IHSAN ADZILLAH, NPM. 131000359 (2017) KAJIAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR: 50/G/2014/PTUN-BDG TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PASAR TRADISIONAL LIMBANGAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (93kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (374kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (446kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (268kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB) |
|
|
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (98kB) | Preview |
Abstract
Pelaksanaan putusan dalam hukum administrasi adalah penentu keberhasilan sistem kontrol peradilan dan sistem perlindungan masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Bagaimana baiknya muatan putusan peradilan administrasi tidak akan banyak manfaatnya apabila pada akhirnya gagal dilaksanakan. Dalam skripsi ini akan mengkaji pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 50/G/2014/PTUN-BDG terhadap Izin Mendirikan Bangunan Pasar Tradisional Limbangan Sengketa ini dilatarbelakangi oleh tindakan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri untuk mendirikan bangunan Pasar Tradisional Limbangan. Dalam sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan putusan Nomor: 50/G/2014/PTUN-BDG telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan serta mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat izin Surat Izin Nomor 503/966/022-IMB/BPMPT/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkan kepada PT. Elva Primandiri untuk mendirikan Pasar Tradisional Limbangan. Tetapi sampai saat ini putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini belum dapat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. Permasalahan yang diangkat adalah apa implikasi dari tidak dilaksanakannya putusan pengadilan tata usaha tersebut, apa tindakan dan hambatan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penilitiannya adalah deskriptif analitis, dan analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa implikasi terkait tidak dilaksanakannya putusan pengadilan ini antara lain berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya serta kepastian hukum dan keadilan. Adapun hambatan dalam pelaksanaan putusan ini adalah waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan tahapan eksekusi terlalu lama karena ada beberapa tahapan yang harus dilaksanakan selain hak kepada para pihak untuk melakukan Upaya Hukum dan juga tidak adanya itikad baik dari pihak pemerintah kota Garut maupun Pihak Pengembang untuk melaksanakan putusan selain itu juga penulis melihat salah satu hambatannya berada dalam peraturan perundang-undangan yang kurang tegas dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Izin Mendirikan Bangunan
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 31 Jan 2017 06:59 |
| Last Modified: | 31 Jan 2017 06:59 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/15370 |
Actions (login required)
 |
View Item |
