KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN MELALUI ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

INDRI KANIASARI, NPM 121000031 (2016) KEWENANGAN PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN MELALUI ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text COVER.pdf Download (29kB) | Preview
Preview	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (213kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (340kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (400kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (95kB) | Preview

Abstract

Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah mencantumkan klausula arbitrase menghapuskan kewenangan dari pengadilan (negeri) untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase. Namun dalam penerapannya, dengan adanya klausula arbitrase dalam perjanjian arbitrase tetap tidak diaati oleh pihak yang membuatnya. Dan selain itu, sarana dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini masih banyak kendala sehingga belum banyak ditangani oleh Lembaga Arbitrase Nasional dan tetap melalui proses pengadilan. Hal inilah yang menjadi kajian Bagaimana kewenangan penyelesaian sengketa perdata pada Lembaga Arbitrase Nasional Indonesia dan Kendala-kendala apakah yang terjadi ke dalam proses penyelesaian sengketa secara arbitrase. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang mempergunakan sumber data sekunder yaitu asas-asas dan norma-norma hukum yang berlaku juga untuk menjadi penunjang penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan, analisis data yang dilakukan adalah secara yuridis kualitatif. Kesimpulan menunjukkan bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui lembaga arbitrase memiliki “kewenangan absolut” terhadap penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui pengadilan. Namun demikian, sarana dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini masih banyak kendala, sehingga masih adanya campur tangan dari lembaga pengadilan. Dalam hal terdapat pihak yang mengajukan sengketa jual beli tanah dan bangunan kepada Pengadilan Niaga untuk dipailitkan, yang sebelumnya dalam sengketa yang sama sudah diajukan oleh pihak lain kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai Choice of Law yang sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang disepakati bersama, adalah hal yang keliru, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip umum kepailitan itu sendiri yaitu hanya memeriksa, mengadili, dan memutus kasus utang-piutang antara debitor dan kreditor sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KPKPU, sedangkan kasus ini menyangkut wanprestasi jual beli bangunan bukan utang-piutang. Kata kunci : Klausula arbitrase, Kewenangan absolut, Eksekusi Putusan Arbitrase. Article 3 of the Law No. 30 of 1999 on the Arbitration and Alternative Dispute Resolution confirms that any agreements that have included arbitration clause abolish the authority of the court (district) to resolve any dispute or disagreeement arising from an agreement with the arbitration clause. But in its application, in the presence of an arbitration clause in the arbitration agreement remains ignored by the parties. Besides, the means of dispute settlement through arbitration still undergo with many obstacles, only some cases were handled by the National Arbitration Institute while mostly remained settled through the court process. This is the study on How the authority settlement of civil disputes in the Indonesian National Arbitration Institute and the obstacles are that occur in the process of dispute resolution arbitration. The method of this research was descriptive analytical, a research describing the situation and phenomena and then analyzed them with the existing facts. The method of approach used in this research was juridical normative, a method utilized the secondary data such as principles and legal norms. Primary data were also served as supporting data obtained from field research while the data analysis was juridical qualitative. The research concluded that dispute settlement through arbitration institution has "absolute authority" over the jurisdiction of the courts. However, this means of dispute settlement still possess a lot of difficulties, which was eventually lead to intervention of the courts. In the event of a party submitted the dispute of sale and purchase of land and buildings to the Commercial Court in order to be declared bankruptcy is, in which earlier in the same dispute has been filed by other parties to the Indonesian National Arbitration Board as Choice of Law in accordance with the Agreement Sale and Purchase Agreement (SPA), wrong, because it is contrary to general principles of Commercial Court itself which is only to examine, hear and decide the case of debts between debtors and creditors as stipulated in Article 2 (1) of the Act KPKPU, while case this involves buying and selling buildings instead of default debts. Keywords: Arbitration clause, Absolute Authority, Execution Arbitral.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2012
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	08 Apr 2016 01:21
Last Modified:	08 Apr 2016 01:21
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/2239

Actions (login required)

View Item