BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Penulisan
Pembangunan Nasional hakekatnya sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea ke-empat, dimana pernyataan yang termaktub pada Alinea keempat tersebut menetapkan tujuan Nasional/Negara yang harus dicapai Pemerintah. Selanjutnya tujuan itu direalisasikan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 sampai Tahun 2014.
Pada era pembangunan dewasa ini, berbagai upaya telah ditempuh dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Agar proses pembangunan ini berjalan dengan baik, perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan seluruh aparatur Pemerintah. Selain itu,  dukungan  aturan hukum juga tidak kalah pentingnya untuk mewujudkan ketertiban dan mengamankan pembangunan serta hasil pembangunan.
Pembangunan di bidang hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pembangunan manusia seutuhnya, untuk itu usaha pembangunan bidang hukum perlu ditingkatkan. Sebagaimana disadari bahwa pembangunan hukum merupakan salah satu prasarana untuk terwujudnya sistem hukum dan produk hukum yang saling mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri.
Dewasa ini, Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di lingkup nasional, regional maupun global, telah menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan antar negara. Kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong globalisasi saling ketergantungan antar negara dan antar masalah semakin erat. Akibatnya tercipta suatu dunia tanpa batas (borderless world) yang seolah-olah telah membentuk suatu global village bagi masyarakat dunia.1
Sejalan dengan proses globalisasi tersebut, para pelaku hubungan internasional juga meluas, tidak hanya melingkupi negara (state actors) saja, namun telah meluas pada aktor-aktor selain negara (non-state actors) seperti organisasi internasional, LSM, Perusahaan, media, daerah, kelompok-kelompok minoritas, bahkan individu. Beragamnya aktor yang terlibat dalam hubungan dan kerjasama luar negeri di samping membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks juga membuka peluang bagi pemantapan diplomasi Indonesia. Pemberdayaan seluruh aktor hubungan dan kerjasama luar negeri diharapkan dapat mewujudkan suatu diplomasi yang memandang substansi permasalahan secara integratif dan melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergi.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan perlu dilakukannya penyesuaian kewenangan pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada dasarnya pelaksanaan politik luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun seiring dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah tersebut, kebijakan hubungan luar negeri dan diplomasi oleh pemerintah pusat antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Perubahan paradigma kerjasama luar negeri melalui undang-undang otonomi daerah tersebut, maka pemerintah daerah akhir-akhir ini dengan leluasa membuka akses kerjasama dengan pemerintah daerah yang ada di luar negeri, baik melalui kerjasama sister city/province, dan lain sebagainya. Pada mulanya kewenangan ini diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Namun karena dalam perkembangannya, pelaksanaan Pasal 18 undang undang tersebut cenderung mengarah kepada model pemerintah bagian, sebagaimana praktek dalam negara-negara federal, maka kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah tersebut tidak disebutkan secara eksplisit lagi.
Kewenangan daerah untuk melaksanakan hubungan luar negeri tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Dalam kedua undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengakui kewenangan daerah untuk melakukan hubungan luar negeri tersebut.
 Kewenangan daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri meliputi berbagai aspek yang cukup luas. Mulai dari penanaman modal, perdagangan luar negeri, turisme atau pariwisata, pendidikan, keuangan sampai bidang-bidang lain yang tergolong cukup penting seperti persoalan pembangunan yang lebih meluas, yang pada intinya selama kerjasama tersebut tidak bersentuhan dengan persoalan mengenai: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama semua bentuk kerjasama dimungkinkan.2
Mengenai cakupan kewenangan daerah untuk melakukan hubungan luar negeri diatur dalam Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :3
1.	Kerjasama Ekonomi: 
a.	Perdagangan;
b.	Investasi; 
c.	Ketenagakerjaan; 
d.	Kelautan dan Perikanan; 
e.	Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi; 
f.	Kehutanan; 
g.	Pertanian; 
h.	Pertambangan; 
i.	Kependudukan; 
j.	Pariwisata; 
k.	Lingkungan Hidup; dan 
l.	Perhubungan.
2.	Kerjasama Sosial Budaya: 
a.	Pendidikan; 
b.	Kesehatan;
c.	Kepemudaan;
d.	Kewanitaan;
e.	Olahraga; dan
f.	Kesenian. 
3.	Bentuk Kerjasama Lain.

Lebih lanjut Panduan menegaskan posisi Departemen Luar Negeri sebagai Koordinator yang memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan politis/yuridis terhadap program kerjasama. Adapun syarat-syaratnya adalah :
a.	Harus dengan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dan dalam kerangka negara kesatuan;4
b.	Sesuai dengan peraturan per-undang-undangan;
c.	Adanya persetujuan dari DPRD;
d.	Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri; 
e.	Tidak melanggar prinsip non-intervensi;
f.	Berdasarkan persamaan hak;
g.	Berdasarkan prinsip persamaan kedudukan; dan
h.	Mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
Kemudian panduan menambahkan bahwa kerjasama luar negeri haruslah : 5
1.	Tidak bertentangan dengan politik dan kebijakan luar negeri Pemerintah Pusat; 
2.	Tidak mengancam keamanan domestik; 
3.	Secara legal tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengakibatkan kerugian-kerugian; 
4.	Dan tidak bertentangan dengan kebijakan departemen teknis terkait.
Dalam kerangka lain, sebenarnya pemerintah daerah telah lama menjadi aktor dalam hubungan intemasional. Dalam kerjasama sub region tersebut, peran pemerintah daerah cukup dominan, terutama berkaitan dengan tempat kerjasama diselenggarakan, pembahasan perbaikan dan pembahasan kebijakan pemerintah, serta eksplorasi terhadap potensi sumber daya alam, pendidikan, teknologi, kebudayaan dan ekonomi, serta berbagai peluang yang dimiliki daerah tersebut untuk ditawarkan dalam berbagai kerjasama yang ada. Pada  sisi lain, pemerintah daerah di Indonesia juga berpotensi besar untuk memanfaatkan peluang kerjasama antar negara dalam model sister city ataupun sister province. Hubungan kerjasama ini dibentuk bukan saja karena adanya berbagai perbedaaan dan realitas yemg terjadi dalam hubungan antara negara besar dan negara kecil, akan tetapi juga antar negara besar atau negara kecil. 
Secara tradisional, pola hubungan intemasional yang terbentuk selama ini menuntut negara dengan sistem perekonomian militer maupun ekonomi yang lemah untuk dapat melakukan "hubungan baik" dengan negara yang memiiiki kapasitas ekonomi dan militer yang jauh lebih kuat. Hal ini didasari kenyataan bahwa ada kemungkinan potensi ancaman yang dilakukan negara yang memiiiki kapasitas lebih tinggi terhadap sistem 'negara kecil' sehingga memunculkan konsekwensi negara kecil untuk berkoalisi dengan negara yang dapat menjamin keamanan dari potensi terancam bagi sistem pemerintahannya.
Negara-negara dalam lingkup hubungan intemasional juga telah terpaku pada konsep interdependensi yang mengaitkan antara negara yang satu dengan negara lainnya. Negara dalam lingkup intemasional pada saat ini cendemng terikat antara yang satu sama lainnya. Misalnya keterikatan antara negara maju dengan negara berkembang. Negara maju membutuhkan bahan mentah ataupun sumber daya alam yang biasanya dimiliki negara-negara berkembang. Sementara itu negara berkembang memerlukan keberadaan negara maju sebagai investor asing yang dapat membantu menggerakkan sistem perekonomian negara berkembang itu sendiri.
Tidak hanya tuntutan yang mengharuskan tiap negara untuk melakukan hubungan kerjasama, sistem tatanan dunia intemasional yang dihadapkan pada perkembangan globalisasi, khususnya bagi negara-negara dengan sistem perekonomian berkembang, menimbulkan berbagai permasalahan baru, seperti permasalahan utang luar negeri, pasang suratnya investasi asing, kemiskinan, hingga permasalahan yang menyangkut sistem regulasi perdagangan intemasional yang semakin ketat dan selektif.6
Secara keseluruhan permasalahan tersebut berujung pada ketergantungan antar sistem pemerintahan negara atau interdependensi. Meskipun memiliki dampak negatif terhadap jalannya hubungan kerjasama ekonomi maupun politik, namun globalisasi tetap memiliki dampak positif. Untuk meminimalisir efek negatif globalisasi itu sendiri, setiap negara memiiiki kecenderungan untuk menciptakan hubungan kerjasama, terutama sistem kerjasama regional. Paradigma mengenai pentingnya sistem perekonomian, terutama perekonomian regional telah membuka mindset setiap Negara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.
Oleh karena tatanan hubungan internasional tidak lagi didominasi negara, aktor-aktor non negara berupaya memperluas perannya dan partisipasinya dalam hubungan intemasional. Tidak hanya melalui badan negara maupun keberadaan individu tertentu, keberadaan pemerintah daerah juga saat ini telah menjadi bagian dalam jalannya hubungan kerjasama non-pemerintah. Hubungan kerjasama yang dilakukan Pemda sebagian besar berkaitan dengan ekonomi, perdagangan, pertanian, industri, pariwisata, investasi, hingga bentuk kerjasama tenaga kerja.7 
Meskipun idealnya hubungan diplomatik dengan luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun seiring perkembangan terjadi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya.8
Salah satu daerah yang sudah membuka kerjasama dengan pihak luar negeri adalah terjalinnya kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dengan South Australia. Semua bentuk kerjasama dilaksanakan melalui Memorandum of Understanding (MoU). MoU adalah salah satu bentuk perjanjian internasional sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kondisi demikian, menunjukan bahwa  adanya kewenangan kepada aktor pemerintah daerah diwujudkan melalui produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Intemasional.
Adanya otoritas pemerintah daerah untuk menjalin hubungan luar negeri, berkaitan kemudahan dalam sistem penanaman modal, perdagangan luar negeri, sistem pariwisata, pendidikan, dan berbagai usaha pembangunan daerah, Kementerian Luar Negeri akan berperan dalam memberikan pertimbangan terhadap program kerjasama yang akan dilaksanakan. Selain itu hubungan kerjasama yang dibentuk ini juga haras memenuhi syarat yang sesuai dengan peraturan negara, disetujui oleh DPRD, tidak melanggar sistem hukum maupun hak negara, tidak mengakibatkan kerugian bagi negara serta harus bersifat mendukung program kerja pemerintah. Bentuk hubumgan kerjasama pemerintah daerah dengan asing ini akan dimuat di dalam MoU ataupun Letter of Intent.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menelitinya dan memandang perlu untuk membahas sebagaimana terindikasi dalam permasalahan tersebut untuk kemudian penulis menuangkannya dalam karya tulis berbentuk tesis dengan Judul : "Aspek Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kerjasama Ekonomi Dengan Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”.

B. 	Identifikasi Masalah.
1.	Bagaimanakah implementasi pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah?
2.	Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengatur tentang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri?
3.	Permasalahan-permasalahan hukum apa yang terjadi terkait dengan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri dan bagaimana mengatasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C.	Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.	Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2.	Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengatur tentang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri.
3.	Untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi terkait dengan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri dan bagaimana mengatasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D.	Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :
1.	Kegunaan teoritis untuk pendalaman ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Ekonomi, Hukum Internasional, hukum ketatanegaraan, hukum perjanjian internasioanl, hukum pemerintahan daerah, hukum konstitusi dan perangkat hukum lain yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2.	Secara praktis, penelitian diharapkan dapat memberikan masukkan kepada para praktisi hukum, khususnya para penyelenggara pemerintahan dan pihak kedutaan serta pemerintah daerah yang erat sekali kaitannya kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri, sehingga praktek pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri tersebut dapat berjalan efektif dan efisien sehingga memberikan daya guna dan hasil guna dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

E.    Kerangka Pemikiran
Asas normatif filosofis-ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seutuhnya ialah filsafat negara Pancasila. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (Weltanschauung), diakui juga sebagai jiwa bangsa (Volksgeist, jatidiri nasional) Indonesia. Identitas dan integritas nilai fundamental ini secara konstitusional dan institusional ditegakkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai nation state. Secara filosofis-ideologis dan konstitusional, bahkan kultural negara kebangsaan (nation state) adalah peningkatan secara kenegaraan dari nilai dan asas kekeluargaan. Makna kekeluargaan, bertumpu pada karakteristika dan integritas keluarga yang manunggal; sehingga rukun, utuh-bersatu, dengan semangat kerjasama dan kepemimpinan gotong-royong. Jadi, nation state Indonesia adalah wujud makro (nasional, bangsa, negara) dari rakyat warga negara Indonesia se-nusantara.
Kemudian, sejak Negara Republik Indonesia merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat ”Bhinneka Tunggal Ika” sebagai semboyan pada lambang negara Garuda Pancasila. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak jaman Kerajaan Majapahit juga sudah dipakai sebagai motto pemersatu Nusantara.
Keseluruhan sila didalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Pancasila yang harus dihayati adalah Pancasila sebagaimana tercantum didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, jiwa keagamaan (sebagai manifestasi/perwujudan dari sila ketuhanan yang maha esa), jiwa yang berperikemanusiaan (sebagai manifestasi/perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab), jiwa kebangsaan (sebagai manifestasi/perwujudan dari sila persatuan Indonesia), jiwa kerakyatan (sebagai manifestasi/perwujudan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan), dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial (sebagai manifestasi/perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindak/perbuatan serta sikap hidup seluruh Bangsa Indonesia.9
Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, segala dinamika kekuasaan, hubungan antar cabang kekuasaan, mekanisme hubungan antara negara, civil society, diikat dan tersimpul dalam suatu dokumen yang disepakati sebagai sumber hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan mendasar. Sejak kemerdekaan, bangsa kita telah menetapkan 8 kali undang-undang dasar, yaitu (1) UUD 1945, (2) Konstitusi RIS 1949, (3) UUDS 1950, (4) UUD 1945 versi Dekrit 5 Juli 1959, (5) Perubahan Pertama UUD 1945 tahun 1999, (6) Perubahan Kedua tahun 2000, (7) Perubahan Ketiga tahun 2001, dan (8) Perubahan Keempat pada tahun 2002, dengan nama yang dipertegas, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pada alinea ke IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Makna dalam kata “adil dan makmur” yang terdapat dalam alinea ke II Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas mencerminkan melekatnya konsep pemikiran Utilitarianisme dari Jeremy Betham yang menjelaskan “the greatest happiness for the greatest number” bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kebahagian sebesar-besarnya bagi masyarakat yang sebanyak-banyaknya.10 
Secara substansial, makna yang tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea ke II tersebut mempunyai korelasi yang erat dengan makna yang tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke IV yang sama-sama mempunyai misi dalam menciptakan kesejahteraan rakyat dimana alinea ke IV tersebut di atas menjelaskan Pancasila yang mempunyai konsep yang luhur yang mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan secara turun temurun dan abstrak serta  mempunyai konsep yang murni karena kedalaman substansinya menyangkut beberapa aspek pokok baik agamis, ekonomis, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular. 
Secara konseptual, seluruh yang tertuang dalam sila-sila Pancasila berkaitan erat dan satu sama lain tidak dapat dipisahkan yang merupakan suatu kebulatan yang utuh dimana jiwa dari seluruh sila adalah sila ke satu yaitu Ketuhanan yang Maha Esa.11 Pada Prinsipnya Pancasila meliputi 3 (tiga) kepentingan yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa.
Berkaitan dengan kewenangan, Kewenangan (authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang (competence, bevoegdheid) hanya mengenai suatu bidang tertentu saja. 12
Jadi, kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (rechtsbevoegdheden). Selain itu, wewenang bisa juga merupakan suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.
Menurut Indroharto,  sifat wewenang pemerintahan antara lain expres simplied, yaitu jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sedangkan isinya dapat bersifat umum (abstrak). Misalnya, membuat suatu peraturan dan dapat pula bersifat konkrit dalam bentuk suatu keputusan atau suatu rencana, misalnya membuat suatu rencana tata ruang serta memberikan nasehat.13

Selain itu, dikenal juga kewenangan yang bersifat fakultatif, yaitu apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana wewenang tersebut dapat dipergunakan. Jadi badan/pejabat tata usaha negara tidak wajib menggunakannya, karena masih ada pilihan (alternatif) dan pilihan itu hanya dapat dilakukan apabila keadaan atau hal-hal yang ditentukan dalam peraturan dasarnya dipenuhi.14
Untuk mengetahui apakah wewenang itu bersifat fakultatif atau tidak, tergantung kepada peraturan dasarnya. Sedangkan wewenang pemerintah yang bersifat terikat (gebondenbestuur) yaitu, apabila peraturan dasarnya menentukan isi suatu keputusan yang harus diambil secara terinci, sehingga pejabat tata usaha negara tersebut tidak dapat berbuat lain kecuali melaksanakan ketentuan secara harfiah seperti dalam rumusan peraturan dasarnya.
Kewenangan daerah untuk mengadakan hubungan luar negeri tidak bisa dilepaskan dari tuntutan untuk ‘memberdayakan dan mempromosikan potensi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa segala aktivitas yang dilakukan daerah dilaksanakan ‘dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)’. Dengan kata lain, daerah dalam melaksanakan aktivitasnya tersebut tidak dipandang sebagai dirinya semata tetapi juga sebagai representasi dari NKRI secara keseluruhan.
Mengenai hubungan luar negeri, Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dijelaskan bahwa: “Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, atau warga negara”.
Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu aktivitas dapat dikatakan sebagai hubungan luar negeri jika memenuhi syarat sebagai berikut:
1.	Aktivitas yang menyangkut aspek regional maupun internasional, artinya adalah bahwa aktivitas tersebut harus melibatkan negara lain.
2.	Aktivitas tersebut dilakukan oleh pemerintah (baik di tingkat pusat maupun daerah), maupun swasta, baik secara kelompok maupun individu.
Hubungan luar negeri seringkali melahirkan sebuah kesepakatan. Kesepakkatan tersebut tertuang dalam sebuah dokumen perjanjian internasional yang disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Untuk itu kita juga perlu mengetahui pengertian dari perjanjian internasional. Dalam Pasal 2 Konvensi Wina Tahun 1969 dijelaskan bahwa: “Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antara instrumen dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya”.
Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dijelaskan bahwa: “Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”.
Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional jika: Melibatkan dua atau lebih subjek hukum internasional; dibuat dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional; dan dibuat secara tertulis.
Dalam kaitannya dengan kewenangan daerah untuk mengadakan hubungan luar negeri haruslah dipahami semata-mata sebagai kewenangan yang bersifat teknis. Hal mana ini berbeda dengan kewenangan untuk bidang politik luar negeri yang pada dasarnya bersifat kebijakan. Oleh karenanya kewenangan daerah ini hanya dapat dipahami sebagai pelaksanaan atas kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Pusat. Tidaklah heran apabila daerah hanya dapat mengadakan kerjasama dengan negara-negara yang telah memiliki hubungan diplomatik sebelumnya. Sedangkan untuk negara-negara yang belum memiliki hubungan diberlakukan ketentuan-ketentuan khusus.15
Selain itu, dalam melaksanakan kewenangannya daerah sangat terkekang oleh berbagai aturan dan prosedur yang disediakan oleh Pusat. Ini ditunjukkan oleh intensitas keterlibatan yang tinggi mulai dari proses penjajakan sampai evaluasi dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Departemen Luar Negeri (Deplu),16 yang mana keduanya berlaku sebagai representasi dari pusat.17 Bahkan, ketika proses penandatanganan harus dilakukan dengan menyertakan surat kuasa full power yang diterbitkan oleh Deplu. Singkatnya, penerbitan surat kuasa oleh Deplu merupakan pencerminan atas salah satu bentuk kontrol. 
Kaitannya dengan kewenangan daerah untuk mengadakan kerjasama luar negeri, pandangan di atas makin jelas. Hubungan luar negeri sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 3 (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari kewenangan pusat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa “lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri”.
Selain itu, dengan adanya penerbitan surat kuasa full power oleh Kementrian Luar Negeri, makin menegaskan posisi kontraktor (penandatangan) sebagai salah satu pejabat di tingkat pusat. Oleh karenanya, dalam konteks hubungan luar negeri daerah tidak dapat dipandang sebagai representasi dirinya sendiri, namun daerah harus dipandang sebagaimana layaknya negara yang merupakan subjek hukum internasional. Ini sesuai dengan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler yang hanya mengenal kepentingan perwakilan Republik Indonesia dan bukan pemerintah daerah negara Indonesia.

E.	Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1.	Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis. Menurut Soerjono Soekanto dikatakan, bahwa : “Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru”.18 
2.	Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitik beratkan pada data sekunder,19 dan mencoba untuk menginventarisasi serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, serta kebiasaan Internasional dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan Aspek Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan kerjasama ekonomi dengan Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3.	Tahap Penelitian
Penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan.
4.	Teknik Pengumpulan Data
Penelitian tentang Aspek Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan kerjasama ekonomi dengan Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam mengumpulkan data dilakukan menggunakan 2 (dua) metode, yakni:
a.	Penelitian normatif untuk memperoleh data sekunder.20
Untuk memperoleh data tersebut, akan dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Aspek Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan kerjasama ekonomi dengan Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dilengkapi dengan data lain yang berasal dari hasil kajian atau pendapat pakar dalam berbagai literatur yang ada, baik berupa buku, makalah, hasil seminar, surat kabar, internet dan bahan- bahan kepustakaan lainnya.
b.	Penelitian empiris untuk memperoleh data primer.
Penelitian data primer dilakukan dengan bentuk wawancara secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang dianggap ahli tentang Aspek Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan kerjasama ekonomi dengan Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, akan dilakukan wawancara atau pengamatan langsung dan mengikuti kasus yang terjadi mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan kerjasama ekonomi dengan Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5.	Metode Analisis Data
Data dianalisis secara  yuridis kualitatif. Analisis yuridis kualitatif di sini adalah analisis yang tidak mendasarkan pada penggunaan statistik, matematika atau tabel kuantitatif, tetapi melalui pemaparan dan uraian berdasarkan kaidah-kaidah silogisme hukum,  interpretasi dan konstruksi hukum yang berlaku.  Analisis itu meliputi;
a.	Bahwa perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan;
b.	Ketentuan mengenai hierarkhi perundang-undangan;
c.	Kepastian hukum, artinya apakah aturan dilaksanakan secara konsisten.
6.	Lokasi Penelitian
a.	Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
b.	Kantor Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia.