KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN RIAU OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

Hilda Tresna Nugraha, NPM : 121000341 (2016) KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN RIAU OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.

Preview	Text A. COVER.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text E. DAFTAR ISI.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text F. BAB 1.pdf Download (261kB) | Preview
Preview	Text G. BAB II.pdf Download (374kB) | Preview
	Text G. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB)
	Text H. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text I. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (60kB)
Preview	Text J. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (110kB) | Preview

Abstract

Kekayaan alam negara Indonesia berupa bumi dan air dan kekayaan dalam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penggunaan kekayaan alam tersebut tidak dilakukan secara berlebihan melainkan dalam batasan yang telah ditentukan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut, maka salah satu langkah Pemerintah adalah memberlakukan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang memuat ketentuan baik berupa perintah dan larangan serta ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing. Tindak pidana illegal fishing yang terjadi di wilayah perairan Indonesia khususnya di perairan Kepulauan Provinsi Riau dengan Identifikasi masalahnya apa yang menyebabkan adanya tindak pidana illegal fishing, mengapa tindak pidana illegal fishing semakin marak, dan bagaimana pemecahan masalahnya agar tindak pidana illegal fishing tidak semakin marak. Metode Penelitiannya adalah yuridis normatif yakni menggambarkan masalah-masalah yang ada, menguraikannya, menganalisanya dan melakukan pendekatan juri disnormatif atas masalah tersebut. Penyebab terjadinya tindak pidana illegal fishing disebabkan berbagai faktor, yakni faktor ekonomi yang dominan dalam tindak pidana illegal fishing, maraknya tindak pidana illegal fishing antara lain faktor ekonomi yang menjanjikan, perairan di kepulauan Provinsi Riau yang sangat luas sehingga sulit untuk melakukan patroli, adanya kolusi sedangkan pemecahan masalahnya antara lain adalah tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana illegal fishing, integritas moral dari penegak hukum, koordinasi yang baik dan berkesinambungan antara aparat penegak hukum, penjatuhan pidana yang mempunyai dampak baik represif maupun preventif. Kata kunci : Illegal Fishing, Penegakan Hukum, Integritas Moral

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	10 Feb 2017 15:47
Last Modified:	10 Feb 2017 15:47
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/26702

Actions (login required)

View Item