REZA RIZKY FARZA, NPM. 121000177 (2016) PENCABUTAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK PENYIMPANGAN MANDAT KONSTITUSI PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
COVER.pdf Download (26kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (161kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (422kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (599kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (165kB) | Preview |
|
|
Text
KATA PENGANTAR.pdf Download (134kB) | Preview |
Abstract
Subsidi adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Indonesia selaku penyelenggara Negara kepada rakyat demi perkembangan Perekonomian dan kesejahteraan Sosial rakyat Indonesia, Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan dasar konstitusi dalam perekonomian Indonesia yang membahas tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang bertujuan agar segala bentuk, transaksi dan sistem perekonomian Indonesia sejalan dengan konstitusi. termasuk dalam hal Pemerintah selaku penyelenggara Negara membuat suatu kebijakan yang meyangkut hajat hidup orang banyak yaitu Sumber Daya Alam seperti Minyak Dan Gas Bumi Khususnya Bahan Bakar Minyak sebagai sumber energi yang menopang mobilisasi kegiatan perekonomian rakyat Indonesia harus sejalan dengan konstitusi dan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah di amanatkan oleh konstitusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis dasar hukum pemerintah dalam melakukan pencabutan subsidi bahan bakar minyak dikaitkan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, bentuk penyimpangan terhadap Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan kebijakan pencabutan subsidi bahan bakar minyak, peninjauan kembali kebijakan pencabutan bahan bakar minyak dikaitkan dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan metode pendekatan normatif. Tahap penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer. Pengumpulan data ini diperoleh dengan melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan yang telah diperoleh dengan cara studi dokumen. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan yuridis-kualitatif. Kebijakan Pencabutan subsidi bahan bakar minyak oleh Pemerintah Indonesia sangatlah tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, subsidi sebagai bentuk amanat konstitusi yang harus dilaksanakan pemerinitah Indonesia untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan perkembangan Perekonomian Nasional, jika subsidi dicabut dan harga jual mengikuti mekanisme pasar maka rakyat akan sengsara dan kondisi Perekonomian Nasional akan memburuk. dalam membuat suatu kebijakan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari konstitusi, kebijakan yang di ambil harus sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 tentang Ekonomi kerakyatan dan kebersamaan. maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan pencabutan subsidi bahan bakar minyak tersebut seperti Indonesia adalah Negara berkembang yang butuh dukungan secara penuh yang harus diberikan Pemerintah kepada rakyat agar rakyat dapat hidup sejahtera dan perekonomian Indonesia dapat bersaing dengan Negara maju yang sudah dapat sejahtera tanpa subsidi, penetapan harga jual bahan bakar minyak harus berdasarkan harga keekonomian dan terjangkau oleh rakyat, jangan sampai penetapan harga jual bahan bakar minyak diserahkan kepada mekanisme pasar yang akan membuka peluang dikuasainya cabang-cabang strategis seperti minyak dan gas bumi oleh pihak asing, sehingga pemerintah dalam mengeluarkan suatu kebijakan harus berlandaskan konstitusi khususnya dalam hal ini Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 agar menjamin kesejahteraan rakyat dan tercapainya Demokrasi Ekonomi dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Ekonomi Nasional. Kata kunci: Pencabutan Subsidi, Penyimpangan, Subsidi Sebagai Bentuk Mandat Konstitusi ABSTRACT The subsidy is the assistance provided the Government of Indonesia as the organizer of the state to the people for development Economic and social welfare of the people of Indonesia, Article 33 of the 1945 Constitution is the basis of the constitution in the Indonesian economy, which discusses the National Economy and Social Welfare which aims to make all forms, transactions and systems Indonesia's economy in line with the constitution. including the Government as State administrators create a policy that arise of lives of many people, namely Natural Resources such as Oil and Natural Gas particular fuel oil as an energy source that sustains the mobilization of the economic activities of the Indonesian people must abide by the constitution and should not deviate from what has been mandated by the constitution. The purpose of this study was to determine, assess, and analyze the legal basis of the government in the lifting of fuel subsidies related to the Article 33 of the 1945 Constitution, any deviation of Article 33 of the 1945 Constitution with regard to policies removal of subsidies on fuel oil, the review return policy repeal of fuel associated with Article 33 of the 1945 Constitution. The method used is descriptive-analytic method normative approach. Stage of this research using library study with secondary data and field studies with primary data. The collection of this data is obtained by performing an inventory of the materials which have been obtained by means of document study. Furthermore, the data were analyzed using qualitative juridical. Policy Revocation of fuel subsidy by the Government of Indonesia is not in accordance with the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution, subsidies as a form of constitutional mandate should be implemented pemerinitah Indonesia to ensure the welfare of the people and development of the National economy, if the subsidy is withdrawn and selling prices follow the market mechanism, the people will be miserable and National Economic conditions will worsen. in making government policy should not deviate from the constitution, should take policy in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution of the Democratic economy and togetherness. there should be a review of the policy of removal of subsidies on fossil fuels such as Indonesia is a developing country that needs full support should be given by the Government to the people so that the people can live in prosperity and economy of Indonesia can compete with developed countries that have been able to prosper without subsidies, penetanapan the selling price of fuel should be based on the price of the economical and affordable by the people, not to the determination of the selling price of fuel delivered to the market mechanism that would enable mastered branches of strategic oil and gas by foreigners, so the government introduced a policy must be based on the constitution, especially in this case Article 33 of the 1945 Constitution in order to guarantee the welfare of the people and the achievement of economic democracy and maintain a balance between progress and unity of the National Economy. Keywords: Revocation of subsidies, The Violation, Subsidies as a form of constitutional mandate
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2012 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 31 Mar 2016 07:18 |
| Last Modified: | 31 Mar 2016 07:18 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/1772 |
Actions (login required)
 |
View Item |
