TINDAK PIDANA MEMASUKKAN HEWAN KE DALAM WILAYAH RI TANPA MELAPORKAN KEPADA PETUGAS KARANTINA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN,IKAN DAN TUMBUHAN

HARRY NUGRAHA, NPM 111000318 (2016) TINDAK PIDANA MEMASUKKAN HEWAN KE DALAM WILAYAH RI TANPA MELAPORKAN KEPADA PETUGAS KARANTINA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 1992 TENTANG KARANTINA HEWAN,IKAN DAN TUMBUHAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text 1.cover.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text 3.kata pengantar.pdf Download (151kB) | Preview
Preview	Text 11.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (14kB) | Preview
Preview	Text 6.BAB I.pdf Download (224kB) | Preview
	Text 7.BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (228kB)
	Text 8.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)

Abstract

Indonesia masih bebas dari beberapa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit potensial ikan untuk menghancurkan sumber daya alam dengan meningkatkan lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan internasional dan dari satu area ke area lain di wilayah Indonesia, kemungkinan untuk hama dan hewan penyakit, hama dan penyakit ikan dan organisme dan gulma meningkat. The identifikasi masalah adalah: 1. tanggung jawab prepretator membawa hewan ke dalam wilayah Indonesia tanpa melaporkan kepada petugas karantina. 2. Penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh pelakunya untuk membawa hewan yang tidak dilaporkan. 3. Langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan kejahatan penyelundupan hewan ke Indonesia tidak dilaporkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode yuridis normatif pendekatan. Spesifikasi penelitian adalah teknik analisis dan pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif studi kepustakaan dan lapangan. Dasar teori yang digunakan adalah pelaksanaan tanggung jawab oleh pejabat negara. Kesimpulan: 1. Ketika terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5, 6, 7, 9, 21, dan 25 Undang-undang Nomor 16, Tahun 1992 tentang Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Karantina (elemen dari artikel terpenuhi), perpretrator yang akan dikenakan pidana; 2. Faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan penyelundupan hewan ke Indonesia tidak dilaporkan adalah faktor ekonomi (profit) agar bebas dari biaya administrasi, kurangnya kesadaran dari pelakunya tentang hukum diterapkan; 3. Langkah-langkah yang harus diambil adalah untuk segera mengusulkan pemahaman internal yang tentang hukum karantina dan penegakan disiplin internal Kata kunci: karantina, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 Indonesia is still free from several pests and animal diseases, pests and diseases of fish potential to destroy natural resources by increasing the traffic of animals, fish, and plants internationally and from one area to another in the territories of Indonesia, the possibility for the pests and animals diseases, pests and diseases of fish and organism and weeds is increasing. The problem identifications are: 1. The responsibility of the prepretator bringing animals into the territories of Indonesia without reporting it to the quarantine attendants. 2. The cause of the offense committed by the culprit to bring the animals unreported. 3. Measures to be taken to minimize the crime of smuggling animals into Indonesia unreported. This research used normative research method with juridical normative method of approach. The specification of research was descriptive analytical and data collecting techniques used were library and field study. The theoretical basis used was the implementation of responsibility by the state officials. Conclusion: 1. When proved committing an offense against Article 5, 6, 7, 9, 21, and 25 of Law No. 16, 1992 concerning Animals, Fish, and Plants Quarantine (the elements of the articles are met), the perpretrator shall be criminal charged; 2. Factors causing the crime of smuggling the animals into Indonesia unreported were economic factor (profit) in order to be free from administrative fee, the lack of awareness from the culprit about the laws applied; 3. The measures to be taken are to immediately propose an internal comprehension about the quarantine law and internal enforcement of discipline and sanction when necessary. Keywords: quarantine, Law No. 16, 1992

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2011
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	08 Apr 2016 02:48
Last Modified:	08 Apr 2016 02:48
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/2340

Actions (login required)

View Item