IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIJINAN BIDANG KESEHATAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN Di BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU (BPMPT) PROVINSI JAWA BARAT

Yadi Patyadi, NPM. 148010023 (2016) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIJINAN BIDANG KESEHATAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN Di BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU (BPMPT) PROVINSI JAWA BARAT. Thesis(S2) thesis, UNPAS.

Text Yadi Patyadi.doc Download (84kB)

Abstract

Dalam rangka mewujudkan Pelayanan publik yang baik Sesuai dengan tuntutan masyarakat mengharapkan pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan memiliki kepastian hukum hal ini merupakan tuntutan kepada penyelenggara perijinan di Provinsi Jawa Barat untuk Mengimplementasikan Kebijakan Perijinan Sektor Kesehatan terhadap Kualitas Pelayanan di Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat (BPMPT). Salah satu cara mengukur kebijakan pelayanan publik berhasil tidaknya ditentukan oleh jasa pelayanan, sesuai tidak dengan yang diharapkan oleh pengguna perijinan, dan faktor yang terpenting untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan apabila tercapai tujuan dengan jelas, keterbukaan dan efisiensi durasi waktu, persyaratan dan masih belum optimalnya pelayanan perijinan apabila diwarnai dengan banyaknya keluhan masyarakat, adanya pengaduan baik langsung maupun melalui media surat kabar hal ini menunjukan pelaksanaan layanan perijinan di BPMPT Provinsi Jawa Barat belum optimal. Metoda penelitian merupakan cara pendekatan pada masalah yang ada pada objek penelitian sehingga dapat menetapkan tata cara penelitian yang dilakukan secara tersusun dan sistimatik untuk mencapai tujuan penelitian yang dirumuskan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian yang hanya merupakan pendeskripsian apa yang diperoleh peneliti dilapangan disertai bukti-bukti untuk dianalisa yang kemudian dirangkum sehingga menjadi satu kesimpulan. Organisasi pelayanan perijinan di Jawa Barat merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan regulasi perijinan satu pintu tentunya kordinasi antar sektor sangat penting tanpa itu tidak mungkin pelayanan menjadi mudah dan terpenuhinya tuntutan public sebagai pengguna ijin, inilah peneliti merasa perlu mengadakan penelitian secara holistik mengenai peningkatan layanan perijinan di BPMPT. Berdasarkan uraian diatas peneliti mengolah hasil analisis data dan pembahasan implementasi kebijakan perijinan bidang kesehatan sehingga langkah perbaikan dapat disimpulkan ada 4 (empat) factor yang mempengaruhi peningkatan pelayanan perijinan yakni faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang harus ditingkatkan dalam pelaksanaan pelayanan perijinan di BPMPT Provinsi Jawa Barat. Kata Kunci :Kebijakan Perijinan, Bidang Kesehatan, Kualitas Pelay

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	S2-Thesis
Divisions:	Pascasarjana > S2-Administrasi dan Kebijakan Publik 2016
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	29 Mar 2016 05:57
Last Modified:	29 Mar 2016 05:57
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/1650

Actions (login required)

View Item