ASPEK HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KERJASAMA EKONOMI DENGAN LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pratito Suharyo, NPM. 128412006_Hukum Ekonomi (2014) ASPEK HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KERJASAMA EKONOMI DENGAN LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Thesis(S2) thesis, UNPAS.

	Text ABSTRAK.doc Download (73kB)
	Text BAB II.doc Download (201kB)
	Text DAFRTAR PUSTAKA.doc Download (47kB)
	Text BAB I.rtf Download (275kB)

Abstract

Beragamnya aktor yang terlibat dalam hubungan dan kerjasama luar negeri di samping membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks juga membuka peluang bagi pemantapan diplomasi Indonesia. Seiring dengan berlakunya undang-undang otonomi daerah tersebut, kebijakan hubungan luar negeri dan diplomasi oleh pemerintah pusat antara lain juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tesis ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah :Bagaimanakah implementasi pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah?; Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri mengatur tentang Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri? Dan Permasalahan-permasalahan hukum apa yang terjadi terkait dengan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri dan bagaimana mengatasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis, yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitik beratkan pada data sekunder, dan mencoba untuk menginventarisasi serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, serta kebiasaan Internasional dan pendekatan kasus. Implementasi pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri, dewasa ini seiring dengan adanya otonomi daerah, Beberapa daerah di Indonesia yang melakukan hubungan kerjasama dengan Pemda asing adalah Jawa Barat dengan Provinsi Cholanamdo, Korea, negara bagian Australia, dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang Malaysia dan lain-lain. Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, tidak mengatur secara detail mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan, namun hanya mengatur setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi terkait dengan adanya kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kerjasama ekonomi dengan luar negeri, yaitu adanya perbedaan sudut pandang/persepsi Hubungan Kerjasama Luar Negeri; Terbatasnya Sumber Daya Manusia. beberapa MoU dan implementing agreement; Sinkronisasi Penyusunan Program dan Anggaran. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, dalam menjalankan sistem kerjasama luar negeri yang menjadikan pemerintah daerah sebagai aktor utamanya, persiapan yang paling gencar dilakukan seharusnya datang dari pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah harus siap dengan berbagai tuntutan dalam melakukan kerjasama. Saran yang dapat penulis kemukakan yaitu : Perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan hubungan luar negeri; Pemerintah daerah harus mampu melengkapi perangkat investasi, baik berupa fasilitas maupun sistem regulasi guna berjalannya hubungan luar negeri; dan Perlu adanya perbaikan pada, aspek sumber daya alam, aspek sumber daya manusia, dan aspek kemampuan daerah dalam memperoleh sumber pendapatan daerah termasuk pendapatan asli daerah guna mengoptimalkan daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri. Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah Daerah, Hubungan Ekonomi Luar Negeri

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	S2-Thesis
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2014
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	01 Apr 2016 06:42
Last Modified:	01 Apr 2016 06:42
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/1825

Actions (login required)

View Item