IMPLEMENTASI HUKUM UDARA DAN RUANG ANGKASA TERHADAP SATELIT DAN PENERBANGAN DI INDONESIA TAHUN 2012-2016.

Fariz Rizky Wibowo, 122030136 (2017) IMPLEMENTASI HUKUM UDARA DAN RUANG ANGKASA TERHADAP SATELIT DAN PENERBANGAN DI INDONESIA TAHUN 2012-2016. Skripsi(S1) thesis, PERPUSTAKAAN.

	Text COVER SKRIPSI.docx Download (65kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.docx Download (12kB)
	Text ABSTRACT.docx Download (12kB)
	Text ABSTRAK Sunda.docx Download (12kB)
	Text ABSTRAK.docx Download (15kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.docx Download (14kB)
	Text BAB I PENDAHULUAN.docx Download (57kB)
	Text BAB II TINJAUAN PUSTAKA.docx Download (33kB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ruang wilayah negara meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Dalam praktik Indonesia, sekalipun suatu perjanjian internasional telah diratifikasi dengan undang-undang, masih dibutuhkan adanya undang-undang lain untuk mengimplementasikannya pada domain hukum nasional. Pembahasan tentang status perjanjian dalam kerangka relasi antara perjanjian internasional dengan hukum internasional Indonesia semakin menarik dengan adanya lembaga pengesahan (ratifikasi) yang dituangkan dalam format legislasinasional. Sebagai acuan terhadap masalah penelitian, digunakan teori-teori atau konsep serta pendapat-pendapat para ahli yang ditungkan dalam kerangka teoritis, dalam bentuk permis mayor antara lain: Hukum Internasional, Hukum Udara dan Ruang angkasa, serta diplomasi, sedangkan premis minornya yaitu penerbangan dan satelit di Indonesia masalah yang akan ditimbulkan nantinya. Berdasarkan perumusan masalah serta kerangka penelitian, maka ditarik hipotesis sebagai berikut: “Jika Hukum Udara dan Ruang Angkasa diimplementasikan maka satelit dan penerbangan di bidang kedirgantaraan Indonesia dapat berkembang dengan baik.” Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan maupun wawasan bagi penulis dan bagi pembaca dalam menganalisa fenomena serta isu-isu ini secara teori. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskripsi yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dalam hal ini perkembangan di bidang kedirgantaraan yang secara sistematis untuk diteliti dan dicari penyelesaiannya berdasarkan hukum udara internasional. Deskripsi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan, jadi merupakan upaya melaporkan apa yang terjadi. Hasil dari penelitian ini, penulis menemukan bahwa kemajuan teknologi angkasa nantinya akan membawa peningkatan kegiatan komersial di ruang angkasa dan di bumi, bersamaan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat komersial. Maka dari itu, banyak kententuan yang harus dikaji kembali untuk menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan peningkatan ruang angkasa nantinya. Suatu kebijakan kedirgantaraan harus lengkap memperhatikan setiap aspek dalam kegiatan kedirgantaran, suatu kegiatan yang melibatkan teknologi tinggi dan berisiko. Indonesia masih membutuhkan suatu kepastian hukum yang dapat menghindarkan timbulnya sengketa-sengketa yang disebabkan oleh tidak jelasnya peraturan perundang-undangan yang terkait. Kata Kunci: Hukum Udara Internasional, Penerbangan di Indonesia

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2017
Depositing User:	mr yogi -
Date Deposited:	04 Feb 2017 05:32
Last Modified:	04 Feb 2017 05:45
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/26548

Actions (login required)

View Item