TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS PENGANIAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA CAKUNG JAKARTA MENURUT PASAL 351 KUHPidana

GILANG RAMDHANI WAHYU PUTRA, NPM 091000064 (2016) TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS PENGANIAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA CAKUNG JAKARTA MENURUT PASAL 351 KUHPidana. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text cover_revisi.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text KATA_PENGANTAR_revisi.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR_ISI.pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text BAB_I.pdf Download (195kB) | Preview
	Text BAB_II.pdf Restricted to Repository staff only Download (242kB)
	Text BAB_III.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
Preview	Text DAFTAR_PUSTAKA.pdf Download (56kB) | Preview

Abstract

Penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Satpol PP pada dasarnya tidak sesuai dengan aturan atau tugas dan fungsi Satpol PP yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2005 tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Semakin meningkatnya tindakan kekerasan yang dilakukan anggota Satpol PP kini sering menyita perhatian publik. Dari penjelasan tersebut maka terdapat permasalahan yaitu bagaimana tinjauan viktimologis terhadap penganiayaan pedagang kaki lima oleh Satpol PP menurut Pasal 351 KUHPidana. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 351 terhadap Satpol PP yang melakukan penganiayaan, faktor viktimologis apa saja yang berkaitan dengan kekerasan Satpol PP, dan batasan-batasan yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan serta menganalisis objek permasalahan mengenai Satpol PP yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap pedagang kaki lima pada saat penertiban. Metode yang digunakan metode pendekatan yuridis normatif serta di dukung dengan metode penelitian hukum sosial yang bersumber pada perundangundangan dan didukung dengan penelitian lapangan yang didapat dari hasil penelitian penulis di lapangan serta wawancara dengan beberapa pihak untuk mendapatkan yang diperlukan dalam menyelesaikan penulisan ini. Mengacu pada Pasal 351 KUHP anggota Satpol PP yang melakukan pelanggaran terhadap tugasnya seharusnya tetap mendapatkan sanksi tanpa harus terhalang oleh Pasal 51 KUHP ayat (1) dan (2) tentang pembenaran. Ketidak tegasan juga timbul dari Satpol PP yang tidak mejalankan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2008 sesuai dengan apa yang telah ada, bahkan terkadang malah seperti membiarkan hal tersebut terjadi. Dengan adanya penegakan hukum yang secara tegas, maka akan menimbulkan kedisiplinan dan kebersihan kota dari pelanggaran-pelanggaran yang biasanya selalu terjadi. Kata Kunci: Yuridis Viktimologi, Pedagang Kaki Lima, Polisi Pamong Praja The controlling street vendors carried out by municipal police basically incompatible with the rules or municipal police duties and functions set out in Government Regulation No.32 of 2005 on guidelines for Civil Service Police Unit. The increasing violence by members of municipal police are now often public attention. From these explanations then there are problems, namely how to review viktimologis against the persecution of street vendors by the municipal police under Section 351 of the Criminal Code. To determine how the application of Article 351 of the municipal police who commit abuses, viktimologis any factor relating to the municipal police force, and the restrictions do municipal police in policing compliance with Government Regulation No.32 of 2004. This research uses descriptive analytical method is describing and analyzing the object concerns regarding municipal police who committed the crime of persecution of the street vendors at the time of demolition. The method used normative juridical approach and is supported by social law research method which is based on law and supported by field research obtained from the author in the field of research and interviews with several parties to obtain necessary in completing this writing. Referring to Article 351 of the Criminal Code municipal police member who violates the duty should still get penalized without having hindered by Penal Code Article 51 paragraph (1) and (2) of justification. The lack of sharpness also arise from the municipal police did not carry out the Local Regulation No.10 of 2008 in accordance with what already exists, and sometimes even like to let it happen. With the enforcement of legislation that explicitly, it will lead to discipline and cleanliness of the city of offenses which are usually always the case. Keywords: Juridical victimology, Street Vendors, Municipal Police

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2009
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	05 Apr 2016 03:35
Last Modified:	05 Apr 2016 03:35
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/2097

Actions (login required)

View Item