahwa selain pemilik barang yang disita, maka bagi penyewa atau pun pemegang hak seperti hak tanggungan, juga berhak untuk mengajukan perlawanan terhadap sita yang telah diletakan oleh pengadilan.
Putusan hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Putusan hakim yang demikian diharapkan dapat mendorong pada perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan antar anggota masyarakat, serta dapat dipergunakan sebagai sumber pembaruan hukum, perkembangan hukum dan ilmu hukum, dan dapat juga digunakan sebagai bahan kajian dalam ilmu hukum serta dapat dijadikan sebagai Yurisprudensi sebagai pedoman atau sumber hukum dalam putusan-putusan pengadilan di masa mendatang. 
Namun demikian, hakim dalam mempertimbangkan mengenai barang bukti milik pihak ketiga yang terkait tindak pidana dalam putusannya, harus memperhatikan tentang asas-asas itikad baik yang harus dimiliki oleh pihak ketiga sebagai pemilik barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dalam tindak pidana maupun sebagai pemilik barang yang dihasilkan dari kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku/tersangka tindak pidana. 
Dalam Black‟s Law Dictionary yang dimaksud itikad baik atau good faith adalah: “A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purposes. (2) faithfulness to one’s duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage”.
Subekti, merumuskan itikad baik dengan pengertian sebagai berikut: “Itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.”
Kemudian Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut: “Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum.”
Di dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya setiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam hukum perjanjian mempunyai dua pengertian yaitu: 
1.	Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdata. 
2.	Itikad baik dalam arti obyektif, yaitu Pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, dimana hakim diberikan suatu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan artinya bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku. 
Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap itikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas itikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik.
Asas itikad baik (in good faith, tegoeder trouw, de bonne foi). Pengertian itikad baik mempunyai dua arti:
1.	Arti yang Objektif: bahwa perjanjian yang dibuat itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Konsekuensinya disini, hakim dapat melakukan intervensi terhadap isi perjanjian yang telah dibuat para pihak yang bersangkutan. 
2.	Arti yang Subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. 
Itikad baik seharusnya dimiliki oleh setiap individu sebagai bagian dari makhluk sosial yang tidak dapat saling melepaskan diri dari ketergantungan sosial terhadap individu lain untuk saling bekerjasama, saling menghormati dan menciptakan suasana tenteram bersama-sama. Melepaskan diri dari keharusan adanya itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat adalah pengingkaran dari kebutuhannya sendiri; kebutuhan akan hidup bersama, saling menghormati dan saling memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial. Keberadaan itikad baik dalam setiap hubungan dengan masyarakat memberi arti penting bagi ketertiban masyarakat, itikad baik sebagai sikap batin untuk tidak melukai hak orang lain menjadi jaminan bagi hubungan masyarakat yang lebih tertib. Ketiadaan itikad baik dalam hubungan masyarakat mengarah pada perbuatan yang secara umum dicela oleh masyarakat, celaan datang dari sikap batin pembuat yang tidak memiliki itikad baik, sikap batin di sini mengarah pada “kesengajaan sebagai bentuk kesalahan” pembuat yang secara psikologis menyadari perbuatannya serta akibat yang melekat atau mungkin timbul dari pada perbuatan tersebut.
Berdasarkan uraian tentang itikad baik tersebut di atas, hal yang paling pokok yang harus dibuktikan oleh pihak ketiga sebagai pemilik barang/alat yang terkait tindak pidana adalah sebagai berikut:
1.	Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan.
2.	Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. 
3.	Harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. 
Dari ketentuan tersebut, apabila pihak ketiga dapat membuktikan bahwa dirinya beritikad baik, dalam hal pihak ketiga sebagai pemilik barang/alat misalkan meminjamkan atau menyewakan barang/alat miliknya kepada orang lain, pihak ketiga tersebut harus membuktikan bahwa dirinya tidak lalai dan tidak mempunyai niat menyewakan atau meminjamkan barang/alat miliknya untuk digunakan melakukan perbuatan tindak pidana, sehingga apabila pihak ketiga tidak tahu atau merasa ditipu atau dibohongi oleh penyewa maupun peminjam yang menggunakan barang/alat milik pihak ketiga untuk melakukan kejahatan/perbuatan tindak pidana, maka dalam hal ini pihak ketiga tersebut mempunyai itikad baik, karena dalam sikap batin pihak ketiga terdapat kejujuran sedangkan terhadap pelaku/tersangka yang menggunakan barang/alat milik pihak ketiga untuk melakukan perbuatan tindak pidana dengan tidak mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. 
Dengan demikian, apabila pihak ketiga dapat membuktikan bahwa dirinya beritikad baik, hakim dalam pertimbangan maupun dalam menjatuhkan putusan terhadap penentuan barang bukti yang nyata-nyata milik pihak ketiga yang beritikad baik tersebut dapat memberikan perlindungan hukum dengan mengembalikan barang bukti yang terkait tindak pidana kepada pemiliknya yakni pihak ketiga yang beritikad baik, sebagaimana dalam contoh putusan yang telah diuraikan di atas. Sehingga perlindungan hukum dapat diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad sebagai pemilik barang/alat yang terkait tindak pidana.
Putusan pengadilan dalam perkara pidana menyangkut barang bukti, diatur dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, yang mengatur bahwa putusan pengadilan terhadap barang bukti ada 2 (dua) kemungkinan yaitu: dikembalikan kepada yang paling berhak, dan dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak.
Ketika adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara, maka dalam hal adanya kepentingan lain (pihak ketiga) yang mengklaim bahwa barang bukti yang dirampas tersebut merupakan miliknya yang sah, menurut hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) tidak diatur mengenai upaya hukum perlawanan (perlawanan pihak ketiga/derden verzet), berbeda halnya dengan hukum acara perdata yang dengan tegas dapat diajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan tersebut.
Menyikapi hal tersebut, pada perkembangannya terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang yang dirugikan oleh putusan pengadilan menyangkut barang bukti yaitu dengan melakukan perlawanan/keberatan. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut hanya terdapat pada beberapa delik seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana perikanan, tindak pidana kehutanan dan lain sebagainya sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.
Dengan adanya peraturan perundang-undangan mengenai hak untuk mengajukan keberatan atau perlawanan terhadap putusan pengadilan berkaitan dengan perampasan barang bukti. Dalam praktiknya belum diatur mengenai prosedur atau tata cara pengajuan keberatan oleh pihak ketiga dalam peraturan pelaksanaan, oleh karena kepastian hukum belum terwujud dalam pelaksanaannya. Hal ini mengakibatkan pihak ketiga tidak dapat mengambil barang miliknya yang disita sebagai barang bukti dalam persidangan, sehingga menyebabkan kerugian materil bagi pihak ketiga serta kehilangan haknya untuk mendapatkan barang miliknya kembali. Ketika adanya perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana berkaitan dengan barang bukti, secara otomatis mengakibatkan barang bukti yang semula disita untuk dirampas oleh negara kedudukannya menjadi berubah, apabila pihak yang mengakui dan dapat membuktikan secara benar dan dapat menyakinkan hakim bahwa barang tersebut miliknya secara sah, mengakibatkan barang bukti yang semula ada dalam suatu perkara dan diputuskan untuk dirampas oleh negara, haruslah dikeluarkan statusnya menjadi barang di luar perkara tersebut.

C.	Konsep Perlindungan Hukum Berdasarkan Keadilan Atas Hak Kebendaan Bagi Pihak Ketiga Yang Mengajukan Perlawanan (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Putusan Perkara Pidana Menyangkut Barang Bukti
Penerapan upaya paksa berupa penyitaan barang-barang yang diduga terkait suatu tindak pidana menimbulkan berbagai potensi kerugian bagi pihak yang barang/asetnya digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Potensi kerugian yang ditimbulkan karena hilangnya penguasaan atas hak kebendaan yang melekat pada barang yang disita untuk tujuan pembuktian dipengadilan. Penyitaan barang sebagai alat pembuktian tersebut melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap akan ditentukan statusnya baik berupa pengembalian kepada pemilik awal benda itu disita atau bahkan diputuskan untuk dirampas sebagai upaya pengembalian kerugian negara, dengan alasan merupakan hasil dari tindak pidana dan hukuman tambahan bagi terpidana. 
Penyitaan dan perampasan barang tersebut sangat mungkin menempatkan pihak ketiga beriktikad baik menderita kerugian, karena jangka waktu persidangan yang relatif lama hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, terlebih jika benda itu diputuskan untuk dirampas. Sedangakan pengembalian barang terhadap pemilik awal barang-barang itu disita pun tidak dapat menghapus kerugian yang diderita oleh pihak yang bersangkutan, karena adanya penurunan nilai barang maupun potensi keuntungan investasi yang seharusnya dapat dihindari, sedangkan ketentuan hukum terkait perlindungan aset milik pihak ketiga yang beri’tikad baik tidak secara jelas dan tegas mengatur bagaimana upaya hukum dapat dilakukan.
Berbeda halnya dengan hukum acara perdata yang dikenal adanya upaya perlawanan bagi pihak ketiga (derden verzet) yang merupakan bagian dari pada upaya hukum luar biasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 206, Pasal 227-228 R.Bg dan Pasal 195 ayat (6) HIR. Ketiadaan aturan mengenai upaya hukum bagi pihak ketiga dalam hal adanya putusan pengadilan yang memerintahkan untuk eksekusi terhadap barang bukti untuk dirampas oleh negara dalam perkara pidana, mengakibatkan ketiadaan suatu perlindungan hukum bagi pihak yang merasa haknya dirugikan di negara. 
Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa konsep perlindungan hukum yang dikemukakan John Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dam mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak. Terdapat hal penting yang harus diketahui dari pendapat Salmon tersebut yakni ketika ada pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirampas, maka sebagai bentuk perlindungan terhadap haknya, sosok hukum harus memegang peranannya dalam menjaga dan mengembalikan hak pihak ketiga dari adanya kepentingan lain tersebut.
Adapun kaitan dengan adanya upaya hukum perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dalam hukum acara perdata secara filosofis bertujuan untuk melindungi hak kebendaan seseorang dan merupakan perlindungan hukum bagi setiap orang yang mencari keadilan dan kepastian hukum. Dikatakan bahwa derden verzet merupakan salah satu perlindungan yang diberikan oleh hukum sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yakni bahwa perlindungan hukum terhadap pihak ketiga tersebut merupakan sarana perlindungan hukum preventif, artinya pemberian kesempatan untuk mengajukan keberatan atas putusan pengadilan, dan merupakan sarana perlindungan hukum represif, artinya pemberian perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 
Kemudian sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kebendaan seseorang, bahwa perlindungan hak kebendaan merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang harus diayomi, dipertahankan dan dilindungi keberadaannya. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum (perlindungan hak kebendaan) adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat poin penting yang harus dijunjung tinggi yaitu adanya perlindungan yang diberikan oleh hukum merupakan suatu bentuk pengayoman terhadap hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia. Oleh karena itu dirasa sangat perlu memberikan suatu perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam hal adanya putusan pengadilan yeng memutuskan perampasan terhadap barang bukti.
Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain Polisi, Jaksa, Hakim, tersangka/terdakwa dan korban kejahatan serta pihak ketiga yang beritikad baik. Di antara perspektif tersebut, perspektif korban kejahatan maupun pihak ketiga yang juga sebagai korban karena perbuatan pelaku tindak pidana akan membawa pada kecerahan sekaligus sebagai penyempurnaan dari perspektif lainnya yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan peradilan pidana sekarang ini. Sistem peradilan harus melindungi semua orang, dan keadilan (substansial) ditujukan kepada orang-orang yang terlanggar haknya dan orang yang disangka melanggar hukum pidana harus diperlakukan secara adil (fair trial) atau keadilan prosedural.
Peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pembuat/pelaku kejahatan (offender centered), dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban kejahatan maupun pihak ketiga yang beritikad baik, dengan alasan: kejahatan adalah melanggar kepentingan publik (hukum publik), maka reaksi terhadap kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi publik atau masyarakat. Pandangan tersebut mendominasi praktik peradilan pidana, akibatnya orang yang terlanggar haknya dan menderita akibat kejahatan yang dilakukan pelaku tindak pidana, diabaikan oleh sistem peradilan pidana. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/ terdakwa, sementara hak-hak korban maupun hak-hak pihak ketiga diabaikan, sehingga kemungkinan untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya sangatlah kecil. 
Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP pun hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka. Paling tidak terdapat sepuluh asas yang dianut oleh KUHAP dengan maksud untuk melindungi hak warga negara dalam proses hukum yang adil yaitu:
1.	Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun; 
2.	Praduga tidak bersalah; 
3.	Pelanggaran atas hak-hak individu warga negara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah; 
4.	Seorang tersangka hendaknya diberi tahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; 
5.	Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasihat hukum; 
6.	Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan; 
7.	Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana; 
8.	Peradilan harus terbuka untuk umum; 
9.	Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; serta 
10.	Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.
Melihat sepuluh asas di atas, secara normatif KUHAP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, tanpa memberi ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya, begitu juga terhadap hak-hak pihak ketiga yang dikorbankan karena kesalahan pelaku tindak pidana. 
Walaupun dalam praktek terdapat upaya untuk mengajukan gugatan secara hukum perdata atas dasar ketentuan Pasal 1365 BW (KUH Perdata), upaya tersebut bukan merupakan suatu upaya hukum yang baru. Seperti halnya dalam kasus yang menimpa mantan Hakim Syarifuddin Umar yang menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menuntut ganti rugi atas tindaknya telah melakukan penggeledahan dan penyitaan barang-barang yang merupakan miliknya yang digunakan sebagai barang bukti di persidangan pada kasus suap. Upaya tersebut dalam praktek dinilai sebagai bentuk perlindungan akan hak kebendaan seseorang yang dirasa telah dilanggar oleh tindakan aparat penegak hukum.
Adapun mengenai mekanisme yang ditempuhnya adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana atau mengajukan gugatan biasa secara terpisah. Penggabungan perkara ganti kerugian merupakan acara yang khas, yang ada di dalam isi ketentuan dari KUHAP. Asas penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana dapat disebutkan sebagai berikut:
1.	Merupakan praktek penegakan hukum berdasarkan ciptaan KUHAP sendiri bagi proses beracara (pidana dan perdata) untuk peradilan di Indonesia. KUHAP memberi prosedur hukum bagi seorang korban (atau beberapa korban) tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung; 
2.	Penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana sekaligus adalah sesuai dengan asas keseimbangan yang dimaksud KUHAP. 
Maksud dari penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah: pertama, agar perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Kedua, hal penggabungan sesuai dengan asas beracara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Ketiga, orang lain (pihak ketiga) termasuk korban, dapat segera mungkin memperoleh ganti ruginya tanpa harus melalui prosedur perkara perdata biasa yang dapat memakan waktu yang lama. Namun demikian, untuk dapat mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
1.	Harus berupa dan merupakan kerugian yang dialami oleh orang lain (pihak ketiga) termasuk korban (saksi korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa. 
2.	Jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat diminta hanya terbatas sebesar jumlah kerugian material yang diderita orang lain, termasuk korban tersebut. 
3.	Bahwa sasaran subjek hukumnya pihak-pihak adalah terdakwa. 
4.	Penuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidananya tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitor). 
5.	Dalam hal Penuntut Umum tidak hadir, tuntutan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan. 
6.	Perkara pidananya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain (pihak ketiga). Kerugian bagi orang lain (pihak ketiga) termasuk kerugian pada korban. 
7.	Penuntutan gugatan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidana tersebut tidak perlu diajukan melalui Panitera Pengadilan Negeri, melainkan dapat langsung diajukan dalam sidang Pengadilan melalui Majelis Hakim/Hakim. 
8.	Gugatan ganti kerugian Pasal 98 ayat (1) KUHAP adalah, harus sebagai akibat kerugian yang timbul karena perbuatan terdakwa dan tidak mengenai kerugian-kerugian lainnya. 
Dari uraian di atas, maka dapat diketahui, yang dapat diajukan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanya terbatas pada tuntutan ganti kerugian yang secara nyata-nyata (riil) dikeluarkan, atau dengan kata lain ganti kerugian material. Pembatasan ini dimaksudkan didasarkan pada:
1.	Proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut harus berjalan cepat, tidak memakan waktu yang lama dan seketika dan segera mungkin dapat direalisasikan, serta adanya prinsip pemeriksaan peradilan yang cepat dan sederhana. Misalnya, hanya membuktikan bukti-bukti surat dan kwitansi, biaya pengobatan, biaya perawatan, biaya memperbaiki kendaraan, dan lain-lain. 
2.	Kerugian materiil yang berupa kerugian yang secara nyata (riil) tersebut mudah pembuktiannya. 
3.	Karena hanyalah kerugian yang immaterial tidak dapat diterima untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. 
4.	Karena itulah, imbalan ganti kerugian immateriil harus dipisahkan, dengan maksud agar diajukan tersendiri pada gugatan perdata biasa, karena dipandang tidak sederhana dan tidak mudah. 
5.	Karena pemeriksaan dan pembuktiannya sulit serta memakan waktu, pula menghambat pemeriksaan pidananya, sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 
Dengan adanya pembatasan di atas, muncul kelemahan-kelemahan dari praktek penggabungan gugatan ganti kerugian yang ada dalam KUHAP, diantaranya: 
a.	Sistem penggabungan tersebut dirasakan belum mendekati hakekat tujuan ganti kerugian itu sendiri. 
b.	Tuntutan ganti kerugian oleh orang lain (pihak ketiga) yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya kerugian materiil yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut. Jadi KUHAP dalam ketentuan-ketentuannya masih membatasi hak. 
c.	Untuk kerugian non materiil, yaitu kerugian immateriil terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata biasa tersendiri, yang mungkin dapat memakan waktu lama. 
d.	Kondisi seperti ini berarti mengaburkan maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses. 
e.	Adanya kendala dalam pelaksanaan masalah pembayaran ganti kerugian tersebut. Apabila pihak korban atau orang lain (pihak ketiga) tetap menuntut ganti kerugian yang bersifat immateriil juga, hasilnya akan nihil, karena putusan selalu menyatakan: gugatan ganti kerugian immateriil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berdasarkan hukum. 
f.	Majelis hakim/hakim harus cermat, sebab selalu harus memisahkan antara kerugian materiil dengan kerugian immateriil, sehingga tidak efisien. 
g.	Karena gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat assessor. 
h.	Pada setiap putusan perdatanya, baik pihak korban maupun pihak ketiga sebagai penggugat dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut selalu menggantungkan pihak terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum jika mau banding, sehingga melenyapkan hak banding sebagai upaya hukum. 
Kelemahan-kelemahan di atas semakin mempersempit ruang korban tindak pidana juga pihak ketiga untuk mengajukan hak-haknya, penggabungan gugatan ganti kerugian hanya memberikan peluang untuk kerugian materiil saja, sedangkan untuk pemulihan kerugian immaterial masih harus diajukan secara terpisah melalui gugatan perdata biasa, yang pada prakteknya tidak sederhana, tidak cepat dan tidak murah, walaupun ditentukan dalam waktu 6 (enam) bulan, namun dalam praktek bisa terjadi lebih dari waktu tersebut.
Dalam literatur hukum perdata dikenal adanya suatu dikotomi atau pembagian hak menjadi 2 (dua) yakni hak perseorangan (jus in personam) dan hak kebendaan (jus in rem). Hak Perseorangan (jus in personam) secara sederhananya adalah suatu hak yang melekat pada seseorang. Hak seseorang sebenarnya merupakan kewajiban bagi pihak yang dan dalam hal ini hukum memainkan perannya agar menjamin bahwa kepentingan seseorang akan diperhatikan oleh pihak yang lainnya. Dari pengertian tersebut, maka sangat jelas bahwa peranan hukum dalam menjamin kepentingan seseorang haruslah menjadi sosok yang terdepan sebagai pelindung ketika ada pihak lain yang merenggut haknya. Dalam hal ini adanya eksekusi barang bukti yang menurut kepentingan barang tersebut merupakan miliknya, maka secara teoritis kepentingan kepentingan tersebut haruslah dilindungi oleh hukum.
Selain hak perseorangan, terdapat juga Hak Kebendaan (jus in rem) yang secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu hak atas suatu benda. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua hak tersebut adalah bahwa hak perseorangan adalah hak yang bersifat relatif, yakni hak yang hanya dapat dituntut kepada orang-orang tertentu sajayakni kepada subjek hukum yang kepada siapa seseorang melakukan suatu hubungan hukum dengannya, sehingga hak perseorangan tidak dapat dituntut kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan hukum tertentu dengan orang yang memiliki hak tersebut, kecuali seseorang yang kepadanya melekat suatu kewajiban hukum yang timbul karena hak dari seseorang tersebut telah menyerahkan kewajibannya kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian tertentu dengan pihak yang lain tersebut, atau karena debitur tersebut memiliki suatu hak tertentu terhadap pihak yang lain tersebut.
Berbeda dengan hak perseorangan yang bersifat relatif, hak kebendaan adalah hak-hak kekayaan yang mepunyai ciri-ciri bersifat absolut (bisa ditujukan kepada semua orang pada umumnya) dan yang lahir lebih dulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan melekat terhadap suatu benda tertentu. Oleh karena itu hak kebendaan adalah suatu hak yang dapat dituntut oleh/terhadap setiap orang berkaitan dengan hak kebendaan seseorang, karena hak kebendaan itu sendiri adalah hak yang mengikuti kemanapun benda itu berada (droit de suite). Dengan demikian, maka pihak yang merasa dirugikan atas penguasaan dan kepemilikan hak kebendaan termasuk pihak ketiga yang hak kebendaannya dirampas oleh negara, dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan.
Dengan memperhatikan bahwa adanya hak kebendaan yang harus dilindungi oleh hukum, maka sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak ketiga yang dirugikan oleh adanya proses eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana, maka haruslah dibentuk suatu peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai adanya upaya keberatan bagi pihak ketiga atas eksekusi barang bukti.
Walaupun dalam lapangan hukum pidana materil telah terdapat beberapa delik yang diatur oleh peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hak keberatan terhadap putusan pengadilan menyangkut perampasan terhadap barang bukti seperti UU Tipikor, UU Narkotika, UU Perikanan, UU Kehutanan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun hal tersebut masih memerlukan ketentuan hukum formil sebagai instrumen hukum bagi pihak ketiga yang beri’tikad baik yang merasa dirugikan hak kepemilikannya atas penetapan status barang bukti tindak pidana. 
Konsep perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya atas penetapan status barang bukti tindak pidana, adalah dengan membentuk kebijakan hukum melalui penciptaan prosedur/mekanisme tersendiri (sui generis) yang mengarahkan penggunaan upaya hukum luar biasa berupa perlawanan pihak ketiga (derden verzet) sebagai instrumen hukum formil yang digunakan pihak ketiga atas keberatan terhadap putusan pengadilan menyangkut perampasan terhadap barang bukti tindak pidana.
Penggunaan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk memperoleh kembali barang miliknya yang dirampas berdasarkan putusan menyangkut barang bukti tindak pidana dinilai cukup relevan dibandingkan dengan penggunaan upaya gugatan perdata biasa, mengingat objek yang dilawan adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
PENUTUP
A.	Kesimpulan
1.	Ditinjau dari aspek hukum materil, putusan menyangkut barang bukti yang dirampas/disita memungkinkan adanya perlawanan pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Perikanan, Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Kehutanan dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan perundang-undangan khusus lainnya. Namun demikian secara yuridis formal mengenai perlawanan atau keberatan pihak ketiga terhadap eksekusi putusan pengadilan menyangkut barang bukti dalam perkara pidana, belum diatur dalam peraturan perundang undangan. Sehingga gugatan perdata dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) berdasarkan Pasal 206 R.Bg/ Pasal 195 HIR sering dijadikan alternatif hukum yang digunakan sebagai upaya perlindungan pihak ketiga atas hak kebendaan yang disita atau dirampas sebagai barang bukti tindak pidana.
2.	Konsekuensi hukum atas perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti, antara lain:
a.	Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) sebagai Upaya Hukum Luar Biasa, tidak menangguhkan eksekusi atau membatalkan putusan pidana yang menjadi objek perlawanan.
b.	Putusan perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap putusan perkara pidana hanya bersifat memperbaiki status barang bukti yang menjadi objek putusan pidana, khususnya mengenai hal-hal yang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 Rv).
Tidak adanya ketentuan hukum formil yang mengatur perlawanan pihak ketiga (derden verzet) atas eksekusi putusan perkara pidana menyangkut barang bukti, praktik peradilan di Indonesia mengupayakan penyelesaian perkara perlawanan ketiga dimaksud melalui sistem peradilan perdata.
3.	Konsep perlawanan pihak ketiga (derden verzet) dalam lapangan hukum perdata harus dijadikan sebagai instrumen hukum formil penyelesaian perkara keberatan/perlawanan putusan pidana menyangkut penyitaan atau perampasan barang bukti tindak pidana, guna melindungi hak kebendaan pihak ketiga. Tidak adanya ketentuan prosedur hukum yang mengatur secara tegas mengenai penggunaan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (derden verzet) terhadap eksekusi putusan pidana menyangkut barang bukti, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi pihak ketiga untuk mendapatkan perlindungan atas hak kebendaan yang dimilikinya.

B.	Saran
1.	Untuk melindungi pihak ketiga beritikad baik dari upaya penegakan hukum terkait penyitaan dan perampasan aset yang diyakini menimbulkan banyak potensi kerugian sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap ketentuan hukum acara pidana, untuk mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang beritikad baik yang secara tidak langsung menjadi korban dari proses penegakan hukum. Evaluasi tersebut dapat berupa pembaharuan/ pengesahan Rancangan Undang- Undang Kitab Hukum Acara Pidana yang sudah dibahas sejak lama tersebut menjadi Undang- undang. Yang mana dalam RUU tersebut dimuat kewenangan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang didalamnya terkait kewenangan untuk memutuskan upaya paksa berupa penyitaan. Atas dasar tersebut perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur formal penggunaan upaya hukum derden verzet untuk melindungi hak pihak ketiga
2.	Untuk menghindari konsekuensi hukum diterimanya perlawanan pihak ketiga (upaya hk luar biasa) hakim harus cermat dalm menetapkan status barang bukti. Penerapan alas hak yang sah sebagai pertimbangan hakim untuk menegembalikan barang-barang yang disita dan dijadikan barang bukti dalam proses peradilan tidak jelas dan sangat dimungkinkan bersifat subyektif, karena kepemilikan barang yang didasarkan alas hak yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat diputusankan berbeda (dirampas atau dikembalikan pada pihak yang paling berhak). Penyitaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan pengawasan yang ketat sehingga menjadi upaya terakhir untuk mendapatkan barang bukti, terlebih jika barang barang tersebut merupakan barang-barang milik pihak ketiga yang beritikad baik.
3.	Penggunaan upaya hukum derden verzet harus diatur secar rinci dalam peratura perundang-undangan. Perampasan aset seharusnya dibuat dengan ketentuan tersendiri di luar dari Undang-Undang yang telah ada, yang mana undang-undang tersebut menganut Sistem In Rem, sehingga para pihak pemegang hak kebendaan bisa lebih maksimal melakukan upaya hukum karena posisi yang seimbang diantara para pihak dalam hal ini pemegang aset dan pemerintah yang berupaya melakukan perampasan aset dalam rangka pengembalian kerugian negara (Asset Recovery). Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang ada harus segera dapat disahkan menjadi Undang-Undang. 

DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan Sosiologis), Gunung Agung, Jakarta, 2002.
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
Amin. SM, Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta, Pradya Paramita, Jakarta, 1981.
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Eight Edition, United Stated of America, 2004.
E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cetakan. Kesebelas, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.
Hans Kelsen, The General Theory of Law and State, Harvard University Pers, Cambridge, Massachussetts, 1949.
J. Satrio, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali), Sibar Grafika, Jakarta, 2006.
R. Soeparmono, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP, Mandar Maju, Bandung, 2003.
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2005.
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Ekstensialisme Dan Abolisionisme), Binacipta, Bandung, 1996.
Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
Samuel M.P. Hutabarat, Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010.
Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta,2002.
_____, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 1991.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen Ke empat)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
HIR (Herziene Inlandsch Reglement)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan

SUMBER LAIN
Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia, Jakarta, 1986.
Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Pidato Pengukuhan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 30 Oktober 1993. 
Mudzzakkir, “Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Desertasi, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2001.
Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.