CHRISTYANA MONIKA, NPM 121000247 (2016) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK KOSMETIK BERBAHAN ZAT KIMIA BERBAHAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
1 COVER SKRIPSI.pdf Download (26kB) | Preview |
|
|
Text
6 KATA PENGANTAR.pdf Download (157kB) | Preview |
|
|
Text
7 DAFTAR ISI.pdf Download (217kB) | Preview |
|
|
Text
8 BAB I.pdf Download (290kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
10 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB) |
|
|
Text
9 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB) |
|
|
Text
13 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (95kB) | Preview |
Abstract
Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan hidup manusia kian berkembang pula. Tidak hanya kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan saja. Kebutuhan akan mempercantik diri pun kian menjadi prioritas utama dalam menunjang penampilan sehari-hari. Salah satu cara untuk mengubah penampilan atau mempercantik diri yaitu dengan menggunakan kosmetik. Identifikasi masalah yaitu bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen produk kosmetik berbahan zat kimia berbahaya dihubungkan dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bagaimanakah kendala yang dihadapi pemerintah dalam menertibkan pelaku usaha yang memakai bahan zat kimia berbahaya pada produk kosmetik, serta bagaimanakan penyelesaian terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan zat kimia berbahaya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan Perlindungan Hukum Konsumen dan pelaku usaha kepada konsumen, dengan metode pendekatan yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji norma-norma dalam hukum positif dan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif, yaitu hasil penelitian dianalisis tidak mengadakan perhitungan statistik. Perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 45 ayat 1 menyatakan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.” Upaya pelaku usaha mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen dengan cara memproduksi kosmetik sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang dengan memperhatikan mutu kosmetik, sarana produksi dan distribusi serta kondisi produk yang beredar di pasaran. Serta Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 196 menyatakan”Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Zat Kimia Berbahaya, Kosmetik The Needs of human life move along with the development of science and technology. This does not limited to the need for clothing, food, shelter, education and health alone. The need for beautifying themselves also becomes a top priority in supporting the daily appearance. One way to change the appearance is by using cosmetics. The identification of the problem is how doesthe legal protection for consumers of cosmetic products made from harmful chemicals associated with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection?What are the constraints faced by the government in supervising businesses that use harmful chemicals materials in cosmetic products? and how is the settlement against cosmetic products that contain harmful chemicals ingredients related to the Law Number 36 Year 2009 on Health and the Law No. 8 Year 1999 on Consumer Protection. The specification of this research was descriptive analytical. It depicted legal protection for consumers and business to consumers under normative juridical approach, which was focused on reviewing the norms of positive laws. The method was qualitative, thus the analysis did not use any statistical calculation. The legal protection for consumer of cosmetic products under Article 45 paragraph (1) of the Law No.8/1999 on the Consumer Protection stated that “every consumer who is injured may sue the business proprietor before the institution in charge of dispute settlement for consumer and business proprietor, or though litigation process before the district court”. The methods to be taken by business proprietor in ensuring legal protection for consumer must be in accordance to the Law regarding to the quality of products, means of production and distribution, and the products condition at the market. Article 196 of the Law No. 36/2009 on the Health stated that “any person who intentionally produce or distribute pharmaceutical and/or medical equipment that does not meet the standards and/or requirements of safety, efficacy, and quality as referred to Article 98 paragraph (2) and (3) shall be punished with imprisonment of ten (10) years and maximum fine of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah). Keywords: Consumer Protection, Hazardous Chemical Substances, Cosmetics
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2012 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 08 Apr 2016 02:53 |
| Last Modified: | 08 Apr 2016 02:53 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/2607 |
Actions (login required)
 |
View Item |
