PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN HUTAN YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

RONY PARULIAN RUMAHORBO, NPM 121000377 (2016) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN HUTAN YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

[img] Text
1. COVER.pdf

Download (59kB)
[img] Text
7. KATA PENGANTAR.pdf

Download (102kB)
[img] Text
8. DAFTAR ISI.pdf

Download (118kB)
[img] Text
9. BAB I.pdf

Download (272kB)
[img] Text
10. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (264kB)
[img] Text
11. BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (264kB)
[img] Text
14. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (93kB)

Abstract

Perkembangan zaman dari masa ke masa sangatlah cepat, begitu juga dengan lingkup lingkungan hidup, diantaranya korporasi yang memanfaatkan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha, dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Korporasi dalam menjalankan pemanfaatan hutan, seharusya mempunyai dokumen-dokumen, diantaranya: memiliki Izin Amdal atau UKL-UPL dan Izin Lingkungan. Pemanfaatan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yakni hutan Tele yang dilakukan oleh PT. Gorda Duma Sari (GDS) yang terletak di Kabupaten Samosir. Atas dasar tersebut timbul indentifikasi masalah yaitu: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pemanfaatan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan menurut Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Kabupaten Samosir? Upaya apakah yang dapat dilakukan pemerintah agar tidak terjadi lagi pemanfaatan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan khususnya di Kabupaten Samosir? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berupa, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu uraian realitas, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji data, tahap penelitian menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data difokuskan dengan studi kepustakaan dan penelitan lapangan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Hasil dari pembahasan dalam penelitian ini menunjukan: Pertama, dalam tindak pidana lingkungan hidup korporasi yang harus bertanggungjawab, karena mereka mempunyai hubungan pekerjaan sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) dan (2) dan denda diperberat sepertiga yang tercantum dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dampak dari pemanfaatan hutan, yaitu: punahnya anggrek batak, punahnya binatang khas seperti trenggiling, tertutupnya aliran sungai, terganggunya pasokan air untuk persawahan di Kabupaten Dairi dan pasokan air ke PLTA. Combi serta daerah Aceh, dan dampak penting yang akan ditimbulkan berupa perubahan bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan yang akibatnya dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan pemerintah yakni: menjamin pemerataan dan keadilan, menghargai keanekaragaman hayati, menggunakan pendekatan integratif, serta menindak secara tegas para pelaku pemanfaatan hutan tanpa izin.. Kata kunci : Hutan, AMDAL/ UKL-UPL, Pertanggungjawaban, Korporasi. Development is very rapid from time to time, so is environmental aspect. Among them is corporation utilizing forest and damaging the environment. Under Article 116 point (1) of Law No. 32, 2009 concerning the Environmental Protection and Management, the offense against environment is committed by, for, and in the name of legal entity, the criminal charge and sanction are imposed upon: legal entity, and/or person giving command to commit the offense or person acting as the leader of the activity in the offense. Corporation in managing forest utilization should have documents, such as Impact Assessment or UKL-UPL and Environmental Permit. Forest utilization damaging the environment such as occurred in Tele Foret committed by PT. Gorda Duma Sari (GDS) located in the Regency of Samosir. Based on the background, problems identified are: How is the criminal liability against the forest utilization damaging the environment under Law No. 32, 2009 concerning Environmental Protection and Management? What is the impact of the forest utilizaiton damaging the environment in Samosir Regency? What are the measures to be taken by the government to eradicate the forest utilization damaging the environment particularly in Samosir Regency. The method of research used was descriptive analytical specifiaction i.e. description on reality; method of approach used was juridical normative e.g. studying data; the stage of research usede library study and field study; data collecting technique was focused on literature study and data analysisi using juridical qualitative method. The research shows: First, in an offense on environment, a corporation was liablie since they have working relation under Article 113 (1) and (2) and the fine was harden by 1/3 as stipulated under Article 117 of Law No. 32, 2009 concerning Environmental Protection and Management. The impact of forest utilization are: the extinct of Batakese orchid, the extinct of endemic animal such as pangolin, the clog on the river flow, the disruption of water supply for the rice field in Dairi Regency and water supply to the water generated power plant (PLTA); Combi and Aceh Region. The fetal impacts generated are such as the change on contour of the land and the landscape, exploitation of natural resources, renewable and unrenewable creating pollution or environmental damage. The measures to be taken by the government were ensuring justice, appreaciating biodiversity, using integrative approach and strictly punishing the culprit of the forest utilization. Keywords: fores, impact assessment/UKL-UPL, liability, corporation

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2012
Depositing User: Ramadhan S -
Date Deposited: 08 Apr 2016 04:34
Last Modified: 08 Apr 2016 04:34
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/2618

Actions (login required)

View Item View Item