ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PT PLN SEBAGAI PELAKU USAHA ATAS PENERAPAN KLAUSULA BAKU TENTANG KEBIJAKAN BIAYA SYSTEM PAYMENT POINT ONLINE BANK (PPOB) TANPA PERSETUJUAN KONSUMEN

Aria Kencana Puspawati Susilo, NPM : 128412016 (2017) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PT PLN SEBAGAI PELAKU USAHA ATAS PENERAPAN KLAUSULA BAKU TENTANG KEBIJAKAN BIAYA SYSTEM PAYMENT POINT ONLINE BANK (PPOB) TANPA PERSETUJUAN KONSUMEN. Thesis(S2) thesis, UNPAS.

[img] Text
Jurnal HUkum.doc

Download (138kB)

Abstract

PT PLN sebagai salah satu BUMN yang berkewajiban mengelola energi listrik pada tahun 2007 menerapkan kebijakan terhadap sistem pembayaran tagihan rekening listrik bagi pelanggannya. Penerapan sistem Payment Point Online Bank (PPOB) yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) pada pelaksanaannya menimbulkan permasalahan karena terdapatnya biaya administrasi yang dibebankan tanpa persetujuan konsumen dan telah melanggar hak-hak konsumen. Permasalahan yang timbul antara lain bagaimana tanggung jawab PT PLN oleh negara (BUMN) dalam menyediakan energi bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikaitkan dengan penerapan kebijakan biaya System Payment Point Online Bank (PPOB) tanpa persetujuan konsumen?. Bagaimana pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap tanggung jawab PT PLN sebagai pelaku usaha atas penerapan kalusula baku tentang kebijakan biaya System Payment Point Online Bank (PPOB) tanpa persetujuan konsumen. Penyelesaian sengketa apa yang dapat dilakukan konsumen terhadap PT PLN sebagai pelaku usaha atas penerapan klausula baku kebijakan biaya System Payment Point Online Bank (PPOB) tanpa persetujuan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?. PT PLN sebagai pelaku dalam menerapkan kebijakannya sudah seharusnya memperhatikan hak-hak konsumen agar dapat tercipta asas keadilan. Penelitian ini dilakukan dengan spesifikasi penelitian berupa Deskriptif Analitis. Deskriptif karena penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai Kebijakan sistem Payment Point Online Bank kemudian menganalisanya dengan menggunakan kajian teoritis. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif, yaitu metode pendekatan teori konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang bersifat dogmatis. Bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan metode Yuridis Kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah hukum. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa tanggung jawab PT PLN berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengelola listrik dan mendistribusikannya untuk kepentingan masyarakat serta memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap tanggung jawab PT PLN atas penerapan kebijakan biaya sistem Payment Point Online Bank (PPOB) tanpa persetujuan konsumen adalah bertentangan dengan Pasal 4 huruf b dan c, Pasal 5 huruf c serta Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Upaya yang dapat dilakukan konsumen terhadap PT PLN sebagai pelaku usaha yaitu melalui upaya penyelesaian sengketa diluar maupun didalam pengadilan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengaturan,Konsumen

Item Type: Thesis (Thesis(S2))
Subjects: RESEARCH REPORT
Divisions: Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2017
Depositing User: Mrs Lusiawati
Date Deposited: 18 Feb 2017 07:21
Last Modified: 18 Feb 2017 07:21
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/26922

Actions (login required)

View Item View Item