MOCHAMMAD ABADI SUBAGJA, NPM. 121000071 (2016) KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KOTA BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
E.DAFTAR ISI.pdf Download (16kB) | Preview |
|
|
Text
F.BAB I.pdf Download (89kB) | Preview |
|
|
Text
G.BAB II.pdf Download (214kB) | Preview |
|
|
Text
H.BAB III.pdf Download (38kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (73kB) |
|
|
Text
J.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (25kB) |
|
|
Text
K.DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (21kB) | Preview |
Abstract
Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu aparat penegakan hukum yang memiliki fungsi untuk melakukan penyidikan yang diberi wewenang khusus untuk melakukan proses penyidikan terhadap suatu pelanggaran Produk Hukum Pemerintahan Daerah yaitu Peraturan Daerah (PERDA) yang mengandung unsur tindak pidana KUHAP mengatur bahwa penyidikan merupakan wewenang Penyidik Polri dan KUHAP juga memberikan wewenang khusus kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan juga , prakteknya eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil ini sering terabaikan dan kurang efektif dan terkesan adanya tarik menarik kewenangan antara dua aparat hukum yang seharusnya dapat saling bersinergi dalam melaksanakan kewenangannya masing masing agar tercipta suatu ketertiban hukum, sehingga muncul pertanyaan Bagaimana eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Bandung?, Bagaimanakah kedudukan, tugas, wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014?, Bagaimanakah kendala dan solusi yang dapat dilakukan oleh PPNS Kota Bandung terhadap kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya? Dalam skripsi ini spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif karena meggunakan data sekunder sebagai data utama. Tahap penelitian dikumpulkan melalui dua tahap yaitu penelitian kepustakaan (yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier) dan analisis data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum. Kedudukan, tugas dan wewenang PPNS telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, KUHAP Pasal 6 memberikan wewenang khusus kepada PPNS untuk melakukan penyidikan dan kewenangannya diatur oleh undang-undangnya masing masing, dalam lingkup Pemerintahan Daerah dalam Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menunjuk pula PPNS sebagai penyidik diluar sub peradilan untuk melaksanakan penyidikan terkait pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung unsur tindak pidana yang pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Penyidik Polri yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Koordinasi seharusnya lebih ditingkatkan, Agar tidak ada tarik menarik kewenangan antar aparat penegak hukum sehingga terjadi sinergitas antara dua aparat hukum ini. Kata Kunci: PPNS Kota Bandung, Kedudukan, Tugas, Wewenang.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 31 Jan 2017 06:59 |
| Last Modified: | 31 Jan 2017 06:59 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/15366 |
Actions (login required)
 |
View Item |
