PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP OKNUM PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG TERLIBAT PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

ARYZA WISNU WARDHANA, NPM. 121000332 (2017) PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP OKNUM PETUGAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN YANG TERLIBAT PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

[img] Text
DAFTAR ISI (2) buat kompre.pdf

Download (58kB)
[img] Text
ACC BAB I Revisi 7 FIKS KOMPRE (1).pdf

Download (148kB)
[img] Text
ACC BAB II rev 7 FIKS KOMPRE.pdf

Download (142kB)
[img] Text
ACC BAB III rev 7 FIKS KOMRE.pdf

Download (89kB)
[img] Text
ACC BAB IV Refisi 7 FIKS KOMPRE.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (148kB)
[img] Text
ACC BAB V revisi 7 FIKS KOMPRE.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (60kB)
[img] Text
ACC daftar pustaka FIKS kompre.pdf

Download (83kB)

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang angka peredaran narkotika tergolong tinggi. Salah satu permasalahan narkotika adalah beredarnya narkotika di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dengan melibatkan oknum petugas Lapas dan terjadi di beberapa Lapas lain. Melihat hal-hal tersebut, penulis berusaha meneliti mengenai pertanggung jawaban hukum kepala Lapas terhadap oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan peredaran narkotika di dalam Lapas, sebab terjadinya peredaran narkotika di dalam Lapas yang melibatkan oknum petugas Lapas, serta upaya yang dapat dilakukan agar petugas Lapas terhindar dari perbuatan peredaran narkotika. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analistis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dibantu yuridis empirik, dengan menitikberatkan pada data sekunder yang didukung oleh data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan inventarisasi, klasifikasi kemudian penelaahan data secara sistematis dan terarah yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan dan buku teks, juga melakukan wawancara, observasi dan konsultasi dengan beberapa pejabat sebagai perwakilan dari beberapa instansi yang terkait, mengenai hal-hal yang erat hubunganya dengan objek penelitian demi kelengkapan data sekunder dalam penelitian ini. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif dengan menarik simpulan secara sistematis dan tidak menggunakan rumusan matematika. Bentuk pertanggung jawaban hukum Kepala Lapas terhadap oknum petugas Lapas yang melakukan peredaran narkotika di dalam Lapas, yaitu dengan pertanggungjawaban pidana, menggunakan prinsip vicarious liability, dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh oknum petugas tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaan atau kewenangan Kalapas tersebut, terdapat hubungan pekerjaan antara Kalapas dengan oknum petugas tersebut dan terdapat pendelegasian, dalam melakukan perbuatan. Peredaran narkotika di dalam Lapas yang melibatkan oknum petugas Lapas masih sering terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu faktor internal dan ekternal. Internal merupakan faktor yang melekat pada diri pelaku misalnya iman dan takwa atau mental. Sedangkan faktor ekternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku misalnya ekonomi, kurangnya pengawasan, penerapan sanksi yang belum maksimal, kurangnya kordinasi dengan lembaga hukum lain, minimnya anggaran dalam pengawasan, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya pengamanan dan pembina narapidana, adanya permintaan dan penawaran, kurangnya penanaman nilai agama. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu menyiapkan perencanaan secara matang pertahunnya terkait pencegahan narkotika, mendirikan pusat rehabilitasi pemakai narkotika, mengadakan rotasi rutin terpidana narkotika setiap tiga bulan, menempatkan pelacak sinyal, menerapkan sanksi mutasi terhadap Kalapas dan petugas yang di Lapasnya terdapat peredaran narkoba atau pemecatan Kalapas jika terlibat dalam peredaran narkotika, mengadakan pemeriksaan secara rutin setiap bulannya yang melibatkan BNN dan kepolisian, menerapkan hukuman seberatberatnyanya kepada petugas yang terlibat peredaran narkotika di Lapas, memaksimalkan pembelajaran agama kepada para narapidana dan petugas Lapas. Kata Kunci :Pertanggungjawaban hukum,peredaran narkotika

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User: Ramadhan S -
Date Deposited: 31 Jan 2017 06:59
Last Modified: 31 Jan 2017 06:59
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/15353

Actions (login required)

View Item View Item