BAB II
TINJAUAN UMUM TERHADAP PERAWAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

A.	Perlindungan Hukum
Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil,
“Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan yang dimaksud dengan pengertian hukum sebagai:
“Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainnya untuk  engatur pergaulan hidup masyarakat”.

Menurut Kamus Hukum, ialah :
“peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.

Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa:
“hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah”.

Menurut Satjipto Raharjo, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekusaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengacamnya.
Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum ada bentuk perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:
1.	Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan  pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2.	Perlindungan hukum refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. 
Menurut Soetoprawiro, perlindungan hukum adalah,
“suatu upaya dari pihak berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa sehingga setiap warga Negara ataupun segenap warga Negara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib”.

Menurut Sudikno Martokusumo pada hakekatnya, hukum ada dan dibuat oleh  manusia karena kebutuhan akan ketertiban serta keteraturan menuju keadilan, kedamaian sehingga hukum dapat disebut juga sarana untuk mengusahakan kesejahteraan. Sebab, ketika kesejahteraan dalam masyarakat ingin dicapai harus ada ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keadilan. Hal ini dapat terlaksana ketika hukum itu ada atau diciptakan untuk mengatur individu, kelompok dan masyarakat itu sendiri, karena pada dasarnya manusia berkepentingan bahwa dirinya merasa aman. Aman berarti bahwa kepentingan-kepentingan tidak diganggu, dapat mewakili kepentingan-kepentingannya, dilindungi terhadap konflik, gangguan-gangguan dan bahaya yang mengancam serta menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan sesama. 
Selanjutnya terkait dengan hal tersebut, maka setiap gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang, karena keadaan tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai, dan aman, yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya.
Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. Hukum bukanlah,  seperti yang terkadang dikatakan, sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Mustahil untuk menangkap hakikat hukum jika kita membatasi perhatian kita pada satu peraturan yang tersendiri.  Hubungan-hubungan yang mempertautkan peraturan-peraturan khusus dari suatu tatanan hukum juga penting bagi hakikat hukum. Hakikat hukum hanya dapat dipahami dengan sempurna berdasarkan pemahaman yang jelas tentang hubungan yang membentuk tatanan hukum tersebut. 
Hukum dalam arti penguasa (undang-undang, keputusan dsb) adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti berturut-turut: undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri-menteri dan peraturan-peraturan daerah. Termasuk dalam bentuk hukum yang merupakan ketentuan penguasa adalah keputusan-keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum atau jurisprudensi sebagai sumber hukum tertulis pula yang mempunyai kekuatan sebagai hukum.
Berdasarkan pengertian dan fungsi hukum sebagaimana disebutkan diatas, perlindungan hukum pertama-tama harus melalui peraturan perundang-undangan sehingga ada kepastian hukum dalam menjalankan tugas sehari-hari. Walaupun saat ini sudah ada peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi perawat namun peraturan tersebut belum tersingkronisasi dengan baik.

B.	Pengertian  Tenaga Perawat
Perawat disebut tenaga kesehatan profesional yang bertugas memberikan perawatan pada klien atau pasien, baik berupa aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual dengan menggunakan proses keperawatan. Perawat berasal dari bahasa Latin, “nutrix” yang berarti “merawat” atau “memelihara”. Kata ini pertama kali digunakan oleh Ellis dan Hartley ketika mereka menjelaskan pegertian dasar, seorang perawat yaitu sesorang yang berperan dalam merawat dan memelihara, membantu dan melindungi seseorang karena sakit, cidera, dan proses penuaan.
 Menurut Internasional Council of Nursing yang dikutip oleh H. Zaidin Ali, perawat adalah:
“seseorang yang telah menyelesaikan program pendidkan keperawatan, wewenang di negara bersangkutan untuk memberikan memberikan pelayanan, dan pertanggung jawaban dalam meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit serta pelayanan terhadap pasien”.

Menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02//Menkes/148/I/2010 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat Perawat adalah:
“seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. 

Pengertian perawat terdapat juga dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 94/KEP/M.PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya. 
Dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara disebutkan bahwa : 
“Perawat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwewenang untuk melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan”.

Dari pengertian di atas maka perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat yang diakui oleh pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perawat yang menjalankan tugas pemerintah adalah Pegawai Negeri Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan untuk melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan.
Menurut Deden Darmawan perawat mempunyai klasifikasi sesuai dengan tingkat atau jenjang pendidikannya, yaitu sebagai berikut:
“Perawat Profesional, yaitu tenaga keperawatan yang berasal dari jenjang pendidikan tinggi keperawatan. Termasuk perawat dalam klasifikasi ini adalah perawat Ahli Madya, Ners, Ners Spesialis, dan Ners Konsultan dan Perawat Vokasional, yaitu tenaga keperawatan yang berasal dari jenjang pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan(SPK) yang diakui Pemerintah dan diberi tugas penuh oleh pejabat yang berwenang”.

Adapun jenjang atau strata pendidikan Perawat adalah sebagai berikut:
1.	Jenjang Pendidikan Menengah (JPM), yaitu Sekolah Perawat Kesehatan dengan masa pendidikan 3 tahun, setelah lulus sebagai Perawat Vokasional.
2.	Jenjang Pendidikan Tinggi (JPT), berbentuk perguruan tinggi akademik atau politeknik yang dapat menyelenggarakan program pendidikan Diploma III, Diploma IV, Sarjana (S1), Magister (S2), Spesialis dan Doktor, dengan pendidikan bervariasi sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh, setelah lulus sebagai Perawat Profesional.
Menurut Sri Praptianingsih fungsi perawat terdiri dari tiga yakni, fungsi independen, fungsi interpenden, dan fungsi dependen yaitu:
a.	Fungsi Independen adalah those activities that are considered to be within nursing’s scope of diagnosos and treatment. Dalam fungsi ini tindakan perawat tidak membutuhkan perintah dokter. Tindakan perawat bersifat mandiri, berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Oleh karena itu, perawat bertanggungjawab terhadap akibat yang timbul dari tindakan yang diambil. Dalam hukum administrasi negara, fungsi indevenden ini merupakan kewenangan yang bersifat atribusi dalam arti kewenangan perawat untuk melakukan suatu tindakan keperawatan berdasarkan kewenangan yang diperoleh dari undang-undang atau perundang-undangan. Dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. HK.02.02/Menkes/148/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.
b.	Fungsi Interdependen adalah carried out in conjunction with other health team members. Tindakan perawat yang berdasarkan pada kerja sama dengan tim perawatan atau tim kesehatan. Dalam fungsi ini perawat bertanggungjawab secara bersama-sama dengan tenaga kesehatan lain terhadap kegagalan pelayanan kesehatan terutama untuk bidang keperawatan. Kewenangan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi ini disebut sebagai kewenangan delegasi karena adanya suatu pendelegasian tugas dari dokter kepada perawat. 
c. Fungsi Dependen adalah the activities performed based on the physician’s order. Disini perawat betrindak membantu dokter dalam memberikan pelayanan medik, memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan khusus yang wewenang dokter seharusnya dilakukan dokter. Kewenangan di dalam fungsi ini adalah bentuk kewenangan yang diperoleh karena mandat. Dalam arti perawat melakukan suatu tugas karena adanya pemberian mandat dari dokter. Oleh karena itu, setiap kegagalan tindakan medis menjadi tanggung jawab dokter. Setiap tindakan perawat yang berdasarkan perintah dokter, dengan menghormati hak pasien tidak termasuk dalam tanggung jawab perawat.
Dari penjelasan diatas dapat kita memahami bahwa perawat dalam menjalankan tugas keperawatan ada tugas yang senantiasa bisa dijalankan secara mandiri dan ada tugas yang dikerjakan berdasarkan pelimpahan wewenang dari dokter serta tugas yang dilakukan secara berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. 
Menurut La Ode Gaffar, dalam asuhan keperawatan, seorang perawat dengan tingkat pendidikan minimal D III mempunyai peran sebagai pelaksana, pendidik, pengelola, dan peneliti:
1)	Perawat sebagai Pelaksana 
Perawat baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan asuhan keperawatan kepada pasien individu,  keluarga, dan masyarakat. Dalam menjalankan peran sebagai care giver, perawat menggunakan metode pemecahan masalah dalam membantu pasien mengatasi masalah kesehatannya. Perawat bertindak sebagai comforter, protector, advocat communicator, serta rehabilitator.
2)	Perawat sebagai Pendidik
Perawat melakukan penyuluhan kepada klien ( individu) yang berada di bawah tanggungjawabnya. Dengan penyuluhan yang tepat, asuhan keperawatn akan mendapat hasil yang lebih baik.
3)	Perawat sebagai Pengelola
Peran ini dimiliki perawat dengan jabatan struktural dalam rumah sakit. Perawat harus memantau dan menjamin kualitas asuhan keperawatan serta mengorganisasi dan mengendalikan sistem pelayanan keperawtan.
4)	 Perawat sebagai Peneliti
Dalam upaya untuk ikut berperan serta dalam pengembangan body of knowledge keperawatan, maka perawat harus mempunyai kemampuan untuk melakukan penelitian dibidangnya. Dengan kemampuan meneliti, perawat akan dapat mengidentifikasi masalah keperawatan, menerapkan prinsip dan metode yang tepat. Hasil penelitian akan dapat meningkatkan mutu asuhan keperawatan dan pendidikan keperawatan.
C.	Kewenangan, Kompetensi dan Kode Etik Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Menurut Standar Profesi dan Kode Etik Perawat Indonesia

1.	Kewenangan
Menurut Lutffi, kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu atribut,mandat, dan delegatif.
a.	 Kewenangan Atributif
	Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar. Istilah lain untuk yang tidak dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. Untuk mengetahui secara tepat apakah suatu bentuk perbuatan pemerintahan, misalnya suatu keputusan (SK) dilakukan atas kewenangan atributif maka dapat dilihat pada bagian bawah dari keputusan (SK) tersebut yakni tidak terdapat tanda atas nama (a.n) ataupun tanda untuk beliau( u.b). Adapun terhadap kewenangan atributif  mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau pun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.
b.	Kewenangan Mandat
	Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian, setiap saat si pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut. Untuk mengetahui secara tepat bentuk perbuatan pemerintahan yang dilakukan atas dasar wewenang mandat dapat dilihat dari tanda atas nama (a.n) ataupun tanda untuk beliau (u.b).
c.	Kewenangan Delegatif
	Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada orang lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah actus. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundangundangan yang mengartur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegatif.
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pelimpahan berarti proses, cara, yaitu perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak, wewenang dan sebagainya. Pengertian dari Pelimpahan Kewenangan, yaitu perbuatan memindahkan hak dan otonomi kepada organ lainnya untuk melakukan pelayanan kesehatan. Pelimpahan wewenang tindakan medik harus disertai persyaratan tertentu agar pertanggungjawabannya menjadi jelas. Pelimpahan kewenangan ada tiga cara yaitu secara atribut,delegatif dan mandat. Cara memperoleh wewenang organ pemerintahan dalam Hukum Administrasi Negara merupakan hal yang penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum (rechtelijke verantwording) dalam penggunaan wewenang tersebut sesuai dengan salah satu prinsip negara hukum dimana tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.
Menurut Sri Praptiningsih, Kewenangan perawat adalah hak otonomi untuk melaksankan asuhan keperawatan berdasarkan kemampuan, tingkat pendidikan dan posisi sarana kesehatan.
Kewenangan perawat adalah melakukan asuhan keperawatan meliputi pada kondisi sehat dan sakit mencakup:
1)	Asuhan keperawatan pada prinatal
2)	Asuhan keperawatan pada neonatal
3)	Asuhan keperawatan pada anak
4)	Asuhan keperawatan pada dewasa
5)	Asuhan keperawatan pada maternitas
Kewenangan perawat lebih diperjelas dalam BAB III Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. HK.02.02/Menkes/148/I/2010 menjelaskan:
(1)	Praktik keperawatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga.
(2)	Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
(3)	Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan: pelaksanaan asuhan keperawatan, pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer.
(4)	Asuhan keperawatn sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi pengkajian, penetapan diagnose keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi keperawatan.
(5)	Implementasi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penerapan perencanaan dan pelaksanaan tindakan keperawatan.
(6)	Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
(7)	Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan obat bebas dan/atau obat bebas terbatas.
2.	Kategori dan Unit Kompetensi Perawat Indonesia
Menurut Nugroho dalam Pakpahan menyebut profesi bukan sekedar pekerjaan atau vocation melainkan suatu pekerjaan khusus yang mempunyai ciri-ciri expertise: keahlian, responsibility: tanggung jawab dan corporateness: rasa kesejawatan. Standar profesi berlaku untuk tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan kepada klien atau pasien secara langsung di unit-unit kesehatan baik secara individual maupun secara berkelompok serta pelayanan kesehatan di lapangan dalam rangka program public health harus memenuhi standar profesinnya.
Standar diartikan sebagai ukuran atau patokan yang disepakati, sedangkan kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas dengan standar kinerja (perfomance) yang ditetapkan.
3.	Kode Etik Perawat Indonesia
a. Tanggung jawab perawat terhadap klien
        1).	Perawat dalam melaksanakan pengabdiannya, senantiasa berpedoman  kepada tanggung jawab yang bersumber dari adanya kebutuhan akan kebutuhan akan keperawatan individu, keluarga, dan masyarakat.
              2). Perawat dalam melaksanakan pengabdiannya di bidang keperawatan,  senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai  budaya, adat- istiadat, dan kelangsungan hidup beragama dari individu, keluarga dan masyarakat.
              3). Perawat dalam melaksanakan kewajibannya bagi individu, keluarga, dan masyarakat, senantiasa dilandasi dengan rasa tulus ikhlas sesuai dengan martabat dan tradisi luhur keperawatan. Tanggung jawab terhadap tugas. 
          4). Perawat senantiasa menjalin hubungan kerja sama dengan individu, keluarga, serta masyarakat dalam mengambil prakarsa dan mengadakan upaya kesehatan, khususnya, serta upaya kesejahteraan umum sebagai bagian dari tugas kewajiban bagi kepentingan masyarakat.
          b. Tangung jawab terhadap tugas
        1).	Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatn yang tinggi, disertai kejujuran professional dalam menerapkan penetahuan  serta keterampilan keperawatan, sesuai dengan kebutuhan individu,        keluarga, dan masyarakat.
2).	Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui    sehubungan dengan tugas yang  dipercayakan kepadanya, kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
        3). Perawat tidak akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan   keperawatan untuk tujuan yang bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan.
4). Perawat dalam menunaikan tugas dan kewajibannya senantiasa    berusaha dengan penuh kesadaran agar tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis      kelamin, aliran politik, dan agama yang dianut, serta kedudukan sosial.
         5). Perawat senantiasa mengutamakan perlindungan dan keselamatan klien dalam melaksanakan tugas keperawatan serta matang dalam mempertimbangkan kemampuan jika menerima atau    mengalihtugaskan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan keperawatan.
           c. Tanggung jawab terhadap sesama perawat dan profesi kesehatan lainnya
               1). Perawat senantiasa memelihara hubungan baik antara sesama perawat dan dengan tenaga kesehatan lainnya, baik dalam memelihara   kerahasiaan suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
               2). Perawat senantiasa meyebarluaskan pengetahuan, keterampilan,dan pengalamannya kesesama perawat, serta menerima pengetahuan dan pengalaman dari profesi lain dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam bidang keperawatan.
          d. Tanggung jawab terhadap profesi keperawatan
1). Perawat senantiasa meningkatkan kemampuan profesional secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan jalan menambahkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang bermanfaat bagi perkembangan keperawatan.
2). Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan menunjukkan perilaku dan sifat pribadi yang luhur.
3). Perawat senantiasa berperan dalam menentukan pembakuan pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkan dalam kegiatan dan pendidikan keperawatan.
4). Perawat secara bersama-sama membina dan memelihara mutu organisasi profesi keperawatan sebagai sarana pengabdian.
           e. Tanggung jawab terhadap pemerintah, bangsa, dan negara
           1). Perawat senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai kebijaksanaan yang diharuskan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan dan keperawatan.
                2). Perawat senantiasa berperan serta aktif dalam menyumbangkan pikiran kepada pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan keperawatan kepada masyrarakat.
D. Pertanggungjawaban Hukum
Tanggung jawab (Responsibilility) merupakan penerapan ketentuan hukum (eksekusi) terhadap tugas-tugas yang berhubungan dengan peran tertentu dari perawat, agar tetap kompeten dalam pengetahuan, sikap dan bekerja sesuai kode etik. Dalam melaksanakan pelayanan terhadap pasien, maka perawat harus sesuai dengan peran kompetensinnya. Di luar peran dan kompetensinya bukan menjadi tanggung jawab perawat. Ketentuan hukum diperlukan dalam melakukan tanggung jawab. Hal ini dimaksudkan, pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar keperawatan. Tanggung jawab ditunjukan dengan cara siap menerima hukuman (punishment) secara hukum kalau perawat terbukti bersalah atau melanggar hukum.
Tanggung jawab merupakan keharusan seseorang sebagai makhluk rasional dan bebas untuk tidak. Mengelak serta memberikan penjelasan mengenai perbuatannya, secara retrosfektif atau prosfektif. Tanggung jawab sebagai kesiapan memberikan jawaban atas tindakan-tindakan yang sudah dilakukan perawat pada masa lalu atau tindakan yang akan berakibat di masa yang akan datang. Misalnya bila perawat dengan sengaja memasang alat kontrasepsi tanpa persetujuan pasien maka akan berdampak pada masa depan pasien. Pasien tidak akan punya keturunan padahal memiliki keturunan adalah hak semua manusia. Perawat secara retrospektif harus bisa mempertanggungjawabkan meskipun tindakan perawat tersebut dianggap benar menurut pertimbangan medis. Pertanggungjawaban hukum perawat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dilihat berdasarkan tiga bentuk pembidangan hukum yakin pertanggungjawaban secara hukum keperdataan, hukum pidana dan hukum administrari.
1. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi.
Secara prinsip, pertanggungjawaban hukum administrasi lahir karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum administrasi terhadap penyelenggara praktik perawat terhadap ketentuan yang berlaku. Permenkes Nomor.HK.02.02/ MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penelenggaraan Praktik Perawat telah memberikan ketentuan administrasi yang wajib ditaati perawat yakni; Surat izin praktik perawat bagi perawat yang melakukan praktik mandiri, penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dengan pengecualiaan Pasal 10, dan kewajiban untuk bekerja sesuai standar profesi. Ketiadaan persyaratan administarasi di atas`akan membuat perawat rentan terhadap gugatan malpraktik. Ketiadaan SIPP dalam penyelenggarakan pelayanan kesehatan merupakan sebuah administrative malpractive yang dapat dikenai sanksi hukum. Bentuk sanksi administrasi yang diancamkan pada pelanggaran hukum administrasi ini adalah; teguran lisan,teguran tertulis, dan pencabutan izin. Dalam praktik pelaksanaannya, banyak perawat yang melakukan praktik pelayanan kesehatan yang meliputi pengobatan dan penegakan diagnose tanpa SIPP dan tanpa pengawasan dokter. Khusus untuk kabupaten Garut, pelanggaran masih banyak terjadi namun tidak pernah dilakukan pengawasan dan penerapan sanksi represif sebagai upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum pada masyarakat.
2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata
Menurut Riduan Syahrani yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi). Dalam hubungan ini para ahli sosiologi yang menaruh minat dan perhatian pada bidang hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak hanya dilihat sebagai seperangkat peraturan yang bersifat statis, tetapi hukum yang menentukan hubungan-hubungan yang dilakukan oleh para anggota masyarakat dapat dilihat juga sebagai suatu proses sosial, karena sebelum hubungan-hubungan itu mempunyai bentuk yang sesuai dengan nilai sosial di dalam masyarakat. 
       Kendatipun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, namun tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat banyak bidang-bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya bidang perkawinan, perburuan, dan sebagainya. Selanjutnya hukum perdata ini ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum perdata yang tertulis ialah hukum perdata yang termemuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan hukum perdata yang tidak tertulis ialah Hukum Adat. Gugatan keperdataan terhadap perawat bersumber pada dua bentuk yakni perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan wanprestasi (Contractual liability) sesuai dengan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata, dan pertanggungjawaban perawat bila dilihat dari ketentuan dalam KUHPerdata maka dapat dikategorikan kedalam 5 (lima) prinsip sebagai berikut :
a.	Pertanggungjawaban langsung dan mandiri (personal liability) berdasarkan Pasal 1365 BW dan Pasal 1366 BW : 

“	Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawaban kerugian dan seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati – hati. ”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka seorang perawat yang melakukan kesalahan dalam menjalankan fungsi independennya yang mengakibatkan kerugian pada pasien maka ia wajib memikul tanggungjawabnya secara mandiri. Dilihat dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata diatas maka pertanggungjawabannya perawat tersebut lahir apabila memenuhi empat unsur yakni :
1)	Perbuatan itu melanggar hukum
2)	Ada kesalahan
3)	Pasien harus mengalami suatu kerugian
4)	Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian
   Mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum, undang – undang tidak memberikan perumusan. Namun sesuai dengan yurisprudensi Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 ditetapkan adanya empat criteria perbuatan melanggar hukum yaitu; perbuatan itu bertentang dengan kewajiban hukum si pelaku, perbuatan itu melanggar hak orang lain, perbuatan itu malanggar kaedah tata susila, perbuatan itu bertentang dengan asas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati –hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Dengan demikian bila dilihat dari konsep hukum keperawatan maka pelanggaran terhadap penghormatan terhadap hak – hak pasien yang menjadi salah satu kewajiban hukum perawat dapat dimasukkan kedalam perbuatan melanggar hukum. Pelanggaran tersebut misalnya tidak memberikan menjaga kerahasiaan medik pasien. Dan apabila pasien atau keluarganya menganggap perawat telah dirugikan oleh perbuatan perawat atau melanggar hukum tersebut maka pasien atau keluarganya dapat mengajukannya gugatan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 58 UU No. 36 Tahun 2009.
b.	Pertanggungjawaban dengan asas respondeat superior atauvicarious liability atau let’s the master answer maupun kasus diruang bedah dengan asa the captain of ship melalui Pasal 1367 BW yang menyebutkan bahwa, 
  “	seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan sendiri, tetapi juga atas`kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah kekuasannya.”

c. Pertanggungjawaban dengan asas Zaakwarneming berdasarkan Pasal 1354 BW, 
         “ 	jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang lain, maka ia secara diam – diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia kuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas. “

Dalam hal ini konsep pertanggungjawaban terjadi seketika bagi seorang perawat dalam keadaan kondisi tertentu harus melakukan pertolongan darurat dimana tidak ada orang lain yang berkompeten untuk itu. Perlindungan hukum dalam tindakan Zaakwarneming perawat tersebut tertuang pada Pasal 10 Permenkes No. HK. 02.02/menkes/148/I/2010 Tahun 2010. Perawat justru akan dimintai pertanggungjawaban hukum apabila tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan dalam Pasal 10 tersebut.
d.	Pertanggungjawaban dengan asas Kuasa (Volmacht)
Kuasa (volmacht) adalah wewenang yang seseorang diberikan kepada orang lain (si wakil) untuk atas namanya melakukan perbuatan hukum. Pemberian kuasa menurut pasal 1792 KUHPerdata, disebutkan bahwa pemberian kuasa adalah perjanjian dimana seseorang memberi kekuasaan (kewenangan) kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan perbuatan hukum (undang-undang mengatakan “melaksanakan suatu urusan”). Dengan adanya rumusan pasal tersebut tersimpul bahwa untuk melaksanakan suatu perbuatan dalam hal ini tindakan medic yang dilimpahkan dokter kepada perawat, pada dasarnya terdapat dua pihak yang saling berhadapan yakni pihak pemberi kuasa dalam hal ini dokter sebagai pihak yang mempunyai kepentingan dengan pihak yang diberi kuasa atau perawat yang berkedudukan sebagai wakil yang  menyelenggarakan kepentingan itu. Pihak yang diberi kuasa ini mempunyai peranan dan memiliki kekuasaan dalam menyelenggarakan urusan yang dilimpahkan kepadanya.
Peranan pemegang kuasa yang dimaksud adalah menjalankan tugasnya dengan kewajiban mengurus kepentingan sebagaimana yang dilimpahkan, sedangkan kekuasaan merupakan pelimpahan wewenang yang didalamnya menyangkut tanggungjawab terhadap pemberian kuasa itu. 	     
    		   Dengan demikian tanggung jawab pemegang kuasa menjadi suatu masalah yang harus benar-benar diperhatikan didalam pemberian kuasa, karena masalah tanggung jawab ini sebagai konsekuensi dari penerimaan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan pihak pemberi kuasa, tetapi agaknya tanggung jawab sering diabaikan dalam penyelenggaraan suatu urusan bahkan jarang dibicarakan oleh pemberi kuasa dan pemegang kuasa dalam menentukan sejauh mana batas-batas pertanggungjawaban, bilamana terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan pihak pemegang kuasa tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai wakil dari pemberi kuasa itu. Dalam pasal 1797 KUHPerdata dirumuskan bahwa si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kekuasaannya yaitu yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit. Dengan dilimpahkannya wewenang kepada pihak yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan bagi kepentingan pihak pemberi kuasa, maka pelimpahan wewenang ini juga di dalamnya terkandung kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau dipenuhi, walaupun kewajiban-kewajiban ini tidak tersurat atau disebutkan dengan jelas dalam pemberian kuasa. Dalam hubungan ini, rumusan KUHPerdata mengisyaratkan ada beberapa kewajiban yang disebabkan kepada pihak pemegang kuasa didalam menyelenggarakan urusan yang dikuasakan. Kewajiban-kewajiban ini adalah merupakan bagian penting yang tidak dapat terelakan atau dikesampingkan begitu saja, tapi harus dipahami dan diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme pemberi kuasa, terutama pihak pemegang kuasa itu sendiri. Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan antara lain : si kuasa diwajibkan selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa tersebut. Begitu pula ia diwajibkan menyelesaikan urusan yang sudah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal,jika dengan tidak segera menyelesaikannya dapat timbul suatukerugian. Masih dalam kaitan dengan kewajiban-kewajiban pihak pemegang kuasa, bahwa si kuasa juga bertanggung jawab atas kelalaian dalam menjalankan tugasnya, yaitu apabila ia kurang waspada seperti yang dapat diharapkan dari padanya. Pertanggungan jawab ini dapat diperlunak, apabila si kuasa tidak mendapat upah. Sehubungan dengan wewenang yang diberikan kepada pemegang kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum guna mengikatkan pihak pemberi kuasa dengan pihak ketiga, maka diisyaratkan bahwa perlu adanya perincian masalah-masalah yang akan dikuasakan. Dalam hubungan ini ada pendapat yang menyatakan, bahwa itu tidak lain bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugiankerugian di kemudian hari apabila pemegang kuasa melakukan perbuatan-perbuatan hukum di luar batas-batas wewenangnya. Pendapat lain juga menyebutkan, bahwa kewenangan pihak pemegang kuasa harus disebutkan secara tegas dalam surat kuasa itu, misalnya kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh pemegang kuasa, maka berlakunya surat kuasa itu batal dan sebagainya. Sebenarnya hal ini untuk menghindari perbuatan surat kuasa secara tidak benar atau untuk obyek yang menyimpang dari undangundang. Masih berkisar pada wewenang pemegang kuasa ini, ada pendapat lain yang mengatakan, bahwa ada baiknya untuk menjamin kepastian hukum, maka harus disebutkan secara tegas dan terperinci tentang wewenang yang akan diberikan, sebab ini berhubungan dengan pertanggungan jawab pemegang kuasa kelak dikemudian hari. Jadi perincian masalah-masalah yang akan dikuasakan itu (misalnya kuasa khusus dalam hal tindakan medik) adalah menyangkut hak dan kewajiban pemegang kuasa dalam menjalankan kuasanya, sehingga tidak merugikannya. Adanya alasan penting lainnya sehingga ditekankan bahwa perlu ada rumusan yang jelas dan tegas pada waktu dilakukan pemberian kuasa. Apabila timbul perselisihan di kemudian hari, diharapkan mampu ditarik garis pemisah tentang siapakah yang telah melakukan pelanggaran atas surat kuasa itu, sehingga akan dapat dengan mudah untuk menentukan pihak mana yang telah melakukan kesalahan. Sedangkan pendapat lain mensinyalir, bahwa supaya kepentingan pihak pemberi kuasa dapat terjamin dari tindakan pemegang kuasa yang melanggar batas-batas kewenangannya, juga dapat menghindari salah tafsir sehingga tidak menimbulkan konflik didalam pemberian kuasa itu, jadi patut diperhatikan, bahwa wewenang pihak pemegang kuasa adalah sejauh mana yang termuat dengan jelas dan terperinci dalam surat kuasa. Ia tidak dibenarkan untuk bertindak yang melampaui wewenangnya, dan ini terjadi resikonya ia harus mempertanggung jawabkan tindakannya itu. Pada prinsipnya wewenang pihak pemegang kuasa dikehendaki untuk dirumuskan dengan jelas dan tegas didalam suatu pemberian kuasa, dan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugiankerugian akibat perbuatan-perbuatan hukum pemegang kuasa diluar batas-batas kewenangannya. Pemasalah yang rincian dikuasakan dalam surat kuasa sebenarnya mempertegas kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang kuasa, disamping itu untuk mencegah pembuatan surat kuasa yang menyimpang dari undang-undang. Perincian wewenang yang diberikan adalah berkaitan dengan pertanggungan jawab pihak pemegang kuasa, sehingga dapat menghindari perselisihan dikemudian hari, dan menjamin kepentingan pihak pemberi kuasa dari tindakan pemegang kuasa yang melampaui batas kewenangannya. Perincian wewenang dalam pemberian kuasa itu juga bertujuan untuk mencegah pihak pemegang kuasa itu agar tidak dirugikan apabila ia memberikan pertanggungan jawab. Kewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja jelas tidak dapat dipungkiri, dan perbuatan lain yang berupa kelalaian dalam menjalankan kuasanya, sehingga dengan demikian tercermin bahwa kewajiban seorang pemegang kuasa dengan pertanggung jawabannya menjadi amat penting dalam lalu lintas hubungan hukum. Pada prinsipnya pihak pemegang kuasa bertanggungjawab terhadap pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan pemberian kuasa itu, dan pertanggungjawaban itu adalah dalam batas-batas yang menjadi kekuasaannya selama kuasa itu belum berakhir dan apabila pihak pemegang kuasa dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, dan ia bertindak melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan, secara yuridis tetap memberikan pertanggungjawaban. Atas dasar surat kuasa itu, pihak pemegang kuasa memperoleh kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus kepentingan pihak pemberi kuasa dalam hal ini perawat melakukan tindakan medik. Konsekuensi pemberian wewenang itu, haruslah dilakukan dengan penuh tanggung jawab, yaitu pemegang kuasa tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan yang melampaui wewenang yang telah diberikan dan ditegaskan dalam surat kuasa tersebut. Akibat hukum atas perbuatan pemegang kuasa yang melawan hukum, sehingga menyebabkan kerugian pada pihak pemberi kuasa dapat mengajukan tuntutan ganti rugi pada pemegang kuasa atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan. 
e.	 Pertanggungjawaban dengan wanprestasi. 
Seorang perawat akan dimintai pertanggung jawaban apabila terpenuhi unsur - unsur wanprestasi yaitu,
1) Tidak mengerjakan kewajibannya sama sekali, dalam konteks ini apabila seorang perawat tidak mengerjakan semua tugas dan kewenangan sesuai dengan fungsi, peran maupun tindakan keperawatan.
2) Mengerjakan kewajiban tetapi terlambat: dalam hal ini apabila kewajiban sesuai dengan fungsi tersebut dilakukan terlambat yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Contohnya kasus seorang perawat yang tidak membuang kantong urine pasien dengan kateter secara rutin setiap hari melainkan dua hari sekali dengan ditunggu sampai penuh. Tindakan tersebut mengakibatkan pasien mengalami infeksi saluran urine dari kuman yang berasal dari urine yang tidak dibuang.
3) Mengerjakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan seharusnya: suatu tugas yang dikerjakan asal-asalan. Sebagai contoh seorang yang mengecilkan aliran air infus pasien dimalam hari hanya tidak mau terganggu istirahatnya.
4) Mengerjakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan: dalam hal ini apabila seorang perawat melakukan tindakan medik yang tidak mendapatkan delegasi dari dokter, sepertimenyuntik pasien tanpa perintah, melakukan infus padahal dirinya belum terlatih. Apabila seorang perawat terbukti memenuhi unsur wanprestasi, maka pertanggungjawaban itu akan dipikul langsung oleh perawat yang bersangkutan sesuai personal liability.

3. Pertanggungjawaban Hukum Pidana
Menurut Moelyatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar laranga-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Sementara dari aspek pertanggungjawaban secara hukum pidana seorang perawat baru dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur- unsur sebagai berikut :
1)	Suatu perbuatan yang melawan hukum: dalam hal ini apabila perawat melakukan pelayanan kesehatan diluar wewenang yang tertuang pada pasal 8 Permenkes Nomor.HK.02.02/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.
2)	Mampu bertanggungjawab dalam hal ini seorang perawat yang memahami konsekkuensi dan resiko dari setiap tindakan dan secara kemampuan telah mendapat pelatihan dan pendidikan untuk itu. Artinya seorang perawat yang menyadari bahwa tindakanya dapat merugikan pasien.
3)	Adanya kesalahan (schuld) berupa kesengajaan (dolus) atau karena kealpaan (culpa) kesalahan disini bertanggung pada niat (sengaja) atau karena lalai. Apabila tindakan tersebut dilakukan karena niat dan ada unsur kesengajaan, maka perawat yang bersangkutan dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana. Sebaggai contoh seorang perawat yang dengan sadar dan sengaja member suntikan  mematikan kepada pasien yang sudah terminal (disebut dengan tindakan euthanasia aktif).
4)	Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf: dalam hal ini tidak ada alasan pemaaf seperti tidak adanya aturan yang mengijinkan melakukan suatu tindakan, atau tidak alasan pembenar. Sebagai contoh perawat yang menjalankan peran terapeutik atau yang melaksanakan delegated medical activities dengan beranggapan perintah itu adalah sebuah tindakan yang benar. Tindakan tersebut tidak menjadi benar namun alasan perawat melakukan hal tersebut dapat dimaafkan.  Bentuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana secara prinsip adalah personal liability dan bila dilakukan dalam lingkup technical activities maupun dalam menjalankan peran koordinatif dimana perawat memahami bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, maka pihak yang memberi perintah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.