PENINDAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT 
(DIT BINMAS) POLDA JABAR BANDUNG DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAKAN KRIMINALITAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

ARTIKEL

A.	Pendahuluan
1.	Latar Belakang
Peranan polisi dalam penegakkan hukum dapat ditemukan di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan ; dan Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Dari uraian-uraian tersebut, ditinjau dari segi tugas maka Polri sebagai suatu institusi, dalam rangka menegakkan hukum khususnya  hukum pidana disamping menggunakan pendekatan represif juga pendekatan prefentif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan penegakkan hukum. Tugas-tugas polisi bersifat preventif dilaksanakan mencegah, mengatur atau melakukan tindakan-tindakan yang berupa usaha, kegiatan demi terciptanya keamanan, ketertiban, kedamaian dan ketenangan didalam masyarakat. Usaha-usaha yang dilakuakan polisi itu berupa kegiatan patroli, penyuluhan, pantauan dan pertolongan pada masyarakat dimana bila dikaitkan dengan undang-undang disebut dengan pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Tugas-tugas preventif ini lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat umum. Sementara itu, tugas polisi yang bersifat represif lebih berorientasi pada penegakkan  hukum pidana yang berupa menindak terhadap para pelanggar  untuk selanjutnya diproses dalam sistem peradilan pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
Kaitannya dengan tugas preventif kepolisian yang bersifat mencegah terjadinya suatu tindakan kriminal, dalam institusi Polri khususnya dilingkungan Kepoliisian Daerah diwujudkan berupa Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas), yang mana berdasarkan Pasal 1 butir 22 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, dinyatakan bahwa “Direktorat Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Ditbinmas adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda”. Lebih lanjut, pada Pasal 156 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, tugas dari Ditbinmas adalah “menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”.
Secara substansi keberadaan Dit Binmas telah didukung oleh peraturan yang memadai, namun apabila dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto kaitannya dengan faktor-faktor yang menentukan efektifitas hukum, maka yang yang menjadi pertanyaan apakah tugas dari preventif Ditbinmas betul-betul telah dilaksanakan sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku, apakah prasarana yang ada telah mendukung dalam proses penegakkan hukum oleh Dit binmas. Selain itu yang tak kalah penting adalah bagaimana kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dalam hal merespon upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Ditbinmas. Sebagaimana diketahui bahwa Kepolisian selalu identik dengan fungsi serse dan lalu lintas, dimana hampir jarang ditemui suatu kegiatan penyuluhan hukum atau kegiatan-kegiatan Dit binmas sebagaimana Pasal 156 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, tugas dari Ditbinmas, yang meliputi menyelenggarakan pembinaan masyarakat,  kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.  Pada hal tugas-tugas yang diemban Ditbinmas senyatanya adalah tugas preventif yang memang sangat penting dalam rangka mengantisipasi adanya tindakan kriminalitas serta terganggunya kamtibmas dimasyarakat.
Berangkat dari permasalahan tersebut, tentunya tugas preventif penegakkan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian (Ditbinmas) semata, karena akan melibatkan seluruh komponen-komponen serta stake holder yang ada, karena fakta yang terjadi walaupun telah ada fungsi preventif Kepolisian yang dilakukan oleh Ditbimas, masih saja terdapat kasus-kasus kriminal di wilayah hukum Polda Jabar. Hal tersebut dapat terlihat dalam kasus yang terjadi sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, dimana untuk kasus pencurian berat tindak pidana yang terjadi adalah sebanyak 21 kasus, pencurian dengan kekerasan 15 kasus, curanmor 8 kasus, penganiayaan 8 kasus, penipuan 53 kasus, penggelapan  63 kasus, pembunuhan 2 kasus, pekosaan 6 kasus dan tindak pidana yang melibatkan ibu dan anak sebanak 1 kasus.1
Data tersebut merupakan data yang telah duhimpun oleh DitreskrimUm Polda Jabar, tidak termasuk kasus-kasus yang menjadi pemberitaan dimedia, yang terjadi didaerah terpencil serta yang memang tidak pernah ditangani dikepolisian. Berdasarkan pada kasus tersebut di atas, tentunya menjadi cerminan bagi kepolisian untuk mengantisipasi tindakan kriminal yang terjadi. Karena faktanya dengan adanya tidakan criminal yang terjadi merupakan salah satu indicator bagi tugas preventif kepolisian belum berjalan secara maksimal. Tentunya, adanya tindakan kriminal yang kadang tanpa dapat diprediksi, harus mampu diantisipasi dan ditanggulangi oleh segenap komponen bangsa termasuk dalam hal ini selaku Kepolisian khususnya Ditbinmas selaku pelaksana tugas preventif Kepolisian dalam mencegah terjadinya tindakan kriminal.

2.	Identifikasi Masalah
a.	Bagaimanakah penindakan Ditbinmas Polda Jabar dalam rangka mencegah tindakan kriminalitas dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ? 
b.	Kendala- kendala apa yang terjadi dalam hal pencegahan tindakan kriminalitas oleh Ditbinmas Polda Jabar?
c.	Bagaimanakah upaya dalam rangka memaksimalkan Penindakan Ditbinmas sehingga dapat mencegah tindakan kriminalitas?

3.	Metode Penelitian
a.	Metode Pendekatan
Metode yang digunakan dalam ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mana menurut Soerjono Soekanto,24 pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

b.	Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis. Menurut Soerjono Soekanto dikatakan, bahwa : “Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru”.25 Peneliti mengunakan jenis penelitian deskriptif-analitis karena menggambarkan serta menganalisis fakta-fakta yang sesuai dengan identifikasi masalah  secara  sistematis  dan  faktual   tentang peranan Ditbinmas Polda Jabar Bandung dalam rangka mencegah terjadinya tindak kriminalitas dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan penerapan doktrin-doktrin Hukum Pidana, Hukum Kepolisian, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Administrasi Negara, Hukum Administrasi Daerah dalam penerapannya di Indonesia, dikaitkan dengan perkembangan hukum di masa datang.

B.	Tinjauan Teoritis dan Yuridis
Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, hal itu tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, yang menyatakan : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara mempunyai hak untuk membuat pengaturan untuk mewujudkan rasa aman, dan mencegah timbulnya anarki dalam masyarakat, maka diperlukan alat negara untuk mencapai tujuan tersebut, yang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan Pasal 30 aya (4) UUD 45 amandemen, yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.
Perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Berkaitan dengan tugas dan wewenang Polri, dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa :
Pasal 13
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a.	Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b.	Menegakkan hukum; dan
c.	Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
a.	Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b.	Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c.	Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d.	Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e.	Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f.	Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g.	Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h.	Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i.	Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j.	Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k.	Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l.	Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam penanggulangan terhadap tindak pidana diperlukan adanya suatu sistem peradilan pidana yang mempunyai makna integrated criminal justice system yaitu singkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam :26
1.	Singkronisasi struktural (structural sinchronization) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga hukum;
2.	Sinkronisasi substansial (substansial sinchronization) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalanya sistem peradilan pidana;
3.	Singkronisasi kultural (cultural sinchronization) adalah keserempakan pandangan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana yang bercirikan kebersamaan dan kerjasama yang tulus ikhlas tersebut di atas adalah sistem peradilan pidana yang sejalan dengan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.27
Dalam kehidupan bermasyarakat muncul suatu aturan yang disebut dengan norma atau kaidah yang hidup dalam lingkungan masyarakat, namun seiring dengan berjalannya waktu, norma atau kaidah yang hidup di lingkungan masyarakat tersebut dirasakan sudah tidak mencukupi kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, maka dibutuhkan suatu hukum tertulis yang bersifat mengikat dan memaksa. Peraturan yang dikeluarkan oleh Negara tersebut bersifat memaksa karena mempunyai sanksi dalam setiap pelanggaran yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok, hal yang berkaitan dengan sanksi ini tercakup dalam hukum pidana yang muncul dalam bentuk suatu pemidanaan.
Salah satu persoalan yang diatur dalam hukum pidana adalah mengenai pidana dan pemidanaan, yang meliputi tentang  penjatuhan jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan (strafmaat) serta bagaimana pidana itu dilaksanakan merupakan bagian dari suatu sistem pemidanaan. 
L.H.C. Hullsman dalam Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:28

“Sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (the statutory rules relating to penal sanctions and punishment)”. 

Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa: 29
“Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang  mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana)”.

 Hal tersebut berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat  dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. 
Selanjutnya, menurut Barda Nawawi Arief : 30
“Bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan perundang-undangan  (the statutory rules) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam  KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa  aturan umum (Buku I) maupun aturan khusus mengenai tindak pidana (Buku II dan III)  pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.”
Kemudian, apabila pemidanaan ditinjau dari segi orientasinya, terdapat 2 (dua) macam teori pemidanaan,yaitu: 31
1.	Teori absolut (pembalasan), yaitu teori yang berorientasi ke belakang berupa pembalasan yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan; dan
2.	Teori relatif (tujuan), yaitu teori yang berorientasi ke depan berupa penyembuhan luka, baik luka individual maupun luka sosial. Mengutip pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief, maka di dalam masyarakat modern, tampaknya ada kecenderungan untuk  mengarah pada teori gabungan. 

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dinyatakan bahwa: 32 
“Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (uitdrukinking van de gerechtigheid)”.
Jadi, terdapat dua sisi/sasaran/aspek pokok dalam tujuan pemidanaan sebagai kepentingan yang hendak dilindungi secara berimbang yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, yang dalam hal ini adalah pelaku. Hal demikian ini mencerminkan perwujudan dari asas monodualistis sekaligus individualisasi pidana guna mengakomodasi tuntutan tujuan pemidanaan yang sedang berkembang dewasa ini. Oleh karena itu, dapatlah dilihat bahwa perkembangan tujuan pidana dan pemidanaan tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih manusiawi. Sementara itu tujuan pemidanaan sendiri harus berdasarkan pada keadilan.

C.	Pembahasan Tentang Penindakan Ditbinmas Polda Jabar Dalam Rangka Mencegah Terjadinya Tindakan Kriminalitas
1.	Penindakan Ditbinmas Polda Jabar Dalam Rangka Mencegah Tindakan Kriminalitas Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku
Salah satu fungsi kepolisian dalam rangka mencegah tindakan kriminalitas dalam lingkup Kepolisian daerah adalah Ditbinmas, dimana berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor    22   Tahun   2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, dinyatakan bahwa “Ditbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat”.
Dapat diketahui bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas, fungsi Ditbimnmas merupakan fungsi Kepolisian yang bersifat pencegahan. Selanjutnya, secara rinci fungsi Ditbinmas diatur dalam Pasal 156 ayat (3), dimana Ditbinmas menyelenggarakan fungsi:
1.	Pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap  hukum  dan peraturan perundang-undangan;
2.	Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama polda dengan masyarakat yang kondusif;
3.	Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat antara lain pembinan terhadap remaja, pemuda, wanita, dan anak;
4.	Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan polsus;
5.	Pembinaan   pelaksanaan   kegiatan   polmas   yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara polda dengan masyarakat dan pemerintah serta organisasi non pemerintah; dan
6.	Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan ditbinmas.
Berdasarkan pada uraian tugas Ditbinmas sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor    22   Tahun   2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah di atas, penindakan Ditbinmas Polda Jabar dalam rangka mencegah tindakan kriminalitas pada prakteknya, Ditbinmas Polda Jabar telah melakukan langkah-langkah yang meliputi: Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), yaitu pemenuhan SOP (peraturan) yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas Ditbinmas dalam rangka mengembangkan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; Faktor penegak hukum, meningkatkan kemampuan personil fungsi Binmas untuk dengan memberikan pelatihan keamanan swakarsa; peningkatan profesinal anggota Polri, peningkatan kesejahteraan anggota Polri dan lain sebagainya; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu dengan: peningkatan kesejahteraan anggota Polri, penyusuna program anggaran dan rencana kerja, pembenahan administrasi perkantorandukungan operasional satuan kerja,penambahan jumlah pelaksanaan supervise fungsi Binmas; Faktor masyarakat,meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna memperoleh kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat serta menumbuhkan kesadaran masyaraakat agar pentingnya menjaga keamanan secara swakarsa; dan Faktor kebudayaan, yakni meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah/non pemerintah dan potensi masyarakat lainnya dan meningkatkan pelayanan prima, memberdayakan potensi masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan maupun kesadaran masyarakat.

2.	Kendala- Kendala Yang Terjadi Dalam Hal Pencegahan Tindakan Kriminalitas Oleh Ditbinmas Polda Jabar
Sebagai alat pengayoman maka hukum melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu tata-tertib masyarakat, yang dilakukan oleh individu-individu lain atau pemerintah sendiri (penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat negara) maupun pemerintah asing (agresi atau subversi) sebagai alat pengayoman maka hukum itu harus berusaha menjadikan tiap-tiap anggota masyarakat suatu manusia yang berguna. Tugas mengayomi meliputi tugas menjadikan manusia menjadi baik.
Unsur melindungi dan mendidik yang terlihat dalam tugas hukum pidana, maka tujuan hukum pidana ialah mengayomi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban masyarakat dengan memberi sanksi terhadap tindakan-tindakan pelaku, dengan maksud untuk mencegah pelanggaran. Hukum yang lahir berdasarkan nilai-nilai dan persepsi mendasar, dalam proses perubahan, mempunyai peran untuk mempertahankan stabilitas atau kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial.33
Hukum sebagai sarana untuk mempertahankan kestabilan maksudnya adalah bahwa hukum yang diberlakukan ditujukan untuk menjaga nilai-nilai yang berlaku dimana hukum sebagai sarana kontrol sosial apabila masalahnya menyangkut bidang-bidang kehidupan pribadi,34 yaitu bidang-bidang yang secara langsung berhubungan dengan sendi-sendi masyarakat maksudnya asas-asas yang merupakan dasar pada integarasi masyarakat.
Masyarakat berintegrasi karena adanya kesamaan pandangan pada diri mereka mengenai kehidupan dan bagaimana cara menjalaninya. Kesamaan ini menjelma dalam nilai-nilai yang dianut dan aturan yang diterapkan atas mereka. Jika nilai-nilai yang ada dimasyarakat menyatakan bahwa kegiatan prostitusi pekerja seks komersial adalah perbuatan menyimpang dan amoral, maka negara menerapkan hukum yang tegas mengenai hal tersebut, maka hukum tadi dapat dikatakan berfungsi dalam mempertahankan nilai-nilai yang menjadi asas integrasi masyarakat. Hukum juga yang kemudian melakukan kontrol terhadap setiap sarana dan prasarana yang menjurus pada perbuatan menyimpang tersebut.
Berkaitan dengan kendala- kendala yang terjadi dalam hal pencegahan tindakan kriminalitas oleh Ditbinmas Polda Jabar, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Jawa Barat memiliki luas wilayah 29.275.82 Km2 dan berpenduduk dengan jumlah penduduk sekitar 45.442.187 jiwa, selain itu dengan adanya kenala-kendala internal di Bidhumas Polda jabar, mengakibatkan permasalahan dalam hal pencegahan tindakan kriminalitas oleh Ditbinmas Polda Jabar, yang meliputi: Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang berakibat pada gangguan kamtibmas; Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan; Kurannya kemampuan yang dimiliki petugas keamanan, baik Satpam maupun Siskamling dalam menjaga lingkungan dan kawasan; Kurangnya pembinaan, pengawasan dan penindakan yang dilakukan Polri terhadap bentuk-bentuk pengamanan yang dilakukan masyarakat; Masih adanya potensi pencurian asset Negara; Adanya sebagian kawasan hutan, perkebunan nasional, daerah rawan pencurian dan penjarahan hasil hutan/perkebunan, penyerobotan tanah hutan/perkebunan termasuk perambahan hutan. Adanya kawasan seperti laut di Garut, Sukabumi, Pangandaran merupakan pantai yang berpotensi adanya imigran gelap dan penyelundupan manusia; Khususnya dikota-kota besar di wilayah Jawa Barat sering terjadi adanya peredaran narkotika di lingkungan pendidikan, adanya geng motor yang berpotensi adanya kerawanan/gangguan kamtibmas; Pemenuhan personil Ditbinmaas belum proporsional serta terbatasnya sarana dan prasarana kepolisian sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dapat mengganggu kelancaran tugas.

3.	Upaya Dalam Rangka Memaksimalkan Penindakan Ditbinmas Sehingga Dapat Mencegah Tindakan Kriminalitas
Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberikan tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum. Kemudian, dalam Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa dalam upaya penegakan hukum, perlu adanya langkah-langkah penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selaku penyidik.
Dalam penegakkan hukum oleh Polri tersebut, tentunya bertujuan untuk melakukan perlindungan hukum baik kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi, hak tersebut karena Polri sebagai alat negara yang melindungi, mengayomi masyarakatdan melakukan penegakkan hukum.
Sehubungan dengan upaya dalam rangka memaksimalkan penindakan Ditbinmas sehingga dapat mencegah tindakan kriminalitas, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam melaksanakan tugas dan dan fungsinya Ditbinmas Polda Jabar menemui kendala diantaranya: Kurangnya kesadaran hukum masyarakat; Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan; Kurannya kemampuan yang dimiliki petugas keamanan; Kurangnya pembinaan, pengawasan dan penindakan yang dilakukan Polri terhadap bentuk-bentuk pengamanan yang dilakukan masyarakat; Masih adanya potensi pencurian asset Negara; Adanya sebagian kawasan hutan, perkebunan nasional, daerah rawan pencurian dan penjarahan hasil hutan/perkebunan, penyerobotan tanah hutan/perkebunan termasuk perambahan hutan. Adanya kawasan seperti laut di Garut, Sukabumi, Pangandaran merupakan pantai yang berpotensi adanya imigran gelap dan penyelundupan manusia; Khususnya dikota-kota besar di wilayah Jawa Barat sering terjadi adanya peredaran narkotika di lingkungan pendidikan, adanya geng motor yang berpotensi adanya kerawanan/gangguan kamtibmas; Pemenuhan personil Ditbinmaas belum proporsional serta terbatasnya sarana dan prasarana, maka upaya yang dapat dilakukan dengan mengutip teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yaitu :
1.	Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), diperlukan aturan yang memadai dalam bentuk Peraturan Kapolda dalam rangka pelaksanaan tugas Ditbinmas, dalam rangka pencegahan kriminalitas yang menuntut tindakan segera dari petugas, tanpa harus berkoordinasi dulu dengan fungsi kepolisian lainnya (fungsi refresif) dalam penegakkan hukum seperti Ditreskrimum, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba sebagaimana mengacu pada Peraturan DirBinmas Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pokok-Poko Hubungan Tata Cara Kerja Dilingkungan Ditbinmas, yang mengharuskan adanya koordinasi dalam setiap tindakan Ditbinmas.
2.	Faktor penegak hukum, para personil Ditbinmas seyogyanya dibekali dengan kemampuan hukum yang memadai baik mental maupun pengetahuan, sehingga dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya yang bersifat pencegahan, selain itu dengan adanya kemampuan hukum yang memadai diharapkan Anggota Ditbinmas dapat memahami kenapa dimasyarakat terjadi pelanggaran hukum dan bagaimana pemecahan terhadap permasalahan tersebut, termasuk para petugas dapat menjadi teladan bagi masyarakat.
3.	Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Oleh karena luas wilayah hukum Ditbinmas Jawa Barat sangat luas dan tidak sebanding dengan jumlah anggota sebanyak 61 personil, seyogyanya diperlukan penambahan jumlah personil. Selain itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai misalnya, anggaran, transportasi dan peralatan-peralatan lain yang diperlukan dalam mendukung tugas Ditbinmas dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penindakan.
4.	Faktor masyarakat, diperrlukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dari Polda Jabar secara umum serta Ditbinmas secara khusus terkait dengan pentingnya kesadaran hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 
5.	Faktor kebudayaan, secara internal diperlukan hubungan tata cara kerja yang baik antara fungsi Ditbinmas dengan fungsi kepolisian yang lain, baik secara vertical maupun horizontal sehingga sehingga terdapat kesamaan tujuan fungsi kepolisian dalam rangka menciptakan kamtibmas dan penegakkan hukum, selain itu para persnoil Ditbinmas harus membangun budaya hukum yang baik, sehingga dapat memberi contoh ke masyarakat tenting pentingnya menjaga budaya hukum yang baik.
Berdasarkan urain tersebut di atas, tanpa mengenyampingkan faktor mana yang lebih penting, menurut penulis dalam rangka penindakan Ditbinmas sehingga dapat mencegah tindakan kriminalitas faktor masyarakat seharusnya dijadikan prioritas, karena  penindakan ditbinmas dalam mencegah tindakan kriminalitas tidak akan berhasil tanpa bantuan serta melibatkan masyarakat, karena masyarakatlah yang menguasai informasi dan segala hal yang terkait dengan kriminalitas yang terjadi disekitarnya.

D.	Penutup
1.	Kesimpulan 
a.	Berdasarkan pada uraian tugas Ditbinmas sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor    22   Tahun   2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah di atas, penindakan Ditbinmas Polda Jabar dalam rangka mencegah tindakan kriminalitas pada prakteknya, Ditbinmas Polda Jabar telah melakukan langkah-langkah yang meliputi: Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), yaitu pemenuhan SOP (peraturan) yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas Ditbinmas dalam rangka mengembangkan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; Faktor penegak hukum, meningkatkan kemampuan personil fungsi Binmas untuk dengan memberikan pelatihan keamanan swakarsa; peningkatan profesinal anggota Polri, peningkatan kesejahteraan anggota Polri dan lain sebagainya; Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu dengan: peningkatan kesejahteraan anggota Polri, penyusuna program anggaran dan rencana kerja, pembenahan administrasi perkantorandukungan operasional satuan kerja,penambahan jumlah pelaksanaan supervise fungsi Binmas; Faktor masyarakat,meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna memperoleh kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat serta menumbuhkan kesadaran masyaraakat agar pentingnya menjaga keamanan secara swakarsa; dan Faktor kebudayaan, yakni meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan instansi pemerintah/non pemerintah dan potensi masyarakat lainnya dan meningkatkan pelayanan prima, memberdayakan potensi masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan maupun kesadaran masyarakat;
b.	Kendala- kendala yang terjadi dalam hal pencegahan tindakan kriminalitas oleh Ditbinmas Polda Jabar, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa Jawa Barat memiliki luas wilayah 29.275.82 Km2 dan berpenduduk dengan jumlah penduduk sekitar 45.442.187 jiwa, selain itu dengan adanya kenala-kendala internal di Bidhumas Polda jabar, mengakibatkan permasalahan dalam hal pencegahan tindakan kriminalitas oleh Ditbinmas Polda Jabar, yang meliputi: Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum yang berakibat pada gangguan kamtibmas; Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan; Kurannya kemampuan yang dimiliki petugas keamanan, baik Satpam maupun Siskamling dalam menjaga lingkungan dan kawasan; Kurangnya pembinaan, pengawasan dan penindakan yang dilakukan Polri terhadap bentuk-bentuk pengamanan yang dilakukan masyarakat; Masih adanya potensi pencurian asset Negara; Adanya sebagian kawasan hutan, perkebunan nasional, daerah rawan pencurian dan penjarahan hasil hutan/perkebunan, penyerobotan tanah hutan/perkebunan termasuk perambahan hutan. Adanya kawasan seperti laut di Garut, Sukabumi, Pangandaran merupakan pantai yang berpotensi adanya imigran gelap dan penyelundupan manusia; Khususnya dikota-kota besar di wilayah Jawa Barat sering terjadi adanya peredaran narkotika di lingkungan pendidikan, adanya geng motor yang berpotensi adanya kerawanan/gangguan kamtibmas; Pemenuhan personil Ditbinmaas belum proporsional serta terbatasnya sarana dan prasarana kepolisian sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dapat mengganggu kelancaran tugas;
c.	Upaya dalam rangka memaksimalkan penindakan ditbinmas sehingga dapat mencegah tindakan kriminalitas, dengan mengutip teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yaitu : Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), diperlukan aturan yang memadai dalam bentuk Peraturan Kapolda dalam rangka pelaksanaan tugas Ditbinmas, dalam rangka pencegahan kriminalitas yang menuntut tindakan segera dari petugas, tanpa harus berkoordinasi dulu dengan fungsi kepolisian lainnya (fungsi refresif) dalam penegakkan hukum seperti Ditreskrimum, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba sebagaimana mengacu pada Peraturan DirBinmas Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja Dilingkungan Ditbinmas, yang mengharuskan adanya koordinasi dalam setiap tindakan Ditbinmas. Faktor hukumnya, dimana diperlukan aturan yang memadai berkaitan dengan tugas Ditbinmas berkaitan dengan penindakan hukum yang seketika, dimana Ditbinmas diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi yang berpotensi pada tindakan criminal, Faktor penegak hukum, para personil Ditbinmas seyogyanya dibekali dengan kemampuan hukum yang memadai baik mental maupun pengetahuan, sehingga dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya yang bersifat pencegahan, selain itu dengan adanya kemampuan hukum yang memadai diharapkan Anggota Ditbinmas dapat memahami kenapa dimasyarakat terjadi pelanggaran hukum dan bagaimana pemecahan terhadap permasalahan tersebut, termasuk para petugas dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Oleh karena luas wilayah hukum Ditbinmas Jawa Barat sangat luas dan tidak sebanding dengan jumlah anggota sebanyak 61 personil, seyogyanya diperlukan penambahan jumlah personil. Selain itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai misalnya, anggaran, transportasi dan peralatan-peralatan lain yang diperlukan dalam mendukung tugas Ditbinmas dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penindakan. Faktor masyarakat, diperlukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dari Polda Jabar secara umum serta Ditbinmas secara khusus terkait dengan pentingnya kesadaran hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; dan Faktor kebudayaan, secara internal diperlukan hubungan tata cara kerja yang baik antara fungsi Ditbinmas dengan fungsi kepolisian yang lain, baik secara vertical maupun horizontal sehingga sehingga terdapat kesamaan tujuan fungsi kepolisian dalam rangka menciptakan kamtibmas dan penegakkan hukum, selain itu para persoil Ditbinmas harus membangun budaya hukum yang baik, sehingga dapat member contoh ke masyarakat tenting pentingnya menjaga budaya hukum yang baik.

2.	Saran
a.	Diperlukan peraturan hukum dalam bentuk Peraturan Kapolri maupun Peraturan Kapolda guna memperjelas tugas dan fungsi Ditbinmas dalam rangga pencegahan tindakan kriminal;
b.	Guna menunjang pelaksanaann tugas dan fungsi Ditbinmas Polda Jabar, seyogyana dilakukan beberapa hal sebagai berikut: diperlukan aturan yang memadai berkaitan dengan tugas Ditbinmas berkaitan dengan penindakan hukum yang seketika, dimana Ditbinmas diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi yang berpotensi pada tindakan kriminal, para personil Ditbinmas seyogyanya dibekali dengan kemampuan hukum yang memadai baik mental maupun pengetahuan, sarana atau fasilitas yang mendukung tugas Ditbinmas perlu ditingkatkan guna menyeimbangkan dengan luas wilayah dan jumlah pendduduk di wilayah hukum Polda Jabar; diperlukan sosialisasi dari petugas Ditbinnmas guna memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat akan kesadaran hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; dan harus adanya kesamaan tujuan fungsi kepolisian dalam rangka menciptakan kamtibmas dan penegakkan hukum, sehingga tercipta budaya hukum yang baik
c.	Guna mengoptimalkan tugas dan fungsi Ditbinmas Polda Jabar dalam pencegahan kriminalitas, seyogya dibuat peraturan Kapolri ataupun Peraturan Kapolda yang memberikan wewenang kepada Ditbinmas untuk melakukan penindakan apabila terjadi tindakan kriminal, seluruh anggota Ditbinmas seyogyanya diberikan pendidikan khusus tentang pengetahuan fungsi Ditbinmas, termasuk dalam hal penindakan kriminal, diperlukan anggaran memadai guna memenuhi sarana dan prasarana dalam rangka fungsi ditbinmas, pengemban fungsi Ditbinmas hendaknya terjun kemasyarakat dalam rangka penyuluhan hukum dan perlindungan hukum baik publik, masyarakat maupun individu, diperlukan budaya hukum yang baik dari pengemban funsi Ditbinmas baik secara internal Kepolisian maupun kemasyarakat. 

\

DAFTAR PUSTAKA
A.	Sumber Buku
Ali Yuswandi, Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana, CV Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995;

Azhari, Negara Hukum Indonesia, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta 1995;

Anthon. F. Susanto, Wajah Peradilan Kita (Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akubtabilitas Peradilan Pidana), Refika Aditama, Bandung, 2004;

Ahmad Sukardja, Piagam Madinah & Undang-undang Dasar NKRI 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama  dalam Masyarakat yang Majemuk, Sinar Grafika, Jakarta,  2012;

Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,  2002;

Bahder Johan Nasution,  Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 2011;

Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa), PT. Refika Aditama, Bandung, 2003;

Diana Halim Kuncoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004;

Faal, M, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, 1991;

G. Peter Hoefnagels, The Other side of Criminology, 1969; 

H. D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratief Recht, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, 1988;  

Howard Becker,  . Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance. The Free Press Macmillan Publishing Co. Inc. New York, 1967;    

Indroharto, Usaha Memahami Undang Undang Tentang Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1989;
I.	S. Susanto. Kejahatan Korporasi. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.  1995;

Ian Taylor, Paul Walton, Jock Young. The New Criminologi : For a Social Theory of deviance. Routledge & Kegan Paul London ang Boston. 1973;

Jaenal Aripin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008;

Jimly  Asshiddiqie,   Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;

Juhaya, Teori Hukum dan Aplikasinya, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2011;

Otje Salman dan Anton F Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, P.T Alumni, Bandung, 2004;

Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981; 

Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selecta Krimoinologi. PT Eresco, Bandung. 1992;

………………….., Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996;

…………………., Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia &Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung,  2001; 
Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta, 2003;

Ronny Hanitiyo Soemitro, Studi  Dan Masyarakat, PT. Alumni, Bandung. 1985;

S.F. Marbun, Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi di Indonesia,Liberty, Yogyakarta, 1997;

Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 1983; 

Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, Alumni Bandung, 1981;

…………………., Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, CV. Rajawali, Jakarta, 1982;

……………………, Penegakan Hukum,  Bina Cipta, Bandung,  1983;
……………………, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV. Ramadja Karya,  Bandung, 1988;

................................., Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002;

................................,Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005;

Saleh Djinjang, Pengantar  Dalam Hukum Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1982;

SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997;  

Sri Mamudji, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2005;

Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, 1981; 

Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993;

Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Bandung, 1991;

Soedjono  Dirdjosisworo. Anatomi kejahatan di Indonesia. Granesia. Bandung. 1996;

Syaiful Bakhri, Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern, Total Media, Jakarta, 2010;

Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,  Rajawali Pers, Jakarta,2016;

Warsito Hadi Utomo. H, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005;

B.	Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Sinar Grafika, 2002.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, cetakan ke-1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fokusmedia, Bandung, 2003

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah;

C.	Sumber Lain
Amir Piliang, The Perfect Crime. KOMPAS. Selasa 12 Oktober 1999;

Dewa Gede Atmadja, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana 10 April 1996;
Gde Made Swardhana, Tekanan Ekonomi Lahirkan ''Economic Criminality', www.TempInteraktif.com;

Haryo Damardono, Sisi Lain Senayan Serang Balik, Harian Umum Kompas, Jumat, 25 Oktober 2013;

Edi Rosman, Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Komparatif Tentang Hakikat Pidana dan Pemidanaan dalam Kerangka Pembaruan Hukum Pidana Indonesia).Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Bandung, 2012;

Fitriani Kartika Ratnaningsih, Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan di Polwiltabes Semarang, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan  Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2006;

Indah, Sri Utari, , Persepsi Polisi terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Penegakan  Di Poltabes Semarang. Tesis, UNDIP, Semarang, 1997
Muladi, Makalah Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi serta Beberapa Perkembangan Asas Dalam RUU KUHP,  disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Surabaya, 2002.

Marjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Pidato Pengukuhan. Fakulas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. 1993;  

Profesionalisme Polisi Republik Indonesia (Studi Penelitian Tentang Analisis Kinerja Polri Di Poltabes D.I Yogyakarta), www.tempoInteraktif.com;

Profil Singkat Ditbinmas Polda Jabar Tahun Anggaran 2017, Ditbinmas Polda Jabar, Bandung, 2016.

Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998;

………………….., Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994;

Raharjo, Peranan Kapolres Dalam Memberdayakan Sumber Daya Manusia Di Polres Batang Guna Mengantisipasi Perkembangan Ancaman Kamtibmas, www. Tempointeraktif.com, dikutip tanggal 17 Desember 2009;

Sodjuangon Situmorang, Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta. 2002;

Syaiful Bakhri, Syaiful Bakhri, Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern, Total Media, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2010;

Satjipto Raharjo, “Polisi, Antara Harapan dan Kenyataan”, Makalah Seminar di Hotel Borobudur, 2001;

Sobirin Malian, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2001;

Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu), Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2003;

Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989;